Hukum administrasi negara

1. Hukum administrasi negara Oleh : Moh. Ikmal

2. Silabus perkuliahan • Pendahuluan (istilah administrasi ) • Beberapa istilah dan definisi HAN • Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN • Hubungan HAN dan HTN • Subjek dan objek HAN • UTS • Asas-asas HAN 8-9 Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara 10. Peradilan tatausaha negara (PTUN) 11. Peran dan fungsi Lembaga ombudsman RI 12. UAS

3. Istilah “administrasi” • Apa Makna Administrasi Dalam “HUKUM ADMINISTRASI”..? • Apakah istilah “ADMINISTRASI’ dalam H.A = dalam IAN (ilmu administrasi negara)

4. PENDAHULUAN A. Istilah HAN  FAK HUMUM • HukumAdministrasi Negara • Hukum Tata Pemerintah • HukumTatausaha Negara AN IAN  FAK ISIP

5. DESKRIPSI HAN Sarana2 Administrasi SturenSancties PENGUASA MASY / PENDUDUK / RAKYAT Perlindungan hukum Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan • Meliputi: • Mengatursaranapenguasautkmengatur & kendalikanmasy; • mengatur cara2 partisipasimasy/WN; • perlindunganhukum; • norma2 dasarbagipenguasauntukpemygbaik

6. Pengantar han lanjutan.. • Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum(rechsaat) dan good governance,  peran AN (pemerintah) harus aktif memajukan kesejahteraan/kepentingan umum • Untuk mewujudkan tujuan diatas, para AN diberikan kewenangan berupa “diskresi” (kebebasan utk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, yg berpotensi melakukan tindakan penyahgunaan kewenangan • Prinsip negara hukum dan demokrasi  asas legalitas, perlindungan hak asasi, keterbukaan, dan partisipasi publik • HAN berisikan pengaturan ttg wewenang AN utk bertindak dan mengatur kemgkinan utk menggugat tindakan-tindakannya tsb

7. Keberadaan AN dalam proses demokratisasi (memajukan kepentingan umum) berhadapan lgsung dg WN • HAN jg berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi WN dan AN

8. Dugaan pelanggaran UU 32/2009 ttg perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan UU ttg konservasi SDA hayati dan ekosistem, Gubernur BALI di PTUN kan Beberapa kasus yg melibatkan administrasi negara...

10. Konsep administrasi • IstilahAdministrasiberasaldaribahasa Latin yaituAdministrare, yang artinyaadalahsetiappenyusunanketerangan yang dilakukansecaratertulisdansistematisdenganmaksudmendapatkansesuatuikhtisarketeranganitudalamkeseluruhandandalamhubungannyasatudengan yang lain. Namuntidaksemuahimpunancatatan yang lepasdapatdijadikanadministrasi. • Menurut Liang Giedalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkanbahwaAdministrasiadalahsuaturangkaiankegiatan yang dilakukanolehsekelompok orang dalambentukkerjasamauntukmencapaitujuantertentu. • Menurut Liang Giekitamendapatkantigaunsuradministrasi, yang terdiri:1. kegiatanmelibatkandua orang ataulebih2. kegiatandilakukansecarabersama-sama, dan3. adatujuantertentu yang hendakdicapai

11. 3 kategori definisi administrasi menurut Liang Giedalam Ali Mufiz(2004: 1.5) • Administrasidalampengertian proses ataukegiatanSebagaimanadikemukakanolehSondang P. Siagianbahwaadministrasiadalahkeseluruhan proses kerjasamaantaradua orang manusiaataulebih yang didasarkanatasrasionalitastertentuuntukmencapaitujuan yang telahditentukansebelumnya. • Administrasidalampengertiantatausaha • MunawardiReksodiprawiro, bahwadalamartisempitadministrasiberartitatausaha yang mencakupsetiappengaturan yang rapidansistematissertapenentuanfakta-faktasecaratertulis, dengantujuanmemperolehpandangan yang menyeluruhsertahubungantimbalbalikantarasatufaktadenganfaktalainnya. • G. Kartasapoetra, mendefinisikanbahwaadministrasiadalahsuatualat yang dapatdipakaimenjaminkelancarandankeberesanbagisetiapmanusiauntukmelakukanperhubungan, persetujuandanperjanjianatau lain sebagainyaantarasesamamanusiadan/ataubadanhukum yang dilakukansecaratertulis.

12. Harris Muda, administrasiadalahsuatupekerjaan yang sifatnyamengatursegalasesuatupekerjaan yang berhubungandengantulismenulis, suratmenyuratdanmencatat (membukukan) setiapperubahan/kejadian yang terjadi di dalamorganisasiitu.

