Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26

1. PajakPenghasilanPasal 21 & 26

2. Agenda

3. Pasal 21 UU PPh PeraturanDirjenPajak No. PER-16/ PJ/ 2016 PajakPenghasilanPasal 21

4. PajakPenghasilanPasal 21 Pemotonganpajakataspenghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan dengan namadandalambentukapa pun yang diterimaataudiperolehWajibPajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: • pemberikerja yang membayargaji, dllsebagaiimbalanpekerjaan yang dilakukanolehpegawaiataubukanpegawai; • bendaharapemerintah yang membayargaji, dllsehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan; • dana pensiunataubadan lain yang membayarkanuangpensiundll; • badan yang membayar honorarium ataupembayaran lain sebagaiimbalansehubungan dengan jasatermasukjasatenagaahli yang melakukanpekerjaanbebas; dan • penyelenggarakegiatan yang melakukanpembayaransehubungan dengan pelaksanaansuatukegiatan.

5. Definisi Pajak yang dikenakanterhadap WP Orang PribadiDalamNegeriataspenghasilan yang terkaitdenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan. Pajak yang dikenakanterhadap WP Orang PribadiDalamNegeriataspenghasilan yang terkaitdenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. SaatTerutang Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

6. PerbedaanPengenaan

7. SubjekPajak

8. SubjekPajak(BukanPegawai yang MelakukanPemberianJasa) • Tenagaahli yang terdiridaripengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, danaktuaris. • Pekerjaseni. • Olahragawan. • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. • Pengarang, peneliti, danpenerjemah. • Pemberijasadalamsegalabidangataukepadasuatukepanitiaan. • Ageniklan. • Pengawasataupengelolaproyek. • Pembawapesananatauperantara. • Petugaspenjajabarangdagangan. • Petugasdinasluarasuransi. • Distributor MLM, direct selling, atausejenis.

9. PengecualianSubjek

10. ObjekPajak (1)

11. ObjekPajak (2)

12. PengecualianObjek

13. KetentuanKhusus Naturadan/ ataukenikmatan lain diperhitungkansebagaipenghasilan, jikadanhanyajika, diberikanoleh: bukan WP, WP yang dikenaiPPh final, atau WP yang menggunakannormapenghitungankhusus. Naturadan/ ataukenikmatanlainnya yang diukurberdasarkanhargapasarataunilaiwajar.

14. ObjekPPh 21 Final

15. Pemotong, Penyetor, danPelapor

16. PengecualianPemotong

17. AlurPerpajakan WP OP

18. PPh 21 Lebih Bayar Jika WP menyampaikan SPT lebihbayar, maka SPT disampaikanmaksimal 3 tahunsetelahberakhirnyatahunpajakbersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

19. LapisanTarif

20. Kepemilikan NPWP Bagiwajibpajaktidakmemiliki NPWP, makauntuksetiaplapisantarifdikenakanpersentase 20% lebihtinggi. PengenaantariflebihtinggitidakberlakuuntukobjekPPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

21. DasarPengenaan (1)

22. DasarPengenaan (2)

23. Elemen PTKP

24. Tata Cara Penghitungan

25. PegawaiTetap (1) 5% daripenghasilanbruto. MaksimalRp 500.000 / bulanatauRp 6.000.000 / tahun.

26. Tata Cara Penghitungan (2)

27. PenghasilanPegawaiTetap

28. PerspektifPemberiKerja

29. PenghitunganTeknis

30. Ilustrasi - GajiBulanan • Arbipadatahun 2017 memperolehgajisebulan sebesar Rp 6.000.000,00 danmembayariuranpensiun yang ditanggungsendiri sebesar Rp 250.000,00. • Arbitelahmenikahdanmemilikidua orang anak. • BagaimanakahpenghitunganPPh 21 danjurnal yang dibuatpadasaatmembayargaji? Beban gaji 6.000.000 Kas 6.000.000

31. Ilustrasi - GajiBulanan • Harun padatahun 2017 memperolehgajisebulan sebesar Rp 10.000.000,00 danmembayariuranpensiun yang ditanggungsendiri sebesar Rp 500.000,00. • Arbitelahmenikahdanmemilikidua orang anak. • BagaimanakahpenghitunganPPh 21 danjurnal yang dibuatpadasaatmembayargaji?

32. Ilustrasi - GajiBulanan • Ardipadatahun 2017 bekerjasebagaikaryawanswastamemperolehgajisebulan sebesar Rp 15.000.000,00 danmembayariuranpensiun yang ditanggungsendiri sebesar Rp 500.000,00. Perusahaan memberikanfasilitasasuransikecelakaankerja, kesehatan, kematianRp 600.000 danmemberikantunjanganharituaRp 400.000. • Arditelahmenikahdanmemilikidua orang anakdanmenanggungibunya yang tidakmemilikipenghasilan. IstriArdibekerjasebagaipegawainegeri. • BagaimanakahpenghitunganPPh 21 danjurnal yang dibuatpadasaatmembayargaji?

