470 likes | 483 Views
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS. Semarang , 1 Agustus 2019. GAMBARAN UMUM. STASIUN RAYA. TERMINAL TIPE A. UNSOED. IAIN PURWOKERTO. RSOP. HOTEL ASTON IMPERIUM. GAMBARAN UMUM. LUAS WILAYAH KABUPATEN. 132.758 Ha. POSISI ASTRONOMIS
E N D
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Semarang, 1 Agustus2019
GAMBARAN UMUM STASIUN RAYA TERMINAL TIPE A UNSOED IAIN PURWOKERTO RSOP HOTEL ASTON IMPERIUM
GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH KABUPATEN 132.758 Ha POSISI ASTRONOMIS 108°39’17’’- 109°27’15’’ BT dan 7°15’05’’ - 7°37’10’’ LS 4,08% DARI LUAS WILAYAH PROV. JATENG 301 DESA 30 27 KELURAHAN KECAMATAN • Sebelah Utara : Kab. Tegal dan Kab. Pemalang; • Sebelah Selatan : Kab. Cilacap; • Sebelah Barat : Kab. Cilacap dan Kab. Brebes; • Sebelah Timur : Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
DEMOGRAFI PENDUDUK 2017 1.665.025 2.040.878 JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK 831.816 1.029.453 LAKI-LAKI LAKI-LAKI 833.209 1.011.425 PEREMPUAN PEREMPUAN *BPS 2017 *DINDUKCAPIL 2017
POTENSI DAERAH PERKEBUNAN PETERNAKAN PERTANIAN PERIKANAN PARIWISATA PERDAGANGAN JASA
PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 Selamarentangwaktu 5 tahun, pertumbuhanekonomiKabupaten BanyumasmengalamipertumbuhanfluktuatiftapiMasihpaling tinggidibandingdenganKabupaten lain di Jawa Tengah *BPS KabupatenBanyumas
KEMISKINAN TAHUN 2018 : 13,50 % MENURUN TREN ANGKA KEMISKINAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Angka Harapan Hidup : 73,33 Tahun IPM Tahun 2017 70,75 No 1 di Barlingmascakeb, dan lebih tinggi dr Provinsi Harapan Lama Sekolah: 12,63 Tahun Rata-rata Lama Sekolah : 7,4 Tahun Pengeluaran Per Kapita DISESUAIKAN Rp. 10.737.000
KEUANGAN DAERAH • APBD 2018 • Pendapatan 2018 : Rp.3.257.004.283.785 • PAD : Rp. 586.340.721.110 • APBD 2019 • Pendapatan 2019 : Rp. 3.427.963.727.000 • PAD : Rp. 636.507.460.000 • Inflasi Kabupaten Banyumas (2017) : 3,91 % • InflasiKabupatenBanyumas (September 2018) : 0,08 % • UpahMinimum Kabupaten Banyumas (2019) : Rp 1.750.000,-
POTENSI WISATA TAMAN BALE KEMAMBANG Kawasan Wisata Alam Batturaden KAWASAN PARIWASATA BATURADEN KABUPATEN 1000 CURUG
POTENSI WISATA PEDESAAN CURUG GOMBLANG CURUG NANGGA CURUG CIPENDOK CURUG JENGGALA
KULINER KHAS Soto Mendoan Gethuk Goreng Keripik Tempe Nopia Jenang Jaket
POTENSI PENDIDIKAN 13 PERGURUAN TINGGI : 2 Negeridan 11 Swasta 37 SMA 75 SMK
POTENSI PENDIDIKAN UMP UNSOED IAIN PURWOKERTO STT TELKOM
FASILITAS KESEHATAN 23 RUMAH SAKIT 39 PUSKESMAS
FASILITAS KESEHATAN RSUD Banyumas RSUD BANYUMAS RS MARGONO SOEKARJO RST WIJAYA KUSUMA RSOP PURWOKERTO
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG FasilitasTransportasi • Terminal Type A (BulupituPurwokerto) dan Type B (Ajibarang-Wangon) • StasiunBesarKeretaApi • PengembanganBandara JB. SoedirmandanTunggulwulungCilacap • Pembangunan Double Track KA JKT-PWT-YK • Rencana Pembangunan JalanTolPejagan-Brebes-Cilacap • BRT Trans JatengPurwokerto-Purbalingga • AngkutanBerbasis Online FasilitasPendukunglainnya • JaringanListrikPadaTahun 2016 terjualsebanyak 805.728.718 Kwh; • Ketersediaanenergilistrikdari PLTPB dan PLTMH • JaringanTelefondanSelular 80 % telahterjangkau; • PDAM mengalirisebanyak 78.000 RumahTangga • JaringanAspaltelahsepenuhnyamenjangkauIbukota, KecamatandanDesa.