13. AdministrasidalampengertianpemerintahatauadministrasiNegara • Wijana, Administrasinegaraadalahrangkaiansemua organ-organ negaraterendahdantinggi yang bertugasmenjalankanpemerintahan, pelaksanaandankepolisian. • Y. Wayong, menyebutkanbahwaadministrasi Negara adalahkegiatan yang dilakukanuntukmengendalikanusaha-usahainstansipemerintah agar tujuannyatercapai.

14. Beberapa istilah dalam hukum administrasi.... • “Administraive law” (inggris) • “Administratief recht dan berstuursrecht” (belanda) • “verwaltungsrecht” (jerman) • “ Droit Administratif” (prancis)

15. Istilah “administrasi negara” dalam “ilmu administrasi negara” • ADMINISTRASI NEGARA  BAG. DR ADMINISTRASI UMUM • Administrasi negara adl manajemen dan organisasi yang dilakukan manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (eks+leg+yud)

16. Definisi “hukum administrasi” • Peraturan-peraturan yg mengatur hub. Timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de gerando) • Peraturan-peraturan khusus yg dsamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)

17. Administrasinegaraadalahaktivitas-aktivitasnegaradalammelaksanakankekuasaan-kekuasaanpolitiknya. Dalamartisempit : aktivitasbadan-badaneksekutifdankehakiman. Dalamarti yang lebihkhususlagi : aktivitasbadan-badaneksekutifsajadalammelaksanakanpemerintahan (Dimock).

18. Administrasinegarasebagaikompleks van ambten (gabunganjabatan-jabatan yang melaksanakantugaspemerintahan). Mempunyaipengertian yang sempit, yaituhak yang mengaturaktivitasbadan-badaneksekutif. HANmerupakankeseluruhanperaturan-peraturanhak yang mengaturcarabagaimanabadan-badanpemerintahanmelaksanakantugaspemerintahannya.(Utrecht) • HAN merupakanperpanjangandari HTN (Van Vollenhoven)

19. E. UTRECHT : Hukumadministrasinegaraadalahhukum yang mengujihubunganhukumistimewa yang diadakan, akankemungkinan para pejabatmelakukantugasmereka yang khusus. • VAN APELDOORN : Hukumadministrasinegaraadalahkeseluruhanaturan yang harusdiperhatikanoleh para pengusaha yang diserahitugaspemerintahandalammenjalankantugasnya. • OPPENHEIM : HukumAdministrasi Negara menurut Oppenheim adalahsebagaiperaturan-peraturantentangnegaradanalat-alatperlengkapannyadilihatdalamgeraknya (hukumnegaradalamkeadaanbergerakataustaat in beweging). • PRAJUDI ATMOSUDIRDJO : HukumAdministrasi Negara adalahhukummengenaiseluk-belukadministrasinegara (hukumadministrasinegaraheteronom) danhukumoperasionalhasilciptaanadministrasinegarasendiri (hukumadministrasinegaraotonom) di dalamrangkamemperlancarpenyelenggaraandarisegalaapa yang dikehendakidanmenjadikeputusanpemerintah di dalamrangkapenunaiantugas-tugasnya.

20. Ciri Hukum Administrasi Negara Melakukan Tugas Khusus Adanya Pejabat Administrasi Negara Menguji Hubungan Menyelenggarakan Kesejahtraan Umum HAN yang mengatur penggunaan wewenang pejabat administrasi negara Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara

21. Kedudukan dan ruang lingkup han PERTEMUAN 2

22. Rincian materi... • OBJEK FORMAL DAN MATERIAL HAN • KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM • RUANG LINGKUP HAN

23. 1. Objek Studi han • OBJEK FORMAL : PERILAKU atau KEGIATAN atau KEPUTUSAN hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan. • OBJEK MATERIAL : MANUSIA yaitu APARAT PEMERINTAH atau APARAT ADMINISTRASI NEGARA sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua belah pihak ada hubungan hukum publik.

