1 / 32

PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21

PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21. Mazda Eko Sri Tjahjono. MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI. ORANG PRIBADI. MULAI. SAAT DILAHIRKAN BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA SELAMA

pandora-byers
Download Presentation

PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERIPPhpasal 21 Mazda Eko Sri Tjahjono

  2. MULAI DANBERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI MULAI • SAAT DILAHIRKAN • BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA SELAMA • LEBIH DARI 183 HARI SELAMA 12 BULAN BERAKHIR • SAAT MENINGGAL DUNIA • MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA PASAL 2A Ayat (1), (2), (3), (4),(5),& (6)

  3. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PASAL 3 PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DENGAN SYARAT : - BUKAN WNI DAN, - TIDAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DILUAR JABATANNYA, DAN - NEGARA YANG BERSANGKUTAN MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK (AZAS RECIPROCAL) • PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD HURUF C, DENGAN SYARAT : BUKAN WNI DAN DAN TIDAK MENJALANKAN USAHA, KEGIATAN,ATAU PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA. (ditetapkan dg Kep.MK).

  4. OBJEK PAJAK PENGHASILAN 1. SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SECARA RUTIN MAUPUN TIDAK RUTIN: YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU MENAMBAH KEKAYAAN WAJIB PAJAK DENGAN NAMA DAN DLM BENTUK APAPUN TERMASUK : PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKER JAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERIMA SUK GAJI, UPAH, TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI, BONUS, GRATIFIKASI, UANG PENSIUN, ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAINNYA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.

  5. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH : BANTUAN/SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBA GA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH DAN PARA PENERIMA ZAKAT YANG BERHAK ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA, YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK DAN DI SAHKAN OLEH PEMERIMTAH DAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA SUMBANGAN YANG BERHAK, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN

  6. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH : HARTA HIBAHAN YANG DITERIMA OLEH KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN BADAN SOSIAL, TERMASUK YAYASAN,KOPERASI, ATAU ORANG PRIBADI, YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN USAHA, PEKERJAAN KEPEMILIKAN, ATAU PENGUASAAN DIANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

  7. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH : PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DG : 1. ASURANSI KESEHATAN 2. ASURANSI KECELAKAAN 3. ASURANSI JIWA 4. ASURANSI DWI GUNA 5. ASURANSI BEA SISWA

  8. PENGELUARAN DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 1. PENGELUARAN-PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UNTUK : MENDAPATKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN MENAGIH OBJEK PAJAK MEMELIHARA 2. PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK 3M PENGHASILANNYA YG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK, ATAU YG PENGHASILANNYA DIKENAKAN PPh. FINAL, TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

  9. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI • BIAYA JABATAN BesarnyabiayajabataniniditetapkandalamPeraturanMenteriKeuanganNomor 250/PMK.03/2008 tentangBesarnyaBiayaJabatanAtauBiayaPensiun Yang DapatDikurangkan Dari PenghasilanBrutoPegawaiTetapAtauPensiunan. Berdasarkanketentuaninibesarnyabiayajabatanadalahsebesar  5% daripenghasilanbrutodenganmaksimalsetahunadalah Rp6.000.000,- atau Rp500.000,- sebulan.

  10. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI • BIAYA PENSIUN Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pensiu yang dibayarkan secara berkala ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00  setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

  11. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI • Iuran Pensiun atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh Wajib pajak sepanjang tidak dibayakan oleh pemberi kerja. • Premi asuransi yang ditanggung oleh wajib pajak, sepanjang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.

  12. KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIBERIKAN PENGURANGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 7 PASAL 6 Ayat (3)

  13. P A S A L 7 A y a t (1) (2) (3) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ( P T K P ) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN (ISTERI) TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YANG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI SEPERTI DIMAKSUD PASAL 8 Ayat (1) TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KE LUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMEN DA GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPE NUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG UNTUK SETI AP KELUARGA Rp 15.840.000. Rp 1.320.000.- Rp 15.840.000. Rp. 1.320.000.- MULAI TAHUN PAJAK 2009 PENERAPAN PTKP -AWAL TAHUN PAJAK , ATAU -AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK PENYESUAIAN BESARNYA PTKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DITETAPKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

  14. Contoh Penerapan PTKP • WP belum menikah • WP OP Rp.15.840.000 Jumlah PTKP • WP menikah mempunyai 1 tanggungan • WP OP Rp. 15.840.000 • Menikah Rp. 1.320.000 • 1 tanggungan Rp. 1.320.000 Jumlah PTKP Rp. 18.480.000

  15. TARIF PAJAK LAPISAN PKP TARIP PAJAK • Rp. 0 s/d Rp 50.000.000. 5% • Rp 50 juta s/d Rp 250 juta 15% • DIATAS Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 25% • DIATAS Rp 500 juta Dikenakan 30%

  16. CONTOH PENERAPAN TARIF 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA KENA PAJAK Rp 600.000.000. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG : - s/d Rp 50.000.000.- 5% = Rp 2.500.000.- - Rp 200.000.000.- 15% = Rp 30.000.000. - Rp 250.000.000.- 25% = Rp 62.500.000.- - Rp 100.000.000.- 30% = Rp 30.000.000.- J U M L A H = Rp 125.000.000. Yang terutang dalam sebulan adalah : Rp.125.000.000 : 12 = Rp.10.416.666,66

  17. Perhitungan PPH Pasal 21 Penghasilan yang diterima seluruhnya Rp. XXX Penghasilan Bruto Rp. XXX Dikurangi: Biaya-biaya yang diperbolehkan (Rp. XXX) Penghasilan Netto Rp. XXX Penghasilan Netto disetahunkan Rp. XXX PTKP (Rp. XXX) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. XXX

  18. Contoh Kasus • Tuan Rahmat bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dalam sebulan ia menerima gaji pokok sebesar Rp.1.750.000. Selain itu ia juga menerima tunjangan berupa: tunjangan jabatan Rp.300.000 dan tunjangan transpot Rp.35.000/hari. Ia sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Selain itu ia juga harus menanggung seorang mertua.

