Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 201 4

1. Sosialisasi Tata Cara RevisiAnggaran TahunAnggaran 2014 (PMK No. 07/PMK.02/2014, tanggal28 maret2014) Manado, 28 mAret 2014

2. Tata Cara RevisiAnggaran LatarBelakangRevisiAnggaran; A TujuanRevisiAnggaran; B Ruang Lingkup Revisi Anggaran; C BatasanRevisi Anggaran; D E Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran; Mekanisme Pengesahan Revisi Anggaran; F Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran; G Ketentuan Lain-lain; H Lampiran. I

3. A. LatarBelakangRevisiAnggaran Tenggatwaktuantaraprosesperencanaananggarandanpelaksanaananggaran; Perubahankeadaanatauperubahanprioritas yang tidakdiantisipasipadasaatprosesperencanaan; Perubahanmetodologipelaksanaankegiatan; Perubahanataupenetapankebijakanpemerintahdalamtahunanggaranberjalan.

4. B. TujuanRevisiAnggaran Antisipasiterhadapperubahankondisidalampelaksanaananggarandanperubahanprioritaskebutuhan; MenindaklanjutikebijakanPemerintah yang ditetapkandalamtahunanggaranberjalan; Mempercepatpencapaiankinerja K/L; Meningkatkanoptimalisasipenggunaananggaran yang terbatasdanmeningkatkankualitasbelanja APBN.

5. C. RuangLingkupRevisiAnggaran • RuanglingkupRevisiAnggaranmeliputi : • PerubahanrinciananggaranpadaBagianAnggaranKementerian Negara/Lembaga (BA K/L); dan • PerubahanrinciananggaranpadaBagianAnggaranBendaharaUmum Negara (BA BUN). • Perubahanrinciananggaranpada BA K/L dan BA BUN terdiriatas: • Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, a.l. penambahananggaranbelanja yang bersumberdaridana PNBP, percepatanpenarikan PHLN/PHDN, penerimaanhibahlangsungdalambentukuang, dll.; • Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetapinidibedakandalampaguanggarantetapdalam level program ataudalam 1 (satu) program, danpaguanggarantetappada level APBN atauantarprogram.; • Perubahan/ralat kesalahan administratif, sepertiralatkodeakun, ralatkode KPPN, perubahannamapejabatperbendaharaan, dll.

6. D. BatasanRevisi Anggaran RevisiAnggarandapatdilakukansepanjangtidakmengurangialokasianggaran; RevisiAnggarandapatdilakukandengantetapmemperhatikanketentuan untuk hal-hal yang dibatasi atau dilarang didanai dari APBN; RevisiAnggarandapatdilakukansepanjangtidakmengurangi volume Keluaran yang telahditetapkandalam DIPA; RevisiAnggaranberupapergeseranantarKegiatandapatdilakukansepanjangtidakmengurangi volume Keluaran yang telahditetapkandalam DIPA dandigunakanuntukhal-halygbersifatprioritas, mendesak, darurat, dantidakdapatditunda.

7. 1).TidakMengurangiAlokasiAnggaran Revisianggarandapatdilakukansepanjangtidakmengurangialokasianggaranuntuk : • KebutuhanbiayaoperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhibiayaoperasionalpada Satker lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama; • Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorkecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorpada Satker lain; • Kebutuhan pengadaan bahan makanandan/atauperawatantahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanandan/atauperawatantahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain; • Pembayaran berbagai tunggakan; • Rupiah murnipendamping(RMP) sepanjangpaketpekerjaanmasihberlanjut (on-going); dan/atau • Paketpekerjaanyang telahdikontrakkandan/ataudirealisasikandananyasehinggamenjadi minus.

