1 / 43

Disampaikan pada : Orientasi Publikasi dan Dokumentasi Jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 201

Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi Secara Online. Oleh : H. Kudrat Dukalang , S.Ag.M.Pd Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

rowdy
Download Presentation

Disampaikan pada : Orientasi Publikasi dan Dokumentasi Jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 201

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanTeknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara TentangE-Government TerutamaPublikasidanDokumentasiSecara Online Oleh : H. KudratDukalang, S.Ag.M.Pd KepalaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Disampaikanpada : OrientasiPublikasidanDokumentasi JajaranKementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  2. DasarHukum • UUD 45 pasal 28 F; • UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TransaksiElektronik; • UU RI Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik; • IntruksiPresiden (Inpres) No.3 Tahun 2003 TentangKebijakandanStrategiNasionalPengembangan E-government; • KMA No. 396 Tahun 2002 TentangPenetapanSitus (Website ) Departemen Agama; • KMA No. 200 Tahun 2012 TentangPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) Kemenag. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  3. LatarBelakang UUD 45 Pasal 28 F • “Setiaporangberhakuntukberkomunikasidanmemperolehinformasiuntukmengembangkanpribadidanlingkungansosialnya, sertaberhakuntukmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikaninformasidenganmenggunakansegalajenissaluran yang tersedia”. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  4. latarbelakang… • Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis untuk mengembalikan kepentinganrakyatpadaposisisentral. • Setiapperubahankehidupanberbangsadanbernegaraselaludisertaiolehberbagaibentukketidakpastian. Sehinggapemerintahharusmengupayakankelancarankomunikasidenganberbagaipihak agar ketidakpastiantersebuttidakmengakibatkanperselisihanpaham yang berpotensimenimbulkanpermasalahanbaru. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  5. latarbelakang… 3. Apa yang dilaksanakanpemerintahtidakakanlepasdaripengamatanmasyarakatinternasional. Sehinggapemerintahharusmampumemberikaninformasi yang komprehensifkepadamasyarakatinternasional agar tidakterjadikesalahpahaman yang dapatmeletakkanbangsa Indonesia padaposisi yang serbasalah. 4. Adanyakecenderungan global menuju era masyarakatinformasi. Ketidakmampuanmenyesuaikandiridengankecenderungan global tersebutakanmembawabangsa Indonesia kedalamjurangdigital dividekarenatidakmampumemanfaatkaninformasi. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  6. latarbelakang… • Duamodalitastuntutanmasyarakat : • Masyarakatmenuntutpelayananpublik yang memenuhikepentinganmasyarakatluasdiseluruhwilayahnegara, dapatdiandalkandanterpercaya, sertamudahdijangkausecarainteraktif. • Masyarakatmenginginkan agar asiprasimerekadidengardengandemikianpemerintahharusmemfasilitasipartisipasidan dialog publikdidalamperumusankebijakannegara. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  7. latarbelakang… • Kondisipemerintahsaatini: • Selamainipemerintahmenerapkansistemdanproseskerja yang dilandaskanpadatatananbirokrasi yang kaku yang tidakmungkinmenjawabperubahan yang kompleksdandinamissehinggaharusdikembangkansistemdanproseskerja yang lebihlenturuntukmemfasilitasiberbagaibentukinteraksi yang kompleksdenganpihak lain. • Sistemmanajemenpemerintahselamainimerupakansistemhirarkiyangpanjang. Untukmemuaskankebutuhanmasyarakat yang semakinberanekaragamdimasamendatangharusdikembangkansistemmanajemen modern denganorganisasiberjaringansehinggadapatmemperpendeklinipengambilankeputusan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  8. latarbelakang… • Dengandemikianpemerintahharussegeramelaksanakanprosestransformasimenuju e-government. Melaluiprosestransformasitersebut, pemerintahdapatmengoptimasikanpemanfaatankemajuanteknologiinformasiuntukmengeliminasisekat-sekatorganisasibirokrasi, sertamembentukjaringansistemmanajemendanproseskerja yang memungkinkaninstansi-instansipemerintahbekerjasecaraterpaduuntukmenyederhanakanakseskesemuainformasidanlayananpublik yang harusdisediakanolehpemerintah. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  9. VISI & MISI, TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULUT Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  10. VISI & MISI • VISI “Terwujudnyamasyarakat Sulawesi Utara Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”. • MISI • MeningkatkanKualitasBimbinganUmatBeragama, • MeningkatkanKualitasPembinaanKerukunanUmatBeragama, • MeningkatkanKualitasdanMutuPendidikan Agama danKeagamaan, • MeningkatkanKualitasPenyelenggaraanHajidanUmrah, • MeningkatkanKualitas Tata KelolaKepemerintahan yang bersihdanberwibawa, bebas KKN. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  11. Tujuan • “Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin serta saling menghormati antar pemeluk agama untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  12. Definisi E-Government • MenurutPemerintah Federal Amerika : “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means.” • MenurutPemerintah Malaysia : "E-Government offers a collaborative and integrated environment not just for enhanced internal operations but more significantly for a heightened level of government services through a variety of electronic delivery channels thereby providing convenience to citizens and business.“ Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  13. definisi e-government • MenurutPemerintah Indonesia : “E-Government adalahaplikasiteknologiinformasi yang berbasis internet danperangkat digital lainnya yang dikelolaolehpemerintahuntukkeperluanpenyampaianinformasidaripemerintahkemasyarakat, mitrabisnis, pegawai, badanusaha, danlembaga-lembagalainnyasecaraonline.” Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  14. definisi e-government • MenurutPrasojodalamBukunyaState Reform in Indonesia, (2007) E-government , yang dapatdidefinisikansebagaiseluruhtindakandalamsektorpublik (baikpusatmaupundaerah) yang melibatkanteknologiinformasidankomunikasidengantujuanmengoptimalkanprosespelayananpublik yang efisien, transparan, danefektiftelahmenjadibagianpentingdalamusahauntukmembanguntatapemerintahan yang baik (good  governance) di Indonesia. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  15. definisi e-government • Dari beberapadefinisidiatasdapatdisimpulkanbahwaE-Governmentadalahpenggunaanteknologiinformasiolehpemerintahuntukmemberikaninformasidanpelayananbagiwarganya, urusanbisnis, sertahal-hal lain yang berkenaandenganpemerintahan. e-Government dapatdiaplikasikanpadalegislatif, yudikatif, atauadministrasipublik, untukmeningkatkanefisiensi internal, menyampaikanpelayananpublik, atauproseskepemerintahan yang demokratis. E-Government merupakankependekandarielektronikpemerintah. E-Governtmentbiasadikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintahataupemerintahtransformasi. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  16. Faktor2 Penentu E-Government • Pentingnya e-government  paling tidakdisebabkanoleh 3 (tiga) faktoryaitu : • (a)Komunikasielektronikantarasektorpublikdanmasyarakatmenawarkanbagikeduanyabentukbaruuntukpartisipasidaninteraksi; • (b) Ruang cyber dalampelayananpublikmemudahkanpenghapusanstrukturbirokrasidanprosesklasikdaripelayanan yang berbelit- belit; dan • (c)  E-government dapatmenawarkanjugainformasiditingkatlokal. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  17. Tujuan & Manfaat E-Government Tujuan : • AdapuntujuandaridibangunnyaE-Governmentituadalahpembentukanjaringandantransaksilayananpublik yang tidakdibatasisekatwaktudanlokasi, sertadenganbiaya yang terjangkaumasyarakat. Manfaat : • Memperbaikaikualitaspelayananpemerintah, terutamadalamhalkinerjaefektifitasdanefisiensi. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  18. manfaat e-government • Meningkatkantransparansi, kontroldanakuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahandalamrangkaimplementasikonsep Good corporate governance. • Mengurangi total biayaadministrasi, relasi, daninteraksai yang dikeluarkanpemerintah/stakeholders untukkeperluanaktifitassehari-hari. • Menciptakansuatulingkunganmasyarakatbaru yang dapatmerespon/menjawabberbagaitantanganpermasalahan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  19. RuangLingkup E-Government Ruanglingkupdaripenggunaan E-Government secaramenyeluruhmencakuppada: • 1. Government to Citizens (PemerintahkeMasyarakat) Pemerintahmembangundanmenerapkanberbagaiaplikasiteknologiinformasiuntukmemperbaikihubunganinteraksidenganmasyarakat. Contoh : E-KTP • 2. Government to Business (PemerintahkePelaku Usaha) Contohnyapadaprosesperizinanpendirianusahadaninvestasi, pengadaanlelangolehpemerintah, dankegiatan lain yang membutuhkaninformasisecara online bagipelakuusaha. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  20. Lanjutan… • 3. Government to Government (PemerintahkePemerintah) Memperlancarkerjasamaantarnegaradengandimudahkannyakomunikasi, sepertikepentingandiplomasi, atauberbagaiinformasi yang dianggappentingolehnegara yang satudanlainnya. • 4. Government to Employees (PemerintahkeAparatnya) Interaksiantarapemerintahsebagaiinstitusidenganpegawainya; memungkinanoptimalisasimanajemen SDM , permintaanperjalanandinas, perubahan data individupegawai. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  21. PUBLIKASI & DOKUMENTASI Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  22. DefinisiPublikasi • Mempublikasikanadalahmembuatkontenygdiperuntukkanbagipublikatauumum. Sementarapenggunaanyglbhspesifikdapatbervariasi dimasing2 negara, biasanyaditerapkanutkteks, gambar, ataukonten audio visual lainnyadi media apapun, termasukkertas (sepertisuratkabar, majalah, katalog, dll) ataubentukpenerbitanelektroniksepertisitus, bukuelektronik, CD, dan MP3. kataPublikasiberartitindakanpenerbitan, danjugamengacupadasetiapsalinan. (sumber: wikipedia.org) Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  23. definisipublikasi DefinisiPublikasihukumdanhakcipta • "Publikasi"adalahsebuahistilahteknisdalamkontekshukumdanutamadalamhukumhakcipta. Seorangpenulisumumnyaadalahpemilikawaldarisuatuhakciptabagipekerjaannya. Suatuhakciptadiberikanbagipenulisataskaryanya, dimanahalitumerupakanhakekslusif yang diberikanuntukmempublikasikanhasilkaryanya. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  24. Lanjutan… • Di AmerikaSerikatpublikasididefinisikansebagai: Distribusisalinanuntukmasyarakatmelaluipenjualanataupengalihankepemilikanlainnya, ataudengansewamenyewa, ataumeminjamkan. Penawaranuntukmendistribusikansalinankepadasekelompokoranguntuktujuandistribusilebihlanjut, kinerjapublik, atautampilanpublik, merupakansuatubentukpublikasi. Sebuahkinerjapublikataumenampilkansuatukaryatidakdengansendirinyadapatdikatakansuatubentukpublikasi. • Melakukanataumenampilkankarya "publikberarti- (1) melakukanataumenampilkannyaditempatterbukauntukumumataudisetiaptempatdimanasejumlahbesarorangdiluarlingkaran normal darisuatukeluargadankenalansosial, atau (2) mengirimkanatauberkomunikasiataumenampilkankinerjaketempat yang ditetapkanolehayat (1) ataukepadapublik, denganperangkatatauproses, apakahanggotamasyarakatmampumenerimakinerjaataupenampilannnyaditempat yang samaatauditempatterpisah, padasaat yang samaataupadawaktu yang berbeda. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  25. DefinisiDokumentasi • Dokumenadalahsuatucatatan yang dapatdibuktikanataudijadikanbuktidalamsuatumasalahataupersoalan. Sedangkandokumentasiadalahkegiatanatauprosespekerjaanmencatatataumerekamsuatuperistiwadanobjekatauaktifitas yang dianggapberhargadanpenting. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  26. Lanjutan… • DokumentasidalamKamusBesarBahasa Indonesia didefinisikansebagaisesuatu yang tertulis , tercetakatauterekam yang dapatdipakaisebagaibuktiatauketerangan. Adapundefinisidokumentasiadalahpemberianataupengumpulanbukti-buktidanketerangan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  27. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SAAT INI • SOLUSI PERMASALAHAN Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  28. PermasalahanPublikasi & Dokumentasi • Masihterbatasnya Admin Pengelola Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dikabupaten/kota yang ada, termasukdiLingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (Bidang/Pembimbing/Pembimas) sehinggakadangtidakterpublikasinyasuatukegiatan yang sedangatauakanberlangsungkarenaterbenturdenganmasalah SDM yang tersedia. • MinimnyaWawasantentangteknikpenulisanberita yang baikdanbenarsesuaidengan EYD, teknikpublikasidandokumentasi (Photografi, Jurnalistik, TIK, dll). • MinimnyaSaranadanPrasarana yang tersedia (PC Komputer, Laptop, Kamera, Jaringan Internet, Modem Internet, dll). Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  29. PermasalahanPublikasi & Dokumentasi • Masihkurangnya “kesadarandiri” darimasing-masingSatuanKerjaberkenaandenganPublikasidanDokumentasi yang berkaitandenganPencitraansehinggaaktivitassuatukegiatanmaupunprestasi yang telahdicapaiSatkertersebuttidakdiketahuiolehpublik. • MasihminimnyadanaPublikasidanDokumentasiKehumasan. • Kondisialam yang tidakmemungkinkandisebagiandaerahsehinggaKegiatanPublikasidanDokumentasiSecara On line tidakdapatdilakukan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  30. SolusiPermasalahan • Membentuk Tim Pengelola Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengandasar SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. • MelaksanakanBimtek/Workshop Pengelolaan Website Kementerian Agama Prov. Sulut. • MelaksanakanBimtek/Workshop PengelolaanJurnalistikKementerian Agama Prov. Sulut. • MelaksanakanBimtek/Workshop Pengelolaan TIK Kementerian Agama Prov. Sulut. • Mengadakanpenilaiankontributorterbaik Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. • MengadakanlombapenulisanberitaterbaikKementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. • MelakukanEvaluasiKinerjaPengelola Website Kementerian Agama diKabupaten Kota danMadrasahJajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulut. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  31. SolusiPermasalahan • Pengadaanperangkatpengolah data publikasidandokumentasi. • Pengadaanperangkatpengolahjaringan internet. • Melaksanakan Workshop PublikasiKehumasanLingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. • Melaksanakan Workshop DokumentasiKehumasanLingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. • Membangunpencitraan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara melaluiIklanLayananMasyarakatdi media massadan media elektronik. • MelakukanEvaluasiKinerjapengelolaanjaringankoneksi internet danlayanan LPSE diKabupaten Kota danMadrasahJajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulut. • MelaksanakanDiseminasiJaringandan Open Source Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  32. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  33. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut : • Peningkatan kualitas kehidupan beragama,yaituuntukmewujudkan suatu kondisi keberagamaan masyarakat Sulawesi Utara yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan indikator sbb : • Meningkatnyapemahamandanperilakukeagamaanumatberagama yang seimbang, moderatdaninklusif. • Meningkatnyamotivasidanpartisipasiumatberagamadalampembangunanagama. • Menurunnyaaliransempalandantindakankekerasan yang mengatasnamakan agama. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  34. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika. • Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa. • Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban. • Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama. • Terselenggaranya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO (StandarProsedur Operasional). Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  35. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama,yaituuntukmewujudkankehidupanharmonis intern danantarumatberagamasebagaipilarpembangunan kerukunan masyarakat Sulawesi Utara, dengan indikator sbb : • Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. • Meningkatnya peran Provinsi Sulawesi Utara dalam dialog lintas agama di tingkat nasional. • Meningkatnyaharmoni intern danantarumatberagama. • Terbentuknya Forum KerukunanUmatBeragama (FKUB) disetiapKabupaten/Kota. • Berkembangnyapemahamankeagamaanmasyarakatberwawasanmultikultural, gender, dan HAM. • Tersedianya program siagadinipencegahankonflikumatberagama. • Meningkatnya pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragana (FKUB) Sulut. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  36. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,yaituuntukmewujudkanpelayananpendidikan yang merata, bermutudanberdayasaing, sertamampumembentukpribadi yang berakhlakmulia, dengan indikator sbb : • Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu (SM), PAUD, dan sejenisnya). • Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu. • Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan SMTK yang bermutu. • Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di provinsi Sulawesi Utara. • Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  37. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Meningkatnya mutu pendidikan agama di Sekolah Umum ( SD, SMP, SMA/SMK, PASRAMAN dan sejenisnya . • Meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. • Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. • Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  38. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji,yaituuntukmewujudkan tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan ibadah haji, sehingga menghasilkan haji yang mabrur, dengan indikator sbb : • Terwujudnya jemaah haji mandiri. • Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif. • Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji (SOP) pelayanan haji. • Terwujudnya sistem informasi haji yang memadai. • Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji. • Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang haji. • Tersedianya sarana pelayanan haji yang memadai. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  39. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut 5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa,yaituuntukmewujudkanpenyelenggaraanbirokrasi yang efektif, efisiendanakuntabel, sertatersedianyaaparaturpelayanankeagamaan yang professional yang berdampak pada pelayanan prima pada masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : • Terwujudnya refromasi birokrasi dalam lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sulut. • Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal. • Meningkatnya recovery, re-evaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset. • Terbangunnyarintisan e-government dalamrangkaefektivitasdanefisiensipelayanan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  40. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut • Meningkatnyakualitasaparatursumberdayamanusiamelaluisistemrekrutmen, penempatandanpembinaan yang profesional. • Terbangunnyasisteminformasidankomunikasi yang efektifdanefisien. • TerbangunnyacitrapositifKementerian Agama sebagaiinstitusiPemerintah yang bersihdanberwibawa. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  41. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut 6. Peningkatan kualitas pemberdayaan umat dan lembaga sosial keagamaan,yaituuntukmewujudkan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteran masyarakat secara lahir dan batin, dengan indikator sbb : • Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan. • Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. • Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan umat beragama. • Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  42. Arah dan KebijakanStrategis Kantor WilayahKementerianAgamaProv. Sulut Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut diatas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi dengan melaksanakan sembilan (9) program sebagai prioritas yaitu : 1. Melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya; 2. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana dalam lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Sulut; 3. Melaksanakan program penyelenggaraan ibadah haji; 4. Melaksanakan program pendidikan Agama dan keagamaan; 5. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam; 6. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Kristen; 7. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Katolik; 8. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Hindu; 9. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha. Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

  43. TERIMA KASIH Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

More Related