TRANSPORTASI STASIUN RAYA PURWOKERTO TERMINAL (BULUPITU) TIPE A PURWOKERTO TAKSI TRAVEL BRT-TRANSJATENG
PERHOTELAN JAVA HERITAGE HOTEL HOTEL ASTON IMPERIUM HOTEL SURYA YUDHA HOTEL WISATA NIAGA
PERBANKAN 64 BANK UMUM 41 BPR
PERBANKAN B R I BNI 46 B C A MANDIRI BPR BKK BANK JATENG
PENGHARGAAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PRESTASI PEMKAB BANYUMAS Penghargaan Opini WTP Pemkab Banyumas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 8kali berturut-turut sejak LKPD Tahun 2011 s.d 2018
PRESTASI PEMKAB BANYUMAS Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi di Bidang Pelayanan Publik Pemkab Banyumas melalui penilaian PTSP Se-Indonesia dikategorikan dalam Zona Hijau, bersama dengan Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, dan Pemkot Bogor.
PRESTASI PEMKAB BANYUMAS PERINGKAT I PRO INVESTASI Pemkab Banyumas memperoleh Penghargaan Peringkat I Pro Investasi Se-Jawa Tengah
MISI 1 MISI 8 VISI DAN MISI 2018-2023 Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat MISI 7 MISI 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan VISI MenjadikanBanyumas Yang Maju, Adil-Makmur, danMandiri Option A Option B MISI 6 MISI 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan MISI 5 MISI 4 Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
MAL PELAYANAN PUBLIK Tempatberlangsungnyakegiatanatauaktivitaspenyelenggaraanpelayananpublikatasbarangjasadanataupelayananadminstrasi yang merupakanperluasanfungsipelayananterpadubaikpusatmaupundaerah, sertapelayananBadan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik DaerahdanSwastadalamrangkamenyediakanpelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, amandannyaman.
KRONOLOGI PENETAPAN MPP • FESTIVAL KINERJA 2017 • LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) • DAN • MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA • LAYAK MEMILIKI MPP • PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SIAP
KRONOLOGI PENETAPAN MPP KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 11 TAHUN 2018 TANGGAL 9 JANUARI 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018 MPP KE-12 SE-INDONESIA , KE-2 SETELAH JAWA TIMUR, PERTAMA DI JAWA TENGAH
KRONOLOGI PENETAPAN MPP (MPP) 01 9 Januari 2018 PENETAPAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 02 TARGET DITARGETKAN PADA AKHIR TAHUN 2018, MPP HARUS BEROPERASI 03 PENETAPAN APBD 2018 SUDAH DITETAPKAN DAN BELUM TERPASANG ANGGARAN MPP 04 ANGGARAN DIANGGARKAN MELALUI PERUBAHAN APBD
GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK SudahadaGedungbaru yang belummulaidigunakan RencanadigunakanuntukPusatJajananSerba Ada (PUJASERA ) • Denganpertimbanganurgensi/prioritas, Gedung yang semuladirencanakanuntuk PUJASERA ditetapkanpenggunaannyamelaluiKeputusan Bupati Banyumas No. 027/501/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 tentangPenetapan Alih Status Penggunaan dan Penggantian Nama Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas
TUJUAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TUJUAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK • Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; 01 • Meningkatkan daya saing global dalam memberikan • kemudahan berusaha di Indonesia. 02 • Meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia 03
DASAR HUKUM MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS MAL PELAYANAN PUBLIK PeraturanMenteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Mal PelayananPublik KeputusanMenteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2018 tentang PenetapanLokasiPenyelenggaraan Mal PelayananPublik