8. 2).Hal-hal yang dibatasiataudilarang Catatan : • Hal-hal yang dibatasi dan dilarang untuk didanai dari APBN • Tata cara reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan tata cara penelaahan RKA-K/L oleh DJA. • (PMK No 194/PMK.02/2013 ttgPerubahanatas PMK No 94/PMK.02/2013 ttgPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA K/L); Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikanketentuanmengenaipenyusunandanpenelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

9. 3). TidakMengurangi Volume Keluaran • Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjangtidakmengurangivolume Keluaran yang telahditetapkandalam DIPA. • DalamhalterdapatperubahanprioritaspenggunaananggaranatauperubahankebijakanPemerintahataukeadaankahar yang mengakibatkan volume Keluarandalam DIPA berkurang, usulpengurangan volume Keluarandiatur dgn ketentuan sbb: • Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrpvolume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran disampaikankpdKementerianPerencanaan/BappenassbgacuanperubahanRencanaKerja K/L dan RKP 2014. • Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrp volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas K/L, usul pengurangan volume Keluaran disampaikankpdMenteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. • BerdasarkanpersetujuandariKementerianPerencanaan/ Bappenas dan/atauMenteri/PimpinanLembaga, SekretarisJenderal/SekretarisUtama/Sekretaris/PejabatEselon I Kementerian/LembagamengajukanusulrevisianggarankepadaDirekturJenderalAnggaran.

10. 4). PergeserananggaranantarKegiatan • PergeserananggaranantarKegiatandapatdilakukansepanjangtidakmengurangi volume Keluaran yang telahditetapkandalam DIPA dandigunakanuntukhal-hal yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. • Hal-hal yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidakdapatditundamerupakan kegiatan-kegiatan K/L yang telahditetapkandalamRencana Kerja K/L Tahun 2014 dan/ataukebijakanPemerintah yang ditetapkandalamtahunanggaran 2014. • PergeserananggaranantarKegiatanharus dilengkapi SuratPernyataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KuasaPenggunaAnggarandan surat persetujuan dari pejabatEselon I sebagaipenanggungjawab Program.

11. E. Kewenangan Penyelesaian RevisiAnggaran • Kewenanganpenyelesaianrevisianggarandapatdilakukanmelalui: • DirektoratJenderalAngaran (DJA); • Kanwil DitjenPerbendaharaan; • Persetujuandari Unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L); • KuasaPenggunaAnggaran (KPA); • Persetujuan DPR-RI.

12. PaguBerubah (1-2)

13. PaguBerubah (2-2)

14. PaguTetap (1-2)

15. PaguTetap (2-2)

16. RalatAdministratif

17. RevisiAnggaranygmemerlukanpersetujuanEselon I K/L • pergeserandalamKeluaran yang sama, Kegiatan yang samadanantarSatkerdalam 1 (satu) wilayahkerjaKanwil DJPBN; • pergeserandalamKeluaran yang sama, Kegiatan yang samadanantarSatkerdalamwilayahkerjaKanwil DJPBN yang berbeda; • pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; • pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; • pergeseranantarKegiatandalam1 (satu) Satker; • pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; • pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda;dan/atau • penambahan cara penarikan PHLN/PHDN.

18. RevisiAnggaranpada KPA • pergeseran dalam1 (satu)Keluaran, 1 (satu)Kegiatandan1 (satu)Satker; dan/atau • pergeseranantarKeluaran, 1 (satu) Kegiatandan1 (satu) Satker. • Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan ketentuansbb : • dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada KanwilDJPBN;dan • dalam hal Revisi Anggaran tidakmengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA mengubah ADK RKA Satker berkenaanmelaluiaplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetakPetunjukOperasionalKegiatan(POK), dan KPA menetapkanperubahan POK.

