1 / 61

Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. PROV. JATENG. SMK NEGERI 7 SURAKARTA. TANGGAL 24 JANUARI 2013. PENGERTIAN AKREDITASI.

prem
Download Presentation

Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SosialisasiPelaksanaanAkreditasi APBD ProvinsiJawa Tengah Tahun 2014 PROV. JATENG SMK NEGERI 7 SURAKARTA TANGGAL 24JANUARI 2013

  2. PENGERTIAN AKREDITASI Akreditasi sekolah: kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik  yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

  3. PRINSIP AKREDITASI (1) a)Transparency (Transparansi): Akreditasi dikelola berdasarkan pada informasi yang terbuka, jelas dan tepat waktu. b)Accountability (Akuntabilitas): Akreditasi dikelola berdasarkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan para pemangku kepentingan c)Responsibility (Pertanggungjawaban): Akreditasi dikelola berdasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial

  4. PRINSIP AKREDITASI (2) d)Independensi: Akreditasi dikelola secara independen sehingga bebas dari unsur benturan kepentingan e)Fairness (Keadilan): Akreditasi dikelola secara adil untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan f)Continous Quality Improvement: Akreditasi dikelola dengan semangat perbaikan berkesinambungan tidak sekedar quality control.

  5. HASIL AKREDITASI 1.Sertifikat Akreditasi Sekolah. Sertifikat Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu. 2.Profil Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.

  6. TINDAK LANJUT HASIL AKREDITASI Hasil akreditasi ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional/ Kemenag Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kemenag Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Kemenag Kab/Kota dan Penyelenggara sekolah/ madrasah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah/ madrasah

  7. SASARAN • Sekolah/Madrasah yang diusulkanakreditasi APBN KemendikbudTahun 2013. • Prioritas : • Sekolah/Madrasah yang samasekalibelumdiakreditasi (satuanpendidikan / program baru) sehinggadapatdipakaisyaratsebagaipenyelenggaraaan UN mandiri / tidakmenggabung. • Sekolah/Madrasah yang manaberlakunyasudahhabis. • Sekolah/Madrasah yang masaberlakunyasudahhabistetapibelumdiakreditasiulangkarenaanggaran yang terbatas, masihdinyatakanhasil/peringkatakreditasiberlaku.

  8. PELAKSANAAN AKREDITASI • Tahap I akandimulaitanggal 3 Februari 2014, diharapkanakhirFebruarisudahditerbitkanSuratKeputusan BAP S/M tentangpenetapanhasildanperingkatakreditasi. • Tahap II akandiaturkemudian, sejalandenganpencairananggaran.

  9. SUMBER ANGGARAN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBN Kemenag • APBN Kemendikbud • APBD Kabupaten/Kota.

  10. HAL – HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH / MADRASAH • Teliti kembali, bila perlu di dapat diperbaiki pengisian insterumen akreditasi. • Review isian instrumen akreditasi dengan petunjuk teknis pengisian instrumen dan kesiapan instrumen pengumulan data dan informasi pendukung.

  11. HAL – HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH / MADRASAH • Telitidandisiapkan : • Copy suratijinoperasional. • Daftarsiswatiapkelas. • Daftar guru dantenagakependidikan. • Pernyataanpemberlakuankurikulum. • Daftarkelulusan 1 tahunterakhir. • Gambartanahdansuratijinpenggunaanlahan. • Gambar / tatabangunandansuratijinmendirikanbangunanatausejenisnya. • SuratpernyataanKepalaSekolahbermateraiRp. 6.000,- • Data identitassekolah / madrasah. No. [8] dan [9] melekat pada buku isian instrumen akreditasi

  12. PerangkatAkreditasi • Istrumen • Petunjuk Teknis Pengisian • Daya Dukung • Penilaian

  13. KIAT MEMPERSIAPKAN AKREDITASI Dari sisi waktu: • Mesti siap dengan panggilan atau pemberitahuan dari dinas atau jadwal yang berubah • Lembur bagi guru yang akan mengerjakan • Meluangkan waktu supaya guru rapat dan mengerjakan tugas pengumpulan data

  14. Dari sisi tenaga guru dan kepala sekolah yang Menyiapkan: • Dibagi dalam focus grup, satu grup satu standar penilaian • Disamakan dulu pengertiannya mengenai KTSP/ Kur 2013 berdasarkan standar kurikulum nasional •  Info terbaru mesti terus digali oleh kepala sekolah dengan cara melakukan kontak yang intensif dengan pengawas •  Administrasi kepala sekolah