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP KOORDINASI PELAYANAN BAIK INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA BUMN/D SERTA SWASTA YANG AKAN DI INTEGRASIKAN 01 02 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES 03 PENYIAPAN SARANA PRASARANA PERSIAPAN SDM PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG TERINTEGRASI 04 05 LAUNCHING MPP
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP KOORDINASI PELAYANAN BAIK INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTABUMN/D DANSWASTA YANG AKAN DI INTEGRASIKAN 1 LANGKAH PERSIAPAN & KOORDINASI DENGAN INSTANSI PUSAT/DAERAH : • RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN MPP • Telahdilaksanakanpadatanggal 7 Maret, 20 Maret dan 23 Agustus 2018 • AUDIENSI DAN PEMBAHASAN DENGAN INSTANSI VERTIKAL • Sosialisasi MPP dari Tim Kemenpan RB padatanggal 21 Maretdan 29 Agustus 2018 kepada OPD dan Instansi Vertikal • PEMBENTUKAN TIM MPP • Telah dibentuk Tim Pembentukan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 melalui KeputusanBupati Nomor 061/420/Tahun 2018 4. PENYUSUNAN ATURAN TERKAIT MPP • Dilakukan pembahasan aturan-aturan yang terkait dengan MPP antara Dinas Daerah dengan Instansi Vertikal
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES 2 PRODUK HUKUM TERKAIT MPP : • Keputusan Bupati Banyumas No. 061/420/2018 tanggal 28 Agustus 2018tentangTim Pembentukan MPP Kabupaten Banyumas, • Peraturan Bupati No.38 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepadaKepala DPMPPTSP • Peraturan Bupati Banyumas no.43 Tanggal 5 Oktober 2018 tentang Mal Pelayanan Publik • Keputusan Bupati Banyumas No. 027/501/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Alih Status Penggunaan dan Penggantian Nama Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas • Keputusan Bupati Banyumas No. 060/523/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Nama dan Lokasi MPP
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP 2 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES ... LANJUTAN • Nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal (Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI, Bank Jateng, KPP Pratama) tanggal 12 Desember 2018 • Perjanjian Kerjasama antara DPMPPTSP Kabupaten Banyumas dengan Instansi Vertikal (Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI, Bank Jateng, KPP Pratama, BPJS Kes, BPJS Tenaga Kerja) tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Di Mal Pelayanan Publik tanggal 27 Desember 2018 • Keputusan Bupati Banyumas No.060/664/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Mulai Berlakunya Pelayanan Pada MPP MEKANISME KERJA DAN BISNIS PROSES • Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja antar Penyelenggara Pelayanan di MPP • Penyusunan Standar Pelayanan untuk semua jenis layanan oleh masing-masing Dinas/Instansi
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP PENYIAPAN SARANA PRASARANA 3 • Ruang Koordinator MPP • Ruang Tamu/Transit • Ruang Server dan Ruang Kontrol • Ruang Rapat • Loket-loket untuk Dinas/Instansi yang menyelenggarakan layanan di MPP • Back Office DPMPPTSP • Klinik Layanan Informasi dan Perbantuan OSS • Meja Formulir, Mesin Antrian, Meja Security/Informasi, Charger HP • Ruang Lapak Aduan Banyumas • Pantry, Kantin, Gudang dan Mushola • Ruang Merokok, Ruang Laktasi, Play Ground, Pojok Buku • Toilet biasa dan difabel • Area Parkir
GEDUNG MPP Pembangunan Gedung MPP berdiridiatastanahPemerintah Daerah seluas 3.933 m2 Denganluasbangunan 1.260 m2 • Dibangundalam 4 Tahun, dengan Total Anggaran 7,5 Milyar : • TA2015 ( 1,1 Milyar) Pematangan Lahan & Struktur Basement • TA 2016 ( 3 ,4 Milyar ) Struktur Lantai s/d Atap • TA 2017 ( 2,8 Milyar ) Pengerjaan Arsitektual : Dinding, Jendela, Lantai Basement , Kamar Mandi, WC • TA 2018 ( 200 Juta ) Pembuatan Ram Difabel, KM Difabel, Kanopi Teras Anggaran Gedung • Anggaran SaranaPrasaranaTahun 2018 Total 2,33 Milyar melalui : • DPU( 900 Juta) Pengerjaan Interior : Partisi, Backdrop, Lemari, Meja • DPMPPTSP ( 1,4 Milyar ) Pengadaan Meja & Kursi (untuk Tamu, Ruang Rapat & Loket), Pengadaan AC dan Komputer/PC • DINKOMINFO ( 30 Juta) Pemasangan Jaringan Internet • Pada Tahun Anggaran 2019 Total Anggaran 2,5 Milyar : • DPMPPTSP (2 Milyar ) Tambahan & Peningkatan Sarpras • DINKOMINFO (500 Juta) Pemasangan LAN dan Tambahan Jaringan Internet Anggaran SaranaPrasarana
