1 / 38

ASPEK HUKUM WORLD BANK GROUP

ASPEK HUKUM WORLD BANK GROUP. Afifah Kusumadara , SH. LL.M. SJD. IBRD. KASUS I : Apakah sanksi yg dapat dijatuhkan oleh IBRD atau World Bank kepada Pemerintah suatu negara yg ngemplang hutangnya pada IBRD? Diatur oleh HEI Publik atau HEI Privat ?

pippa
Download Presentation

ASPEK HUKUM WORLD BANK GROUP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASPEK HUKUM WORLD BANK GROUP AfifahKusumadara, SH. LL.M. SJD.

  2. IBRD KASUS I: Apakahsanksiygdapatdijatuhkanoleh IBRD atau World Bank kepadaPemerintahsuatunegaraygngemplanghutangnyapada IBRD? Diaturoleh HEI Publikatau HEI Privat? Baca Art. 6 Section2 dariAnggaranDasar IBRD (IBRD Articles of Agreement)

  3. Art. 6 SECTION 2. Suspension of Membership • If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Bank may suspend its membership by decision of a majority of the Governors, exercising a majority of the total voting power. The member so suspended shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless a decision is taken by the same majority to restore the member to good standing. • While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all obligations.

  4. KASUS II: Dalamkasusbantuanpembangunan World Bank dinegaraRussia, IBRD memberikanbantuankenegara Russia untukproyekpembangunanjaringantelekomunikasidiseluruh Russia. Pemerintah Russia membuka tender proyek IBRD tsbke perusahaan2 swasta. Baca kasusnyadi:

  5. http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/siemens-settles-with-world-bank-on-bribes-wsj.pdfhttp://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/siemens-settles-with-world-bank-on-bribes-wsj.pdf • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/siemens-pay-100-million-to-fight-graft-world-bank.pdf

  6. Kontraktorswastayaituperusahaanmultinasional, Siemens AG, menyuappejabatpemerintah Russia untukmemenangkan tender pembangunanjaringantelekomunikasitsb. • World Bank mengetahuiperistiwakorupsidanpenyuapantsb.

  7. QUESTIONS : UNTUK KASUS II IBRD

  8. a. - DapatkahWorld Bank memberikansanksikepadanegara Russiakarenapejabatpemerintahnyamenerimasuapdari Siemens AG utkpelaksanaanproyekygdibiayai WB? Kalaudapat, apabentuksanksinya? - Diaturdalamranah HEI PublikatauPrivat? • DapatkahWorld Bank menghukum Siemens AGygmenyuappejabatpemerintah Russia utkmemenangkanproyek WB tsb?

  9. KASUS III: World Bank memberikanbantuanpembangunankepadaPemerintah RI utkproyektransportasidaerahdanpembangunanjalan Indonesia Timur dg danalebihdari US$ 6 juta. • WB menemukanperusahaankonsultanygterlibatdlmproyektsbmelakukangratifikasikepadapejabat-pejabatKementerian PU dlmpersiapan & pelaksanaanproyektsb

  10. Baca kasusnyadi • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/bank-dunia-menemukan-tindak-korupsi-dalam-proyek-jalan.pdf • Baca kontrakygdibuatantaraPem RI dan WB untukproyektsbdi: • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/wb-loan-agreement-eastern-indonesia-region-transport-project.pdf • http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P040578

  11. QUESTIONS : UNTUK KASUS III IBRD

  12. Sanksiapaygdiberikanoleh WB kepadaPemerintah Indonesia dalamkasusdiatas? b. Sanksiapaygdiberikanoleh WB kepadaperusahaankonsultanygmelakukangratifikasiutkmemperolehproyekygdidanai WB tsb?

  13. World Bank/IBRD dan Korupsi • Bantuan pembangunan WB sangat sering dikorupsi , sehingga banyak negara yg dibantu oleh WB tetap miskin dan rakyatnya tetap menderita. • WB dibatasi tindakan2nya oleh AD-nya, a.l. oleh Art. IV Sect. 10 dari IBRD Articles of Agreement,.

  14. SECTION 10. Political Activity Prohibited • The Bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article I.

  15. B’dasar Art. IV Sect. 10 , WB hanya boleh mengambil pertimbangan ekonomi (economic consideration) dalam pengambilan keputusannya. • Jadi, WB tidak boleh menggunakan pertimbangan politik. WB tidak boleh menolak membantu negara anggotanya karena alasan politis spt. pemerintah neg tsb diktator, beraliran komunis, dsb.

  16. Hal ini m’akibatkan selama bertahun-tahun WB tidak dpt menghukum pemerintah di banyak negara yg menyalahgunakan bantuan WB. • Akhirnya, WB sadar. WB tidak merubah isi Art. IV Sect. 10 tetapi menginterpretasikan bhw economic consideration berarti good governance (pemerintahan yg dilaksanakan dg prinsip-prinsip yg baik). Sejak th 1996.

  17. Perubahanparadigma WB terhadap “korupsi”, danpemerintahanygburukini, diikuti dg beberapatindakanlainnya, al. • Pendirian the World Bank Insitute (WBI), 1986 • Pendirian World Bank’s Department of Institutional Integrity Unit (INT) • PendirianKomiteSanksi WB

  18. Lihatdi: http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/world-bank-organizational-units.pdf

  19. IFC • Bentukbantuanpembangunanygdiberikanoleh IFC adalahmenanamkansaham (equity) ataumemberikankreditkepadasektorswasta Indonesia Agar spy IFC bersediamembantusektorswasta Indonesia, Indonesia hrs menjadianggota IFC danmeratifikasi IFC Articles of Agreement

  20. DalamhalPem RI ataulembagapengadilan RI membuatkeputusanygmerugikansektorswastaygsedangdibantuoleh IFC, Adakahsanksiygdapatdiambiloleh IFC terhadapPemnegara Indonesia? Apasumberhukumnya? Apakahdari HEI Privatataukah HEI Publik?

