ASPEK HUKUM PRAKTEK KEPERAWATAN PROFESIONAL

1. ASPEK HUKUM PRAKTEK KEPERAWATAN PROFESIONAL Oleh : Ns. Lili Fajria, S.Kep, M.Biomed

2. Fungsi Hukum Dalam Praktek Keperawatan : • UU No.8 tahun 2004 bahwa negara RI merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45. • Tujuan : Memberikan kepastian bahwa keputusan maupun tindakan perawat telah konsisten dengan prinsip hukum sehingga dapat melindungi perawat dari pertanggung jawaban/gugatan. • Perlindungan hukum diberikan pada perawat jika telah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan standar profesi.

3. Standar Praktek Keperawatan : • Standar Praktek keperawatan memberikan harapan minimal bagi perawat profesional dalam memberikan Askep yang Aman, Efektif dan Etis. • Penyusunan standar praktek merupakan kewenangan Organisasi Profesi ( PPNI )

4. Komponen Standar Praktek Keperawatan ( college of Nurses of Ontorio, 1990 ) • Pernyataan ttg pengetahuan perawat : - Konsep Dasar keperawatan - Peran perawat dan hub. Interpersonal - Proses Keperawatan - Metodologi penelitian - Kepemimpinan dan Manajemen - Sistem Kesehatan

5. Akuntabilitas profesional baik independen maupun interdependen. • Tahap demi tahap proses keperawatan. Dalam standar Praktek Keperawatan harus dibedakan tanggung jawab perawat profesional dengan asisten perawat.

6. Standar Praktek Keperawatan di Indonesia diterbitkan pertama kali tahun 1986 • Perawat punya kewajiban untuk mengikuti standar Praktek keperawatan. Hingga saat ini perawat belum mempunyai standar profesi yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum.

7. Tolok Ukur Standar Pelaksanaan Profesi Keperawatan ( Leenen ) : • Terapi harus dilakukan dengan teliti • Harus sesuai dengan ukuran ilmu pengetahuan keperawatan • Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh perawat dg kategori perawatan yang sama. • Dengan sarana dan upaya yang wajar dan sesuai dg tujuan konkret upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan.

8. UU Praktek Keperawatan : • UU No.9 tahun 1960 ttg pokok-pokok kes • UU No.6 tahun 1963 ttg tenaga kes. Didlmnya terdapat perbedaan tenaga sarjana dan bukan sarjana,shg terdapat pembatasan kewenangan. • UU No.18 tahun 1964 ttg wajib kerja paramedis sbg PNS ( perawat disebut sebagai pembantu medis )

9. Lanjutan…….. • SK Menkes No. 262/per/VII/1979 Membedakan paramedis menjadi 2 golongan : Paramedis keperawatan ( termasuk bidan ) dan paramedis non-keperawatan. • Permenkes No.363/Menkes/Per/XX/1980 Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan tenaga keperawatan dengan bidan. Bidan seperti halnya dokter diizinkan melaksanakan praktek swasta sedangkan perawat tidak diizinkan.

10. Lanjutan……… • SK Menpan No.94/Menpan/1986 Menjelaskan jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point. • UU Kesehatan No.23 tahun 1992 Memberikan kesempatan untuk perkembangan keperawatan karena memuat standar praktek, hak-hak pasien, kewenangan maupun perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan termasuk keperawatan.

11. UU Kesehatan No.23 tahun 1992 : • Pasal 53 ayat 1 : bahwa ketentuan standar profesi dan hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah. • Pasal 50 ayat 1 : bahwa tenaga kesehatn bertugas menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya. • Pasal 53 ayat 4 : hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

12. Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Keperawatan : • Format Persetujuan ( Consent ) - Persetujuan awal masuk. - Persetujuan dilakukan tindakan (operasi) Perawat dalam hal ini bertindak sebagai saksi dan sebelumnya perawat yakin bahwa pasien telah benar-benar dapat informasi yang jelas.

13. Lanjutan……….. • Pengawasan penggunaan obat Telah diatur oleh BPOM : - Obat bebas - Obat dengan resep dokter - Obat tertentu, seperti narkotika. Perawat harus memperhatikan prosedur dan pencatatan yang benar.

14. Lanjutan……… • Incident Report Setiap kali menemukan kecelakaan baik mengenai pasien, pengunjung maupun petugas sendiri Perawat harus segera membuat laporan tertulis. Contoh : Pasien jatuh dikamar mandi Salah dalam pemberian obat Tulis : kejadian, saksi, tindakan yang dilakukan, nama dan tanda tangan.

15. Lanjutan…….. • Pencatatan dan pelaporan setiap selesai melakukan tindakan wajib dilakukan pencatatan sesuai dengan prinsip dokumentasi. - tindakan yang dilakukan - respon pasien - waktu dilakukan - nama dan tandatangan

16. Prinsip Dokumentasi dan Standar Praktek Keperawatan ( Kelly,1987) • Catat secara objektif : apa yang dilihat, didengar, bau dan rasa. • Catat secara lengkap : untuk, apa, dimana dan bagaimana. • Harus akurat : bila keliru, tulis kembali atau silang tanpa hilangkan tulisan yang salah. • Harus spesifik • Catat perkembangan dan perubahan • Catat prilaku abnormal

17. Lanjutan……. • Tulis dengan cara yang dibenarkan hukum ( menggunakan tinta hitam/tdk dg pensil ) • Gunakan hanya singkatan standar/baku • Hati-hati menulis pernyatan • Catat tingkat pendidikan pasien • Catat waktu dan tanggal • Cantumkan tanda tangan

18. TERIMA KASIH………….