19. RevisiAnggaran yang MemerlukanPersetujuan DPR-RI

20. F. Mekanisme PengesahanRevisiAnggaran • RevisiAnggaranoleh KPA; • Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuanEselon I; • PengesahanrevisianggaranolehKanwil DJPBN; • Pengesahanrevisianggaranoleh DJA; • Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

21. a. Revisi AnggaranolehKPA 4 KPA • KPA menyiapkan: • Suratusulanrevisi; • Download ADK RKA-K/L untmenyusunMatriksSemula-Menjadi; • Update ADK RKA-K/L; • Dokumenpendukung; • SPTJM. 2 1 • Melakukanrevisianggaran. DIPA Petikanberubah? Y N 3 • Update ADK RKA-K/L; • Cetak POK; • Menetapkan POK. 5 Kanwil DJPB

22. b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I 1 2 6 KPA KPA Eselon I Eselon I KPA • Melampirkan: • SuratUsulanrevisi; • Data dan Dokumen Pendukung • MenelitiSuratusulanrevisi; • Mengecekkewenangan; • MemeriksakelengkapanDokumenpendukung; • Eselon I menyiapkan: • Suratusulanrevisi; • Data dan Dokumen Pendukung 3 RevisiSetuju? Srt. Penolakan Esln I N Y 7 4 Y N Kewenangan Kanwil DJPB? DJA Srt. Persetujuan Esln I 5 Kanwil DJPB

23. c. Revisi Anggaran olehKanwil DJPB 3 Eselon I Surat Persetujuan Eselon I • Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran 5 1 Kanwil DJPB Y KPA Persetujuan Esln I N • MenelitiSuratusulanrevisianggarandankelengkapanDokumenpendukung; 4 • SuratUsulanRevisiAnggaran; • Data dan Dokumen Pendukung 2 7 6 Revisi DIPA Setuju? Y N • Upload ke server RKA-K/L-DIPA • Suratpenolakanrevisi. 10 9 8 • Notifikasidarisistem : • pengesahanrevisi; • Kode digital stamp ygbaru. KPA • Suratpengesahanrevisi, dilampiriNotifikasi. KPPN

24. d. Revisi Anggaran oleh DJA 2 APIP K/L DJA 4 DokumenLengkap? 1 • MereviuSuratusulanrevisianggarandankelengkapanDokumenpendukung; • MenelitiSuratusulanrevisianggarandankelengkapanDokumenpendukung; Eselon I Y • Suratusulanrevisi; • Data dan Dokumen Pendukung N 3 Y 5 Paguberubah? Penelaahan N 7 DJA Y N 6 Revisi DIPA Setuju? • Pencetakan DHP RKA-K/L. • Suratpeno-lakanrevisi. 11 8 9 Esl. I 10 • Upload ke server RKA-K/L-DIPA • Notifikasidarisistem : • persetujuanrevisi; • Kode digital stamp ygbaru. • Suratpengesahanrevisi, dilampiriNotifikasi. Dit. SP DJPBN

25. e. Revisi yang Memerlukanpersetujuan DPR-RI 5 1 2 • MenelitiSuratusulanrevisi; • Mengecekkewenangan; • MemeriksakelengkapanDokumenpendukung; • Suratusulanrevisi; • Matriks perubahansemula-menjadi; • Surat persetujuan DPR • ADK RKA-K/L DIPA MereviuSuratusulanrevisianggarandankelengkapanDokumenpendukung; Persetujuan DPR 3 Usulan Persetujuan DPR Usulan Revisi Apakahdisetujui? N 6 4 Menerbitkkansuratpernolakanrevisi; Y Selesai 7 • Cetak DHP • Upload ke server RKA-K/L-DIPA; 8 9 • Notifikasidarisistem : • persetujuanrevisi; • Kode digital stamp yang baru. Suratpersetujuanrevisi, dilampiriNotifikasi.

