RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 201 4

1. Kiprah LPSE Kementerian Agama DalamMendukungTerwujudnyaPemerintahan yang Bersihdan Sejahtera RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 2014

2. VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA • VISI “Terwujudnyamasyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”(KeputusanMenteri Agama Nomor 2 Tahun 2010) • MISI • Meningkatkankualitaskehidupanberagama. • Meningkatkankualitaskerukunanumatberagama. • Meningkatkankualitasraudhatulathfal, madrasah, perguruantinggi agama, pendidikan agama, danpendidikankeagamaan. • Meningkatkankualitaspenyelenggaraanibadahhaji. • Mewujudkantatakelolakepemerintahan yang bersihdanberwibawa.

3. RUMUS KORUPSI C = M + D – A C : corruption M : monopoly power D : discretion by officials A : accountability (peluangkorupsimunculkarenaadanyamonopolikekuasaan, didukungolehadanyakewenanganuntukmengambilkeputusan, namuntidakadapertanggungjawaban)

4. PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

5. AZAS DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • EFISIEN, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS DIUSAHAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA DAN DAYA YANG TERBATAS UNTUK MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKAN DALAM WAKTU SESINGKAT - SINGKATNYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;

6. EFEKTIF, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG LELAH DITETAPKAN DAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA SESUAI DENGAN SASARAN YANG DITETAPKAN; • TERBUKA DAN BERSAING BERARTI PENGADAAN BARANG/JASA HARUS TERBUKA BAGI PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN DILAKUKAN MELALUI PERSAINGAN YANG SEHAT DI ANTARA PENYEDIA BARANG/JASA YANG SELARA DAN MEMENUHI SYARAT / KRITERIA TERTENTU BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG JELAS DAN TRANSPARAN.

7. TRANSPARAN, BERARTI SEMUA KETENTUAN DAN INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA, TERMASUK SYARAT TEKNIS ADMMISTRASI PENGADAAN, TATA CARA EVALUASI, HASIL EVALUASI. PENELAPAN CALON PENYEDIA BARANG/JASA, SIFATNYA TERBUKA BAGI PESERTA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERMINAT SERTA BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA ; • ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, BERARTI MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA BAGI SEMUA CALON PENYEDIA BARANG/JASA DAN TIDAK MENGARAH UNTUK MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA PIHAK TERTENTU, DENGAN CARA DAN ATAU ALASAN APAPUN ;

8. AKUNTABEL, BERARTI HARUS MENCAPAI SASARAN BAIK FISIK, KEUANGAN MAUPUN MANFAAF BAGI KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.

9. ALUR PENGADAAN BARANG/JASA MemeriksaHasilpekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan KPA PPK 10 Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK Melaporkan hasil pekerjaan 8 9 Berdasarkan RUP KPA, PPK membuatdanmenyerahkan RPP: KAK/SpesifikasiTeknis HPS RancanganKontrak 3 Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang 1. MelakukanTelaah RPP: KAK/SpesifikasiTeknis HPS RancanganKontrak 2. Melaksanakanpelelangan 3. Menyerahkanhasilpelelangan Memberi akses untuk pelelangan Membentuk PPHP Menyerahkan RUP (Awal Tahun) 1. Menerbitkan SPPBJ 2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan 3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan 6 4 5 2 7 1 10 PPHP 1 ULP 2 3 7 6 4 5 LPSE 9 8

10. APA ITU LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya (LPSE): merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian Agama kepada Portal Pengadaan Nasional.

11. TUGAS LPSE Memfasilitasi Penggunan Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

12. LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

13. MENGAPA HARUS E-PROC? • MENGHINDARI TERJADINYA KONTAK LANGSUNG SECARA FISIK MANUSIA MESIN/SYSTEM MANUSIA Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penyedia Barang/ Jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

14. PAYUNG HUKUM LPSE • UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE. • UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP. • PERPRES NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010(PengadaanBarang/JasaPemerintah) • PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK. • INPRES NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013.

15. LPSE KEMENTERIAN AGAMA Struktur Organisasi LPSE Agency Kementerian Agama Pusat Terdiri dari : • Pengarah : Sekretaris jenderal • Penanggungjawab: Ka.Pinmas • Ketua: Kabid TIK • Sekretaris: Kasubid Pengembangan TIK • Anggota : • Trainer: 2 orang • Admin Utama: 1 orang • Verifikator : 6 orang • Helpdesk : 6 orang • Admin Agency Pusat : 10 Orang

16. LPSE KEMENTERIAN AGAMA StrukturOrganisasi Agency LPSE Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama terdiridari: • Ketua (KasubbagInformasidanHumas) • Anggota : • Admin Agency: 1 orang • Verifikator : 2 orang • Helpdesk : 2 orang

17. LPSE KEMENTERIAN AGAMA StrukturOrganisasi Agency LPSE Pada PerguruanTinggiNegeriterdiridari: • Ketua • Anggota : • Admin Agency: 1 orang • Verifikator : 2 orang • Helpdesk : 2 orang

18. LPSE KEMENTERIAN AGAMA

19. LPSE KEMENTERIAN AGAMA

20. LPSE KEMENTERIAN AGAMA JumlahPengadaanTahun 2014 Yang dilaksanakanmelalui Agency LPSE Kementerian Agama

21. LPSE KEMENTERIAN AGAMA

22. LPSE KEMENTERIAN AGAMA

23. LPSE KEMENTERIAN AGAMA Yang harusdisiapkan agency LPSE Kementerian Agama KanwildanPerguruanTinggidalammendukungpelaksanaanbarang/jasasecaraelektronik • Membentuk Tim LPSE Agency • MenyiapkananggaranuntukOperasional LPSE • Menyediakanruangankhususuntukpelayanan LPSE • MenfasilitasiKuasaPenggunaanAnggaran (KPA) untukmengumumkanRencanaUmumPengadaan (RUP) padaawaltahunanggaran • Mengingatkan ULP untuktidakmemulailelangsebelum RUP diumumkandandisyahkanoleh KPA. • Khususuntuk admin agency, agar ikutmemantaujalannyalelang agar sesuaidengankaidahlelangelektronik

24. Layout Ruangan LPSE

25. PelaksanaanLelangTahun 2014 yang belumsesuaidengankaidahlelangelektronik Beberapahal yang menyebabkanlelangdilaksanakantidaksesuaidengankaidahlelangelektronik : • Lelanggagal, tetapipanitiatidakmenekantombolpembatalanlelangsecarasistemsehinggaprosespengadaanterusberlansung • Lelangdiulang, tetapipanitiamengulanglelangdenganmembuatlelangbarutidakdenganmenekantombollelangulang, sehinggalelang yang lama tetapberlansung • Lelangselesaiakantetapipanitiatidakmenekantombolpenetapanpemenang, sehinggasecarasistemlelangdianggapselesaitanpaadapemenangdisistem

26. PelaksanaanLelangTahun 2014 yang belumsesuaidengankaidahlelangelektronik

27. PelaksanaanLelangTahun 2014 yang belumsesuaidengankaidahlelangelektronik

28. Terima Kasih