PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT)

1. Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik“Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTLOleh:Fauzan Jogjakarta, 10 Juni 2011

2. PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT) RI-THAI RI-VIETNAM RI-INDIA RI-MAL RI-PNG RI-PNG RI-AUSTRALIA RI-SIN RI-PHIL RI-PALAU RI-MAL RI-SING RI-RDTLLESTE Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen Batas Zona Ekonomi Eksklusif

3. Perbatasan Negara Indonesia •

4. Batas Wilayah Negara danKawasanPerbatasan KawasanPerbatasanDarat : • RI-Malaysia diProvinsi Kalimantan Barat danKaltim • RI-Timor LestediProvinsi NTT • RI-PNG diProvinsi Papua • KawasanPerbatasanLaut: • RI- Thailand/India/Malaysia dilaut Andaman danSelatMalaka • RI – Malaysia/Vietnam/SingapuradiSelatMalaka, SelatSingapuradanLautNatuna • RI – Malaysia/PhilipinadiLaut Sulawesi • RI – Rep. Palau diSamuderaPasifik • RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru • RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor,Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia • RI-LautLepasdiSamuderaHindia Batas Wilayah denganNegara Tetangga 1. Batas daratdengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan PNG) diProvinsiKalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT 2. Batas LautTeritorialdengan 4 (empat) negarayaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. 3. Batas LautYurisdiksi (ZEE danLandasKontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Lestedan Papua Nugini.

5. ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN Belum disepakatinya beberapa segmen batas dengan negara tetangga. Tapal/pilar batas negara kurang terpelihara dengan baik (rusak, hilang/bergeser). Maraknya aktivitas ilegal (illegal trading, illegal fishing, human trafficking, dll) Kaya potensi sumberdaya alam, namun belum dikelola optimal dan berkelanjutan. Sebagian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas pengembangannya secara ekonomis Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah Adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke negara tetangga di beberapa lokasi (penggunaan mata uang asing, pelayanan kesehatan, sumber energi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari) Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal dan massif di beberapa lokasi (hutan, ikan), dan dimanfaatkannya kawasan perbatasan sebagai jalur penyelundupan Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar. Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara.

6. PERBATASAN DARAT

7. DasarHukum - The Boundary Convention antaraBelanda - Inggrisditandatanganidi London 20 Juni 1891. - The Boundary Agreement antaraBelanda – Inggrisditandatanganidi London 28 September 1915. - The Boundary Convention antaraBelanda – Inggrisditandatanganidi Hague 26 Maret 1918. - Memorandum of Understanding antara RI – Mal ditandatanganidi Jakarta 26 Nop. 1973. - Minute Of The First Meeting Of The Join Indonesia Malaysia Boundary Committee Ditandatangani Di Kinabalu, Sabah Mal. 16 Nop 1974. Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia BATAS DARAT Perbatasan Penegasanbatasantara RI-Malaysia telahdilakukansejaktahun 1975-2004 telahmenghasilkan Panjangbatas+ 2004 km Tugubatas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buahlengkapdengankoordinat Petaberupa Field plan & Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masingmasing 1.318 MLP Pos Pamtas : 18 Pos di Kalbar, 6 Pos di Kaltim Untukmemfasilitasilintasbatasterdapat 24 PLB Darat (PLBD) di Kalimantan

8. BATAS DARATKONDISI BATAS WILAYAH NEGARA RI - PNG Untukmemfasilitasilintasbatasterdapat 14 PLB di Papua Pos Pamtas : 86 Pos Panjang Garis Batas RI-PNG 760 Km. Hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati.