  15. Dari sisi sekolah: • Membuat banner visi misi yang terlihat • Printer yang ada di sekolah mesti juga disiapkan yang baik agar maksimal dalam membantu guru mencetak bukti dokumen. • Serta alat tulis kantor untuk keperluan penjilidan dan penulisan • Ada kalanya dalam persiapannya guru mesti lembur saatnya sekolah menunjukkan dukungan dengan menyediakan keperluan makan dan minum untuk keperluan lembur. • Mempersiapkan SK bagi tenaga kepustakaan • Menyiapkan papan data guru/kegiatan inventaris/grafik perkembangan dll • Foto presiden dan wakilnya serta lambang Negara • Bendera merah putih

  16. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan (di scan jika diperlukan) • Buku induk   • Buku klapper • Buku pembinaan kurikulum Notulen rapat   • Daftar hadir rapat yang ada tanda tangan peserta rapat • SK guru dan karyawan • Kegiatan ekstra kurikuler • RPP prota dan promes yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah • Penilaian • Data supervisi kepala sekolah

  17. Catatan surat masuk dan keluar • Buku tamu dinas • Berita acara setiap kegiatan • Surat tugas untuk setiap kegiatan misalnya mengirim guru untuk seminar workshop dll • Surat dari dinas setempat bahwa sekolah telah melaksanakan kurikulum KTSP/Kur13 • Notulen rapat penentuan KKM • MOU kerja sama dengan lembaga lain   • EDS (evaluasi diri sekolah) • Ijasah semua guru (foto kopi) • SK pembentukan komisi akreditasi

  18. Kelengkapan data siswa • Prestasi guru • Data dan  foto Extra kurikuler yang dilengkapi dengan foto dan narasi kegiatan • Portfolio siswa (online dan offline) digital atau berupa bukti fisik • Karya siswa yang perlu didokumentasikan • Mempersiapkan foto • Kegiatan akademis dan non akademis • Setiap arsip foto diberikan nama dan kegiatan yang jelas, minimal pada folder • Sarana dan prasarana

  19. Dari sisi keterlibatan orang tua siswa/ stakeholders: • Lakukan sosialisasi visi misi • Libatkan komite dalam persiapan akreditasi • Daftar hadir orang tua siswa/ stakeholders ketika menghadiri rapat • Foto-foto rapat, dll

  20. Koordinasi sangatlah penting dari pihak kepala sekolah dengan semua personil sekolah mengenai arsip apa saja yang diperlukan dalam akreditasi. Misalnya foto dipusatkan kedalam satu folder khusus di server jika sekolah anda sudah mempunyai atau ada seseorang yang ditunjuk untuk urusan foto selama satu tahun ajaran. Dengan demikian mudah mencarinya.

  21. KODE ETIK ASESOR Asesoradalahinsanterpilih yang terdidik, terlatihdanterkondisikanuntuksenantiasa • Menjunjungtinggikejujurandanobyektifitas, baikdalamniat, ucapanmaupunperbuatan. • Merahasiakaninformasitentangsekolah / Madrasah yang diakreditasi. • Bersikapdanbertindakadil yang berartitidakmembedakanantarasekolahataumadrasah, negeriatauswasta, jauhdandekatdan status awalakreditasi

  22. KODE ETIK ASESOR • Menjaga kehormatan diri, rendah hati dan lugas dalam berkata, bersikap dan bertindak. • Mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. • Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi

  23. KODE ETIK ASESOR • Menghindari kesepakatan atau bergaining dalam arti negatif, dengan tidak menerima uang, barang dan jasa di luar haknya sebagai asesor. • Bersahabat dan membantu secara profesional. • Menghormati budaya setempat. • Membangun kerja sama tim.

  24. KODE ETIK ASESOR • Tidak menggurui responden. • Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden. • Tidak menanyakan atau meminta hal – hal diluar akreditasi.

