1 / 83

Aspek hukum praktek kebidanan

Aspek hukum praktek kebidanan. PENGERTIAN HUKUM Keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dalam kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sangsi

tadita
Download Presentation

Aspek hukum praktek kebidanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Aspek hukum praktek kebidanan PENGERTIAN HUKUM • Keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama • Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dalam kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sangsi • Hukum peraturan yang ditulis secara sistematis disusun dalam kitab undang-undang • Hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah saja • Hukum merupakan aspek legalitas dari suatu tingkah laku • Kalau seseorang melanggar hukum akan mendapat hukuman yang tertulis dibuku undang-undang

  2. Keterkaitan Hukum dan Etika dan Moral • Hukum membutuhkan Moral.Kualitas hukum ditentukan oleh kualitas moral • Moral akan tidak jelas tanpa dilembagakan dalam bentuk hukum • Hukum mungkin bisa diubah /berubah oleh kekuasaan manusia • Moral kondisi sangat mendasar tidak berubah selamanya • Etika suatu cabang dari ilmu filsafat dinamakan juga sebagai filsafat moral yang mempelajari tentang baik dan buruk perilaku dan tingkah laku manusia • Kaedah hukum adalah untuk melindungi manusia .apabila tidak melanggar kaidah hukum itu baik ,sedang apabila melanggar itu jelek

  3. Disiplin • Dapat dipilah menjadi 2 pengertian : • Jurusan ilmu pengetahuan :disiplin hukum, disiplin kedokteran ,disiplin kebidanan dll • Tata-tertib : keteraturan yang menyangkut sikap, tindak,perilaku.Maka kalau melanggar ada sangsi disiplin

  4. PEMBAGIAN HUKUM. • Pembagian berdasarkan fungsi hukum • Hukum materiel(Substantive law ):yaitu terdiri dari :peraturan-peraturan yang memberi Hak,dan membebani kewajiban-kewajiban • Hukum formil (Adjegtive law) : peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau mrnegakkan hukum materiel., atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiel

  5. Berdasarkan kriteria daya kerjanya hukum dibagi menjadi • Hukum yang bersifat memaksa • Hukum yang bersifat melengkapi Berdasarkan kriteria bentuk/ujut hukum : • Hukum tidak tertulis ( hukum adat,hukum kebiasaan ) • Hukum tertulis( Hukum yang tertuang merupakan peraturan-peraturan ) Berdasarkan kriterium saat berlakunya hukum • Hukum positif ( Ius constitutum ) hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku saat ini. • Ius constituendum yaitu hukum yang masih harus ditetapkan ,hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan

  6. Berdasapkan kriteria wilayah berlakunya • Hukum Nasional • Hukum Internasional • Berdasarkan kriteria isinya: • Lex generalis yaitu hukum umum yang berlaku umum • Lex specialis yaitu hukum khusus yang menyimpang dari hukum umum

  7. Aspek-aspek hukum Praktek Kebidanan • Pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996: 1.Tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi, apoteker,sarjana lain dalam bidang kesehatan 2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah misalo asisten apoteker, perawat, bidan

  8. Pelayanan bidan yang terkait dengan aspek hukum : • Tindakan kesehatan Administrasi meliputi : pendidikan formal,SIB.SIPB Inform consent • Tindakan kesehatan diagnostik meliputi : jaminan kerahasiaan,mutu pelayanan • Tindakan kesehatan terapi meliputi : SPK, Standar profesi

  9. Dasar hukum yang terkait dengan profesi bidan : • Undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan • SK Menkes no 125/IV/Kab/ BU/ 75 tentang susunan organisasi dan tata kerja DepKes • Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan • Kepmenkes RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan

  10. Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan dan Wewenang Bidan • KEPMENKES No 5380/1963,tentang wewenang terbatas bagi Bidan • KEPMENKES No 363 /MENKES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG Bidan • KEPMENKES No 572 /MENKES /PER/VI/1996 tentang registrasi dan Praktik Bidan • KEPMENKES No 900/MENKES/sk/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktik Bidan • KEPMENKES NO.369/MENKES/ SK/III/2007

