Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi dan Blok Sensus

1. Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi dan Blok Sensus Tatap Muka VII

2. Tujuan Pengkodean Wilayah di BPS • Pengolahan data mudah mengelompokkan data menurut kecamatan/kabupaten/provinsi • Penyusunan dokumen  memudahkan pencarian dokumen jika dokumen dikelompokkan dan disusun menurut kode kecamatan/kabupaten/provinsi • Pengambilan sampel  agar sampel terpilih menyebar di seluruh wilayah

3. Tatacara Pengkodean Wilayah Tatacara penomoran wilayah administrasi mengacu pada letak suatu wilayah pada wilayah administrasi satu tingkat di atasnya. Penomoran dilakukan secara zigzag dan berkesinambungan dimulai dari wilayah yang berada di barat daya.

4. Contoh Penomoran Desa

5. SistemPengkodeanWilayah AdministrasiPadaPemetaan SP2000

6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Wilayah Administrasi

7. Kode Wilayah Administrasi (1) • Digit pertama menunjukkan nomor urut pulau/ kepulauan • Digit kedua menunjukkan nomor urut Daerah Tingkat I (Provinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus) dalam suatu pulau atau kepulauan • Digit ketiga dan empat menunjukkan nomor urut kabupaten/kota pada suatu Daerah Tingkat I. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03,…,69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73,…

8. Nomor Urut Wilayah Pulau/Kepulauan

9. Peta Indeks Indonesia

10. Peta IndeksProvinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota

11. Kode Wilayah Administrasi (2) • Digit kelima, enam, dan tujuhmenunjukkan nomor urut dan kode wilayah kecamatan. Dalam hal ini, digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan pada suatu kabupaten/kota dan digit ketujuh menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Nomor urut untuk kecamatan yang membentuk kabupaten/ kota adalah 01, 02, 03,…,69, sedangkan nomor urut untuk kecamatan yang membentuk kotif adalah 71, 72, 73,… Digit ketujuh pada awalnya adalah 0 (nol), berubah menjadi 1, 2, 3, ... jika kecamatan bersangkutan mengalami pemecahan/penggabungan.

12. Peta Indeks Kabupaten Banyumas Per Kecamatan

13. Kode Wilayah Administrasi (3) • Digit kedelapan, sembilan, dan sepuluh menunjukkan nomor urut desa/kelurahan atau UPT/PMT yang berada pada suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa/kelurahan adalah 001, 002, 003,…

14. Peta Indeks KecamatanTawangsari Per Desa

15. SistemPengkodeanWilayah Administrasi yang MengalamiPerubahanSetelahPemetaan SP2000

16. Kode Wilayah Administrasi yang Mengalami Pemecahan/Penggabungan Setelah SP2000 • Nama wilayah sama dengan yang lama  kode wilayah menggunakan kode lama • Nama wilayah tidak sama dengan yang lama  kode wilayah merupakan kelanjutan kode terakhir. Khusus kecamatan, digit pertama sampai dengan keenam sama, sedangkan digit ketujuh berubah dari 0 menjadi 1, 2, 3, ...

17. Pemecahan Provinsi

18. Pemecahan Kabupaten/Kota

19. Pemecahan Kecamatan

20. Penggabungan Kecamatan

21. Perubahan Status Kecamatan

22. Pemecahan Desa/Kelurahan

23. Penggabungan Desa/Kelurahan

24. SistemPengkodean/PenomoranBlok Sensus

25. Konsep Definisi (1) • Blok sensus (BS) adalah daerah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. • Jenis blok sensus ada tiga, yaitu blok sensus biasa, blok sensus khusus, dan blok sensus persiapan.

26. Konsep Definisi (2) • BS Biasa, memiliki muatan sekitar 100 (minimum 80 dan maksimum 120) rumah tangga/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) atau kombinasi ketiganya dalam satu hamparan (tidak dipisahkan oleh blok sensus lain), dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun.

27. Konsep Definisi (3) • BS Khusus merupakan BS yang akses masuk ke lokasinya terbatas untuk umum, misalnya asrama/barak militer, asrama perawat/pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, panti asuhan dengan 100 penghuni atau lebih, dan lembaga pemasyarakatan (tidak dibatasi muatannya).

28. Konsep Definisi (4) • BS Persiapan adalah wilayah kosong yang terpisah dari pemukiman seperti sawah, perkebunan, hutan, rawa, termasuk wilayah kosong yang telah direncanakan akan digunakan untuk daerah pemukiman penduduk atau tempat usaha.Untuk sawah, ladang, tanah kosong yang tidak terlalu luas dan mempunyai batas jelas serta berdampingan atau satu hamparan dengan pemukiman (BS biasa), harus dimasukkan ke dalam BS biasa.

29. Konsep Definisi (5) • Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, misalnya rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, jorong, lingkungan dan sebagainya. SLS yang digunakan sebagai dasar pembentukan BS adalah SLS terkecil (yang paling kecil wilayahnya) yang secara operasional mempunyai kewenangan administratif.

30. Syarat Blok Sensus (1) • Membagi habis desa menjadi beberapa blok sensus. • BS dibentuk berdasarkan SLS. Satu BS bisa terdiri dari satu SLS utuh (Gambar 1), bagian dari suatu SLS (Gambar 2) atau gabungan dari beberapa SLS utuh (Gambar 3) dengan mempertimbangkan batas jelas dan muatan. SLS yang dibagi menjadi dua BS atau lebih, batas BS harus merupakan batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.

31. Syarat Blok Sensus (2)

32. Syarat Blok Sensus (3) • Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan, tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain.

33. Nomor Blok Sensus • Nomor kode blok sensus terdiri dari 3 angka dan 1 huruf dimana ketiga angka menunjukkan nomor urut blok sensus pada suatu desa, dan huruf menunjukkan jenis blok sensus yang bersangkutan. Huruf B menunjukkan BS biasa, K menunjukkan BS khusus, dan P menunjukkan BS persiapan. 001B adalah BS biasa dengan nomor urut 001. 007K adalah BS khusus dengan nomor urut 007. 013P adalah BS persiapan dengan nomor urut 013.

34. Penomoran Blok Sensus pada Desa Pecahan • Bila desa baru merupakan pecahan utuh dari satu desa, dan tidak terjadi pemecahan blok sensus, maka semua blok sensus pada desa pecahan tersebut nomor kodenya tetap; tidak dilakukan penomoran ulang. Tetapi jika terjadi pemecahan blok sensus, maka nomor blok sensus tersebut digunakan di masing-masing desa pecahan.

35. Penomoran Blok Sensus pada Desa Gabungan • Bila desa baru merupakan desa gabungan, untuk menghindari terjadinya duplikasi nomor blok sensus, dilakukan penomoran ulang untuk seluruh blok sensus. Penomoran blok sensus dilakukan dengan tatacara yang telah dijelaskan di atas.

36. Pemberian Nomor Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Jenis Blok Sensus • Jika perubahan jenis blok sensus terjadi, maka nomor urutnya tetap menggunakan nomor urut blok sensus yang lama, tetapi huruf yang menunjukkan jenis blok sensusnya diubah sesuai dengan keadaan sekarang.