1 / 27

Hukum Laut Indonesia

Hukum Laut Indonesia. Pengertian Hukum Laut. Hukum Laut berdasarkan pendapat ahli – ahli : Hukum laut menurut dr. Wirjono Prodjodikoro SH adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut.

makala
Download Presentation

Hukum Laut Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hukum Laut Indonesia

  2. Pengertian Hukum Laut • Hukum Laut berdasarkan pendapat ahli – ahli : Hukum laut menurut dr. Wirjono Prodjodikoro SH adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut. Hukum laut menurut Mr. w. L. P. A molengraaff, Mr. H. F. A vollmar dan Mr. F.G scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut.

  3. Tujuan Pembelajaran Hukum Laut • Meningkatkan wawasan nusantara tentang kelautan di Indonesia • Membantu memanfaatkan sumber daya laut Indonesia • Menjelaskan hak dan kewajiban negara – negara dalam menggunakan laut • Membantu untuk mengetahui batas – batas wilayah laut

  4. Hukumlautmulaidikenalsemenjaklaut : a. Dimanfaatkanuntukkepentinganpelayaran, b Perdagangan, c. dansebagaisumberkehidupansepertipenangkapanikan

  5. Istilah-istilahdalamhukumlaut Lautlepas (convention on the high seas) Landaskontinen (convention on continental shelf) PerairanPedalaman (Internal Waters) Laut Wilayah (the Territorial Sea) ZonaTambahan (the Contiguous Zone) Zona EkonomiEksklusif(the ExclusiveEconomic Zone) DasarLaut (the Deep Seabed and Ocean Floor)

  6. PBB menyetujuiuntukmengadakankonferensiInternasionaltentanghukumlautpadatahun 1958.

  7. KonferensiI diadakanpadatgl 24 Feb – 27 April 1958 yang dihadirioleh 700 delegasidari 86 negara, yang dikenaldengan UNCLOS I (United Nations Convention on The Law of The Sea) ataukonvensiPerserikatanBangsa-Bangsatentanghukumlaut.

  8. 4 buahkonvensidari UNCLOS I : • 1. Konvensitentanglautteritorialdanjalurtambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belumadakesepakatandandiusulkandilanjutkan di UNCLOS II • 2. Konvensitentanglautlepas (convention on the high seas) a. Kebebasanpelayaran b. Kebebasanmenangkapikan c. Kebebasanmeletakkankabel di bawahlautdanpipa-pipa d. Kebebasanterbangdiataslautlepas

  9. Konvensiinitelahdisetujui. 3. Konvensitentangperikanandanperlindungansumber-sumberhayatidilautlepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas) 4. Konvensitentanglandaskontinen (convention on continental shelf)

  10. PengertianlandaskontinenmenurutKonvensi 1958 tersebutadalah : Dasarlautdantanah yang berhadapandenganpantaitapi di luarlaut territorial sampaikedalaman200 meter atau di luarbatasitusampaidimungkinkaneksploitasisumberdayaalamnya.

  11. UNCLOS II Pada17 Maret – 26 April 1960 membicarakantentanglebarlautteritoraldanzonatambahanperikanannamunmasihmengalamikegagalanuntukmencapaikesepakatansehinggaperludiadakankonferensilagi.

  12. Konvensi PBB tentangHukumlaut 1982 • KonvensiHukumLautinimendefinisikanhakdantanggungjawabnegaradalampenggunaanlautan di duniasertamenetapkanpedomanuntukbisnis, lingkungan, danpengelolaansumberdayaalamlaut • Konvensikesimpulkanpadatahun 1982, menggantikanperjanjianinternasionalmengenailauttahun 1958

  13. PerairanPedalaman (Internal Waters) PerairanPedalamansepertidanau, sungai, kanaldanwilayah-wilayah air yang terkepungdaratansuatunegaratermasukdalamkedaulatanwilayahnegara yang bersangkutan.  Dengankata lain, prinsiphukummengatakanjikaadakapal yang beradapadaperairanpedalamantersebuttundukkepadayurisdiksinegaratersebut.

  14. Laut Wilayah (the Territorial Sea) Pasal 1 dari Territorial Sea Convention 1958 danPasal 2 dari UNCLOS mendefinisikanlautwilayahsebagaiwilayah yang berbatasanlangsungdengandaratansuatunegaradimananegaramemilikikedaulatanatasnya. Dalamhukumkebiasaaninternasionallebarlautwilayahhanyalah 3 mil lautnamunsejak UNCLOS pengakuannegara-negaratelahberubahmenjadi 12 mil lautdarigarisbataspantaisebagaimanadiaturmenurut UNCLOS.

  15. ZonaTambahan (the Contiguous Zone) Pasal 33 dari UNCLOS menyatakanbahwadaerah yang berbatasanlangsungantaralautwilayahdanlautlepasdapatdiklaimmenjadizonatambahanbaginegarapantaiuntukkepentingan-kepentingansebagaiberikut:1. Mencegahpelanggarankepabeanan, beacukai, fiskal, imigrasiatauruangbagikarantinabarang-barangtertentu yang akanmasuknegarapantaidarilaut.2. Wilayah untukmenghukumparapelakupelanggarandalambutirpertamatersebutZonatambahantidakbolehmelebihi 24 mil diukurdarigarisbataspantaiwaktu air lautsurut

  16. Zona Ekonomi Eksklusif (the Exclusive Economic Zone) Pasal 55 dari UNCLOS menyatakanbahwaZonaEkonomiEksklusifadalahwilayah yang berada di luarlautteritorialnamunmasihmerupakankelanjutannyasejauhtidakmelebihi 200 mil laut..