  11. Berdasarkan Kepmenkes no. 900 th 2002 pasal Bab IV pasal 14 • Pelayanan yang diberikanbidanmeliputi • Pelayanankebibanan. • Pelayanan KB • Pelayanankesehatan JikaBidanmemberikanPelayanandiluarkewenanganbisadikenaisangsihukum Undang-Undang No 23 tahun 1992 • TenagakesehatanberhakmemperolehperlindunganHukumdalammelaksanakantugasnyasesuaidenganProfesinya • DalammelakukankewajibannyaharusmemenuhistandarProfesidanmenghormatihakpasien

  12. STANDAR PROFESI • Bidan profesi yang khusus  bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sehingga bayinya lahir dengan selamat yang berguna untuk kesejahteraan manusia • Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikankepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dan Bayi baru lahir

  13. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri • Mengembangkan pelayanan yang unik • Anggota dipersiapkan melalui program pendidikan yg ditujukan dng maksud profesi yang bersangkutan • Memiliki serangkaian ilmiah • Menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode Etik • Anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya • Berhak menerima imbalan jasa • Memiliki organisasi profesi

  14. Hak dan kewajiban Pasien • Hak pasien : • Hak mendapatkan informasi secukupnya • Hak memberi persetujuan (informed Consent) • Hak atas rahasia Medis • Hak atas pendapat kedua ( second opinion ) • Hak untuk menolak pemeriksaan dan pengobatan • Hak untuk memperoleh perlindungan hukum • Hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan

  15. 2. Kewajiban pasien • Memberikan informasi yang lengkap&tepat • Menghormati Profesi Bidan • Mentaati nasehat & petunjuk pelayanan • Menghormati aturan dan pengaturan • Memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan • Menghormati dan memperhatikan kepentingan milik pasien lain dan petugas kesehatan • Bertanggung jawab sendiri atas penolakan pengobatan

  16. Hak &kewajiban Bidan • Hak Bidan • Mendapat perlindungan Hukumdalam menjalankan tugas sesuai profesi • Bekerja menurut standar Profesi • Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan,profesi,etik dan hati nurani • Mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya • Mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan

  17. Tanggung Jawab & Tanggung Gugat • Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan Landasan Hukum maka Bidan bertanggung jawab atas pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau janin • Tuntutan Hukum atau tanggung gugat bisa berupa: • Tuntutan pidana • Tuntutan Perdata • Tuntutan Administrasi

  18. Tuntutan Pidana terjadi karena dakwaan dilakukan kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUH Pidana • Tuntutan Perdata dapat terjadi krn gugatan telah dilakukan : • Tindakan melawan hukum • Tindakan ingkar janji • Tuntutan administratif dapat terjadi : • Pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak dapat dipidana atau dituntut perdata • 2.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

  19. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MELANDASI PELAYANAN KEBIDANAN hukumkesehatan adalahrangkaianperaturanperundang-undangandalambidangkesehatan yang mengaturtentangpelayananmedikdansaranamedik Pokok-pokokpengertian DefinisiKesehatan Menurut WHO : keadaan yang meliputikesehatanbadan ,jiwadansosial, bukanhanyakeadaanbebasdaripenyakit, cacatdankelemahan Menurut UU Kesehatan No.23 Th 1992 :adalahkeadaansejahterabadan, jiwadansosial yang memungkinkanseseoranghidupproduktifsecaraekonomidansosial

  20. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat • Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di-bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan • Sarana Medik meliputi RSU,RSK,RB,Praktik berkelompok,Balai Pengobatan,dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan • Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

  21. Peraturan Perundangan • Urutan tingkat kekuatan kewenangan Hukum dalam TAP MPRS • 1. Undang-Undang Dasar 1945 • 2. TAP MPR • 3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • 4. Keputusan Presiden • 5. Peraturan, Keputusan & Petunjuk Pelaksanaan lainnya ; misal Keputusan Menteri

