1 / 13

KEBIJAKAN PROGRAM P enataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. KEBIJAKAN PROGRAM P enataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk). LATAR BELAKANG. K emiskinan adalah masalah kompleks sehingga Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif

rafael-duke
Download Presentation

KEBIJAKAN PROGRAM P enataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEBIJAKAN PROGRAM Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk)

  2. LATAR BELAKANG • Kemiskinan adalah masalah kompleks sehingga Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secarakomprehensif • Kondisi lingkungan danpermukiman yang buruk sertatidakproduktifmerupakansalah satu sumber penyebabpermasalahan kemiskinan • Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan penyadarandanperubahanperilakumasayarakatdalampenataan lingkungan permukiman di tingkatkomunitasmelalui penyediaan infrastruktur produktifyang mendukung kesejahteraan masyarakat. • Penyediaan Infrastruktur produktif di tingkatkomunitastersebut dilakukan dengan pendekatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLP-BK) • PLP-BK merupakanpendekatan PNPM Mandiriperkotaanuntukmewujudkantransformasisosialdarimasyarakatmandirimenujutatananmasyarakatmadani (civil society)

  3. PLP-BK merupakansalahsatuintervensi PNPM Perkotaanuntukmembangunmasyarakatmandirimenujumasyarakatmadani, yaknitatananmasyarakat yang berkolaborasidenganpemerintahdaerahdan stakeholder lainnyadalammewujudkanlinkunganpermukiman yang berjatidiri, lestari, sehatdanproduktif.

  4. KONSEP DASAR PLP-BK IntervensiPLPBK dititikberatkan pada upayaMewujudkanperubahanperilakudanperbaikankualitashidupmasyarakatmiskinmelaluiPeningkatankualitaslingkunganpermukimandancakupanpelayananinfrastrukturpermukimanyang layak, produktifdanberkelanjutan • FokusPeningkatankualitas lingkungan permukiman dancakupanpelayananinfrastrukturpermukimantersebut adalahditingkatkomunitaskelurahan, khususnyapadakawasanprioritasmiskindikelurahansasaran, ygmenjaminkemanfaatan program bagimasyarakatmiskindanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat

  5. KriteriaLokasi Sasaran PLP-BK • Kelurahan PNPM MandiriPerkotaan; • BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan PLPBK; • MerupakanDesa/Kelurahan yang menjadiprioritasPemdadalamPenataanLingkunganPermukiman • Kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kriteria-Kriteria Khusus yang diberlakukan di lokasi-lokasi khusus pelaksanaan PLPBK, seperti PLPBK untuk Kota Metropolitan, PLPBK untuk Kawasan Kumuh, PLPBK untuk Kota Hijau (Green City), dll.

  6. Tujuan PLP-BK “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat”.

  7. Komponen Program PLP-BK Komponen 1 : PenguatanKapasitas, BagiPemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, danKelompokPeduli/PemangkuKepentinganlainnya: Komponen 2 : PenyediaanBantuanLangsungMasyarakat (BLM);sebesar @Rp 1 Milyar, yakni(thp 1) Rp 150 jutauntukperencanaandan TA, serta 850 jt (thp2) untukstimulanpembangunanfisik) Komponen 3 : BantuanTeknis; Menyediakankonsultandanfasilitatoruntukmelakukankegiatan

  8. Output PLP-BK • DokumenPerencanaan: • Dokumen perencanaan kawasan prioritas (mikro), disebutRencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). RTPLP iniuntuk kawasan permukiman miskin yang diprioritaskan • Pranata : • AturanBersama, kesepakatan yang mengikatantaraMasyarakat, PerangkatKelurahandanparapemangkukepentinganlainnya • Lembaga-lembaga urusan pembangunan (BKM, KSM, dll),yang mengorganisirMasy, mengawasiaturanbersama & Mengelola/ memeliharahasilpembangunan(Estate Management) • Fisikbangunandanlingkungan, Infrastrukturtingkatkomunitasdikawasanprioritas/miskin yang lebihtertata, layak, aman, produktifdanberkelanjutan • Sosial,Terjadinyaperbaikanperilakuhidupsehat, bersihdanproduktif

  9. TOP DOWN PLANNING BOTTOM UP PLANNING SINERGI PERENCANAAN KAWASAN DENGAN PERENCANAAN KOMUNITAS • Kebijakan Pembangunan Kota/Kab • Rencana Tata Ruang Wilayah • RTBL, dll PLP-BK HARMONISASI INTEGRASI SINERGI • Rencanapenataanpermukimanwargasesuairencanamikro • Proposal kegiatanpenataanpermukiman

  10. KeterpaduanPerencanaanPLPBK Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kab Strategi Pembangunan tingkatKawasan R T B L Strategi Pengembangan Tkt. KomunitasKelurahan PLPBK Rencana Tindak/ Action Plan Rencana Tindak Penataan Lingk Kawasan Prioritas Aturan Bersama • Revitalisasi • Ruang Terbuka Hijau • Tradisional/bersejarah • Pariwisata, dll Misalnya

  11. Lokasi Kegiatan PLP-BK

  12. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) pada tahun 2013 juga mendukung pelaksanaan Program PLPBK melalui Program PBLS 2013 denganalokasidanasebesarRp 87,5 Milyaruntuk 115 kelurahan PLPBK di 124 kota/kabdan 31 Propinsi.

  13. TerimaKasih ...

More Related