26. Hal-hal yang harusDiperhatikan…(1/3) • Dalamrangkapengajuanusulrevisianggaran, Satkerwajib men-downloadADK RKA-K/L dari database RKA-K/L-DIPA KementerianKeuanganuntukmemastikan : • Posisi data terakhir RKA-K/L-DIPA yang akanmenjadiacuan data “Semula” dalammatriks“Semula-Menjadi”; • Data RKA-K/L-DIPA sudahdi-cleansingdanmemenuhikaidah SPAN; • TambahanpengaturanterkaitRevisiAnggaranpadaKanwil DJPBN,meliputi : • RevisiAnggaranpadaKanwil DJPBN mencakuppergeseranantarSatkerdalamsatuwilayahkerjaKanwil DJPBN ygmemungkinkanpaguanggaranSatkerberkurang. • Untukmemastikanprosesrevisinyadapatdilakukandandisahkan, makaSatker-SatkerygdirevisiharusmenyampaikanusulrevisikpdKanwil DJPBN dlmwaktuygbersamaan.

27. Hal-hal yang harusDiperhatikan…(2/3) • Penyederhanaan Persyaratan Revisi Anggaran : • Persyaratan RevisiAnggaranpada DJA : • Surat Usulan RevisiAnggarandari Eselon I K/L; • Matriks Semula-Menjadi; • SPTJM dari Eselon I K/L; • RKA Satker; • ADK RKA-K/L-DIPA Revisi; • Dokumen terkaitpenghapusancatatanHalaman IV DIPA. • Persyaratan RevisiAnggaranpada Kanwil DJPBN : • Surat Usulan RevisiAnggarandari KPA; • Matriks Semula-Menjadi; • SPTJM dari KPA; • Copy DIPA terakhir; • ADK RKA-K/L-DIPA Revisi; • Dokumen terkait (persetujuanEselon I, verifikasi BPKP/APIP K/L, BA Rekonsilisasi KPPN).

28. Hal-hal yang harusDiperhatikan…(3/3) • Penyederhanaan Mekanisme Revisi Anggaran : • Mekanisme RevisiAnggaranpada DJA : • PengesahanRevisiAnggaranygmengakibatkanperubahanpagu, tidakdiikutidenganpengesahanRevisi DIPA Induk; • SuratPengesahanRevisiAnggaranoleh DJA, disampaikankpdEselon I pengusulrevisidanDirekturJenderalPerbendaharaanc.q. DirekturSistemPerbendaharaan; • Mekanisme RevisiAnggaranyg memerlukan persetujuan DPR-RI : • Usulan RevisiAnggarandiajukanolehMenteri/PimpinanLembagac.q. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L kepadaPimpinan DPR-RI untukmendapatpersetujuan; • BerdasarkanpersetujuanPimpinan DPR-RI, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L mengajukanusulanrevisianggarankpd DJA.

29. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan PNPM • Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan PNPM bersifat menambah pagu anggaran belanja TA 2014. • Lanjutan PNPM terdiri atas: • PNPM Mandiri Perdesaan; • PNPM Mandiri Perkotaan; • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan • Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). • Pelaksanaan lanjutan PNPM dapat dilaksanakan s.d. akhir April 2014. • Pengajuan usulan lanjutan PNPM disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPBN dalam bentuk Revisi Anggaran paling lambat tgl 31 Januari 2014. • Pengajuan usulan Revisi Anggaran dilakukan sbb : • KPA melakukan rekonsilisasi dg KPPN, dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) paling lambat 15 Jan 2014; • KPPN menyampaikan BAR kpd Kanwil DJPBN paling lambat 22 Jan 2014; • Berdasarkan BAR, KPA mengajukan usulan Rervisi Anggaran kpd Kanwil DJPBN paling lambat 31 Jan 2014.

30. Penghapusan/perubahan Catatan dlm Hal IV DIPA • Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA mrp penghapusan/perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan. • Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas: • penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan DPR RI; • karena harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait; • karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register; • karena masih harus didistribusikan ke masing-masing satker; • karena masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan Kementerian PerencanaanNasional/Bappenas; • karena masih memerlukan reviu BPKP; dan/atau • penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung.

31. Penghapusan/perubahan Catatan ....(2/2) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap. Dalam hal persetujuan DPR RI sbgmn dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga, Kementerian PerencanaanNasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Tata cara penelaahan sbgmn dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan RKA-K/L.

32. Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian tunggakan tahun yg lalu • Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. • Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker nilainya: • sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri SPTJM dari Kuasa Pengguna Anggaran; • di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L; dan • di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP setempat. • Dalam hal tunggakan tahun lalu terkait dengan: • belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; • uang makan; • belanjaperjalanan dinas pindah; • Langganan daya dan jasa; • Tunjangan profesi guru/dosen;

33. Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian tunggakan tahun yg lalu....(2/2) • tunjangan kehormatan profesor; • tunjangan tambahan penghasilan guru PNS; • tunjangan kemahalan hakim; • tunjangan hakim adhoc; • imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; • bahan makanan dan/atau perawatan untuk tahanan/narapidana; • pembayaran provisi benda meterai, • yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia. • Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan yang alokasi anggarannya belum tersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: • merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu; dan • pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu.

34. G. Batas Akhir Penerimaan Usul RevisiAnggaran • Revisi Anggaran yang bersifat reguler; • Revisi Anggaran yang Dikecualikan; • Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.

35. a. Usul RevisiAnggaran Reguler Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2014 ditetapkan sbb: Tanggal31 Oktober 2014,untukRevisiAnggaranpada DJA; dan Tanggal 12 Desember 2014,untukRevisiAnggaranpada Kanwil DJPBN. 1 Catatan : Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran diatas, termasukuntukpenyelesaianrevisidalamrangka APBN-P TA 2014.

36. b. Usul RevisiAnggaran yg Dikecualikan 2 Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: Kegiatan yang dananyabersumberdariPNBP, PLN, HLN, HDN, danPDN; KegiatandalamlingkupBA BUN termasuk pergeserananggarandari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L, pergeserandalamsatu sub BA BUN dan pergeseranantarsubbagiananggarandalam BA BUN; dan/atau Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumenpendukung yang harusmendapatpersetujuandari unit eksternal K/L sepertipersetujuan DPR, persetujuanMenteriKeuangan, hasil audit eksternal, dansejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambattanggal19 Desember 2014.

37. c. Usul RevisiAnggaran s.d. Akhir Desember • DalamhalRevisiAnggaranberkenaandengan: • pembayaranSubsidiEnergi; • pembayaranbungautang; • pembayarancicilanpokokutang; • pergeserananggaranuntukbencanaalam;dan • revisianggaran dalamrangkapengesahan, • batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran danpenyelesaiannyaoleh DirektoratJenderalAnggaranditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2014. 3

38. H. Ketentuan Lain-lain • Batas akhirpenggunaandana Output Cadangan; • RevisiAnggaranterkait APBN-P TA 2014; • RevisiOtomatis; • Revisianggaranterkait DIPA Pengesahan; • RevisiAnggaranterkaitpagu minus gajidantunjangan; • Rekonsiliasi data Anggaran; • PengesahanRevisiAnggarandalamrangkapenyusunanLaporanKeuangan K/L; • RevisiAnggaranterkaitsisapekerjaan TA 2013.

39. a. Batas AkhirPenggunaandana Output Cadangan Dalamhalterdapatalokasianggaran yang dituangkandalam Output Cadangan, usulpenggunaandana Output CadangandiajukanolehSekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/LembagakepadaDirekturJenderalAnggaran paling lambattanggal4 April 2014. Usulpenggunaandana Output Cadangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusmemenuhikriteriasebagaimanadimaksuddalamPasal 34. KetentuanmengenaitatacarapengajuanRevisiAnggaranpadaDirektoratJenderalAnggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 56berlakumutatis mutandisdalampengajuanRevisiAnggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1).

