Perencanaan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya

1. 10 September 2019 Perencanaan Program danAnggaranBidangCiptaKarya

2. Rancangan Program DJCK

3. PROGRAM • program/prog·ram/ n1 rancangan tujuan/cita-cita,serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan • ProgramKementerian/Lembaga/SatuanKerjaPerangkat Daerah adalahsekumpulanrencanakerjasuatuKementerian/LembagaatauSatuanKerjaPerangkatDaerah untukmencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran (UU SPPN 25/2004)

4. Disusunberdasarkanmetodedankerangkaberpikirilmiaholehlembagaatausatuankerja yang secarafungsionalbertugasuntukitu CalonPresiden/KepalaDaerah dipilihberdasarkanberdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan

5. Amanat Pembangunan Nasional: • RPJPN 2005-2025 • VISI MISI PRESIDEN • RPJMN 2019-2024 • UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) • Amanat Penataan Ruang/Spasial: • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • RTRW Nasional/KSN • RTR Pulau • RTRW Provinsi/ Kota/Kab. • Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: • UU No. 1/2011 ttg Perumahan & Kws. Permukiman • UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun • UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung • UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Persampahan • UU No.7/2004 tetang SDA • PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM • PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis • PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU BG • VISIUM PUPR 2030 • RENSTRA 2019-2024 • Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR • Isu-isu Strategis • Bencana Alam • Perubahan Iklim • Kemiskinan • Reformasi Birokrasi • Pengarusutamaan Gender • Green Economy • Amanat Internasional: • Agenda Habitat I + II • RIO + 20 • MDGs & SDGs

6. Agenda Pembangunan Nasional Rancangan RPJMN 2020-2024 DUKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA DALAM AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2020-2024 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 3 Meningkatkan SDMyang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PN 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pasarrakyat yang dibangun/direvitalisasi Pengembangan KEK/KI/KSPNIKN, Metropolitan dan Kota Baru Rehab Sekolah/ Madrasah, PTN/PTKIN Air minum, sanitasi, danpermukiman Pengelolaanlimbahdansampah

7. DJCK 2015 - 2019 Arah KebijakanKementerianPUPR VisiumKementerian PUPR 2030 BidangCiptaKarya Permukiman Layak Huni (Livable) 100% Akses Air Minum 0% Permukiman Kumuh 100% Akses Sanitasi 100% Hunian Cerdas di Wilayah Perkotaan (Urban Smart Living) 78% Air Minum 27.000 Ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp. 45 T 2017-2019 88% Air Minum 17.000 Ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp. 128 T 88% Air Minum 17.000 Ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp. 128 T 2020-2024 100% Air Minum 0 Ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp. 170 T 2025-2030 Sumber: Permen PUPR No. 26/PRT/M/2017

8. PROGRAM KERAKYATAN CITARUM HARUM PERCEPATAN 5 KSPN SUPER PRIORITAS PENGEMBANGAN KSPNPRIORITAS PENGEMBANGAN KEK, KI, IKN Permukiman Layak Huni (Livable) 100% Akses Air Minum 0% Permukiman Kumuh 100% Akses Sanitasi PENANGANAN PASKA BENCANA SANITASI SEKOLAH/ PESANTREN REHABILITASI PASAR PRASARANA OLAHRAGA REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN 1 JUTA SR PEMBANGUNAN PLBN

9. PRIORITAS PROGRAM DJCK • 2DIREKTIF PRESIDEN • WAKIL PRESIDEN • (PSN) • 1PEKERJAAN COMMITTED • (MYC & PHLN) • PRIORITAS PROGRAM • 3MASUKAN DPR • (RAKER/RDP/KUNKER/KUNFIK) • 6MENUNTASKAN CAPAIAN RENSTRA/RPJMN 2015-2019 • 5PROGRAM KERAKYATAN • 4KOMITMEN • KEMENTERIAN PUPR 9

10. DJCK 2015 - 2019 Tinjauan Pendanaan DJCK 2015 – 2019 Rp. Milyar Akumulasi Gap Rp. - 41,3 T Akumulasi Gap Rp. - 26,4 T Akumulasi Gap Rp. - 12,8 T Akumulasi Gap Rp. - 2,7 T Gap Rp. 3,7 T

