Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009

2. Perda No 3 Tahun 2009Tanggal 19 Maret 2009 Tentang penyelenggaran Sekolah Gratis yang meliputi : • Ketentuan Umum • Tujuan dan saran • Hak dan Kewajiban Sekolah penerima Program Sekolah gratis • Sumber Dana • Penggunaan dan Pertanggungjawaban

3. Lanjutan… • Organisasi dan Pendistribusian Dana • Monitoring dan Evaluasi • Pelaporan • Pembinaan dan Pengawasan • Penutup

4. Ketentuan Umum • Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah provinsi Sumatera Selatan. • Tim Manajemen Program sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. • Sekolah Gratis adalah Program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.

5. Lanjutan… • Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri: • Biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru. • Biaya non personal meliputi : penerimaan siswa baru, daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.

6. Tujuan dan Sasaran Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali siswa dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Sasaran Program Sekolah Gratis adalah setiap siswa mulai dari jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta, kecuali SSN, RSBI dan SBI

7. Lanjutan… Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yang dikecualikan sebagaimana tersebut diatas wajib menerima dan membebaskan biaya operasional sekolah bagi siswa tidak mampu yang berprestasi.

8. Hak dan Kewajiban Sekolah Penerima Program Sekolah Gratis HAK • Setiap Sekolah penerima Program Sekolah Gratis baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya opersional sekolah dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. • Bagi sekolah SSN, RSBI, SBI yang memungut iuran dari orang tua siswa yang jumlahnya lebih besar dari biaya opersional sekolah, diperkenankan memungut biaya operasional sekolah selisih dari biaya opersional sekolah yang diterima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.

9. Lanjutan… Kewajiban Setiap sekolah penerima program sekolah gratis diwajibkan : • Membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya sekolah. • Membuat dan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kab/Kota.

10. Lanjutan… • Khusus sekolah SSN, RSBI, SBI menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) kepada Tim Manajemen Kab/kota untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.

11. Sumber Dana, Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Sumber Dana • Dana Program Sekolah Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sharing Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. • Besarnya dana sharing Kab/Kota dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap Kab/Kota(Kesepakatan Bersama Gubernur dengan Bupati/Walikota).

12. Lanjutan… Penggunaan Dana Program Sekolah Gratis digunakan untuk biaya opeasional sekolah meliputi : • Biaya kesejahteraan guru dan pegawai. • Biaya kegiatan belajar mengajar. • Biaya kegiatan peningkatan mutu guru. • Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler (kesiswaan) ; yang alokasi penggunaannya akan diatur dengan peraturan Gubernur.

13. Lanjutan… Pertanggungjawaban • Pelaksana Program Sekolah Gratis wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kab/Kota. • Tim Manajemen Kab/Kota wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati/Walikota dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi.

14. Lanjutan… • Tim Manjemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Gubernur.

15. Organisasi dan Pendistribusian Dana • Dalam pelaksanaan dana Program Sekolah Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi langsung ke rekening sekolah/madrasah. • Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kab/Kota disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota langsung Ke rekening Sekolah/madrasah.

16. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan • Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. • Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut diatas dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota .

17. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah gratis dilakukan oleh Tim Manajemen tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat pengawasan fungsional, komite sekolah dan masyarakat. • Penutup Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang pelaksanaannya.

18. Terima Kasih