LAUNCHING MPP Uji Cobalayananmelalui Soft Opening MPP pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018olehSekretaris Daerah KabupatenBanyumas Tinjauanlokasi MPP olehBupatiBanyumaspadahariRabutanggal2 Januari 2019 Tinjauanpersiapan launching MPP olehAsistenDeputiKoordinasiPelaksanaanKebijakandanEvaluasiPelayananPublik Wilayah III KEMENPAN RB padahariKamistanggal 3 Januari 2019 Dari hasiltinjauantersebutdisimpulkanbahwa Mal PelayananPublik KabupatenBanyumassiap di Launching secararesmi (Grand Opening)padahariJumat tanggal 18 Januari 2019 Tinjauanpersiapan launching MPP olehGubernur Jawa Tengah, padahariKamistanggal17Januari 2019 Grand Opening MPP dilaksanakan padahariJumattanggal 18 Januari 2019 oleh Menpan RB dan dihadiri oleh Petinggi POLRI, Sekda Prop Jateng, Dirjen Naker, Sekda & Kepala PTSP se-Jateng serta Pimpinan Instansi Vertikal & BUMD/N
JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK 18 Jumlah Dinas/Instansi Pemerintah/BUMN/D dengan jumlah layanan sebanyak 103 PADA SAAT GRAND OPENING 19 Jumlah Dinas/Instansi Pemerintah/BUMN/D dengan jumlah layanan sebanyak 143 SAMPAI SAAT INI
148JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK DINKES DPMPPTSP DINHUB • 61 perizinan dan non perizinan • Verifikasi Dokumen Kependudukan (LTSA-PTKLN) DLH DPU • AMDAL • UKL UPL • DELH • DPLH • SPPL • IZIN PPLH • Andalalin DINAKERKOP UKM DINKOMINFO DINDUKCAPIL • KartuKuning (AK-1) • Pendaftaran ID CPMI (LTSA-PTKLN) • Penerbitan Rekomendasi Paspor (LTSA-PTKLN) • Advice Planning • Tata Ruang Site Plan Perumahan DINPERKIM GERAI PROV JATENG BKD • RekomendasiTeknis IMB • AdministrasiRujukanPemeriksaanKesehatan(LTSA-PTKLN) • 39 Izin Kesehatan • Rekomendasi Menara Telekomunikasi • Lapak Aduan Banyumas • Izin pertambangan • Izin perdagangan (API-P dan API-U) • Izin perhubungan (izin trayek) • PelayananPajakReklame
JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK BANK JATENG POLRES BANYUMAS • Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto • Pelayanan PerpanjanganSIM • Penerbitanperpanjangan SKCK • Rekomendasi SKCK • Pelayanan Laporan Kehilangan dan Pengaduan Masyarakat • Pelayanan Pemeriksaan kesehatan untuk perpanjangan SIM BP3TKI JATENG TASPEN • Pelayanan Verifikasi Dokumen Akhir Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indoesia (CPMI) • Pelayanan Pembekalan Akhir Pemberangkatan CPMI • Pelayanan Validasi Dokumendan Penerbitan e-KTKLN • Pelayanan Kengaduan Kasus Pekerja Migran Indonsia (PMI) • PermohonaninformasiKetaspenan • PermohonanPembayaranKlimHariTua, Pensiunan, JaminanKecelakaan, danJaminanKematian • Permohonanmutasikantorbayar • PermohonanUsul SK. Janda • PermohonanUsulPenambahanKeluarga
JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN • PelayananInformasi • PelayananpendaftaranpesertaPekerja Penerima Upah • PelayananPendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah KANTOR IMIGRASI KPP PRATAMA • PelayananPendaftaranPeserta Pekerja Penerima Upah • Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah • Pembayaran Iuran Peserta Sektor Jasa Konstruksi • Pencetakan Kartu Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia • PelayananPendaftaranNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Pelayanan ID Billing • Pelayanan Penerbitan PasporBagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
SEKIAN TERIMA KASIH