40. b. RevisiAnggaranterkait APBN-P TA 2014 • Revisianggaran yang terjadisebagaiakibatdariditetapkannya APBN PerubahanTahunAnggaran 2014, menjadidasarpenyelesaianrevisidokumen RKA-K/L DIPA TahunAnggaran 2014. • Revisianggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputiantara lain: • pergeseran anggaran antar Kegiatan yang mengakibatkanpengurangan volume keluaran; • pergeseran anggaran antar Program; dan/atau • realokasianggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran output cadangan. • KetentuanmekanismeRevisiAnggaranpadaDirektoratJenderalAnggaransebagaimanadimaksuddalampasal 56 berlakumutatis mutandisdalampengajuanRevisiAnggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1).

41. c. RevisiOtomatis • Dalamhalpenyelesaianrevisianggaranditemukankesalahanberupa: • Kesalahanpencantumankantorbayar (KPPN); • Kesalahanpencantumankodelokasi; • Kesalahanpencantumansumberdana; • Terlanjurmemberikanapproval/persetujuanrevisi; • Tidaktercantumnyacatatanpadahalaman IV DIPA; • danrevisi DIPA Petikan yang telahdisahkanbelumdirealisasikan, ataskesalahantersebutdapatdilakukanrevisisecaraotomatis. • Revisiotomatissebagaimanadimaksudpadaayat (1), dilakukanoleh DJA atau Kantor Wilayah DJPBN sesuaidengankewenangannya. • Mekanismerevisiotomatisdilaksanakandenganketentuan: • Unit Eselon I menyampaikansuratpemberitahuankesalahankepada DJA atauKepalaKanwil DJPBN dilampiri ADK RKA-K/L; atau • Berdasarkanhasilpenelitian DJA/Kanwil DJPBN ditemukanadanyakesalahan; • Berdasarkansuratpemberitahuandan/atauhasilpenelitian, DJA atauKanwil DJPBN mengunggahkembali ADK RKA-K/L dandisahkan.

42. d. RevisiAnggaranterkait DIPA Pengesahan • DalamhalterdapatKegiatan/Keluaranygdananyabersumberdari PHLN dantelahdilaksanakanpadatahunberjalantetapisampaiberakhirnyatahunanggaranbelumdapatdisahkanpengeluarannya, pengesahantransaksi tsbharusdiselesaikanmelaluimekanismerevisi DIPA. • Revisi DIPA sbgmndimaksudpadaayat (1) merupakanrevisidalamrangkapengesahan. • Mekanismerevisi DIPA dalamrangkapengesahandilakukandenganketentuan sbb : • Unit Eselon I mengajukanusulanrevisianggarankepada DJA; • Pengeluaran yang akandisahkandituangkandalam RKA-K/L dalam Output tersendiridandibericatatanakun“dalamrangkapengesahan”; • DirekturJenderalAnggaranmenelitiusulanrevisidankelengkapandokumen. • KetentuanmekanismeRevisiAnggaranpadaDirektoratJenderalAnggaransebagaimanadimaksuddalampasal 57 berlakumutatis mutandisdalampengajuanRevisiAnggaransebagaimanadimaksudpadaayat (3).

43. e. PenyelesaianPagu Minus BelanjaPegawai…(1/2) • Dalamhalterdapatpagu minus terkaitpembayarangajidantunjangan yang melekatpadagajiuntuk TA 2014, pagu minus tersebutharusdiselesaikanmelaluimekanismerevisi DIPA. • Penyelesaianpagu minus melaluimekanismerevisi DIPA TA 2014 sbgmndimaksudpadaayat (1) merupakanpenyesuaianadministratif. • Penyelesaianpagu minus sbgmndimaksudpadaayat (1) diaturdenganketentuan: • Selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggarandarisisaanggaranpadaSatker yang bersangkutandalamsatu Program. • DalamhalsisaanggaranpadaSatker yang bersangkutantidakmencukupi, selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggaranantarSatkerdalamsatu Program. • Dalamhalselisih minus tidakdapatdipenuhimelaluipergeserananggaranantarSatkerdalamsatu Program, selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggaranantar Program dalamsatuBagianAnggaran. • Dalamhalselisih minus tidakdapatdipenuhimelaluipergeserananggaranantar Program dalamsatuBagianAnggaran, selisih minus dipenuhimelaluiBagianAnggaran 999.08.