  25. LARANGAN BAGI ASESOR • Dilarangmelakukanintimidasisecaraterang – teranganmaupunsecaratersiratkepadasekolah /madrasah. • Dilarangmelakukanpenjanjian / kesepakatandengansekolah / madrasah yang dapatmengakibatkantidakobyektifnyahasilakreditasi.. • Dilarangmenerimaapapundarisekolah / madrasah yang akanmempengaruhihasilakreditasi. • Dilarangmembukakerahasiaan data daninformasi yang diperolehsertahasilpelaksanaanakreditasi

  26. LARANGAN BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH • Dilarang menghambat proses akreditasi. • Dilarang memanipulasi data dan informasi. • Dilarang memberikan keterangan yang tidak betul. • Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada asesor maupun anggota BAP S/M yang akan berdampak pada obyektifitas hasil akreditasi.

  27. Pedoman Dan KebijakanBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahProvinsiJawa Tengah DisampaikanPadaRakor UPA S/M PROV. JATENG SMKN 7 SURAKARTA TANGGAL 24JANUARI 2013

  28. A. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalBAB XIV Pasal 60 • [1] Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakan program dansatuanpendidikanpadajalurpendidikan formal dan non formal padasetiapjenjangdanjenispendidikan, • [2] Akreditasiterhadap program dansatuanpendidikandilakukanolehPemerintahdan/ataulembagamandiri yang berwenangsebagaibentukakuntabilitaspublik.

  29. A. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalBAB XIV Pasal 61 • [1]Sertifikatberbentukijazahdansertifikatkompetensi • [2]Ijazahdiberikankepadapesertadidik, sebagaipengakuanterhadapprestasibelajardan/ataupenyesuaiansuatujenjangpendidikansetelah lulus ujian yang diselenggakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasi.

  30. B. PeraturanPemerintahanNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan BAB II Pasal 2 [1] LingkupStandarNasionalPendidikanmeliputi • Standarisi; • Standarproses; • Standarkompetensilulusan; • Standarpendidikandantenagakependidikan; • Standarsaranadanprasarana; • Standarpengolahan; • Standarpembiayaan; • Standarpenilaianpendidikan.

  31. B. PeraturanPemerintahanNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan BAB XIII Pasal 86 • Pemerintahmelakukanakreditasipadasetiapjenjangdanssatuanpendidikanuntukmenentukankelayakan program dan/atausatuanpendidikan. • Kewenanganakreditasisebagaimanadimaksudpadaayat [1] dapat pula dilakukanolehlembagamandiri yang diberikewenanganolehPemerintanuntukmelakukanakreditasi

  32. B. PeraturanPemerintahanNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan BAB XIII Pasal 86 • Akreditasisebagaimanadimaksudpadaayat [1] danayat [2] sebagaibentukakuntabilitaspublikdilakukansecaraobyektif, adil, transparan, dankomperehensifdenganmenggunakaninstrumendan criteria yang mengacukepadaStandarNasionalPendidikan.

  33. B. PeraturanPemerintahanNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan BAB XIII Pasal 87 • AkreditasiolehPemerintahsebagaimanadimaksudpadaPasal 86 ayat [1] dilaksanakanoleh : • BAN S/M terhadap program dan/atausatuanpendidikanjalur formal padajenjangpendidikandasardanmenengah. • BAN PT terhadap program dan/atausatuanpendidikanjenjangpendidikantinggi • BAN PNF terhadap program dan/atausatuanpendidikanjalur non formal

  34. B. PeraturanPemerintahanNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan BAB XIII Pasal 87 • Dalammelaksanakanakreditasisebagaimanadimaksudpadaayat [1], BAN S/M dibantuolehBadanAkreditasiProvinsi yang dibentukolehGubernur

  35. C. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRepublikIndionesiaNomor 59Tahun 2012 tentangBadanAkreditasiNasional Pasal 1 Butir 3 BadanAkreditasiProvinsiSekolah/Madrasah yang selanjutnyadisebut BAP S/M adalahBadanevaluasimandiridiProvinsi yang membantu BAN S/M dalampelaksanaanakreditasi Butir 7 Akreditasisekolah/madrasahadalahsuatukegiatanpenilaiankelayakan program dansatuanpendidikandasardanmenengahberdasarkankriteria yang telahditetapkanuntukmemberikanpenjaminanmutupendidikansekolah/madrasah

  36. C. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRepublikIndionesiaNomor 59Tahun 2012 tentangBadanAkreditasiNasional Pasal 8 • Pelaksanaanakreditasipada program dansatuanpendidikandilaksanakansetiap 5 (lima) tahunlagi • Pelaksanaanakareditasisebagaimanadimaksudpadaayat [1] dapatdilakukankurangdari 5 (lima) tahunapabila program dansatuanpendidikan yang bersangkutanmengajukanpermohonanuntukakreditasiulang • Program dansatuanpendidikanwajibmengajukanpermohonanuntukdiakreditasikembali paling lambat 6 (enam) bulansebelummasaberlakuakreditasiberakhir