  21. Bacalahkasus IFC danAsuransiJiwa Manulife Indonesia, di: • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/wapres-panggil-menkeu-soal-manulifa.pdf • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/manulife-tak-jadi-bangkrut1.pdf • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/indonesian-supreme-court-bows-to-international-pressure.pdf

  22. QUESTIONS IFC

  23. a. Apakah Pem RI menjadi pihak dalam sengketa di Asuransi Jiwa Manulife tsb? b. Dalam hal apa IFC dapat melibatkan Pemerintah RI dalam kasus di atas?

  24. MIGA • Indonesia telah meratifikasi MIGA Convention, sehingga Indonesia menjadi negara anggota MIGA dg segala hak dan kewajibannya. Kewajiban Indonesia adalahmenerimahaksubrogasi MIGA.

  25. MIGA karena hak subrogasi, setelah membayar asuransi kerugian kepada investor asing yg menderita non-commercial risk di Indonesia, berhak menuntut pengembalian/pembayaran kembali dari Pemerintah Indonesia atas asuransi yg sudah dibayarkannya kepada investor asing tsb (Art. 18 MIGA Convention, Subrogation)

  26. QUESTIONS: MIGA

  27. Dalamhal MIGA karenasatudan lain halmenolakmembayarasuransikepada investor asingygmenderitanon-commercial risk dinegaraanggota MIGA, dapatkah investor asingtsbmenggugat MIGA? Sengketaantara MIGA dan investor asingtsbmasukdalamranahHEI PublikatauPrivat?

  28. Dalam hal Pemerintah Indonesia menolak melakukan pengembalian kepada MIGA. Sengketa MIGA dan Indonesia tsb masuk dalam ranah HEI Publik atau HEI Privat? Apasumberhukumygharusdigunakandalampenyelesaiansengketa MIGA danPem Indonesia tsb?

  29. Bacalahkasus PLN vs. Enron Java Power Co. Di manaPem RI telahmemberikanpersetujuannya agar MIGA men-cover resikoygakandihadapi Enron Java Power Co. (anakperusahaan Enron USA) ygmenanamsahamnyadi P.T. East Java Power Corporation Di: • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/miga-to-resume-guarantees-to-indonesia.pdf 2.http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/miga-di-indonesia.pdf

  30. ICSID Indonesia adalahsalahsatuanggota ICSID (telahmeratifikasi ICSID Convention). Salahsatupasaldalam ICSID Convention menentukanbahwanegaraanggotawajibmengakuidanmelaksanakankeputusanygdibuatoleh ICSID, termasukmisalnyakeputusanygmemenangkan investor asingdanmenghukumPemerintah RI membayargantirugipada investor asingtsb.

  31. ICSID merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase • Tetapi ICSID bukan arbitrase swasta utk perkara-perkara komersial. • Jadi sengketa yg diajukan di hadapan ICSID haruslah merupakan sengketa yg muncul akibat perbuatan negara yg dikategorikan JURE IMPERII.

  32. QUESTIONS ICSID

  33. Dalamhalpemerintah RI menolakuntukmengakuimaupunmelaksanakankeputusan ICSID tsb. DapatkahICSID menghukumPemerintahRI? Sumberhukumapaygharusdigunakandalamsengketaantara ICSID danPemerintah RI tsb? Sumberhukumnyaapakahdari HEI privatatau HEI publik?

  34. Dapatkah investor asingmenggugatPem RI ygmenolakmelaksanakankeputusan ICSID tsb? SumberhukumapaygharusdigunakandalamsengketaantaraPemerintahRI dan investor asingtsb? Dari HEI privatatau HEI publik?

  35. Baca kasus Hotel Kartika Plaza, antara AMCO Asia Corp., PT. AMCO Indonesia melawan The Republic of Indonesia, dimuka ICSID . • Baca jugakasus-kasusygdihadapiPem RI di ICSID: • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/menggugat-indonesia-di-arbitrase-icsid1.pdf • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/pemerintah-digugat-churchill-mining-plc.pdf • http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2009/09/presiden-tunjuk-pemkab-kutai-timur-hadapi-gugatan-churchill-mining.pdf

  36. Dalam sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai vs. Churchill Mining Plc. Dapatkah Pemda Kabupaten Kutai menjadi pihak yg maju ke hadapan arbitrase ICSID, padahal ICSID adalah organisasi internasional yang anggotanya adalah NEGARA, bukan Pemerintah Daerah/Lokal.

  37. Dapatkah sengketa penanaman modal (joint venture agreement) antara PT. Astra International, Tbk. vs. Toyota Motor Corp. diselesaikan di hadapan ICSID? • Jelaskan alasan hukum jawaban anda.

  38. Dapatkah sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah RI mengenai divestasi (pelepasan) sebagian saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah RI, diselesaikan di hadapan ICSID? • (catatan: PT Newmont Nusa Tenggara enggan melepas sebagian sahamnya kepada Pemerintah RI karena mereka lebih suka berpartner dg perusahaan swasta lainnya, disamping harga pembelian saham yg diajukan Pemerintah RI terlalu rendah bagi PT Newmont Nusa Tenggara)

More Related