BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU

1. BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNEDDALAM PROGRAM BERMUTU Penyusun : Ade Cahyana Direktorat P2TK Dikdas DitjenDikdasKemdikbud 2014

2. PEMAHAMAN BEST PRACTICES (1) • Best practices(praksisunggulan) merupakankonsep yang sangatmenariktentangmanajemengagasan yang meliputiteknik, metode, proses, produk, penilaianataupenghargaan, darisuatuproduk yang dinilaiberhasildenganbaik, yang terkadangmelebihiharapan; • Keberlanjutan (sustainability), pengulangan (replikasi), danperluasan (diseminasi) best practicessuatu program padadasarnyamengacupadakapasitaspembelajaran (lesson learned) kitaterhadap program yang terdahulu agar dapatdilakukansecaralebihcepat, lebihefektif , lebihefisien, danlebihproduktif

3. PEMAHAMAN BEST PRACTICES (2) • Dari sudutpandangkebijakanpembangunanpendidikan, best practicesdapatdipandangsebagaihasilakhir (output), dampakpelaksanaan (outcome) atauhasilantara (milestones) darisuatu proses yang berulang (iterative), di manakemajuan yang diperolehpadasuatutahapanpembangunanpendidikanakanmenentukankeberhasilanpadatahapanpembangunanpendidikanselanjutnya. Best practices membantupelakupembangunanmemastikanbahwatahap yang telahdilaluibenar-benarberhasildilaksanakandenganbaiksebelummemasukitahappembangunanselanjutnya.

4. TAHAPAN YANG TELAH DILALUI PROGRAM BERMUTU 2007 - 2014 Persiapan AnalisisHasil Pilot Penentuan PDO Loan/Grant Agreement Pemilihan 75 Kab/Kota Best Practices MouDengan 75 Kab/Kota Exit Strategy AnalisisKebijakanPenyusunanPerbup DBLSubstitusi PencapaianPDO Best Practices PERENCANAAN 2005 - 2007 PERSIAPAN 2007 - 2008 EXIT STRATEGY 2013 SUSTAINABILITY 2014 PENERAPAN 2008 - 2013 Penerapan PerumusanKebijakan PenerapanKebijakan PelaksanaanDBL PencapaianPDO Best Practices Sustainability, a.l : PelaksanaanPKB di KK/MK; AdanyaPerbup/PerwalikotadlmPembinaanPTK; Repdispada 50 kab/kot Perencanaan: Pilot Project di 5 Provinsi PerencanaanKegiatan Best Practices

5. BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAMIMPLEMENTASI PROGRAM BERMUTU2008 - 2013

7. PENCAPAIANIKKBERMUTU2008 - 2013

12. Proses KBM Secara Umum

13. Perencanaan

14. Pelaksanaan

15. Penilaian

17. SINERGITAS 0,00 – 0,39 : Sangat Kurang (SK) 0,40 – 0,79 : Kurang (K) 0,80 – 1,19 : Cukup (C) 1,20 – 1,59 : Baik (B) 1,60 – 2,00 : Baik Sekali (SB)

18. SINERGITAS KEPALA SEKOLAH

19. SINERGITAS PENGAWAS SEKOLAH

21. Kinerja Pengelolaan Kab/Kota 0 – 0,49 = Tidak memenuhi Syarat 0,50 – 1,49 = Kurang 1,49 – 2, 49 = Cukup 2,50 – 3,49 = Baik 3,50 – 4,00 = BaiksEKALI

22. MELEMBAGAKANBEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAMFUNGSIPENGATURANKEBIJAKAN(REGULATORY FUNCTION )UNTUKPEMBINAANPTK

23. KEDUDUKANNOTKESSEBAGAIREGULATOR DAN PERBUPSEBAGAIREGULASI BEST PRACTICES SEBAGAI: OUTPUT, OUTCOME ATAU MILESTONES PE JOINT POLICIES (MIS NOTKESSBG REGULATOR) Regulatory Function PERBUP (REGULASI)

24. ANALISISKEBIJAKANPENERAPANREGULASIPEMBINAANPTK DI KABUPATEN/KOTA ANALISISKEBIJAKAN MENYONGSONG SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DI TAHUN 2014

25. AGENDA PENYUSUNAN DAN PELUNCURANREGULASIPEMBINAANPTK DI KABUPATEN/KOTA

26. KONTENREGULASIPERBUP/PERWALI

29. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: • Daerah adalahKabupaten/Kota ……………………… • Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota ……………………. • Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. • Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; • Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; • Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………. sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. • Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ …………………………… • Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. • Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

30. Pasal 2 • Pengembangan dan pembinaan kemampuanprofesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolahpadasatuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. • Pengembangan dan pembinaan kemampuanprofesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini ditujukanuntukpengawas sekolahpadasatuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

31. Pasal 6 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: • Program Induksi bagi Guru Pemula • Penilaian Kinerja Guru • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

32. Pasal 25 Bagian Keempat Pendanaan • Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD. • Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah. • Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

33. BAB IX PERATURAN PENUTUP Pasal 22 • Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Bupati/Walikota ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati/Walikota telah ditetapkan.

35. NOTA KESEFAHAMAN SEBAGAI KOMITMEN KEBERLANJUTAN PEMBINAAN PTK

36. Pasal 1

37. Pasal 2

38. Pasal 3 P

39. Pasal 3

40. Pasal 4