UU PERPUSTAKAAN, dan PROFESI PUSTAKAWAN

1. UU PERPUSTAKAAN,dan PROFESI PUSTAKAWAN OlehDrs H. Zulfikar Zen, MA • Sekretaris Jenderal PP-IPI • Dosen Universitas Indonesia • CONSAL Executive Board HP 0818945958

2. Selamat Idul FitriMinal Aidin wal Faizin

3. Makalah padaTemu Ilmiah Pustakawan Diselenggarakan oleh : PD IPI KOTA BANJAR BARU Bekerjasama dengan PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BANJAR BARU Banjar Baru, 10 Oktober 2008

4. HAM DAN INFORMASI • UUD 1945, pasal 28 F • Deklarasi PBB, 1948, tentang Hak Azasi Manusia, pasal 19 • UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia, pasal 14 • UUNo. 43/ 2007 tentang Perpustakaan, pasal 5 • UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 4:

5. UUD 1945 • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

6. Deklarasi PBB 1948 Setiap orang berhak: • untuk bebas berpendapat dan berekspresi; termasuk bebas memiliki pendapat tanpa campur tangan dan • untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalu media apapun tanpa batas

7. United Nations Universal Declaration of Human Rights Everyone have the right • to freedom of opinion and expression; this right includes freedom of hold opinions without interference and • to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers

8. UU No. 39 TH 1999 • (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

9. UU No. 43 Tahun 2007 • Masyarakat mempunyai hak yang sama untk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan perpustakaan • Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geogtafis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. • Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosiaonal berhak memperoleh layanan peroustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

10. UU No 14 Tahun 2008 (1) • (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang undang ini. • (2) Setiap orang berhak: • a. melihat dan mengetahui Informasi Publik ; • b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik • c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; • d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. UU No 14 Tahun 2008 (2) • (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan • Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. • (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

12. Informasi Publik • adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkenaan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang seduai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

13. PERPUSTAKAAN dlm UU 43/2007 • Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka

14. Perpustakaan harus • Merupakan suatu institusi • Memiliki koleksi dalam berbagai media • Dikelola secara profesional • Menggunakan sistem baku (standar) • Memenuhi kebutuhan informasi pemustaka

15. JENIS PERPUSTAKAAN • PERPUSTAKAAN NASIONAL • PERPUSTAKAAN UMUM • PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH • PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI • PERPUSTAKAAN KHUSUS

16. KEPEMILIKAN • PERPUSTAKAAN PEMERINTAH • PERPUSTAKAAN PROVINSI • PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA • PERPUSTAKAAN KECAMATAN • PERPUSTAKAAN DESA - NAGARI • PERPUSTAKAAN MASYARAKAT • PERPUSTAKAAN KELUARGA • PERPUSTAKAAN PRIBADI

17. ASAS PERP. • Demokrasi • Keadilan, • Keprofesionalan • Keterbukaan • Keterukuran • Kemitraan

18. FUNGSI PERP. • Pendidikan • Penelitian • Pelestarian, • Informasi • Rekreasi

19. TUJUAN PERP. • Memberikan layanan kepada pemustaka • Meningkatkan kegemaran membaca • Memperluas wawasan dan pengetahuan • Mencerdaskan kehidupan bangsa.

20. HAK dan KEWAJIBAN • MASYARAKAT • PEMERINTAH

21. HAK MASYARAKAT (1) • Memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan • Daerah terpencil, terisolasi, terkebelakang mendapat layanan khusus • Masyarakat cacat, kelainan fisik dan mendapat layanan yg sesuai dg kemampuan dan keterbatasan

22. KEWAJIBANMASYARAKAT (2) • Menjaga & memelihara kelestarian koleksi perpustakaan • Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional • Menjaga dan melestarikan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya • Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan di lingkungannya • Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan perpustakaan • Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamaman lingkungan perpustakaan

23. KEWAJIBAN PEMERINTAH (Pusat) • Mengembangankan Sistem Nasional Perpustakaan. • Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan. • Menjamin ketersediaan perp secara merata • Menjamin ketersediaan keragaman koleksi • Menggalakkan promosi perp. • Mingkatkan kuantitas dan kualitas koleksi • Membina dan pengembangkan kompetensi profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis • Mengembangkan Perpustakaan Nasional • Memberikan penghargaan kepada setiap orang yg menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno

24. KEWAJIBAN PEMERINTAH (Daerah) • Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah • Menjamin ketersediaan layanan perp secara merata di wilayah masing-masing • Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sbg pusat sumber belajar masyarakat • Menggalakkan promosi gemar membaca dg memanfaatkan perpustakaan • Menfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah • Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah

25. KEWENANGAN PEMERINTAH (Daerah) • Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing2 • Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perp. di wilayah masing2 • Mengalih mediakan naskah kuno yg dimiliki masyarakat di wilayah masing2 untuk dilestarikan dan didayagunakan

26. KEWENANGAN PEMERINTAH (Pusat) • Menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan, dan pengembangan semua jenis perpustakaan • Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perp. • Mengalih mediakan naskah kuno yg dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

27. TENAGA PERPUSTAKAAN PUSTAKAWAN TENAGA TEKNIS PERP.

28. PUSTAKAWAN • Seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No 43 Tahun 2007)

29. TENAGA TEKNIS PERPUSTAKAAN • Tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalna tenaga teknis komputer, audiovisual, ketatausahaan

30. HAK TENAGA PERPUSTAKAN • Penghasilan di atas kebutuhhan hidup minimum dan jaminan kesejahhteraan sosial • Pembinaan karir sesuai dg tuntutan pengembangan kualitas • Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk kelancaran tugas

31. KEWAJIBAN TENAGA PERPUSTAKAAN • Memberikan layanan prima terhadap pemustaka • Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif • Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dg tugas dan tanggungjawabnya.