9. BATAS DARATKondisi Batas Wilayah Negara RI - RDTL Permasalahanbatas RI-Timor Lesteyaituadanyaketidakcocokanantarakesepakatan yang terteradalamDasarHukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengankenyataandilapanganmaupun yang diketahuiolehmasyarakatsekitarsaatini. Penjelasan yang disampaikanolehwarga Indonesia danwarga Timor Lesteterkadangsalingberlawanan. Selainitumasihadakelompokmasyarakat yang memilikipandangan yang berbeda. Merekasecaratradisionalmemiliki “batas” yang diakuisecaraturun-temurunolehsuku-suku yang beradadikeduanegara yang berbedadengan yang tertuangdalamkeduadasarhukumtersebutdiatas. Di sisi lain tidakditemukanbukti-bukti yang dapatmendukung “klaim” masyarakattersebutsehinggaparaperundingtidakdapatmembawa “klaim” tersebutdalampertemuan-pertemuankeduanegara. Permasalahaninisangatterasadisektorbarat, khususnyakawasanManusasi. PanjangGaris Batas RI-Timor Leste : Sektor Barat 149.1 Km, danSektorTimur 199.7 Km dengandeliniasisudahmencapai 93 persen. Demarkasidisektortimurmencapai 42 titik, sektorbarat 8 titik. Pos Pamtas: 51 Pos di NTT Untukmemfasilitasilintasbatasterdapat 9 PLB di NTT

10. PERBATASAN LAUT

11. Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut Berhala Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew Simuk, Wunga Sibarubaru, Sinyaunyau, Mega Enggano Batu Kecil Deli Manuk, Nusakambangan Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon Sophialouisa Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang Panehan, Sekel, Barung Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)

12. PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS Ind – India Ind - Singapura Ind - Vietnam Ind - Philipina Ind - Philipina Ind - Palau • P.Nipa (Riau) • Tidak Berpenduduk • Ada Suar • P.Rondo (NAD) • Tidak Berpenduduk • Ada Suar • P.Sekatung (RIAU) • Tidak Berpenduduk • Ada Suar • P.Marore (SULUT) • Berpenduduk • Ada Suar • P.Miangas (SULUT) • Berpenduduk • Ada Suar • P.Fani (PAPUA) • Tdk Berpenddk • Ada Suar Ind - Palau Ind - Philipina • P.Fanildo dan Bras (PAPUA) • Tdk Berpenddk • Tdk Ada Suar • P.Marampit (MALUT) • Berpenduduk • Tidak Ada Suar Ind - Malaysia • P.Berhala (SUMUT) • Tidak Berpenduduk • Ada Mercusuar Ind - Australia Ind – Timor Leste Dit. TRLP3K, DKP Sumber: Dishidros TNI-AL • P.Dana (NTT) • Tidak Berpenduduk • Tidak Ada Suar • P.Batek (NTT) • Tidak Berpenduduk • Ada Suar, blm operasional

13. Kondisi 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar Prioritas

14. Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU RONDO • KONDISI : • BERBATASAN DENGAN INDIA • TIDAK BERPENDUDUK • ADA FASILITAS MENARA SUAR

15. Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU BERHALA • KONDISI : • MEMILIKI SUAR • TAK BERPENDUDUK TAPI SERING DISINGGAHI • BERBATASAN DENGAN MALAYSIA

16. Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU NIPAH Singapura • KONDISI : • MEMILIKI MENARA SUAR • BERBATASAN DENGAN • SINGAPURA • TIDAK BERPENDUDUK & NYARISTENGGELAM P. NipahsebelumReklamasi P. Nipah setelah Reklamasi

17. P. Sekatung (Natuna)/ 5 KK Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU SEKATUNG • KONDISI : • TIDAK BERPENDUDUK • ADA MENARA SUAR • BERDEKATAN DENGAN VIETNAM

18. Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU MARORE, MIANGAS & MARAMPIT • PerlunyapenanganankhususPulauMiangasdanPulauMaroresebagaititikterluardikawasanperbatasanlaut: • PadabulanAgustus – Desember, P. Miangasdan P. Maroreterputusdengandunialuar.Keterbatasanprasaranadansaranatransportasidantinggigelombanglaut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkanpulauinisulitdijangkau. • BerdasarkanKonstitusi Filipina yang berpedomanpadaTraktatPrancis (Paris Treaty 1898), PulauMiangas (Palmas) merupakanbagiandarinegara Filipina  banyaknelayan Filipina yang melakukan illegal fishing diperairan P. Miangas. • PerairanPulauMiangasdanPulauMaroremerupakandaerah yang dijadikanjalurstrategisbagipergerakanterorisdanpenyelundupansenjata. • KONDISI : • BERPENDUDUK, BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK PHILIPINA • ADA MENARA SUAR (KECUALI P.MARAMPIT) • BERBATASAN DENGAN PHILIPINA