33. Ilustrasi - GajiBulanan Jawaban : Beban gaji 15.000.000 Tunjangan 1.000.000 UtangPPh 21 685.833 Utangiuranpensiun 900.000 Utangasuransi 600.000 Kas 13.814.167

34. Ilustrasi (GajiBulanan) • Karta adalahpegawai yang menikah dengan duaanakdanmemperolehgajisebulanRp 10.000.000. • Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premiJaminanKecelakaanKerjadanpremiJaminanKematiandibayarolehpemberikerja dengan jumlahmasing-masing 0.5% dan 0.3% darigaji. • Perusahanmenanggungiuran JHT setiapbulanyakni 3.7% darigaji, sedangkan Karta membayariuran JHT sebesar 2% darigajitiapbulan. Di sampingitu, perusahaanjugamengikuti program pensiununtukpegawainya dengan membayariuranpensiununtuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannyadisahkanolehMenkeu, setiapbulan sebesar Rp 300.000,00. Karta sendirimembayariuranpensiun sebesar Rp 400.000,00. • BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atas Karta? Bagaimanajurnal yang dibuatpemberikerja?

35. Ilustrasi - GajiBulanan

36. Ilustrasi - GajiBulanan Jawaban : JurnalPemberiKerja Beban Gaji 10.000.000 Beban JKK 50.000 Beban JKM 30.000 Beban JHT 370.000 Beban Dapen 300.000 Utang JKK 50.000 Utang JKM 30.000 Utang JHT 570.000 Utang Dana Pensiun 700.000 UtangPPh 21 479.733 Kas 8.920.267

37. PenghasilanKaryawati Atassuami yang berstatusmemilikipenghasilan, karyawatitidakberhakataselemen PTKP “Status Kawin” Rp 4.500.000,00. Atassuami yang berstatustidakberpenghasilan, karyawatiberhakataselemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 4.500.000,00. Syarat yang harusdipenuhiadalahkeberadaansuratketerangandariPemerintah Daerah setempat, minimal di tingkatKecamatan.

38. BentukImbalanTahunan

39. PenghitunganTeknis(MenerimaImbalanTahunan)

40. DialektikaPajak:MetodeLangsungPPhImbalanTahunan (1) PPhatasimbalantahunan (bonus, THR, dansejenisnya) danuangrapel {dilambangkan IT} dapatdihitungdenganmetodelangsung, langkahpenghitungansebagaiberikut. Menghitungpajakterutangsemulaataskomponengaji. Menghitungpeningkatan PKP {dilambangkan PPKP} denganacuanbesaranpenghasilanbrutosemuladisetahunkan {dilambangkan PBS}. Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = 95% x IT. {Mengingatadanyapenguranganbiayajabatan} Jika PBS < Rp 120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00). {Mengingatpenguranganbiayajabatantelahmelebihibatasmaksimal} Selama PBS >Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = IT.

41. DialektikaPajak:MetodeLangsungPPhImbalanTahunan (2) MembandingkanPKP semula {dilambangkan PKPS} denganbatasatas PKP lapisantarif marginal semula {dilambangkan BATM}. Selama PPKP < (BATM – PKPS) maka: PPhatas IT = PPKP x Tarif marginal semula {Mengingatpeningkatan PKP tidakmengubahlapisantarif marginal} Jika PPKP > (BATM – PKPS) maka: PPhatas IT = (((BATM – PKPS) x Tarif marginal semula) + ((PKPS + PPKP – BATM) x Tarif di ataslapisantarif marginal semula)) Penghitungandenganmetodelangsunginimengabaikan proses pembulatankebawahterhadapnilai PKP kenilairibuanterdekat, sebabbersifat immaterial.

42. Penghitungan di MasaPajakTerakhir

43. PemindahanLokasiTugas

44. Penghasilandalam Mata UangAsing Ataspenghasilandalammatauangasing, nilai yang dijadikandasarpenghitunganPPhperludikonversikanterlebihdahulukedalammatauangdomestikberdasarKursKeputusanMenteriKeuangan (Kurs KMK) di pekanberjalan.

45. Kepemilikan NPWP di PertengahanTahun PenghitungankembaliPPhterutangdilakukansetelah WP menyerahkanfotokopikartu NPWP kepadapemberikerja. Ataspajaklebihbayar di periode – periodesebelumnyasepanjangtahunberjalan, nilainyadapatdiperhitungkansebagaipengurangpajakterutang di periodeberjalandan/ atauperiode yang akandatang.

46. PolaPembayaran

47. Penghasilan di AkhirMasaKerjaDibayarkanSekaligus Penghasilan di akhirmasakerja yang dibayarkansekaligusdapatberbentukpesangon, manfaatpensiun, THT, atau JHT. Pemotonganpajakpenghasilanbersifat final. Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

48. LapisanTarifKhususdanDasarPengenaan(Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009) DasarPengenaan: Penghasilanbrutotanpadikurangi PTKP

49. Ilustrasi(PesangonDiterimaSekaligus) Abiyasa (berstatusmenikahdanmemilikiduaanak) memasuki masa pensiun di akhirbulanMaret 2013, danataspengabdiannyaperusahaanhendakmembayarkanuangpesangonsecarasekaligus, sebesar 40 kali gajipokokterakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulanFebruari, AbiyasamenerimapenghasilanbrutosenilaiRp 11.143.000,00 yang di dalamnyatercakup pula komponeniuran JKK dan JKM yang dibayarkanolehperusahaanmasing – masingsebesar 1% dan 0,3% darigajipokok. Jikapesangontersebutbaruakandibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakahperlakuanpemotonganPPh 21 danberikutsifatnya? Bagaimanapenjurnalanolehpemberikerja?

50. Ilustrasi(PesangonDiterimaSekaligus) Jawaban: JurnalBebanpesangon 440.000.000 UtangPPh final 53.500.000 Kas 386.500.000