24. ADMINISTRASI NEGARA(menurut CTS Kansil) SebagaiAparatur Negara Sebagai Fungsi atau Aktifitas Sebagai Proses Teknis Kegiatan mengurus kepentingan Negara Menyelenggarakan UU Segala tindakat AN dalam menjalankan UU • Aparatur Pemerintah • Instansi Politik • Menjalankan Administrasi Negara

25. PNS MENJABAT FUNGSI TUN AN yang melakukan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan (eksekutif) di pusat Maupun di daerah Kakanwil Kadinas Bupati Gubernur Menteri Dirjen Sekjen Direktur

26. 2. Kedudukan han dalam lapangan hukum • HAN  hukum yg khusus (tidak statis dan berkembang sesuai dg perkembangan kebuutuhan masy) serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagiannya lagi ada pada hukum privat • Philipus M.Hadjon Dkk, menyebut HAN sebagai “HUKUM ANTARA” yaitu hukum administrasi materiilnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana (publik)

27. KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19 HukumHukum H. PublikHukumPrivat H. PublikHukumPrivat H. Pidana H. Perdata HTN H. dagang H.Pidana HAN H. Perdata HAN ARTI LUAS H. Dagang

28. Lanjutan... • HAN terletak antara hukum privat dan hukum publik H. PRIVAT H. ADMINISTRASI H. PUBLIK Contoh : pendirian bangunan IZIN Keterangan2 ttg izin bangunan

29. 3. Ruang lingkup studi han • Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah. • Ruang lingkup dari HAN : • Tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat/daerah, • hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga negara dg warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum bagi keduanya. • Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara. • Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi : • Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat; • Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut; • Perlindungan hukum (rechtsbe-sherming); • Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

30. Kusuma pudjosewojo 4 ruang lingkup studi HAN meliputi : • hukum tata pemerintahan • Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak • Hukum hubungan luar negeri • Hukum pertahanan dan keamanan umum

31. Walhter burekhardt • Hukum kepolisian • Hukum perlembagaan • Hukum keuangan

32. HukumAdministrasi Negara(Prof.Dr. Mr. PrajudiAtmosudirdjo) • Dalamartiluas, HukumAdministrasi Negara meliputi: • Hukum Tata Pemerintahan • Hukum Tata Usaha Negara • HukumAdministrasi • HukumAdministrasi Pembangunan • HukumAdminisiLingkungan • Dalamartisempit, HukumAdministrasi Negara, yakniHukumtatapengurusanrumahtangganegara, baik intern danekstern.

33. Hub. Han dg htn

34. Hub htn dg han • 2 golongan pendapat mengenai hub HTN dan HAN • Ada perbedaan yuridis prinsipil (oppenheim, van vollenhoven, logemann) • Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil (kranenburg, prins, prajudi atmosudirjo) • Oppenheim : yg dipersoalkan HTN adl negara dlm keadaan berhenti, sedang Han adl peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (mmbentuk alat2 perlengkapan negara, memberikan wewenang dan tugas2 pekerjaan dari pemerintah pusat dan daerah. • Kranenburg, prins dan prajudi atmosudirdjo : perberdaan HAN dan HTN hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokus pada hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedang HAN fokus merupakan bagian dari HTN (spesialisasi dari HTN) atau kata prajudi bahwa HAN fokus perhatianny khas pada administrasi negara.

35. HUBUNGAN Antara HAN & HTN • Tanpa HAN, alat2 perlengkapan negara blm dpt melaksanakan tgsnya krn blm ada pedoman yg mjd panutannya • Tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau, krn HTN diperlukan utk memberikan batas2 tanggung jawab&wewenang dr perangkat administrasi negara.

36. Subjek hukum administrasi • Subyek hukum : segala sesuatu (orang atau sesuatu yg dipersamakan dg orang atau “badan hukum’) yg mereka dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri. • Mengapa badan hukum menjadi subjek hukum administrasi...? Karena ia bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum. • Jadi dalam lapangan HAN, subyek hukum administrasi meliputi : • Pegawai negeri : warga negara yg telah memenuhi syarat yg ditentukan dlm peraturan per-UU-an yg berlaku, diangkat dan diberikan tugas negara lainnya. PN merupakan pendukung hak dan kewajiban. • Jabatan-jabatan ; kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan dalam suatu satuan organisasi. Jabatan merupakan pendukung hak dan kewajiban, karenanya ia memiliki kewenangan hukum sebagaimana PN. Contoh polisi berhak menangkap seseorang yg melanggar ketertiban umum. Hak menangkap ada pada polisi krn jabatannya sebagai penjaga keamanan.

