1 / 11

MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 3: Perubahan wewenang di berbagai tingkat pemerintah dalam kesehatan

MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 3: Perubahan wewenang di berbagai tingkat pemerintah dalam kesehatan. Tujuan. Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007

rayya
Download Presentation

MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 3: Perubahan wewenang di berbagai tingkat pemerintah dalam kesehatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI INTI 2PokokBahasan 3:Perubahanwewenangdiberbagaitingkatpemerintahdalamkesehatan

  2. Tujuan • MengetahuiPerbandinganantara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 • MengetahuidanmemahamiAplikasiperubahanwewenangdiberbagaihalseperti : surveilans, perijinan, pelayananrumahsakit, danjaminankesehatan.

  3. Isi • Perbandingan PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 • AplikasiPerubahanwewenangdiberbagaihal : Surveilans, Perijinan, PelayananrumahsakitdanJaminanKesehatan

  4. Perbandingan PP 25 tahun 2000 dengan PP 38 tahun 2007 • PP No. 25 tahun 2000  tentangpembagianurusanpemerintah • Gagalmemberikanpembagianurusan yang jelas • Penganggarankesehatan  prinsipsentralisasi

  5. PP No. 38 tahun 2007  PembagianUrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Pembagianurusanpemerintahanbidangkesehatansudahjelas (per-sub bidangmasing-masing) (*lampiran PP No. 38/2007 BidangKesehatan)

  6. Aplikasiperubahanwewenangdiberbagaihal : Surveilans, Perijinan, Pelayanan RS danJamkesmas • Surveilans • PengelolaanadadiPemerintahPusat • Pemerintahdaerah : PropinsidanKab/Kota  penyelenggaraansurveilans

  7. Perijinan • PemberianIjinwewenangdariPemerintahPusat • Pemerintahdaerah : PropinsidanKab/Kota  wewenangnyamemberikanrekomendasi

  8. PelayananRumahsakit • Rumahsakitpemerintahmerupakanlembagapelaksana (Operator)  bukan UPT dinas • Rumahsakitdaerah  korporatisasi

  9. JaminanKesehatan • Pemerintahpusatmengelolajaminanpemeliharaankesehatannasional • Pemerintahdaerah : Propinsidankab/kota menyelenggarakan/mengembangkansistemjaminankesehatandaerah

  10. BacaanLebihLanjut • _____.(2000). PP No. 25 tahun 2000 tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganPropinsiSebagai Daerah Otonom. • _____.(2007). PP No. 38 tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. • _____. (2007). Penjelasanatas PP No. 38 tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  11. _____. (2007). LampiranPembagianUrusanPemerintahanBidangKesehatan PP No. 38 tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. • Martineau, T. dkk. (2003). Decentralisation and the impact on Human Resource Management ini China and South Africa : SSR Project R7652, Final Report, July 2003. [http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/Mis_SPC/R7652FullReport.pdf]. • Trisnantoro, L. (2009). PelaksanaanDesentralisasiKesehatandi Indonesia 2000-2007 BPFE :Yogyakarta.

More Related