1 / 23

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. Definisi Pajak.

raina
Download Presentation

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

  2. DefinisiPajak • Menurut Prof. Dr. RochmatSoemitro, S.H.: iuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi), yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum

  3. Ciri-ciriPajak • Kontribusi, Prestasi, Iuran yang dibayarkankepadapenguasa / Negara (yang berhakmemungutpajakhanyalah Negara) • BerdasarkanUndang-undangsertaaturanpelaksanaannya ( dapatdipaksakan • Tanpajasatimbal ( kontraprestasi ) dari Negara yang secaralangsungdapatditunjukkan • Digunakanuntukmembiayairumahtangga Negara, yaitupengeluaranumum yang bermanfaatbagimasyarakatluas

  4. FungsiPajak • Reguler mengatur • Budgeter  anggarannegara

  5. Fungsi Pajak • Fungsi Budgeter sebagaisumberdana yang diperuntukkanbagipembiayaanpengeluaran - pengeluaranpemerintah. Misal: dimasukkannyapajakdalam APBN sebagaipenerimaandalamnegeri • FungsiReguler (mengatur) sebagaialatuntukmengaturataumelaksanakankebijakandibidangsosialdanekonomi. Misal: pajak yang tinggidikenakankepadaminumankeras, dengantujuanuntukmengurangikonsumsiminumankeras

  6. Azaspajak • Equity : Adil • Economic : Efisien • Convinience : Mudah • Certainty : adakepastianhukum

  7. Teori Pemungutan Pajak • Teori Asuransi • Teori Kepentingan • Teori Gaya Pikul • Teori Bakti • Teori Asas Daya Beli

  8. Teori Asuransi Dalamperjanjianasuransidiperlukanpembayaranpremi. Premitersebutdimaksudkansebagaipembayaranatasusahamelindungiorangdarisegalakepentingannya, misalnyakeselamatanataukeamananhartabendanya Teoriasuransiinimenyamakanpembayaranpajakdenganpembayaranpremi

  9. Teori Kepentingan • Memperhatikanbebanpajak yang harusdipungutdarimasyarakat. Pembebananiniharusdidasarkanpadakepentingansetiaporangpadatugaspemerintahtermasukperlindunganjiwadanhartanya • Olehkarenaitu, pengeluaran Negara untukmelindunginyadibebankanpadamasyarakat

  10. Teori Gaya Pikul • Dasarkeadilanpemungutanpajakterletakdalamjasa-jasa yang diberikanoleh Negara kepadamasyarakatberupaperlindunganjiwadanhartabendanya • Olehkarenaitu, untukkepentinganperlindungan, makamasyarakatakanmembayarpajakmenurutgayapikulseseorang

  11. Teori Bakti (kewajiban mutlak) • berdasarkanpadapertimbanganbahwa Negara mempunyaihakmutlakuntukmemungutpajak • Di lain pihak, masyarakatmenyadaribahwapembayaranpajaksebagaisuatukewajibanuntukmembuktikantandabaktinyaterhadap Negara • Dengandemikian, dasarhukumpajakterletakpadahubunganmasyarakatdengan Negara

  12. Teori Asas Daya Beli • Mendasarkanbahwapenyelenggaraankepentinganmasyarakat yang dianggapsebagaidasarkeadilanpemungutanpajak, sehinggalebihmenitikberatkanpadafungsimengatur

  13. Sistem Pemungutan Pajak

  14. TarifPajak • Tarifsebanding / proporsional Tarifberupapersentase yang tetap, terhadapberapapunjumlah yang dikenaipajaksehinggabesarnyapajak yang terutangproporsionalterhadapbesarnyanilai yang dikenaipajak Contoh: UntukpenyerahanBarangKenaPajakdidalamdaerahpabeanakandikenakanPajakPertambahanNilaisebesar 10%

  15. Tarif Pajak • Tariftetap Tarifberupajumlah yang tetap (sama) terhadapberapapunjumlah yang dikenaipajaksehinggabesarnyapajak yang terutangtetap Contoh : Besarnyatarif Bea Materaiuntukcekdanbilyetgirodengannilai nominal berapapunadalahRp 3.000

  16. Tarif Pajak • Tarifprogresif Persentasetarif yang digunakansemakinbesarbilajumlah yang dikenaipajaksemakinbesar Menurutkenaikanpersentasetarifnya, tarifprogresifdibagi: • Tarifprogresifprogresif: kenaikanpersentasesemakinbesar • Tarifprogresiftetap: kenaikanpersentasetetap • Tarifprogresifdegresif: kenaikanpersentasesemakinkecil

  17. TarifPajak • Tarifdegresif Persentasetarif yang digunakansemakinkecilbilajumlah yang dikenaipajaksemakinbesar

  18. Jenispajak • Pemungut • Pajakpusat • Pajakdaerah • Sifat • Pajaksubyektif • Pajakobyektif • Golongannya • Pajaklangsung • Pajaktidaklangsung

  19. Jenis Pajak berdasarkan Wewenang Pemungut • PajakPusat pajak yang dipungutolehpemerintahpusatdandigunakanuntukmembiayairumahtangganegara Contoh: PPh, PPN • Pajak Daerah pajak yang dipungutolehPemerintah Daerah dandigunakanuntukmembiayairumahtanggadaerah Pajak Daerah terdiriatas : • PajakPropinsi, contoh: PajakKendaraanBermotordanKendaraandiAtas Air, PajakBahanBakarKendaraanBermotor • PajakKabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, PajakRestoran, PajakHiburan, PajakReklame

  20. JenisPajakBerdasarkanGolongan • PajakLangsung Pajak yang harusdipikulsendiriolehWajibPajakdantidakdapatdibebankanataudilimpahkankepadaorang lain Contoh: PajakPenghasilan • PajakTidakLangsung Pajak yang pembebanannyadapatdilimpahkankepadapihak lain Contoh: PajakPertambahanNilai

  21. Jenis Pajak berdasarkan Sifat • PajakSubjektif Yaitupajak yang berpangkalatauberdasarkanpadasubjeknya, dalamartimemperhatikankeadaandiriWajibPajak Contoh: PPh • PajakObjektif Yaitupajak yang berpangkalpadaobjeknya, tanpamemperhatikankeadaandiriWajibPajakContoh: PPN danPPnBM

  22. PerlawananterhadapPajak • PerlawananPasif Berupahambatan yang mempersulitpemungutanpajakdanmempunyaihubunganeratdenganstrukturekonomi • PerlawananAktif Secaranyataterlihatpadasemuausahadanperbuatan yang secaralangsungditujukankepadapemerintah (fiskus) dengantujuanuntukmenghindaripajak, bisadalambentuk Tax Avoidance dan Tax Evasion

  23. TERIMA KASIH

More Related