Rapat Baleg dengan Wakil Pengusul RUU Intelijen Negara

1. RapatBalegdenganWakilPengusul RUU Intelijen Negara Baleg, 29 November 2010

2. ProsesPenyusunan • Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk itu Komisi I berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, sebagaimana yang akan kita bahas saat ini. • Mengadakan RDPU dengan para pakar, praktisi, dan narasumber terkait untuk mendapat masukan. • Pandangan dan masukan dari masing-masing Fraksi. • Rapat-rapat internal penyusunan.

3. TantanganIntelijen Negara • Demokratisasidanperlindungan HAM. • SupremasiHukumdanAkuntabilitas. • Adanyalembaga-lembaga Negara yang menyelenggarakanfungsiIntelijen. Diperlukansuatupayunghukum

4. LandasanFilosofisdanSosiologisRUU Intelijen Negara • Perkembangan situasi dan berbagai bentuk ancaman terhadap negara yang berspektrum luas. • Diperlukannya adanya suatu mekanisme deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman dengan tetap mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia

5. Sistematika RUU Intelijen Negara BAB I: Ketentuan Umum Terdiri atas 2 Pasal : • Pasal 1 : Ketentuan Umum • Pasal 2 : Asas-asas Intelijen Negara

6. BAB II : Hakikat, Tujuan, Fungsi, danRuangLingkupIntelijen Negara • Terdiri atas 4 Bagian yang dirinci kedalam 4 Pasal, yaitu mulai Pasal 3 – Pasal 6 • Fungsi yang ada di dalam Intelijen Negara dalam bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan beserta dengan ruang lingkupnya.

7. BAB IIIKerahasiaanInformasiIntelijen • Terdiri atas 3 Pasal, mulai Pasal 7–Pasal 9 • Mengatur tentang Informasi Intelijen yang bersifat rahasia. • Masa Retensi Informasi Intelijen • Informasi Intelijen yang dapat diakses publik.

8. BAB IVLembagaKoordinasiIntelijen Negara (LKIN) • Terdiri atas 6 bagian, mulai Pasal 10-Pasal 17 • Mengatur tentang adanya LKIN, termasuk tugas dan wewenang. • Adanya wewenang khusus untuk melakukan intersepsi komunikasi.

9. BAB VPenyelenggaraanIntelijen Negara • Terdiri dari 6 bagian dan 9 Pasal, mulai Pasal 18-Pasal 26 • Membagi menjadi : • Penyelenggara Intelijen Negara : Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan. • Intelijen pada Kementerian, Lembaga Kementerian dan Non Kementerian, serta Pemerintah Daerah. • Pihak No. 1 menyelenggarkan fungsi Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan. • Pihak No.2 menyelenggarakan fungsi Penyelidikan. • Kedua belah pihak wajib koordinasi dengan LKIN.

10. BAB VI: Personil Intelijen Negara BAB VII: Pembiayaan • Terdiridari 5 bagiandan 8 Pasal, mulaiPasal 27-Pasal 34. Mengaturtentang : • HakdankewajibanPersonilIntelijen Negara. • SumpahatauJanji. • AdanyaKodeEtik. • AdanyaDewanKehormatan. • PerlindunganPersonilIntelijen Negara • Rekrutmendanpengembanganprofesi. • Terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 35. • Pembiayaan oleh APBN.

11. BAB VIII: Pertanggungjawaban dan Pengawasan • Terdiri atas 2 bagian dan 2 Pasal yaitu Pasal 36 dan Pasal 37. • Pertanggungjawaban Intelijen Negara terhadap Presiden melalui LKIN. • Pengawasan DPR terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. BAB IX: Ketentuan Pidana BAB X: Ketentuan Penutup Pemidanaan bagi : • Setiap orang yang karena kesengajaan, dan setiap orang yang kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen. • Setiap Personil Intelijen Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar fungsinya. • Pemberatan hukuman 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya bagi Personil Intelijen yang membocorkan kerahasiaan Informasi Intelijen pada saat perang. • Terdiri atas 5 Pasal, mulai Pasal 42-Pasal 46.

13. Sekianterimakasih \