19. Kondisi Pulau Pulau Kecil Terlua PULAU FANILDO, BRASS, FANI • KONDISI : • BERBATASAN DENGAN NEGARA PALAU • TIDAK ADA SUAR (KECUALI P. BRASS) • TIDAK BERPENDUDUK (KECUALI P. BRASS)

20. Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU BATEK • KONDISI : • BERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE • TIDAK BERPENDUDUK • P. BATEK SUDAH ADA MENARA SUAR

21. PERBATASAN RI - RDTL

22. Indonesia (NTT) - RDTL

23. Indonesia (Maluku) - RDTL Bahan Paparan FGD

24. Permasalahan Aspek Batas Wilayah Negara: • Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas (Noel Besi, Bijaeli Sunan, dan Delomil/Memo) • Kurang terpeliharanya pilar batas negara • Kurangnya sosialisasi batas negara terhadap msyarakat Aspek Pertahanan, Keamanan & Hukum: • Maraknya kegiatan ilegal dan gangguan keamanan: a. Ilegal trading, illegal fishing, illegal migration b. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan eksodus desa-desa perbatasan • Terbatasnya sarana prasarana PLB dan CIQS

25. UN-RESOLVED SEGMENTDI KAB. KUPANG (NOEL BESI/CITRANA) TERDPT TNH SENGKETA DI WIL SEPANJANG SUNGAI NOEL BESI MULAI DR CO 1745-6475 S.D CO. 1870-6770, STATUS TANAH MSH MERUPAKAN DAERAH STERIL & TDK DIKELOLA OLEH KE DUA NEGARA SERTA BLM DILAKS PENGUKURAN OLEH KEDUA NEGARA.

26. UN-RESOLVED SEGMENTDI KAB. TTU (BIJAELI SUNAN OBEN / MANUSASI) - 70 ORG MASY DS TUBU BANAT MSH MEMPERMASALAH KAN TANAH SELUAS 489 BIDANG, SEPANJANG 2,6 KM, SELUAS 142,7 HA DI WIL BIJAEL SUNAN OBEN CO 4401-5130, 4352-5101 & CO. 4230-5036.

27. UN-RESOLVED SEGMENTDI KAB. BELU ( DELOMIL/MEMO ) Ds FOHO AIKAKAR MEMO/DELOMIL TERDAPAT RIVER ISLAND/DELTA SUNGAI SELUAS + 41,9 H, PIHAK RI MENGINGINKAN BATAS BERADA DISEBELAH TIMUR RIVER ISLAND SDG RDTL DISEBELAH BARATNYA.

28. Permasalahan • Aspek Ekonomi Kawasan: • Pengelolaan potensi SDA belum optimal • Terbatasnya infrastruktur ekonomi • Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan • Kurang berfungsinya pasar tradisional karena adanya perdagangan langsung dari luar daerah ke Dilli • Rentannya perusakan kawasan lindung • Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya • Belum jelasnya status kepemilikan lahan, khususnya yang akan dipergunakan bagi fasilitas publik. • Aspek Sosial Dasar: • Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat • Keterbatasan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya SDM • Masih terdapatnya warga eks pengungsi Timor Timur/ KBS yang tinggal di barak-barak • Aspek Kelembagaan: • Belum padunya koordinasi pembangunan, baik lintas pemangku kepentingan maupun lintas kewenangan pemerintahan; • Belum tersosialisasinya secara menyeluruh tentang regulasi dan perencanaan penanganan perbatasan.

29. Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT Bahan Paparan FGD

30. Pos Lintas Batasdi Mota’ain NTT Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) Bahan Paparan FGD

31. Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) Bahan Paparan FGD

32. Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT Militer berada di posisi terdepan di PLB dan menjalankan fungsi yang kurang tepat

33. Kegiatan Ilegal di Perbatasan Penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak) Bahan Paparan FGD

34. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain: • Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang. • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat perbatasan mampu bersaing secara kompetitif dengan kelompok masyarakat lain, termasuk masyarakat di wilayah negara tetangga. • Penguatan rasa nasionalisme melalui kegiatan pendidikan serta melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi • Di wilayah-wilayah dengan konsisi sosial budaya yang masih kental, perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang ada sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat • Perlu ditingkatkan upaya pengamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional lainnya.

35. SEKIAN DAN TERIMA KASIH