  17. Pasal 56 (1) menyatakanbahwahaknegarapantaidalam ZEE adalah:1. melakukaneksplorasi, eksploitasi, konservasidanmenjagakelestariansumberdayaalambaikhayatimaupun on hayatitermasukjugawilayahdasarlautandaneksplorasi di bawahtanahdarilauttersebut.2. termasukdalamhaliniadalahkegiatan-kegiatanuntukmendirikanpulau-pulaubuatan, instalasiataubangunanlainnya; penelitianilmiahdanlangkah-langkahperlindunganpelestarianlingkunganlaut.

  18. LautLepas (the High Seas) Pasal 2 dariKonvensiJenewamengatakanbahwaLautLepasharusterbukabagisemuanegara. Tidakadasatunegarapun yang bolehmeng-klaimbahwalautlepasadalahbagiandariwilayahnya. DalamlautLepasterdapatkebebasanuntukberlayar, memancing, meletakkankabel-kabelbawahlautdanpipa-pipasejenissertakebebasanuntukterbang di atasudaralautlepastersebut. KebebasantersebutdilanjutkandengandijaminmenurutPasal 87 dari UNCLOS

  19. Pasal 87Kebebasanlautlepas • 1. Lautlepasterbukauntuksemua Negara, baik Negara pantaiatautidakberpantai. Kebebasanlautlepas, dilaksanakanberdasarkansyarat-syarat yang ditentukandalamKonvensiinidanketentuan lain hukuminternasional. Kebebasanlautlepasitumeliputi, inter alia, baikuntuk Negara pantaiatau Negara tidakberpantai : (a) Kebebasanberlayar; (b) Kebebasanpenerbangan; (c) Kebebasanuntukmemasangkabeldanpipabawahlaut, (d) Kebebasanuntukmembangunpulaubuatandaninstalasilainnya yang diperbolehkanberdasarkanhukuminternasional, (e) Kebebasanmenangkapikan, (f) Kebebasanrisetilmiah,

  20. Pasal6 dariKonvensijenewamenegaskanbahwakapal yang berlayardalamwilayahlautlepasharusmenunjukkanbenderanegarakapaldandengandemikianmemilikikewenanganeksklusifuntukmemberlakukanhukumnegarabenderakapaluntukwilayah di dalamkapaltersebut. Hal inijugadijamindalamPasal 92 UNCLOS.

  21. Pasal 92Status kapal 1. Kapalharusberlayar di bawahbenderasuatu Negara sajadankecualidalamhal-halluarbiasa yang denganjelasditentukandalamperjanjianinternasionalataudalamKonvensiini, harustundukpadayurisdiksieksklusif Negara itu di lautlepas. Suatukapaltidakbolehmerobahbenderakebangsaannyasewaktudalampelayaranatausewaktuberada di suatupelabuhan yang disinggahinya, kecualidalamhaladanyasuatuperpindahanpemilikan yang nyataatauperubahanpendaftaran. 2. Sebuahkapal yang berlayar di bawahbenderadua Negara ataulebih, danmenggunakannyaberdasarkankemudahan, tidakbolehmenuntutsalahsatudarikebangsaanituterhadap Negara lain manapun, dandapatdianggapsebagisuatukapaltanpakebangsaan.

  22. LandasKontinen(the Continental Shelf) Menurutpasal 1 konvensijenewa,bahwalandaskontinenadalahwilayahkelanjutandaridaratannegarapantaidiluarlaut territorial ataulebihselamabisadibuktikanmaihbenae-benarsatukesatuanutuhdaridaratannegarapantai tersebut.ini pun dijamindalampasal 76 unclos

  23. DasarLaut (the Deep Seabed and Ocean Floor) Semula status dari seabed dandasarlautandiperdebatkanantara res nullius dan res communisnamundalamdeklarasi yang mengaturhalituakhirnyadisepakatibahwadasarlautanadalah “common heritage of mankind” sebuahkonsep yang lebihdekatkepada res communisdaripada res nullius.

  24. Pasal 133-191 dari UNCLOS mengaturtentanghalini yang padaprinsipnyamenganggapbahwa:1. Sumberdayadasarlautanadalahmilikbersamaumatmanusia2. Status daridasarlautantidakmempengaruhi status darilautlepas3. EksploitasiDasarLautanharusdilakukansesuaidenganketentuan yang diaturdalamKonvensi 19824. Beberapapersyaratanditetapkanbaginegaraatauperusahaanmultinasional yang akanmelakukaneksploitasiwilayahdasarlautantara lain adalahkewajibanuntukmengumumkanrencanakerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan, transfer tehnologikesemuanegaradanmasakontrak yang pastidanjelas.Hal-haltersebuttelahmembuatbanyaknegaramaju yang engganmeratifikasikonvensi 1982 ini.

  25. DeklarasiDjuanda LatarBelakangDeklarasiDjuanda TokohdanWaktu IsiDeklarasi

  26. Implementasi Deklarasi Djuanda SaatIni • BagaimanarelevansiDeklarasiDjuandadengan Indonesia saatini ? • Menjadipemersatubangsa • Memperluaslahandansumberekonomi • Masalahapa yang dihadapi ? • Batas wilayah • Penegakanhukum • Pemeliharaanlingkungan

  27. Bagaimanamengatasinya ? • Perundingandengannegaratetangga • Peningkatanpenegakanhukumdanpertahanan • Dulunyanegaramaritim,sekarangnegaraagraris. Mengapa ? • Penjajahan • Lalu,bagaimanacaranyakitamenjadinegaramaritimkembali? • Dirikitasendiri

More Related