11. DJCK 2015 - 2019 Capaian Outcome Bidang Cipta Karya Persentase (%)

12. Kebijakan Perencanaan dan Pemrograman Bidang Cipta Karya

13. STRATEGI Pembangunan InfrastrukturPermukiman Pemenuhan Standard Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)pada permukiman di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kawasan yang mempunyai kepentingan nasional Prioritas penanganan di daerah rawan air dan rawan sanitasi tinggi pada kab/kota dengan fiskal rendah Penataan KawasanPermukiman Kumuh Perkotaan melalui peningkatan kualitas dan perubahan wajah kawasan Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasiserta ketersediaan dokumen perencanaan Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman melalui penguatan database Pemanfaatan alternatif pendanaan berdasarkan kondisi fiskal daerah (KPBU, DAK, Hibah SR) Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat

14. MEKANISMEPenyelenggaraanInfrastrukturPermukiman Komponen Infrastuktur Lokus Penanganan Target Pelaksanaan Pembangunan Permukiman PenyelenggaraanPermukiman Pembinaan Pengawasan Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Pemanfaatan Perencanaan BangunanGedung Air Minum Penataan Kawasan Sanitasi Klaster C Klaster B Klaster D Klaster A

15. KLASTERISASI Dari 514kab/kota di seluruh Indonesia Kab/Kota yang dikategorikansebagaikegiatandi KawasanStrategisNasional (KSN), Direktif Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala Regional, MYC Lanjutan, dan PHLN Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air dankerawanansanitasi yang tinggi yang memiliki dokumen perencanaan RISPAM dan SSK : 137 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tinggidanmemiliki RISPAM dgnnilai >75% : 50 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tinggidanmemiliki RISPAM dgnnilai <75% : 176 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tinggidanbelummemiliki RISPAM : 9 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tidaktinggidanmemiliki RISPAM dgnnilai >75% : 66 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tidaktinggidanmemiliki RISPAM dgnnilai <75% : 69 Kab/Kota • Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanan air yang tidaktinggidanbelummemiliki RISPAM : 7 Kab/Kota Kab/Kota yang memilikitingkatkerawanansanitasidanmemiliki SSK : 194 Kab/Kota Kab/Kota yang tidakrawansanitasidanmemiliki SSK : 158 Kab/Kota Kab/Kota belummemiliki SSK : 25 Kab/Kota KLASTER D KLASTER B KLASTER C KLASTER A

16. STRATEGI PELAKSANAAN Pembangunan InfrastrukturPermukiman SesuaiArahanMenteri PUPR (U = Urban, R = Rural, M= Maju, T = Tertinggal)

17. STRATEGI PELAKSANAAN Pembangunan Infrastruktur Permukiman PERKOTAAN PERDESAAN MAJU TERTINGGAL • KETERANGAN: • FokuspenangananterbagimenjadiPermukiman Perkotaan (U) dan PermukimanPerdesaan (R). • KemampuanekonomidalampembangunanKab/Kota-nyadibagimenjadiMaju (M) dan Tertinggal (T) • Kebijakanpenanganan: • Kuadran I (Perkotaan Maju)intervensidilakukandengan NSPK/Pembinaan • Kuadran II (PerdesaanMaju)Intervensidilakukandengan NSPK/Pembinaan • Kuadran III (Perkotaan Tertinggal)IntervensidilakukandenganPelaksanaanFisik dan Pemberdayaan • Kuadran IV (PerdesaanTertinggal)intervensidilakukandengan TURBINLAKWAS.

18. 3 Prinsip Penyusunan Program dan Anggaran Merupakan bagian dari RPJMN, RENSTRA, RKP PU, & HASIL KONREG; Memperhatikan ASPIRASI (hasil Kunjungan Kerja, Kunjungan Spesifik, Kunjungan Individual, Rapat Kerja, RDP dengan Komisi V DPR-RI); Khusus terkait kegiatan pendanaan PHLN, harus sudah merupakan bagian dari Komitmen Annual Work Plan dan dipastikan DAPAT DISERAP. Merupakan TUGAS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH (Pusat); Memiliki DAMPAK SIGNIFIKAN terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung ketahanan pangan, mendukung pembangunan berkelanjutan; PENTING DAN MENDESAK dilaksanakan; REALISTIS untuk dilaksanakan; Dilaksanakan dengan menerapkan PRINSIP GOOD GOVERNANCE (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif);

