1 / 31

ANALISIS PELAKSANAAN PERDA OUTSOURCING PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013

DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA. The Employers' Association of Indonesia. ANALISIS PELAKSANAAN PERDA OUTSOURCING PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. PERTEMUAN

sanne
Download Presentation

ANALISIS PELAKSANAAN PERDA OUTSOURCING PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA The Employers' Association of Indonesia ANALISIS PELAKSANAAN PERDA OUTSOURCING PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain PERTEMUAN ANGGOTA FORKOM-SIER SURABAYA Disampaikanoleh ; ATMARI, S.H.,M.H. Wisma SIER Surabaya, 27 Maret 2014

  2. UNDANG UNDANG PERATURAN DAERAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MENTERI REGULASI TERKAIT OUTSOURCING DI JAWA TIMUR UU No. 13/2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, danPasal 66, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012mengenaiUjiMateriilPasal 59, Pasal 64, Pasal 65 danPasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 TentangSyarat-SyaratPenyerahanSebagianPelaksanaanPekerjaanKepada Perusahaan lain Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur No. 9 Tahun 2013 Tentang PenyerahanSebagianPelaksanaanPekerjaanKepada Perusahaan lain

  3. Asas - AsasHukum • Asas Lex superior derogat legi inferiori : Asas yang menyatakan bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. • Asas Lex specialis derogat legi generalis : Asas yang menyatakan bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan umum maka yang khusus yang berlaku. • Asas Lex posteriori derogat legi priori : Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

  4. UU No. 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 146 1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. 2. Peraturan kepala daerahdan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengankepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  5. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  6. UU No. 12 Tahun 2011 TentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) JenisPeraturanPerundang-undanganselainsebagaimanadimaksuddalamPasal 7 ayat (1) mencakupperaturan yang ditetapkanolehMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, MahkamahAgung, MahkamahKonstitusi, BadanPemeriksaKeuangan, KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, ataukomisi yang setingkat yang dibentukdenganUndang-UndangatauPemerintahatasperintahUndang-Undang, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesaatau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) PeraturanPerundang-undangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diakui keberadaannyadanmempunyaikekuatanhukummengikatsepanjang diperintahkanolehPeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggiatau dibentukberdasarkankewenangan. Penjelasanayat (2) Yang dimaksuddengan “berdasarkankewenangan” adalahpenyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai denganketentuanPeraturan Perundang-undangan.

  7. PERMENAKERTRANS NO. 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN • Pemborongan Pekerjaan, atau • Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

  8. I. PEMBORONGAN PEKERJAAN Syaratpemboronganpekerjaan : Dilakukansecaraterpisahdarikegiatanutamabaikmanajemenmaupunkegiatanpelaksanaanpekerjaan. b. Dilakukandenganperintahlangsungatautidaklangsungdaripemberipekerjaan. c. Merupakankegiatanpenunjangperusahaansecarakeseluruhan; d. Tidakmenghambatprosesproduksisecaralangsung 2. Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan Alurdibuatolehasosiasisektorusaha. Harusmenggambarkanprosespelaksanaanpekerjaandariawalsampaiakhirdanpemisahankegiatanutamadankegiatanpenunjang. Tujuannyadipergunakansebagaidasarbagiperusahaanpemberipekerjaanuntukmelakukanpemboronganpekerjaan.

  9. Lanjutan... 3. Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan, harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Disnaker kab/kota. Disnaker Kab/Kota mengeluarkan bukti pelaporan paling lambat 1 minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. 4. Apabilapemboronganpekerjaantelahdilaksanakansebelummemilikibuktipelaporan, makahubungankerjaantarapekerja/buruhdenganpenerimapemboronganpekerjaanberalihkepadaperusahaanpemberipekerjaan. 5. Perjanjian pemborongan pekerjaan harus didaftarkan ke DisnakerKab/kota tempat pemborongan pekerjaan dilakukan. Disnakermenerbitkanbuktipendaftaran paling lambat 5 harikerja. 6. Perusahaan penerima pemborongan harusBadan Hukum 7. Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan.

  10. II. PENYEDIAAN JASA PEKERJA/ BURUH • Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh hanya dapat dilakukan untuk kegiatan : • Usaha pelayanan kebersihan; • Usaha penyediaan makanan bagi pekerja; • Usaha tenaga pengaman; • Usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan; • Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. • Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain

  11. Lanjutan …. 3. Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh • Berlaku selama 3 (tiga) tahun (sebelumnya 5 (lima) tahun). • Dikeluarkan oleh Disnakerprovinsi paling lambat 14 harikerja. • Berlaku untuk Kab/Kota di provinsi setempat. • Disnakerprovinsidapat mencabutizinoperasionalberdasarkanrekomendasidariDisnakerkabupaten/kota apabila perjanjian penyediaanjasapekerja/buruhdanperjanjiankerjatidakdidaftarkan. 4. PPJP/B harusberbentukbadanhukumperseroanterbatas yang didirikanberdasarkanperaturanperundang-undangan 5. Perjanjian Kerja Perusahaan penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja PKWT memuat : • Jaminan kelangsungan bekerja; • Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; • Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh untuk menetapkan upah.

