210 likes | 401 Views
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012. SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 8. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. KETENTUAN UMUM. PERENCANAAN SWAKELOLA. PELAKSANAAN SWAKELOLA. PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA.
E N D
PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 70 TAHUN 2012 SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MODUL 8
2 DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN KETENTUAN UMUM PERENCANAAN SWAKELOLA PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
TUJUAN PELATIHAN 3 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: • Memahamiketentuanumumpengadaanbarang / jasadenganswakelola • Memahamitatacaraperencanaan pekerjaanSwakelola • Memahami tata carapelaksanaan pekerjaan Swakelola • Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola
KETENTUAN UMUM 4 Jenispekerjaanswakelola
KETENTUAN UMUM 5 Penyerahan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan
KETENTUAN UMUM 6 Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh : K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, atau Instansi pemerintah lain, atau Kelompok masyarakat pelaksana swakelola
KETENTUAN UMUM 7 Swakelolaoleh K/L/D/I penanggungjawabanggaran : Direncanakan, dikerjakandandiawasioleh K/L/D/I Menggunakanpegawaisendiri, pegawai K/L/D/I lain Bilamenggunakantenagaahli, tidakmelebihi 50% darikeseluruhanpegawai K/L/D/I yang terlibatpekerjaan 2. Swakelolaolehinstansipemerintah lain pelaksanaswakelola : a. Direncanakan, dandiawasioleh K/L/D/I b. pelaksanaanpekerjaandilakukanoleh K/L/D/I lain Swakelolaolehkelompokmasyarakatpelaksanaswakelola : a. Direncanakan, dikerjakandandiawasiolehkelompokmasy. b. Sasaranditentukanoleh K/L/D/I penanggungjawabanggaran c. Pekerjaanutamatidakbolehmenggunakansubkontrak
KETENTUAN UMUM 8 • Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran : PA/KPA PPK ULP/PP TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS TIM PERENCANA
KETENTUAN UMUM 9 • Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain: 1 PA/KPA Pimpinan notakesepahaman 2 TIM PELAKSANA PPHP PPK ULP/PP kontrak TIM PERENCANA TIM PENGAWAS
KETENTUAN UMUM 10 • Swakelola oleh Kelompok Masyarakat: PA/KPA 1 usulan 2 PPHP PPK Pimpinan kontrak TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS
Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat: PelaksanaanPengadaanBarang/JasahanyadiserahkankepadaKelompokMasyarakatPelaksanaSwakelola yang mampumelaksanakanpekerjaan PengadaanPekerjaanKonstruksihanyadapatberbentukrehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana Konstruksibangunanbaru yang tidaksederhana, dibangunolehPenanggungJawabAnggaranuntukselanjutnyadiserahkankepadakelompokmasyarakat KETENTUAN UMUM 11
TAHAPAN PERENCANAAN 12 • Swakelola oleh Penanggungjawab Anggaran :
TAHAPAN PERENCANAAN 13 • Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain : • Perencanaan oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran
TAHAPAN PERENCANAAN 14 • Swakelola oleh Kelompok Masyarakat : • Perencanaan Umum oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran. • Perencanaan detil oleh Kelompok Masyarat
Kontrak pada Swakelola: PPK mengadakanKontrakuntukswakelolasendiri, ataudenganPelaksanaSwakelolapadaInstansiPemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak denganKelompokMasyarakat; Kontrak Swakelola paling kurang berisi: Para pihak; Pokokpekerjaan yang diswakelolakan; Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; Jangka waktu pelaksanaan; dan Hak dan kewajiban para pihak. TAHAPAN PERENCANAAN 15
TAHAPAN PELAKSANAAN 16 • Pekerjaandilaksanakan mengacu pada: • Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk swakelola yang dilakukan oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran dan Kelompok Masyarakat. • Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. • Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau Tenaga Ahli perseorangandilakukan oleh: • ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Penanggungjawab Anggaran atau Intansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. • Kelompok Masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan). • Pembayarandilakukan secaraberkala.
TAHAPAN PELAKSANAAN 17 • Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan: • 40% total danaapabilakelompokmasyarakattelahsiap • 30% total danaapabilapekerjaanselesai 30% • 30% total danaapabilapekerjaanselesai 60% • Dibuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi. • Dibuat laporanrealisasipekerjaan. • Dilakukan penyerahanhasilpekerjaan.
Pengawasanoleh Tim Pengawas. Pengawasanmeliputiadministrasi, teknis,dankeuangan. Tim Pengawasmelakukanevaluasisetiapmingguterhadappelaksanaanpekerjaan yang meliputi: Pengadaan dan penggunaan material/bahan; Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; Realisasikeuangandanbiaya yang diperlukan; Pelaksanaanfisik; dan Hasilkerjasetiapjenispekerjaan. TAHAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI 18
Apabiladarihasilpengawasanditemukanpenyimpangan, PPK harussegeramengambiltindakan. Dari hasilevaluasitersebut, Tim Pengawasmemberikanmasukandanrekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaanSwakelolaselanjutnya. TAHAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI 19
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TerimaKasih