19. Proses Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya

20. 1. Siklus Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan 8 • Juli • Penyusunan RKAK Berdasarkan Pagu Anggaran 7 • December • Penerbitan DIPA • Juni • RDP dengan Komisi V DPR RI • Kemenkeu menerbitkan Pagu Anggaran 12 6 • November • Penyusunan RLKAK berdasarkan Alokasi Anggaran Mei Penerbitan Inpres mengenai RKP 2018 11 5 • April • Trilateral Meeting • Persiapan Penyusunan RKP 2018 • Pelaksanaan Musrenbangnas 10 • Oktober • Penerbitan Alokasi Anggaran 1 May – Oct Konsolidasi data dan Review RPIJM Maret Penerbitan Pagu Indikatif oleh Bappenas dan Kemenkeu 4 9 • September • RDP dengan Komisi V DPR - RI 3 Peb – Mar Konreg PUPR Nov – Dec Penyusunan MP Propinsi 2 Ra- kortek

21. 2 Milestone Penyusunan Program dan Anggaran T - 1 T - 2 Peran Satker Forum Trilateral Forum Musrenbangprop/ Musrenbangnas Sinkronisasi Tingkat Prop (Workshop MP) Forum Konreg Dokumen Trilateral Dokumen Renja Dokumen Musrenbangnas Dokumen RKP Dokumen RKAKL DIPA Usulan Memorandum Program Kab/Kota Memorandum Program Propinsi Dokumen Konreg Ket : B =Balai PPW

22. Proses Penyusunan Program • Pengertian, Dasar Penyusunan & Keluaran (Output) Penyusunan Program • Pembagian Peran

23. 1 Pengertian Penyusunan Program • Penyusunan Program, Merupakan rangkaianaktivitaspenyiapanusulan kegiatanke-CiptaKarya-an dengan mempertimbangkan PENCAPAIAN SASARAN KINERJA danpenangananISU-ISU STRATEGIS bid.CiptaKarya • Keluaran proses penyusunan program; • Dokumen Perencanaan : • Memorandum Program Propinsi • Kesepakatan Hasil Konreg • Renja K/L • Kesepakatan Hasil MusrenbangNas • RKP Dasarpenyusunan program DJCK yaitu; • RPJMN, Renstra PU,RKP, Penguatan Perencanaan Program (cth: Direktif Presiden) • RencanaProgram InvestasiJangkaMenengah (RPIJM) Kab/Kota bidangCiptaKarya, Memorandum Program Propinsi • Kebijakan-kebijakan pemrograman bid. Cipta Karya

24. 2 Pembagian Peran dalam Penyusunan Program T - 2 T - 1 Juli Agustus September Okt. Nov. Desember Jan. Feb. Maret April Mei

25. Proses Penyusunan Anggaran • Pengertian, Dasar Penyusunan & Keluaran (Output) Penyusunan Anggaran • Pembagian Peran

26. 1 Pengertian Penyusunan Anggaran Dasarpenyusunanrencana kerja dan anggaran (RKA) DJCK yaitu; • Dokumen Perencanaan (Renja K/L dan RKP) • Ketersediaan Pagu Pendanaan Program (Pagu Anggaran/Sementara dan Pagu Alokasi Anggaran/Definitif) • Keluaran proses penyusunan anggaran; • Dokumen Penganggaran : • RKA-K/L • DIPA PenyusunanAnggaran, Merupakan rangkaianaktivitasPENETAPAN USULAN KEGIATANdengan mempertimbangkan KETERSEDIAAN ANGGARAN, PRIORITAS PENANGANAN, atas usulan kegiatan yang telah disepakati ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker DJCK.

27. 2 Pembagian Peran dalam Penyusunan Program T - 1 Maret April Mei Juni

28. 2 Pembagian Peran dalam Penyusunan Program T - 1 Juni Juli Ags. Oktober November Desember Sep. (*) (*) Start Point Penyusunan Program untuk tahun anggaran selanjutnya (*) Proses penelitian RKA Eselon I oleh Tim Peneliti Kementerian (Itjen dan Biro PKLN)

29. Struktur ADIK Program Ditjen Cipta Karya

30. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

31. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

32. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

33. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

34. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

35. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

36. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

37. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

38. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

39. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

40. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

41. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

42. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

43. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

44. SANDINGAN STRUKTUR PROGRAM 2019 DENGAN 2020

45. Terima Kasih Atas Perhatiannya