150 likes | 275 Views
Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010. Copenhagen accord & implikasinya bagi kebijakan perubahan iklim di indonesia. Outline. Copenhagen Accord Kesempatan Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020 Tantangan implementasi.
E N D
Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010 Copenhagen accord&implikasinyabagikebijakanperubahaniklimdiindonesia
Outline • Copenhagen Accord • Kesempatan Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon • Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020 • Tantangan implementasi
Hasil COP XV UNFCCC di Copenhagen • Copenhagen Accord bukan kesepakatan yang mengikat secara hukum • Diharapkan menjadi legally binding agreement dalam COP ke-16 UNFCCC di Mexico 2010 • Peserta COP 15 Copengahen hanya setuju untuk ‘take note of the Accord’
Elemen-elemen Copenhagen Accord • Memberikan rekognisi tentang perlunya, tetapi tidak memberikan komitmen untuk membatasi kenaikan suhu 2o C • Komitmen mendaftarkan target penurunan emisi negara-negara maju UNFCCC by 31 Januari 2010, tetapi tidak memuat komitmen target penurunan emisi global yang spesifik • Mempertahankan Kyoto Protocol • Membentuk Copenhagen Green Climate Fund dengan ‘balanced allocation’ untuk mitigasi (yang jelas kriterianya) dan adaptasi (yang belum jelas kriterianya) • Membangun mekanisme untuk mendukung dan mobilisasi dana untuk transfer teknologi dan REDD+ • Pembentukan registry dan MRV (Measurement, Reporting & Verification) yang terkait dengan aksi dengan dukungan international
Implikasiumum • Kesepakatan stabilisasi emisi pada 450 ppm CO2e belum tercapai • Tidak jelasnya komitmen negara-negara maju untuk secara bersama-sama menanggulang masalah CC pada tingkat global • Inisiatif berisiko bergeser kearah bilateral partnership • Negara berkembang yang dianggap progressive, atau yang mau bersekongkol akan mendapat preferensi bantuan • Nasib sumber daya kelautan makin tidak jelas • Food security issue beyond 450 ppm CO2e
But, Indonesia is in good shape internationally and from macro policy point of view • President SBY’s G-20 speech (diulangi di Copenhagen) on: • Orientasi kebijakan menunju ERK • Komitmen sukarela menurunkan emisi GRK 26% dari skenario BAU 2020 • Adaptasi disebut secara tidak spesifik • Banyak yang sudah dilakukan pemerintah sepanjang 2008-09 • Pendirian DNPI • UU Perlindungan dan Pengelolaan LH no. 32/2009 • Indonesian Climate Change Trust Fund • Indonesian Sectoral Road Map to Climate Change • Second National Communication on Climate Change • Membuka diri untuk berbagai studi ERK • Akses ke mekanisme pendanaan FCPF, CTF, FIP • Meminta Climate Change Policy Loan (AFD, JICA, WB) untuk menutup defisit umum APBN
BAU 26 % (Dana Dalam Negeri) 41 % (Pengurangan Emisi Total) 15% (Dana Bantuan Luar) tahun Target ReduksiEmisi: Indonesia Gton CO2-eq 7
Distribusi beban dan perbandingan proporsi emisi Emisi 2005 Emisi 2020 dengan scenario BAU Skenario penurunan emisi 26% Emisi 2020 dengan Skenario penurunan 26%
Pemerintah berusaha serius …… • Mengarus-utamakanisuperubahaniklimdankomitmenpenurunanemisikedalam RPJM 2010-2014 • Mengaksesdana-dana ‘climate finance’ yang ditawarkanberbagailembagakeuanganuntukmendorongtransisimenuju ERK • Sektorenergisebagaiprioritasutama (perlu USD 12 Milyarhanyauntuk geothermal) • Sektorkehutananmendapatkanjatahinvestasiterbesar • Menggunakanprosespenyusunan program pelaksanaankomitmen 26% penurunanemisidan Climate Change Policy Loan untukkonsolidasi/rasionalisasikebijakansektoral
Is GOI on the right track to LCE ? • Macro view: • YES, definitely • Micro view: • See if devils in the details will derail or slow us down
Namun perlu mengatasi tantangan … • Policy distortion • With or without vested interest • Vested interest gains from status quo • Rent seeking attitude in programming • Penggunaan konsep net emission dapat mengaburkan prioritas dan tujuan • Menurunkan emisi vs. sekuestrasi karbon • Sektor kehutanan: konversi hutan alam vs. tanam • Sektor energi: 2 x 10000 MW coal-based vs. panas bumi dan upaya energi effisiensi di sektor industri • Institutional challenges • Tenure over land and carbon assets • Resolving fighting within and inter institutions • Distributing the climate cake: revenues from carbon trading • Overall governance issue
Key intervention areas • Forestry and land use (including peat land) • Forest land management system • Forest law enforcement • Realigning incentive schemes • Controlling forest/land fire • Energy and transportation • Energy pricing • Investment climate • Technology and fuel standard • Mass rapid transportation system (rail vs. highway) • Adaptation: dealing with productivity loss and resilience to climate related disaster • Agriculture • Marine and coastal management • Financing • Mobilizing private sector participation • Debottlenecking risky investment
Penutup: two caveats • Climate policy is economic policy • Uncertainty is the basis to do more, not to wait without action !