37. Lanjut.. • Jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN/BUMD : jawatan adl kesatuan organisasi aparatur pemerintah yg mencakup tugas pemerintahan yg bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subyek hukum, hak yg dimiliki jawatan adalan memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah. Shingga ia berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara/daerah. Oleh karenanya setiap barang yg dibeli, dipergunakan dan di simpan oleh jawatan selalu mencantumkan label “MILIK NEGARA’. Dinas adl sekelompok organisasi yg khusus memiiki tugas fungsional dan bersifat homogen. BUMN/BUMD adl sama kedudukannya dg jawatan dan dinas, disampign utk kepentingan umum juga disertai upaya perolehan keuntungan • Daerah swapraja (kabupaten/kota) dan daerah swatantra (provinsi) • Negara : organisasi dari sekumpulan rakyat yg mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yg diperolehnya dan dimilikinya. Sbg subyek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari hukum publik yg cakupannya luas dan menyeluruh.

38. Sumber hukum ADMINISTRASI NEGARA

39. Sumber hukum (materiil dan formil) HAn • SUMBER HUKUM adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. • Sumber HAN dibedakan antara sumber hukum MATERIAL dan sumber hukum FORMAL. • SUMBER HUKUM MATERIAL adalah sumber hukum yg melipuit isi/materi dari aturan-aturan hukum itu sendiri • SUMBER HUKUM FORMAL adalah sumber hukum materiil yg sudah dibentuk melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati.

40. Sumber Hukum dalam arti Materiildipengaruhi beberapa faktor: • Sejarah/historis (UU dan sistem hukum masa lampau, dokumen2) • FaktorSosiologis antropologis (prilaku kelembagaan sosial dalam masyarakat yg turut menentukan hukum materiilnya, misal : pandangan agama, psikologis dsb) • FaktorFilosofis (keadilan, kepatuhan hukum) • FaktorHistoris

41. Sumber Hukum Formil • Undang-undang (dalam arti luas) • Yurisprudensi • Kebiasaan/praktek alat TUN • Doktrin/pendapat para ahli • Traktat

42. Undang-undang UU adlah setiap keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah yg berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. UU yg dimaksudkan sbg sumber hukum formil HAN adl UU dalam arti materiil/UU dalam arti luas. Semua peraturan per UU an sebagai sumber hukum dan tata urutan per-UU-an tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian disempurnakan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 sbb : • UUD 1945 • Ketetapan MPR • UU • Perppu • PP • Keppres • Perda • Peraturan pelaksana lainnya

43. Namun.... Pemerintah melalui UU No.10 Tahun 2004 mengatur tata urutan per-UU-an sbb: • UUD 1945 • UU • Perppu • Perpres • perda

44. Lanjutan... • Undang-undang dalam arti sempit adalah setiap keptusan pemerintah yang merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk.

45. Yurisprudensi • Keputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selaludiikuti hakim kemudiandalamperkara yang sama.Dalamhalini adalah keputusanHakim TUN/HAN • Prinsip yurisprudensi berngkat dari logika bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yg diajukan kepadanya dg alasan belum ada peraturan per-UU-annya. Oleh karenanya disampign mmpertimbangkan keputusan hakim terdahulu ia juga melihat nilai-nilai yg ada dalam masyarakat

46. Kebiasaan/praktek administrasi negara • Praktek administrasi negara ini lahir sebagai konsekuensi dari Asas freies ermessen (kebebasan bertindak dg tidak berdasarkan pada per-UU-an) • HukumKebiasaan, dalamhalini yang seringdigunakandalampraktekolehpejabatadministrasinegara (tidaktertulis)yang bahkan bisa mengesampingkan per-UU-an yg telah ada dg alasan lemahnya regulasi (UU blm ada/lemah dan tidak sesuai dg dinamika sosial) sbg akibat pesatnya pertumbuhan negara.

47. Lanjutan... • Sebagai sumber hukum formil HAN, Kebiasaan/praktek administrasi negara terdahulu yang tugas dan fungsinya sama dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kongkrit. • Namun praktek administrasi negara terdahulu dapat dijadikan sumber hukum formil HAN jika keputusan alat administrasi negara terdahulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

48. Traktat/perjanjian internasional • Traktat/perjanjian sebagai sumber hukum formil HAN berasal dari perjanjian internasional yang bersifat penting yang diratifikasi oleh pemerintah.

49. Doktrin • Pendapatpakar di bidangHAN yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN. • Doktrinberlakujikaditerimamasyarakatdantidakberlakujikasudahtidakditerimamasyarakat. Jaditidakperludiundangkandandicabutkeberlakuannya.

50. Keputusan TUN UNSUR-UNSURNYA: • Penetapantertulis • DikeluarkanolehPejabat TUN • Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku • BersifatKongkrit,Individualdan final • MenimbulkanakibatHukum • Bagi orang/BadanHukumPerdata