170 likes | 470 Views
PEDOMAN KERJA ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENANGANGAN PERKARA DAN PENGAMANAN TERHADAP PROFESI GURU. LATAR BELAKANG.
E N D
PEDOMAN KERJA ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENANGANGAN PERKARA DAN PENGAMANAN TERHADAP PROFESI GURU
LATAR BELAKANG PERLINDUNGAN HUKUM & KEAMANAN BG GURU DLM MENJALANKAN PROFESI SAMPAI SKRG BLM ADA RUMUSAN/PEDOMAN KERJA YG KOMPREHENSIF SHG TERJADI KESIMPANGSIURAN & KESALAHPAHAMAN ANTARA GURU & POLRI. SEHUBUNGAN DGN HAL TSB DI ATAS MAKA PERLU DIRUMUSKAN PEDOMAN KERJA YG MEMUNGKINKAN TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM, & KEAMANAN BAG PROFESI GURU, & PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GURU.
RUANG LINGKUP Pedoman Kerja ini meliputi beberapa hal sbgmana yg tercantum dlm Nota Kesepahaman antara Polri dgn PGRI berupa perlindungan, dan Keamanan Profesi Guru, Sosialisasi Kebijakan, tukar menukar informasi, serta Diklat.
PENGGOLONGAN & KEDUDUKAN A. PENGGOLONGAN 1. PERBUATAN GURU YG TDK DISENGAJA a. b. c. d. e.
2. Perbuatan guru ygrawanmenimbulkantindakpidana • Memberikanpenguatan(enforcement) dg menepukpundak, menepukpunggung, berjabattangan, danmemegangkepalaserdik; • Memberisanksikpdserdikberupafisikmaupunpsikis; • Dlmmenjelaskanmateripembelajaranygmengandung unsur-2 kesusilaan; • Guru berhakmembawaperalatanapapunselamatdkmenyimpangdrmateripembelajaranygdiajarkan; • e. Membedakanmemberikanhukuman pd muridnya; dan
a. Melakukanpenganiayaankpdserdik ; 3. Perbuatan Guru ygdisengaja b. Melakukanpelecehanseksuall; c. Melakukanperbuatanygtdkmenyenangkan ; Melakukanpencurianterhadapbarangmiliksekolah & barangmilikserdik; d. e. Melakukanpengrusakan; Sengajamenyuruhserdikutkmelakukanperbuatanygtergolongtindakpidana; Melakukanpungutanuangataubarangdiluarketentuansekolah; f. g.
B. KEDUDUKAN KEDUDUKAN GURU DLM PROSES HUKUM b. Prosespenyelesaianhukumnyadiutamakan dg perdamaian. a. Penyidikanberdasarazaspradugatakbersalah & tdkmempunyaihakistimewa . 1) Dlm Upaya paksa, tdk di lakukan dlm proses pembelajaran 2) Upaya paksa yg dilakukan memperhatikan etika, situasi dan sosial hukum.
PEEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN YG DILAKUKAN SERDIK • SANKSI SESUAI DG TINGKAT PELANGGARAN, BAIK MELANGGAR NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, & NORMA KESOPANAN; • SANKSI BERUPA TEGURAN DAN PERINGATAN; • PELANGGARAN THDP PERATURAN SATDIK DILAPORKAN GURU KPD PEMIMPIN SATDIK; • MENGETAHUI, MELANGGAR PER-UU-AN (TINDAK PIDANA) SEGERA MELAPORKAN KPD PIMPINAN DAN DITERUSKAN KPD APARAT PENEGAK HUKUM; • MENYAMAKAN PERSEPSI PEMBERIAN HUKUMAN YG BERSIFAT MENDIDIK.
PEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU • MELAKS KODE ETIK GURU INDONESIA & PER-UU-AN YG BERKAITAN DG PROFESI GURU; • DIPAHAMI SBG NORMA & ASAS PERILAKU GURU DLM MELAKS TUGAS PROFESI PENDIDIK; • MRPKN PEDOMAN SIKAP & PERILAKU BERTUJUAN MENEMPATKAN GURU SBG PROFESI TERHORMAT, MULIA & BERMARTABAT YG DILINDUNGI UU; • MELAKUKAN GAR KODE ETIK GURU DPT MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI; • KEP YG DITETAPKAN OLEH DKGI DLM PENANGANAN GAR KODE ETIK GURU; • MELANGGAR KODE ETIK GURU, MENDAPAT SANKSI SSI PERATURAN YG BERLAKU; • KODE ETIK GURU SBG SEPERANGKAT PRINSIP & NORMA MORAL BERFUNGSI MELANDASI PELAKS GAS & YAN PROFESIONAL GURU DLM HUBUNGANNYA DGN SERDIK, ORG TUA/WALI SISWA, SEKOLAH & REKAN SEPROFESI, ORGANISASI PROFESI, & PEMERINTAH SSI DG NILAI-2 AGAMA, PENDIDIKAN SOSIAL, ETIKA DAN KEMANUSIAAN; • DKGI MEREKOMENDASIKAN PEMBERIAN SANKSI THDP GURU YG MELAKUKAN GAR KODE ETIK KPD BADAN PIMPINAN ORGANISASI SSI TINGKATANNYA; • REKOMENDASI MRPKN UPAYA PEMBINAAN.
