Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian

1. KebijakanPengawasanAtasTindakLanjutTemuan BPK BidangPenelitian Oleh : Dr. YusrialBachtiar, Ak., MM., CA Disampaikandalam acara reviuhasil TL BPK bidangPenelitian pada LLDikti Hotel Star, 22 Agustus 2019

2. Daftar riwayathidup Nama:Dr. YusrialBachtiar, Ak., MM, CA Tempat/tgllahir:Jakarta, 22 Juni 1962 Agama :Islam Pangkat/Gol:Pembina UtamaMuda/IV c. RiwayatPendidikan:- Akuntan, tahun 1991 dari STAN, Jakarta - Magister Manajemen, tahun 1998 UNAIR Surabaya. - DoktorManajemenPendidikan UNJ, Jakarta, 2012 Overseas training:- Probity Audit, Melbourne-Canberra, Sydney, (Mei. ‘2010) Pendidikandinas:ADUM thn. 1997; PIM III thn 2007; PIM III 2006 PIM II 2017 RiwayatJabatan:1.KepalaSeksitahun 1998 – 2002 BPKP Lampung 2. PengendaliTeknistahun 2002-2006 Puslitbang BPKP 3.Kabid APD, tahun 2006-2008 BPKP NTT 4.Kasubdittahun 2008 s.d 2012, PolsoskamLainnya BPKP 5. Kepala Biro KeuanganKemdikbud, 2012-2015 6. SekretarisInspektoratJenderalKemristekdikti 2015-sekarang 7. Plt. IrjenKeenristekdikti PengalamanOrganisasi: 1. Sekretaris IAI Wilayah Lampung 2. Sekretaris II IAI KASP. 3. KepalaBidangPembinaanPendidikanProfesidan PT IAI KASP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

3. PENGENDALIAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI PP NO. 60 TAHUN 2008 SPIPmemberikankeyakinanyangmemadaibagi: 1. Tercapainyaefektivitasdanefisiensipencapaian tujuanpenyelenggaraanpemerintahannegara, 2. Keandalanlaporankeuangan, 3. Pengamananasetnegara,dan 4. Ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan DilakukanPengawasanInternOleh AparatPengawasan InternPemerintah(APIP) Menristekdiktiwajibmelakukanpengendalianatas penyelenggaraankegiatanpemerintahandengan berpedomanpadaSPIP Definisi PengawasanIntern: Seluruhproseskegiatanaudit,reviu,evaluasi,pemantauandankegiatanpengawasanlainnyaterhadappenyelenggaraan tugasdanfungsi organisasidalamrangkamemberikankeyakinanyangmemadaibahwakegiatantelahdilaksanakansesuai dengantolok ukuryangtelahditetapkansecaraefektifdanefisien untuk kepentinganpimpinandalammewujudkantata kepemerintahanyangbaik. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

4. TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMRISTEK DAN DIKTI (Perpres No. 13 Tahun 2015) M E N G A W A L KEGIATAN PENGAWASAN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA Mencegah dan melindungi sesuatu dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mendorong Mencegah Mengarahkan Menghentikan PERAN DAN POSISI ITJEN PEMBERI PERINGATAN DINI KATALISATOR KONSULTAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

5. KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL DI KEMENRISTEKDIKTI OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI KONSULTAN DAN QUALITY ASSURANCE YANG DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KINERJA DAN BUDAYA ANTI KORUPSI MENITIKBERATKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL OLEH SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) BAIK DI PTN, DAN LLDIKTI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

6. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DI KEMENRISTEKDIKTI SIMULAN HASIL RAKERNAS 2019 PenguatanPengawasan Internal 1. PENINGKATAN PENGAWASAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI 3. PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN AKAN LEBIH DITINGKATKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDKAN TINGGI 2. KOORDINASI PENGAWASAN INTERNAL DENGAN SPI DI PTN DAN LLDIKTI PERLU DITINGKATKAN, KHUSUSNYA UNTUK MENDORONG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN INTERNAL (ITJEN) DAN EKSTERNAL (BPK-RI) 4. PENCANANGAN 72 UNIT KERJA UNTUK PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS DAN PENDAMPINGAN KEPADA UNIT KERJA DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

7. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DI KEMENRISTEKDIKTI RekomendasiRAKERNAS 2019 PenguatanPengawasan Internal • PIMPINAN UNIT KERJA AGAR MENGOPTIMALKAN PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL SEBAGAI KONSULTAN DAN QUALITY ASSURANCE DI UNIT KERJA MASING-MASING • PIMPINAN UNIT KERJA SEGERA MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA MELAPORKANNYA KEPADA INSPEKTORAT JENDERAL • SEGERA MELAKUKAN UPDATING DATA WAJIB LAPOR LHKPN DAN MELAKUKAN PELAPORAN E-LHKPN SECARA TEPAT WAKTU SESUAI PERMENRISTEKDIKI NOMOR 43 TAHUN 2015 • MELAKSANAKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN MENCANANGKAN SERTA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

8. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DI KEMENRISTEKDIKTI Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttgPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : • Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

9. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DI KEMENRISTEKDIKTI Peraturan BPK No. 2 /2010 ttgPemantauan Pelaksanaan TinjutRekomendasi LHP BPK-RI • Jawaban / tanggapan kepada BPK dibuktikan dgn tanda terima dari BPK • Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung • Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi: • Forcemajeur • Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan • Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi • Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa alasan yang • sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

10. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DI KEMENRISTEKDIKTI PMK No. 116 /2007 ttgPenyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tinjut Pemerintah ThdTemuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK-RI atas LKKL, LKBUN, dan LKPP : • Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut thd temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan • Laporan monitoring disusun oleh aparat pengawasan intern pada K/L • Laporan monitoring disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun berjalan serta akhir bulan Maret tahun berikutnya, sampai dengan batas penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana tindak. • Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut • Tim memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut • Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Menteri Keuangan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

11. KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI DITJEN RISBANG • TindakLanjutRekomendasi Hasil Audit BPK dilaksanakan oleh Ditjen • Risbang dan Satker yang menerima dana APBN. Tindaklanjutberupa: • Buktiverifikasi dan klarifikasi • Buktisetor • Buktilainnya yang dapatdipertanggungjawabkan • MenyampaikanbuktitindaklanjutkepadaItjen dan Setjencq Biro • Keuangan dan Umum • InspektoratJenderalKemenristekdiktimelakukan: • Verifikasibuktitindaklanjut • Kompilasihasilverifikasitindaklanjutuntukdisampaikan BPK RI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

12. TERIMA KASIH INSPEKTORAT JENDERAL Integritas, Profesional, Sejahtera