1 / 15

Copenhagen accord & implikasinya bagi kebijakan perubahan iklim di indonesia

Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010. Copenhagen accord & implikasinya bagi kebijakan perubahan iklim di indonesia. Outline. Copenhagen Accord Kesempatan Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020 Tantangan implementasi.

rhonda
Download Presentation

Copenhagen accord & implikasinya bagi kebijakan perubahan iklim di indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010 Copenhagen accord&implikasinyabagikebijakanperubahaniklimdiindonesia

  2. Outline • Copenhagen Accord • Kesempatan Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon • Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020 • Tantangan implementasi

  3. Hasil COP XV UNFCCC di Copenhagen • Copenhagen Accord bukan kesepakatan yang mengikat secara hukum • Diharapkan menjadi legally binding agreement dalam COP ke-16 UNFCCC di Mexico 2010 • Peserta COP 15 Copengahen hanya setuju untuk ‘take note of the Accord’

  4. Elemen-elemen Copenhagen Accord • Memberikan rekognisi tentang perlunya, tetapi tidak memberikan komitmen untuk membatasi kenaikan suhu 2o C • Komitmen mendaftarkan target penurunan emisi negara-negara maju UNFCCC by 31 Januari 2010, tetapi tidak memuat komitmen target penurunan emisi global yang spesifik • Mempertahankan Kyoto Protocol • Membentuk Copenhagen Green Climate Fund dengan ‘balanced allocation’ untuk mitigasi (yang jelas kriterianya) dan adaptasi (yang belum jelas kriterianya) • Membangun mekanisme untuk mendukung dan mobilisasi dana untuk transfer teknologi dan REDD+ • Pembentukan registry dan MRV (Measurement, Reporting & Verification) yang terkait dengan aksi dengan dukungan international

  5. Implikasiumum • Kesepakatan stabilisasi emisi pada 450 ppm CO2e belum tercapai • Tidak jelasnya komitmen negara-negara maju untuk secara bersama-sama menanggulang masalah CC pada tingkat global • Inisiatif berisiko bergeser kearah bilateral partnership • Negara berkembang yang dianggap progressive, atau yang mau bersekongkol akan mendapat preferensi bantuan • Nasib sumber daya kelautan makin tidak jelas • Food security issue beyond 450 ppm CO2e

  6. But, Indonesia is in good shape internationally and from macro policy point of view • President SBY’s G-20 speech (diulangi di Copenhagen) on: • Orientasi kebijakan menunju ERK • Komitmen sukarela menurunkan emisi GRK 26% dari skenario BAU 2020 • Adaptasi disebut secara tidak spesifik • Banyak yang sudah dilakukan pemerintah sepanjang 2008-09 • Pendirian DNPI • UU Perlindungan dan Pengelolaan LH no. 32/2009 • Indonesian Climate Change Trust Fund • Indonesian Sectoral Road Map to Climate Change • Second National Communication on Climate Change • Membuka diri untuk berbagai studi ERK • Akses ke mekanisme pendanaan FCPF, CTF, FIP • Meminta Climate Change Policy Loan (AFD, JICA, WB) untuk menutup defisit umum APBN

  7. BAU 26 % (Dana Dalam Negeri) 41 % (Pengurangan Emisi Total) 15% (Dana Bantuan Luar) tahun Target ReduksiEmisi: Indonesia Gton CO2-eq 7

  8. Rencana Penurunan Emisi Indonesia (28/01/10)

  9. Profil emisi 2005 dan 2020 (giga ton)

  10. Distribusi beban dan perbandingan proporsi emisi Emisi 2005 Emisi 2020 dengan scenario BAU Skenario penurunan emisi 26% Emisi 2020 dengan Skenario penurunan 26%

  11. Pemerintah berusaha serius …… • Mengarus-utamakanisuperubahaniklimdankomitmenpenurunanemisikedalam RPJM 2010-2014 • Mengaksesdana-dana ‘climate finance’ yang ditawarkanberbagailembagakeuanganuntukmendorongtransisimenuju ERK • Sektorenergisebagaiprioritasutama (perlu USD 12 Milyarhanyauntuk geothermal) • Sektorkehutananmendapatkanjatahinvestasiterbesar • Menggunakanprosespenyusunan program pelaksanaankomitmen 26% penurunanemisidan Climate Change Policy Loan untukkonsolidasi/rasionalisasikebijakansektoral

  12. Is GOI on the right track to LCE ? • Macro view: • YES, definitely • Micro view: • See if devils in the details will derail or slow us down

  13. Namun perlu mengatasi tantangan … • Policy distortion • With or without vested interest • Vested interest gains from status quo • Rent seeking attitude in programming • Penggunaan konsep net emission dapat mengaburkan prioritas dan tujuan • Menurunkan emisi vs. sekuestrasi karbon • Sektor kehutanan: konversi hutan alam vs. tanam • Sektor energi: 2 x 10000 MW coal-based vs. panas bumi dan upaya energi effisiensi di sektor industri • Institutional challenges • Tenure over land and carbon assets • Resolving fighting within and inter institutions • Distributing the climate cake: revenues from carbon trading • Overall governance issue

  14. Key intervention areas • Forestry and land use (including peat land) • Forest land management system • Forest law enforcement • Realigning incentive schemes • Controlling forest/land fire • Energy and transportation • Energy pricing • Investment climate • Technology and fuel standard • Mass rapid transportation system (rail vs. highway) • Adaptation: dealing with productivity loss and resilience to climate related disaster • Agriculture • Marine and coastal management • Financing • Mobilizing private sector participation • Debottlenecking risky investment

  15. Penutup: two caveats • Climate policy is economic policy • Uncertainty is the basis to do more, not to wait without action !

More Related