  22. Yang masuk dalam ruang lingkup Kesehatan • UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan • Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 1996 tentang Kesehatan • SK Menkes No. 125/IV/Keb/BU/75 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Depkes

  23. Yang Melandasi Tugas,Fungsi dan Praktek Bidan • UU no. 23 1992 tentang Kesehatan ,salah satunya menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan . • Pasal 6,7,8 menyebutkan tugas pemerintah adalah : • Mengatur,membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan • Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat • Menggerakkan PSM dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan ,dengan memperhatikan fungsi sosial.

  24. 3. Pasal 9 UU No.23 Tahun 1992 • Pemerintah bertanggung jawabuntuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujutkan derajat kesaehatan yang optimal dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan ( promotif) pencegahan (preventiv),penyembuhan ( kuratif),dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif ) yang diselenggarakan secara menyeluruh,terpadu dan berkesinambungan 4. Pasal 16 : • Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan untuk membantu suami sebagai upaya terachir mendapatkan keturunan • Hanya oleh pasangan yang syah. • Ketentuan diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

  25. 5. Pasal 50 ayat 1 UU No. 23 Th 1992: • Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan Ayat 2. : • Ketentuan mengenai kategori,jenis, kualitas tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah • Permenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002 • Bab IV pasal 19 disebutkan,bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : pelayanan kebidanan, pelayanan KB dan Pelayanan kesehatan

  26. Undang –undang tentang Aborsi • Abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup diluar Rahim Yaitu sebelum 20 mg . • Aborsi juga berarti penghentian kehamilan setelah ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin 20 mg

  27. Macam-macam aborsi • Abortus spontaneus: Yaitu abortus yang terjadi tanpa sengaja • Abortus Provocatus: Abortus yang dilakukan dengan sengaja atau dibuat ada 2 macam • Abortus provocatus therapetica • Abortus provocatus Kriminalis

  28. Dasar Hukum Abortus • HP Bab XIX ttgKejahatanterhadapNyawaOrang • KUHP pasal 299 Ayat 1 : Memberiharapandandigugurkandihukum 4 tahunpenjara Ayat 2 :MengambilkeuntungandaripengguguranHukuman 4 thnpenjaratambahsepertiganya Ayat 3 : Menggugurkankandunganorangmenjadisuatuperofesidicabuthaknyadandipenjara • KUHP pasal 322 Ayat 2 :Penggugurandikerjakanhanyaorangtertentutergantungpadapengaduan • KUHP pasal 436 Seorangwanita yang dengansengajamenggugurkankandungannyadihukum 4 tahunpenjara

  29. KUHP pasa347 Bila dengan sengaja menggugurkan sehingga menyebabkan kematian dihukum sampai 15 tahun penjara • KUHP pasal 348 Sengaja menggugurkan dan atas persetujuan pasien maka dihukum maksimal 7 tahun • KUHP pasal 349 Seorang dokter,bidan dan apoteker membantu kejahatan tersebut, dapat dicabut haknya

  30. UU kesehatan No 23 tahun 1992 • Pasal 15 ayat 1 : Dlm keadaan darurat sdbg upaya menyelamatkan nyawa ibu /janin dpt dilakukan tindakan medis tertentu ayat 2 : • Berdasar indikasi medis • Tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan • Persetujuan bumil/keluarga/suami • Sarana kesehatan tertentu • Ayat 3 : Merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 1,2 • Ketentuan pidana pasal 80 ayat 1 Barang siapa dng sengaja melakukan tanpa memenuhi ketentuan diatas dipidana 15 tahun dan denda 500.000.000,-

  31. UU ttg Bayi Tabung • Bayi Tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dng sel telur diluar tubuh ,Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali kedalam rahim ibu • Status bayi tabung ada 3 macam : • Inseminasi buatan dng sperma suami • Inseminasi buatan dng sperma donor • Inseminasi buatan dng model titipan

