SISTEM PROBLEMATIKA PERPAJAKAN INDONESIA

1. SISTEM PROBLEMATIKA PERPAJAKAN INDONESIA GUSTIAN DJUANDA LSO- LISENSI P3EI JAKARTA 23 MEI 2010

2. Problematika Keuangan Negara • Tahun 2008 Bank Dunia memberikan Utang untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebesar US$ 400 Juta. Utang harus dikembalikan pada tahun 2030 sesuai Loan Agreement No.7504-1D yg diterima 6 Juni 2008

3. Problematika Keuangan Negara • Utang Indonesia kepada Bank Dunia untuk Program Bantuan Operasional Sekolah US$ 600 Juta harus dilunasi tahun 2033 • Utang juga diberikan untuk Bantuan Langsung Tunai dan Peningkatan Kapasitas Distem Pendidikan Tinggi

4. Problematika Keuangan Negara • Berdasarkan Data Ditjen Pengelolaan Utang Luar Negeri 8 Pebruari 2010 Utang Indonesia sebesar US$ 169,13 Milyar setara dengan Rp.1.589,78 Trilyun terdiri dari pinjaman US$ 64,93 Milyar dan Surat Berharga US$ 104,2 Milyar

5. Problematika Keuangan Negara • Tahun ini Pemerintah harus membayar utang luar negeri US$ 8270 Milyar atau Rp.80 Trilyunterdiri Utang Pokok US$ 5 754Milyar dan bunga US$ 2517 Milyar • Tahun depan utang luar negari yg jatuh tempo US$ 7474 Milyar terdiri utang pokok US$ 5127Milyar dan bunga

6. There is no such free lunch ( Tak ada Makan Siang yg gratis ) .Tahun 1962 John F. Kennedy mengatakan : Bantuan luar negeri merupakan suatu metode Amerika Serikat untuk mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia ( Magdoff, The Age of Imperalism)

7. Problematika Keuangan Negara • Studi Teresa Hayter menyatakan hal-hal yg dipersyaratkan dlm pemberian utang luar negeri adalah • Pembelian barang dan jasa dari negara kreditur • Peniadaan kebebasan dalam kebijakan ekonomi misal nasionalisasi perusahaan asing ( khusus yg dilakukan tanpa kompensasi) • Permintaan melakukan kebijakan yg dikehendaki terutama swastanisasi dan denasionalisasi

8. Kebijakan Fiskal Versus Kebijakan Moneter • Kebijakan Moneter lebih Dominan digunakan oleh Pemerintah dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi • Kebijakan Fiskal belum terkordinasi dengan baik berhubung ada Tiga Institusi yaitu Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai dan Dispenda

9. Kesadaran Wajib Pajak • Pajak hanya dipahami oleh Mahasiswa yang memperoleh mata kuliah Pajak dan Bagian Keuangan yang menangani Pajak • Potensi Wajib Pajak sangat besar, tetapi yang memiliki NPWP hanya karyawan yang bekerja pada Institusi Formal • Peranan Pajak harus ditingkatkan peranannya guna mengurangi ketergantungan pada pinjaman dengan sistem perpajakan yang terkordinasi dengan baik sampai tingkat RT

10. Kesadaran Wajib Pajak Daerah • Korupsi dapat diketahui dengan membandingkan kekayaan dengan pembayaran pajak seseorang, hanya KPK belum melakukan hal tersebut • Sistem komputer Pajak masih mudah diubah sampai ke tingkat AR , sehingga Denda dibayar lebih rendah dan tidak masuk ke kas negara .Tidak ada Akun Denda di APBN

11. Kualitas Pelayanan Pajak • Pelayanan Pajak Pusat sudah ada peningkatan ,walaupun masih bersifat menunggu khususnya dalam sosialisasi • Pelayanan Pajak Daerah dan Bea Cukai khususnya Jabodetabek masih rendah . Informasi sulit dan birokrasi untuk memperolehnya

12. Kualitas Pelayanan Pajak • Tax Center yang didirikan oleh Kanwil Pajak hanya diberi software peraturan perpajakan,buku-buku pajak dan peresmian, sedangkan biaya operasional sehari-hari diserahkan ke Perguruan Tinggi dan tidak disosialisasikan ke Masyarakat oleh Kanwil Pajak

13. Kualitas Pelayanan Pajak • Sosialisasi lebih banyak oleh Event Organizer dengan harga di atas Rp.500.000 sampai Rp.2.000.000, sehingga hanya Perusahaan besar yang dapat mengikutinya. Sosialisasi gratis menunggu surat permohonan dari Wajib Pajak. Bagian Penyuluhan banyak menunggu bola

14. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak • Tax Ratio rendah, karena banyak usaha informal yang tidak memahami pajak dan aparatur pajak tidak pernah melakukan sosialisasi kepada mereka • Bila mereka sadar langsung dinyatakan kurang bayar, karena sudah melakukan usaha sejak lama

15. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak • Program peningkatan penggalian pajak harus menggunakan reward system baik karyawan maupun bukan karyawan pajak dalam bentuk lomba dan mempengaruhi Key Performance Indicator serta memperoleh Promosi Langsung • Institusi Pajak harus memberi Peluang kepada Profesional untuk memperbaiki kinerjanya dengan Program Kontrak seperti yang dilakukan BUMN

16. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak Lanjutan • Program penggalian Potensi Pajak harus melalui KTP Nasional dengan penggunaan Kode Pos sejak lahir , sehingga jelas siapa Wajib Pajak dan Wajib DiberikanSubsidi • Target Pajak dapat dibuat bila Sistem Informasi Nasional ada di Indonesia • Sistem Pajak harus di ISO kan dan Key Performance Indicator untuk karyawan semua level diterapkan secara transparan melalui IT

17. Standar Proses Penyelesaian keberatan,pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi belum tersosialisasi dan masyarakat masih enggan karena masih birokrasi dan tidak online menggunakan jalur komunikasi seperti telpon dan email yang dekat dengan Wajib Pajak.

18. LembagaPengawas Pajak • Kewenangan Pengawasan oleh BPK masih terbatas. Lembaga Komisi Pengawas Pajak Pusat belum terbentuk sebagaimana amanat Pasal 36 C UU no.28 Tahun 2007. Komisi Pengawas Pajak Daerah tidak haram, karena cakupan pengawasan sangat luas. LSM Pajak tidak ada

19. Pajak Preman yang mencekik kegiatan usaha kecil makin berkembang dengan menjamurnya Pasar Kaget di berbagai daerah termasuk jalan masuk Perumahan DPR Kalibata sebenarnya merupakan potensi pajak yang besar untuk APBD • Sistem kontraprestasi yang tidak langsung merugikan Wajib Pajak., karena Pemerintah dalam pengelolaannya menggunakan Pool of Fund Approach bukan Asset Allocation Approach

20. Rekomendasi • Instrumen Zakat dan Dana Keagamaan Lainnya sebagai Pengurang Pajak dapat meningkatkan Peningkatan Potensi Pajak dengan tetap menghargai Lembaga Masyarakat yang sudah ada, sehingga Pemerintah tidak monopilistis. Salah satu kebijakan yang sukses dengan menghapuskan monopoli TELKOM, sehingga saat ini tidak pernah terdengar lagi pengajuan kenaikan Tarif Telpon

21. Rekomendasi • Pajak Restoran harus jadi Pengurang Pajak Masukan supaya KFC, CFC dan lain-lain mau memilih dikenakan Pajak Restoran dibandingkan PPN • Sosialisasi Pajak harus ditingkatkan melalui jalur pendidikan sejak TK minimal SMA dengan menatar guru bidang ekonomi sampai ke tingkat Pelaporan Pajak bukan hanya Teori Pajak selama ini terjadi

22. Rekomendasi • Pelaporan Pajak dibangun tanpa bertemu dengan Aparatur Pajak seperti menggunakan e SPT yang diupload bukan seperti sekarang harus mengirim CD lagi • Call center 24 jam tentang informasi pajak harus dibangun

23. Rekomendasi • PTKP sebaiknya diusulkan diubah sesuai kewenangan Pasal 7 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 khususnya PTKP Istri Tidak Bekerja dan Tanggungan karena tidak adil

24. Rekomendasi • PMK 22 Tahun 2008 yang membatasi kewenangan Sarjana Pajak untuk boleh melaporkan Pajak harus diperbaiki. • Ikatan Konsultan Pajak Indonesia harus memberikan equal treatment dalam memberikan Sertifikat Konsultan antara Pensiunan Pajak dan Masyarakat

25. Rekomendasi • Bagi Hasil Antara Pemda 20% dengan Pemerintah Pusat 80 % atas PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 sesuai amanat Pasal 31 C UU no. 36 Tahun 2009 belum optimal. Bila hal ini dijalankan dengan baik kebijakan ini dapat meningkatkan Pajak secara optimal seperti PBB

26. Rekomendasi • Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pajak Daerah seperti amanat UU PDRD Tahun 2009 sebaiknya langsung diserahkan pada tahun 2010 tanpa menunggu kesiapan Pemda, karena selama ini Pemda sudah dapat melakukannya dengan baik

27. Rekomendasi Go to Hell Loan And Come In Profit Sharing Investor