32. Pustakawan Profesi ? Profesi memiliki: • Pendidikan (Teori & Praktek) • Organisasi Profesi • Kode Etik • Jasa kepada masyarakat

33. ORGANISASI PROFESIDalam UU 43/2007 • Pustakawan membentuk Organisasi Profesi • Berfungsi memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan • Setiap pustakawan menjadi anggota profesi • Organisasi Profesi dibina, dikembangkan, difasilitasi oleh Pemerintah, Pemda dan/atau masyarakat.

34. WEWENANG ORGANISASI PROFESI • Menetapkan dan melaksanakan AD/ART • Menetapkan dan menegakkan kode etik • Memberi perlindungan hukum • Menjalin kerjasama dg asosiasi Pustakawan di tingkat daerah nasional dan internasional

35. PERANAN ORG PROFESI (1) • Menjadi wadah masyarakat profesi • Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang profesi • Menyusun kode etik dan standar profesi, serta menjamin kompetensi profesi • Mewakili profesional di masyarakat. • Memberikan lisensi dan akreditasi

36. PERANAN ORG PROFESI (2) • Menjamin Kompetensi Profesional; bertanggungjawab meningkatkan mutu profesi dengan menentukan persyaratan, standar, dan norma minimal anggota • Mengawasi kegiatan dan prilaku dengan menyusun kode etik, tata tertib, lengkap dengan sanksi-sanksinya. • Meningkatkan mutu dan status profesi melalui berbagai kegiatan dan aktifitas

37. IPI DAN SEJARAHNYA Lahir 7 Juli 1973, di Ciawi Bogor • Zaman Penjajahan • Zaman Merdeka : • Era PraIPI (1950an – 1960an) • Era IPI (1970an, 1980an, 1990an) • Zaman Reformasi Era IPI dan Era Reformasi

38. ZAMAN PENJAJAHAN • 1916 – 1920  Org. Pustakawan Vereeniginng tot Bevordering van het Bibliotheweze • Prakarsa : Dr H,J, van Lummel (Ketua) • Tujuan: Memajukan Perpustakaan di Hindia Belanda

39. ZAMAN PRA IPI • 4 Juli 1953  API (Asosiasi Perpustakaan Indonesia) • 27 JUli 1954  PAPSI (Asosiassi Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia) • 6 April 1956  PAPADI (Perhimpunan Ahli Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia) • 15 Juli 1962  APADI (Asosiasi Arsip dan Dokumentasi Indonesia) • 5 Desember 1969  HPCI (Himpunan Pustakawan Chusus Indonesia

40. ERA IPI (‘70,’80,’90an) Lahir 7 Juli 1973 di Ciawi Bogor • PB IPI = Tingkat Pusat • PD IPI = Tingkat Provinsi • PC IPI = Tingkat Kabupaten / Kota • Sejak Kongres IX Batu Malang  PB IPI menjadi PP IPI, dan PD /PC –menjadi PD IPI Provinsi dan PD IPI Kota

41. ERA REFORMASI (>2000an) Di samping IPI muncul: Forum-Forum • 12 Agustus 2000  FPPTI (Forum Perp. Perg. Tinggi Indonesia) • 18 November 2000  FPKI (Forum Perp. Khusus Indonesia) • 4 Juni 2002  FPUI (Forum Perp. Umum Indonesia) • 8 Agustus 2002  FPSI (Forum Sekolah Indonesia) • 13 November 2006  ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia)

42. ORGANISASI LAINNYA • KPI (Klub Perpustakaan Indonesia) • BPPMI ( Badan Pembina Perp. Masjid Indonesia) • GPMB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca) • KPBA (Klub Pecinta Bacaan Anak) • MPPS (Masyarakat Pengelola Perp. Sekolah) • PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) • SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) • APII (Asosiasi Pekerja Informasi Indonesia) • IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) • PTBI (Persatuan Toko Buku Indonesia)

43. BEDA IPI & ORG PERP. LAIN • Keanggotaan IPI adalah individu dan lembaga, sedangkan Forum keanggotaannya institusi/lembaga • IPI mengikat semua pustakawan, tanpa membedakan tempat bekerja dan latar belakang pendidikan • Diakui secara nasional, regional dan Internasional. IPI (nasional  CONSAL (regional)- IFLA (internasional)

44. TUJUAN IPI • Meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia • Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi • Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara RI (Pasal 8 AD-IPI)

45. 11 PERAN IPI dalam UU 43/2007 (1) 1. Menyusun standar nasional tenaga perpustakaan (kualitas, akademik, kompetensi, sertifikasi) 2. Memajukan profesi pustakawan (peningkatan kompetensi. Karir, wawasan kepustakawan 3. Memberikan perlindungan profesi dan perlindungan hukum bagi pustakawan 4. Menyusun kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan

46. 11 PERAN IPI dalam UU 43/2007(2) 5. Memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan 6. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan 7. Melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan 8. Pembudayaan gemar membaca masyarakat

47. 11 PERAN IPI dalam UU 43/2007 (3) 9. IPI berperan sebagai pemberi sertifikasi seperti halnya PII (Persatuan Insinyur Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) 10. Mitra kerja IPI, adalah Perpustakaan Nasional, lembaga pendidikan, asosiasi dan instansi terkait lainnya. 11. Sertifikasi diberikan setelah pustakawan lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang dibetuk IPI dan mitranya.

48. KODE ETIK • Berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme

49. KODE ETIK : SIKAP PUSTAKAWAN (1) • Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat. • Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan • Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi

50. KODE ETIK : SIKAP PUSTAKAWAN (2) • Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional • Tidak menyalah-gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi • Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan (Bab III pasal 3 Kode Etik Pustakawan Indonesia)