  32. Dasar hukum bayi tabungUU Kesehatan no.23 th 1992 • Pasal 16 ayat 1 :Kehamilan diluar gara alami sbg upaya terakhir untuk Pasutri mendapat keturunan • pasutri yang sah • Dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian • Pada sarana kesehatan tertentu

  33. UU ttg Adopsi • Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak dari seseorang /lembaga organisasi ketangan orang lain secara sah diatur dalam peraturan perundangan • Adopsi juga memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orng lain kedalam keluarganya dengan status fungsi sama dengan anak kandung

  34. Hukum perdata ttg adopsi 1. Anak yang diadopsi hanya anak laki-lak ( diskriminasi) 2. Yang dapat mengadopsi anak adalah pasangan suami,istri,janda,duda 3. Kebolehan mengadopsi,baru boleh bila tdk punya keturunan laki-laki 4.Anak boleh diadopsi laki-laki blm kawin,blm diadopsi orang lain, umur lebih muda 10 tahun dr ayah angkat,jika janda lebih muda 15 th dr ibu angkatnya

  35. Syarat persetujuan • Dari pasutri yang mengadopsi • Dariorang tua alami anak yang diadopsi • Dari ibu anak bila ayah meninggal • Dari anak sendiri ( tdk mutlak ) • Adopsi berbentuk Notaris • Pada hukun perdata adat tidak ada ketentuan jelas,tergantung daerahnya masing-masing Akibat hukum adopsi • Anak mendapat nama keturunan orang tua angkat • Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan atau dianggap sah • Gugur hubungan dengan ortu alami • Adopsi tidak dapat dicabut atas perretujuan bersama

  36. UU ttg ketenaga-kerjaan No.13 tahun 2003 • Bidantermasuktenagakerja yang mempunyaiperanandankedudukan yang sangatpentingsebagaipelakudantujuanpembangunan .MempunyaiHak : • Memperolehperlindungansesuaidngharkatdanmartabatkemanusiaan • Perlindunganuntmenjaminhak-hakdasarpekerja • Menjaminkesamaankesempatansertaperlakuantanpadiskriminasi • TujuanHukumketenagakerjaan : • Pasal 4 UU No.13 tahun 2003

  37. Primary health care untuk kesehatan wanita Pengertian PHC • Perawatan kesehatan dasar sebagai strategi mencapai kesehatan untuk semua. • Dicanangkan sejak tahun 1978 • Bentuk operasionalnya adalah Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa ( PKMD )

  38. Jenjang tingkat pelayanan kesehatan • Jenjang hirarkhi Komponen pelay kesehatan • Tk Rumah Tangga o/ individu/keluarga sendiri • Tk Masyarakat swadaya masy.utk menolong sendiri POSYANDU • Tk fas pely kesh I Pusk, Pustu, Pusling, BDD • Tk rujukan I RS Kab. Klas D dan C • Tk rujukan tinggi RS klas B dan A

  39. Pelaksanaan PHC: • Pendidikan masalah kesehatan masyarakat • Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik • Peningkatan persediaan makanan & perbaikan gizi • Pengadaan air bersih & sanitasi dasar yg memadai • Kesehatan ibu & anak tmk keluarga berencana • Imunisasi thd penyakit infeksi utama • Pengobatan penyakit umum dan luka-luka • Penyediaan obat esensial

  40. Peran & Tugas Bidan dlm PHC • Tugas Bidan: • Melaksanakan kegiatan di wilayah kerjanya berdasarkan prioritas masalah,sesuai dengan kewenangan yg dimiliki dan diberikan. • Menggerakkan & membina masyarakat diwilayah kerjanya agar tumbuh kesadarannya utk berperilaku sehat.