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM & KEAMANAN PERLINDUNGAN HUKUM DLM UPAYA PAKSA PEMANGGILAN PENYELIDIKAN • DLM HAL TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI : • SuratPanggilanmelalui KA SEK langsung; • Apabila KA SEK tdkadalangsungkpdybs; • KA SEK & ygbersangkutantdkadadialamatkankpdtempattinggalygbersangkutan; • Melakukantindakpidanaadl KASEK melaluiKepalaDinas. • DLM HAL TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI : • Diberikankpdygbersangkutan; • Tdkberadaditempat, dititipkankepada RT/RW. PGRI berikutkomponennyamembantupenyidikutkdptsegeramemperolehinformasiutkmenentukansaksi & tersangkaserta BB
TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI : • Pemeriksaandi Kantor PGRI setempat; • Situasitdkmemungkinkandi Kantor Kepolisian. • 2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI : • Pemeriksaandi Kantor Kepolisian; • Situasitdkmemungkinkandilakukanmenurutpenilaianpenyidik. PEMERIKSAAN • TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI : • Tdkdilakukan pd saatprosesgiatpembelajaran; • Thdp Guru WanitadilakukanolehPolwan; • Pengeledahanthdptempat & barangdiluar jam sekolah/dikoordinasikan dg KepalaSekolahssitingkatkebutuhan. • 2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI : • Dalamhalnarkoba, terorisme & korupsiPolridtmelakukanpenggeledahan dg mengabaikanperlindunganthdpprofesi Guru; • Di luarnarkoba, terorisme & korupsiPolritetapmemperhatikanperlindunganhukum, perlindunganprofesi & keamanan. PENGGELEDAHAN
PENYITAAN • Penyidikberwenangmenyita BB; • BB ygberkaitan dg alatpembelajarandptdipinjamkanpakaikan. PENANGKAPAN • TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI • a. Tdkdilakukan pd saatprosesgiatpembelajaran; • b. Taktik & teknikKepolisian. • TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI • T.P. narkoba, teroris & korupsi dg mengabaikanperlindunganthdpprofesi Guru; • T.P. narkoba, terorismedankorupsiPolritetapmemperhatikanperlindunganhukum,; • c. Di luartempatprosespembelajaran, dptlangsungdilakukanprosespenangkapanssitindakpidanaygdilakukan.
PENAHANAN • 1. TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI • Penahanandilakukanberdasarkanpenilaianpenyidikgunamelindungikeselamatanjiwanya; • Dptdilakukanpenangguhanpenahananssi dg prosedurberdasarkanpenilaianpenyidik; • c. Dptdilakukanpenahanankota/rumahssi dg prosedurberdasarkanpenilaianpenyidik. • TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI • Polridptmelakukanpenahanan dg mengabaikanperlindunganthdpprofesi guru ssi dg UU yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK 1. Dlmhalperlindunganhukumkpdserdiksbgakibattindakpidanaygdilakukanoleh guru ygberkaitan dg profesi, memperhatikan & mempedomanisbgmnygdiaturdlmuunO. 23 tahun 2003 ttgperlindungananak; 2. Perlindungantsbdikomunikasikanscrintensifantaraserdik, ortu/wali dg pihak guru & polrigunamenjgakeseimbanganserangkaianprosespembelajarandilingksekolah.
PERLINDUNGAN KEAMANAN • Dalam hal tertentu Polri melalui kesatuan jajaran kewilayahan memberikan perlindungan kpd Guru yg sdg menjalani proses hukum yg berkaitan dg profesi disesuaikan dg situasi & kondisi serta tingkat kebutuhan. • Pemberian perlindungan tsb dpt diberikan kpd sekolah berdasarkan permintaan kpd sekolah, guru dan/atau penilaian dari polri (Penyidik) dlm rangka menjaga kestabilan proses pembelajaran • DKGI, LKBH dan/atau guru dpt meminta perlindungan kpd Polri thdp guru yg sedang menjalani proses hukum yang berkaitan dg profesi disesuaikan dg situasi & kondisi ssi tingkat kebutuhan.