  37. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah BAB IV Pasal 7 Gunakelancarandalampelaksanaantugasakreditasi, BAP S/M dibantuoleh : • Sekretariat BAP S/M • Unit PelaksanaAkreditasi (UPA S/M) Kabupaten/Kota; dan • KelompokAsesor

  38. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyaitugas : • Melakukansosialisasikebijakandanpencitraanlembaga BAN S/M dan BAP S/M kepadaPemerintahProvinsi, Kantor Wilayah Kementrian Agama, Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, SatuanPendidikan, danMasyarakatpendidikanpadaumumnya • Merencanakan program akreditasisekolah/madrasah yang menjadisasaran • Menugaskanasesoruntukmelakukanvisitasi

  39. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyaitugas : • Mengadakanpelatihanasesorsesuaidenganpedoman yang telahditetapkanoleh BAN S/M • Menetapkanhasilperingkatakreditasimelaluirapatplenoanggota BAP S/M • MenyampaikanlaporanhasilakreditasidanrekomendasitindaklanjutkepadaDinasPendidikan, KanwilKemenag, danLembagaPenjaminanMutuPendididkan (LPMP)

  40. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyaitugas : • Menyampaikanlaporanhasilakreditasidanrekomendasitindaklanjutkepada BAN S/M dengandisampaikankepadaGubernur • MenyampaikanlaporanhasilakreditasidanrekomendasitindaklanjutkepadaPemerintahKabupaten/Kota, dansatuanpendidikandalamrangkapenjaminanmutusesuailingkupkewenangannya • Mengumumkanhasilakreditasikepadamasyarakat, baikmelaluipengumumanmaupun media cetak

  41. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 11 BAP S/M mempunyaitugas : • Mengelolasistem basis data akreditasi • Monitoring danevaluasisecaraterjadwalterhadapkegiatanakreditasi • Melaksanakankesekretariat BAP S/M • Membuattugaspokokdanfungsisesuaikerangkatugaspokok BAP S/M • Melaksanakantugas lain sesuaikebijakan BAN S/M

  42. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 9 ayat [3] Tugas UPA S/M Kab/Kota : • Memfasilitasi BAP S/M denganDinasPendidikanKab/Kota, Kantor KemenagKab/Kota, UntukMendapatkan data sekolah/madrasah yang akandiakreditasi. • Mengusulkanjumlahsekolah/madrasah yang akandiakreditasikepada BAP S/M • Mengusulkanjumlahasesor yang dibutuhkanuntukKab/Kota yang bersangkutan

  43. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 9 ayat [3] • Menyusunkan data sekolah/madrasah yang telahdanakandiakreditasiditingkatKab/Kota. • Mengkoordinasikansasaranpenugasanasesor • Mengkoordinasikanjadwalpemberangkatanasesor • Menyiapkanperangkatakreditasidanadministrasibagiasesor.

  44. D. PeraturanGubernurJawa Tengah no. 8 Tahun 2013 TentangBadanAkreditasiProvinsiSekolah/MadrasahtingkatProvinsiJawa Tengah Pasal 9 ayat [3] • Melaporkanpelaksanaankegiatan yang dilakukanoleh UPA S/M. • Membantuadministrasikeuangan BAP S/M • Melaksanakantugas lain yang ditetapkanoleh BAP S/M.

  45. PROV. JATENG RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH ANGGARAN APBD TAHUN 2014 BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI JAWA TENGAH

  46. 1. SasaranSekolah/Madrasah

  47. 2. Rakor UPA : • Tempat : Wisma Kusma Bandungan • Waktu : Jumu’at – Sabtu, 17 – 18 Januari 2014

  48. 3. SosialisasiPengisianInstrumenAkreditasi • Rabu, 22 Januari 2014 1. Kars. Pekalongan: Prof. DR. Sukarno, M.Si. : DR. Khumaedi, M.Si. : H. S. Imam Ichwandi, S.Sos. MM. 2. Kars. Banyumas : Drs. H. Gunarto, MM. : Drs. EliyaMartinus : Musta’in, S.Ag.M.Pd.I.

More Related