Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan tata kelola yang baik

1. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan tata kelola yang baik Hasil Telaahan Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan Masukan bagi penyusunan RPJMN 2015 – 2019 Oleh : Guspika Tim Analisa Kebijakan Bappenas Denpasar, 5 Desember 2013

3. Latar Belakang : • Tujuan berbangsa dan bernegara telah dinyatakan di dalam pembukaan UUD 1945 • Diperlukan pemimpin yang dapat “mengelola” seluruh komponen bangsa menuju tujuan yang dicita-citakan. • Kata kunci : (1) tata kelola pembangunan; dan (2) efektifitas kelembagaan. • Tantangan : • Terjadi konektivitas nasional antar sistem dan antar aktor dalam suatu orkestra menuju tujuan yang disepakati. • “In order to achieve the standards of service delivery and private sector investment required to reach its full potential, Indonesia needs to improve its institutional effectiveness, particularly in the areas of accountability, corruption control, and capacity.” (WB, 2009) • Apapun program yang direncanakan mestinya harus dilaksanakan (kualitas rencana : implementable).

5. Referensi :

6. Governance and Governments Kepemerintahan (governance) dikaitkan dengan bagaimana proses dan sistem yang digunakan oleh governments (pemerintah) (fungsi, struktur, kultur, aturan dan jejaring institusi publik) untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, agar tercapai tujuan berbangsa dan bernegara (Neo&Chen, 2007) Six dimensions of governance (world-bank) : voice and accountability; political stability and absence of violence; government effectiveness; regulatory quality; rule of law; and control of corruption. Ten patterns of public sector transformation (Osborn and Gaebler) Eight characteristics of governance (Unescap): participatory; concensus-oriented; accountable; transparent; responsive; effective and efficient; equitable and inclusive; and follows the rule of laws.

7. Institutions and Institution Culture • Institutions refers to social rules and legal framework Institutions as a rules (formal and informal) and as players : Institutions are the kinds of structures that matter most in the social realm: theymake up the stuff of social life.... we may define institutions as systems of established and prevalent socialrules that structure social interactions.Language,money,law,systemsofweightsandmeasures, table manners, and firms (and other organizations) are thus all institutions. (Hodgson. G.M., What are Institutions?. 2006) • Dynamic Governance and Institutional Culture • The essence of dynamism in governance is continuous learning, new thinking and new ideas thatlead to continuous modifications of institutions — rules, incentives, structures and enforcement mechanisms — as problems evolve and new issues emerge. • The cultural foundations of governance are derived from how leaders perceive the strengths and vulnerabilities of a country’s position in the world, which then influence the intended purposes of the governance systems and institutions that are created.

8. Identifikasi Permasalahan Tumpang tindih fungsi menyebabkan tumpang program dan kegiatan antar K/L, dan antar pusat-daerah. Masalah ini diduga disebabkan antara lain : (1) oleh ketidaktegasan dalam menerapkan structure/strategies follows functions dalam berbagai tatanan (negara, pemerintah/kabinet, dan K/L, serta pemerintah daerah); dan (2) kesulitan untuk memprediksi dan membangun situasi politik yang kondusif untuk membangun pemerintah yang kuat. Bagaimanakah membangun tata-kelola yang baik agar mampu mendukung kerangkakelembagaan yang efektif? Masalahnya : (1) Bagaimanaaturan main?: (1) Siapasajapemain; dan (3) SiapakahWasitnya? Aturan main tumpang-tindih dan tidak konsisten Masalahnya : (1) Pemahaman kerangka regulasi sebagai bagian kualitas kebijakan; dan (2) apakah diperlukan regulatory oversight body? Siapa dan Bagaimana caranya? KonektivitasNasional yang tidaksempurna: Masalahnya : (1) Posturorganisasi K/L yang gemukmeskisudahdesentralisasidanotonomidaerah; dan (2) Perencanaandanpenganggaran yang tidaknyambung

9. ISU-ISU STRATEGIS : • Belum meratanya kapasitas tata kelola yang baikdalammendukung kelembagaan yang efektif. • Tumpangtindihfungsiorganisasi • Regulasi yang tidaksinkrondantidak konsisten • Konektivitasnasionaltidaknyambung (al: Ukuraninstansipusatvsdesentralisasi; Belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran) Kerangka Fikir Telaahan TUJUAN : Mewujudkan kelembagaan yang efektif1)dan (melalui) tata kelola yang baik2), padasetiapsistem (pemerintah, ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, media) untukmendukungpeningkatandayasaingbangsa. 1) Karakteristikkelembagaan yang efektif : (1) regulasi yang sikrondankonsisten; (2) pemimpin yang berkarakter, strategis, kuatdantegas; dan (3) organisasi yang dinamis (knowing organization) : right-size, clear business-process, able-people and culturally supported. 2)Eight characteristics of good governance (Unescap): participatory; concensus-oriented; accountable; transparent; responsive; effective and efficient; equitable and inclusive; and follows the rule of laws

11. Peran Negara Fungsi Pemerintah Partisipasi Masyarakat Kelembagaan yang efektif : organisasi, sumber daya manusia, tata-kelola (business process), dan kepemimpinan Makro : Organisasi Negara Meso : Tatanan Kabinet Mikro : Kemen/Lemb/Daerah/Inst LSM, OMS, Media, dan PT • Revitalisasi Komitmen Kebangsaan : • Membangun karakter bangsa • Budaya anti korupsi • Membangun Sistem Integritas Nasional • Penegakan aturan dan Hukum • Penataan kembali sistem politik • Pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah : • Pembagian urusan pusat dan provinsi/kabupaten/kota • Reviu pemilihan langsung Gubernur • Intensifikasi menu dan mekanisme DAK • Hindari Kabinet Koalisasi • Pendidikan Politik bagi politisi muda • Reformasi perencanaan dan penganggaran • Netralitas Birokrasi • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Kualitas kebijakan : research (evidence) base policy • Penguatan pemantauan dan evaluasi • Membangun sistem kerangka regulasi • Solusidiprioritaskanpada : • Tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan organisasi yang tepat ukuran (right-size) • Regulasi yang sinkron dan konsisten

12. KERANGKA REGULASI DALAM RPJM NASIONAL 2015-2019 • UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN • Pasal 4 Ayat (2): • RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasidan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJPN 2005-2025 GD, RM, MP, STRANAS VISI-MISI PRESIDEN • UU No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan • Pasal 18 • DalampenyusunanProlegnassebagaimanadimaksuddalamPasal 16, penyusunandaftarRancanganUndang-Undangdidasarkanatas: • a. PerintahUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • PerintahKetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat; • PperintahUndang-Undanglainnya; • Sistemperencanaanpembangunannasional; • Rencanapembangunanjangkapanjangnasional; • Rencanapembangunanjangkamenengah; • Rencanakerjapemerintahdanrencanastrategis DPR; dan • Aspirasidankebutuhanhukummasyarakat. RPJM Nasional

13. TERIMA KASIH