  12. Lanjutan 6. Mengatur hak-hak pekerja meliputi : • Hak atas cuti; • Hak atas jaminan sosial tenaga kerja; • Hak atas THR; • Hak istirahat mingguan; • Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja sebelum Perjanjian Kerja berakhir; • Hak atas penyesuaian upah sesuai masa kerja; • Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Kerja 7. PerjanjianpenyediaanjasaharusdidaftarkankepadaDisnakerKab/kota. Buktipendaftaranditerbitkan paling lambat 7 harikerja 8. Perjanjiankerjaharusdicatatkan.

  13. PERDA.PROV. JATIM NO. 9 TAHUN 2013TENTANGPENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

  14. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 Pasal 1 8. Perusahaan penerimapemboronganadalahperusahaan yang berbentukbadanhukum yang memenuhisyaratuntukmenerimapelaksanaansebagianpekerjaandariperusahaanpemberipekerjaanlintaskabupaten/kotadiJawaTimur 10. Perjanjianpemboronganpekerjaanadalahperjanjianantaraperusahaanpemberipekerjaandenganperusahaanpenerimapemboronganlintaskabupaten/kotayang memuathakdankewajibanparapihak. 12. Kegiatanutamaperusahaanadalahbagian-bagiandalamprosesproduksiusahapokok yang apabilatidakdilakukanmenyebabkanberhentinyausaha. 13. Kegiatanpenunjangadalahbagianprosesproduksiusahatambahanpendukungpokokproduksi yang menghasilkannilaitambah.

  15. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 Pasal 37 Perusahaan Penerima Pemborongan dan PPJP yang telah melakukan kegiatan operasional sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan Pasal 38 Peraturan pelaksanaPeraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

  16. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 6. • PERSUAHAAN DAPAT MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN MELALUI SUATU PEMBORONGAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN; • PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 ADALAH KEGIATAN PENUNJANG; • PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 HARUS BERBADAN HUKUM.

  17. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 7. PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN HARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT : • DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA BAIK MANAJEMEN MAUPUN KEGIATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN; • DLAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN PEMBERI PEKERJAAN; • MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN; • TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG; • PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DAN PERUSAHAAN PENERIMA PEKERJAAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA.

  18. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 8 • PEKERJAAN PENUNJANG YANG DAPAT DIBORONGKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 6 AYAT 1 HARUS MEMILIKI KARAKTERISTIK : • KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN SECARA LANGSUNG DENGAN KEGIATAN PROSES PRODUKSI BARANG ATAU JASA; • KEGIATAN YANG MENDUKUNG DAN MEMPERLANCAR PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN ALUR KEGIATAN KERJA PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN; DAN • KEGIATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN SALAH SATU SIKLUS/ALUR/TAHAPAN ATAU BAGIAN DALAM PROSES PERUDUKSI BARANG / JASA. • PERUSAHAN PEMBERI PEKERJAAN DILARANG MENYERAHKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA/POKOK PERUSAHAAN KEPADA PERSUAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN; • PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN DILARANG MENERIMA PENYERAHAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA/POKOK DARI PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN; • PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN DILARANG MENGALIHKAN PEMBORONGAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN;

  19. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 9. PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DAPAT MENYERAHKAN PELAKSANAAN SEBAGIAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN SETELAH DITETAPKAN ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH ASSOSIASI SEKTOR USAHA YANG BERSANGKUTAN; DALAM HAL BERLUM TERBENTUK ASSOSIASI SEKTOR USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1, MAKA DINAS MENFASILITASI PEMBENTUKAN ASOSIASI SEKTOR USAHA; ASOSIASI SEKTOR USAHA WAJIB MENDAFTARKAN ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN AYNG TELAH DITETAPKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 DAN AYAT 2 KE DINAS KABUPATEN / KOTA. DINAS KABUPATEN/KOTA WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAAN ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIDAFTARKAN OLEH ASSOSIASI SEKTOR USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 3.