  19. Gaji pokok Rp. 1.750.000 • Tunjangan Jabatan Rp. 300.000 • Tunjangan Transpot (26xRp35.000) Rp. 910.000 Penghasilan Bruto Rp. 2.960.000 • Dikurangi: • Biaya jabatan (5%xRp.2.960.000) (Rp.148.000) Penghasilan Netto Rp. 2.812.000 • Penghasilan Netto disetahunkan Rp. 33.744.000 PTKP • WP OP Rp. 15.840.000 • Menikah Rp. 1.320.000 • Tanggungan (2) Rp. 2.640.000 Jumlah PTKP (Rp. 19.800.000) • Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.944.000 • Tarif Pajak • 5% x Rp. 13.944.000 Rp. 697.200 • Pajak yang terutang Rp. 697.200 • Pajak yang terutang dalam sebulan Rp. 697.200 : 12 = Rp.58.100

  20. Penyelesaian 1 • Gaji pokok Rp. 1.750.000 • Tunjangan Jabatan Rp. 300.000 • Tunjangan Transpot (26xRp35.000) Rp. 910.000 Penghasilan Bruto Rp. 2.960.000 • Dikurangi: • Biaya jabatan (5%xRp.2.960.000) (Rp.148.000) Penghasilan Netto Rp. 2.812.000 Penghasilan Netto disetahunkan Rp.33.744.000

  21. Penyelesaian 2 • Penghasilan Netto disetahunkan Rp. 33.744.000 PTKP • WP OP Rp. 15.840.000 • Menikah Rp. 1.320.000 • Tanggungan (2) Rp. 2.640.000 Jumlah PTKP (Rp. 19.800.000) • Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.944.000

  22. Penyelesaian 3 • Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.944.000 • Tarif Pajak • 5% x Rp. 13.944.000 Rp. 697.200 • Pajak yang terutang dalam setahun Rp. 697.200 • Pajak yang terutang dalam sebulan Rp. 697.200 : 12 = Rp.58.100

  23. Penghasilan Tidak Rutin • Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan • Dengan ketentuan: Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.150.000 dalam sehari, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima belum melebihi Rp.1.320.000 dalam sebulan.

  24. Pengecualian • Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang belum melebihi Rp.150.000 dalam sehari. • Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang melebihi Rp.1.320.000 dalam sebulan, maka jumlah pengurangnya adalah PTKP harian sebenarnya (dibagi 360)

  25. Contoh Kasus • Tuan Rahmat menerima pekerjaan borongan berupa dekorasi ruangan kantor. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 4 hari. Besarnya PPh pasal 21 yang dipotong bila: • Menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000 • Menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000

  26. Penyelesaian • Rp.500.000 ÷ 4 = Rp.125.000 (tidak dipotong) • Rp.1.000.000 ÷ 4 = Rp.250.000 (dipotong) PPh Pasal 21 yang dipotong • 5% x ((250.000x4)-(150.000x4)) = Rp.20.000 (4 hari) Atau • 5% x (250.000-150.000) = Rp.5.000/hari

  27. Contoh Kasus • Tuan Rahmat menerima pekerjaan borongan berupa desain interior ruangan kantor. Untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebesar Rp.200.000/ hari. Besarnya PPh pasal 21 yang dipotong pada: • Hari ke-6 • Hari ke-10

  28. Penyelesaian • Pajak yang dipotong pada hari ke-6 • 5% x (Rp.1.200.000 – Rp.900.000) =Rp.15.000 • Pajak yang dipotong pada hari ke-10 • Penghasilan 10 hari =Rp.2.000.000 PTKP • WP OP 15.840.000x10/360 =(Rp.440.000) Penghasilan Kena Pajak =Rp.1.560.000 • Tarif pajak • 5% x Rp.1.560.000 =Rp.78.000 • Diperhitungkan kembali • PPh pasal 21 selama 10 hari =Rp.78.000 • PPh yg dipotong pada hari ke-6 =(Rp.15.000) • PPh yg masih harus dipotong =Rp.63.000

  29. Bukan Pegawai • Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris • Imbalan yang diterima oleh bukan pegawai berupa: honorarium, komisi, fee, dan imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. • Dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto Tarif Pajak x (50%xpenghasilan bruto)

  30. Kasus • Tuan Rahmat bekerja sebagai arsitek. Ia menerima pekerjaan berupa pembuatan maket gedung perkantoran senilai Rp.20.000.000. PPh pasal 21 yang dipotong adalah : 5% x (50%xRp.20.000.000) 5% x Rp.10.000.000 =Rp.500.000 PPh pasal 21 sebesar Rp.500.000

  31. Bukan pegawai • Seniman • Olahragawan • Penasehat • Penceramah / narasumber • Pengarang • Peserta perlombaan • Penerima uang saku, dsb • PPh pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diterima dan diperhitungkan dengan tarif pajak pasal 17

  32. Kasus • Tuan Rahmat memenangi perlombaan (kejuaraan) dengan hadiah Rp.200.000.000. maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah : • 5% x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000 • 15% x Rp.150.000.000 =Rp.22.500.000 Pph yang harus dipotong =Rp.28.000.000

More Related