  41. Peranan PHC adalah tjdnya perubahan orientasi yg mendasar yaitu: • Dari pelayanan yg bersifat kuratif –rehabilitatif menjadi promotif –preventif tanpa melupakan kuratif –rehabilitatif • Dari bekerja untuk masyarakat menjadi bekerja utk dan bersama masyarakat dlm meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Dari pendekatan yg patient oriented menjadi pendekatan community oriented

  42. PKMD: • Pengertian : rangkaian kegiatan masyarakat yg dilakukan dg gotong royong & swadaya masy.dlm menolong dirinya sendiri utk mengenal & memecahkan masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup & kesejahteraan masyarakat. • Kegiatan : muncul atas kesadaran dan prakarsa serta bimbingan, pembinaan Pemerintah (LS /LP) • Ciri-ciri : • Keg kesadaran masy ,swadaya masy, gotong royong, menggali dan mengg sumber & potensi masy. • Keputusan berdsrkan musyawarah mufakat • Pelaksanaan pekerjaan dilaks. o/ tng masy yg dipilih oleh masy • Bantuan & dukungan pemerintah LS & LP disesuaikan dg kebth masy • Keg masy min ada satu unsur PHC

  43. Lanjutan • Ruang lingkup : • Kesehatan • Diluar kesehatan Contoh keg: Usaha bersama koperasi simpan pinjam Usaha bersama utk meningkatkan taraf pendidikan Dgn Bekerja sambil belajar Kegiatan posyandu dgn sistem lima meja dengan lima program yaitu :KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare

  44. Contoh kegiatan KIA di Posyandu (preventif dan promotif) • Antenatal care • Bina Keluarga Balita ( BKB ) • Penimbangan bayi balita • PMT untuk balita & bumil • Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak ( KP-KIA )

  45. Pelaksanaan ANC di wilayah kerja ( posyandu ) • Pengertian : • Pelayanan antenatal adalah pelayanan yg diberikan kpd bumil scr berkala utk menjaga kesehatan ibu dan janinnya • Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara bumil dan petugas kesehatan yg memberikan pelayanan antenatal utk mendapat pemeriksaan kehamilan • Kunjungan baru ibu hamil ( K1 ) adalah kontak bumil pertama kali dgn petugas kesehatan utk mendapat pemeriksaan kehamilan • K1 murni dan K1 akses

  46. Lanjutan • Kunjungan ke empat ( K4 ) adalah kontak bumil keempat dgn distribusi kontak sbb: mni 1 x pada TM I, min 1 x pada TM II, min 2 x pada TM III • Cakupan pelayanan antenatal adalah persentase bumil yg mendpt pemeriksaan kehamilan disuatu wilayah kerja • Pemantauan wilayah setempat ( PWS ) adalah alat manajemen utk memantau cakupan K1, K4, deteksi resti bumil, pertolongan persalinan oleh nakes, dan neonatal • Pelaksanan pelayanan antenatal adalah dokter, bidan, pembantu bidan, perawat bidan, dan perawat wanita yg sudah dilatih dlm pemeriksaan kehamilan

  47. Pelayanan antenatal di wilayah kerja • Pendataan sasaran • Pencatatan data bumil dlm register kohort ibu • Pembutana peta wilayah • Penentuan target pelayanan antenatal • Perencanaan pelaksanaan pelay antenatal • Pelaksanaan pelay antenatal

  48. Pemantauan dan evaluasi • Cakupan K1 dan K4 • Persentase bumil resiko , jenis resikonya • Tingkat kematian bumil, bersalin resiko mnrt jenis resikonya

  49. Perilaku profesional Bidan • Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal • Bertanggung jawab dan mempertanggung-jawabkan keputusan klinik yang dibuatnya • Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan ketrampilan mutakhir secara berkala • Menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi PI • Menggunakan konsultasi dan rujukanyang tepat selam memberikan asuhan kebidanan

  50. Menghargai budaya setempat yg berhubungan dng praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran, nifas, BBL, dan Balita • Model kemitraan dng wanita, agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan, meminta persetujuan tertulis,spy mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri 8. Menggunakan ketrampilan berkomunikasi • Bekerja sama dng petugas yg lain(Lintas – sektoral) 10. Advokasi terhadap pilihan ibu dalam pelayanan

More Related