  20. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 10. PERUSAHAAN YANG AKAN MEMBORONGKAN PEKERJAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MELAPORKAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG YANG AKAN DIBORONGKAN KEPADA DINAS; PERUSAHAN PEMBERI PEKERJAAN DILARANG MEMBORONGKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG JENIS PEKERJAANNYA BELUM DILAPORKAN KEPADA DINAS.

  21. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 • PASAL 11. • PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DARI PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA TERTULIS; • PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 PALING SEDIKIT MEMUAT; • HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK; • JAMINAN TERPENUHINYA PERLINDUNGAN KERJA DAN SYARAT-SYARAT KERJA BAGI PEKERJA/BURUH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • KETERANGAN MEMILIKI PEKERJA/BURUH YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI DI BIDANGNYA; • PENEGASAN BAHWA APABILA TERJADI PERUBAHAN PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN MAKA PEKERJA/BURUH MENJADI PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN BERIKUTNYA.

  22. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 14. DALAM HAL PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN PEKERJAAN TIDAK MENDAFTARKAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 AYAT 1, MAKA DINAS DAPAT MENGHENTIKAN KEGIATAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DIMAKSUD.

  23. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 • PASAL 15 • HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBORONGAN PEKERJAAN TERJADI ANTARA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN DENGAN PEKERJA/BURUH YANG DIPEKERJAKAN; • HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 BERALIH MENJADI HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DALAM HAL : • PERUSAHAAN PEMBERI KERJA TIDAK MELAPORKAN JENIS PEKEJAAN PENUNJANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN;DAN/ATAU • PERUSAHAAN PEMBERI KERJA MEMBORONGKAN PEKERJAAN UNTUK JENIS PEKERJAAN POKOK/UTAMA

  24. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 16 HUBUNGAN KERJA KERJA ANTARA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN DENGAN PEKERJA/BURUH TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT ) HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DIGANTI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) DENGAN SYARAT ADA PERJANJIAN PENGALIHAN PEKERJA/BURUH DALAM HAL TERJADI PENGGANTIAN PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN PADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA SYARAT PENGALIHAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA AYAT (2) HARUS DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

  25. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 20 Hubungankerjadalampenyediaanjasapekerja/buruhterjadiantara PPJP denganpekerja/buruh yang dipekerjakan Hubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) beralihmenjadihubungankerjaantarapekerja/buruhdenganperusahaanpemberikerjadalamhalperusahaanpemberikerjamenyerahkanpekerjaanuntukjenispekerjaanselainpekerjaansebagaimanadimaksuddalampasal 19 ayat (2)

  26. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 27 PPJP yang mengajukanizinoperasionaldiwajibkanmenyerahkanjaminandalambentukdepositoatasnamaKepalaDinasc.q PPJP sebesarRp. 500.000.000,- ( lima ratusjuta rupiah ) pada Bank yang ditunjuk. Penggunaandanajaminansebagaimanadimaksudpadaayat (1) untukmembiayaipenyelesaianpermasalahanpekerja, apabila PPJP yang bersangkutantidakmenyelesaikansebagaimanamestinya. PPJP wajibmenyetorkembalijumlahuang yang telahdicairkanuntukmembiayaipenyelesaianpermasalahanpekerjasebagaimanadimaksudpadaayat (2) paling lama 3 (tiga) bulansejakpencairandepositodanajaminan Selamabelummemenuhikewajibansebagaimanadimaksudpadaayat (3) PPJP dilarangmelakukankegiatanoperasional

  27. PERDA. PROV. JATIM NO.9 TAHUN 2013 PASAL 34 Perusahaan pemberipekerjaan, perusahaanpenerimapemborongan, dan PPJP yang melanggarketentuanpasal 8 (2) sampaidenganayat (4), pasal 10, pasal 12 ayat (1), pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (3), pasal 22 ayat (1), danpasal 29 Peraturan Daerah inidikenakansanksiadministrasi. Sanksiaministrasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) berupa : a. peringatantertulis b. pembatasankegiatanusaha c. pembekuankegiatanusaha d. pembatalanpersetujuan e. pembatalanpendaftaran f. penghentiansementarasebagianatauseluruhprosesproduksi g. pencabutanizinoperasional PPJP ; dan / atau h. penyegelantempatusaha Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemberiansanksiadminitrasisebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdalamPeraturanGubernur.

  28. Pasal 31 ayat [1] dan [2] UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung KewenanganMahkamah Agung (“MA”) terkait dengan judicial review adalah sebagai berikut: a.   MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. b.   MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

  29. Pasal 31A ayat [1] UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a.   perorangan warga negara Indonesia; b.   kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c.   badan hukum publik atau badan hukum privat.

  30. Permohonan judicial reviewPerma No. 01 /2004 & Perma No. 01 / 2011

  31. CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related