44. e. PenyelesaianPagu Minus BelanjaPegawai…(2/2) MekanismePenyelesaianpagu minus sbgmndimaksudpadaayat (3) huruf a danhuruf b diajukankepadaKepala Kanwil DJPBN. DalamhallokasiSatkertidakberadadalamsatuwilayahKanwil DJPBN, usulrevisidiajukankepadaDitjenAnggaran. MekanismePenyelesaianpagu minus sbgmndimaksudpadaayat (3) huruf c danhuruf d diajukankepadaDirekturJenderalAnggaran Batas akhirpenyelesaianpagu minus sbgmndimaksudpadaayat (1) paling lambattanggal30 Desember 2014.

45. f. Rekonsilisasi Data Anggaran Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi anggaran yang telah disahkan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

46. g. PengesahanRevisiAnggarandalamrangkaPenyusunanLaporanKeuangan K/L…(1/2) • Dalamhal tdpusulrevisianggaranTahunAnggaran 2013 berkaitan dgn : • pagu minus terkaitpembayarangajidantunjanganygmelekatpadagaji; • pagu minus terkait non belanjapegawai; • pengesahanpendapatan dan belanjauntukSatker BLU; • pengesahanbelanja yang bersumberdarihibahlangsungdalambentukuang; • pengesahanbelanja yang dananya bersumberdariPHLN/PHDN; dan • pengesahanpendapatan/belanja/pembiayaananggaranuntuksubbagiananggaranBA BUN; • yang diajukansetelahbatasakhirpenerimaanusulrevisi TA 2013, usulrevisianggarandimaksuddapatdiprosesdandisahkanmengikuti batas akhirpenyusunanLaporanKeuangan Pemerintah Pusat. • Pengesahanrevisianggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) merupakanpenyesuaianadministratifdandigunakansebagaibahanpenyusunanLaporanKeuanganKementerian/Lembaga.

47. g. PengesahanRevisiAnggarandalamrangkaPenyusunanLaporanKeuangan K/L…(2/2) KewenanganpenyelesaianrevisianggarandanmekanismepengesahannyadilakukansesuaiketentuandalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaitatacararevisianggarantahunanggaran 2013. Pengesahanatasrevisianggaransebagaimanadimaksudpadaayat (3) merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran TA 2013.

48. h. RevisiAnggaranterkaitsisapekerjaan TA 2013 • Dalamrangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2013 yang dibebankan pada DIPA TA 2014, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sbb : • penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; • batasakhirpengajuanusulRevisiAnggaransebagaimanadimaksudpadahuruf a mengacupadaketentuandalam PMK mengenaipelaksanaananggarandalamrangkapenyelesaianpekerjaan yang tidakterselesaikansampaidenganakhirtahunanggaran; dan • sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014 tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract). • Pelaksanaananggarandalamrangkapenyelesaiansisapekerjaantahun 2013 yang dibebankanpada DIPA TahunAnggaran 2014 mengacupada PMK mengenaipelaksanaananggarandalamrangkapenyelesaianpekerjaan yang tidakterselesaikansampaidenganakhirtahunanggaran.

49. I. Lampiran : I s.d. IX • Format SuratPersetujuanPejabatEselon I K/L; • MekanismePenyelesaianRevisipada DJA; • MekanismePenyelesaianRevisipadaKanwil DJPBN; • MekanismePenyelesaianRevisi yang memerlukanpersetujuanEselon I K/L; • MekanismePenyelesaianRevisipada KPA; • Daftarrincianruanglingkup, kewenanganpenyelesaian, danpersyaratanRevisiAnggaran; • Format SuratUsulanRevisiAnggaran; • Format SPTJM; • Format SuratPengesahanRevisiAnggaran;

50. TerimaKasih