UJI MATERI UU 12/2012

1. UJI MATERI UU 12/2012 OTONOMI DAN PTNBH KONSTITUSIONAL.

2. THE WORLD IS FLAT. • Duniasekarangtelahmenjadi rata, tidakadahambatandengan TI ygmenembusbatas-negara. (Thomas Fiedman) • Bagian-Bagianduniasemakinterintegrasi. Gagasan/pemikiranmenembusbatas-batasnegara, shgkedaulatannegaramemerlukanredefinisi. Batas Negara (borders) berubahmenjadiperbatasan (frontiers) yglebihsamar.(Anthony Giddens) • Kita hidupdalamduniaygmenjadisatu.

3. Persaingan dan Kemitraan. • LingkunganstrategisNasional, Regional dan Global menempatkannegara-negaradalamkerjasamadanpersaingan. • Perdaganganbebas AFTA dll, memaksakitamembangunkemampuanbersaingutkmenghasilkankaryaunggulanbagipeningkatankesejahteraan, melaluirisetdanpengajaran. • Kondisi Indonesia drSabang-merauketidakseragam • Katakunciadalahcenter of excelencemenjadipeloporkaryaungguldenganOtonomiPengelolaanakademikdan Non-Akademik.

4. OTONOMI PERGURUAN TINGGI • Perguruan Tinggi = ujungtombak /pelopor bagi kekuatan pembangunan daya saing dan martabatbangsa; • Negara harus menjamin otonomi perguruantinggi; • Otonomi perguruan tinggi, diartikan sebagai “privatisasi” dan “komersialisasi” pendidikan = keliru • PerlindunganKonstitusiadalah “aksesibilitas” bagi warga masyarakat kurangmampu; • Otonomimelekat pada perguruantinggi,merupakanjiwa, nilai luhur perguruantinggi, yiotonomsecara moral-intelektual,bebasdrkekuasaanpolitik/birokrasidanekonomi,gunamenghasilkan karyaunggulnya; • Diskriminasidalam rekrutmen calon mahasiswadapatdihadapkandengan data yang disajikan UGM dan UI;

5. Independensi Hakim Demi Keadilan Berdasar KeTuhanan YME Independensi lembaga-individual Impartiality Trust Accountability Immunity

6. Otonomi PTN BH Dlm Penguasaan Negara Yg Berdaulat. Center of excelence Autonomy Non-academic Academic Accountability

7. UJI MATERI DGN PENENTUAN CONTITUTIONAL BOUNDARY • PertentangannormadalamUU ataukebijakanpublikdalamundang-undangkonstitusisbgsumberlegitimasidanvaliditasnya, menjadipersoalankonstitusionalitasnorma, ygdptberakhirpadasuatukonsekwensinormatidakmempunyaikekuatanhukummengikat; • Ygsederhananorma UU diametraldgnnormakonstitusispt UU APBN dgnPasal 31 (4) UUD 45; • DlmPraktek, prosesnyatidakpernahsederhana.

8. PEMAKNAAN KONSTITUSI. UjiMaterisaratdgnteoridaninterpretasi: -Konstitusidisampingsbgdokumenhukum, jugamerupakandokumenhistoris, eknomidanpolitik yang memuatcita-citabernegara • UUD 1945 memuatPancasilasebagaifilosofischegrondslagnegara Indonesia, sbgsumbermateriilbagiseluruhperaturanperundang-undangan yang akandibentuk, yang merupakandari general principles. • Nilaidanpandanganhidupsuatubangsainioleh Hans KelsendisebutGrundnorm, danHans NawiaskysebutsebagaiStaatsfundamentalnorm yang memilikifungsikritisterhadapsetiapnormahukum yang dibentukapakahsesuaiataubertentangan; • Konstitusijugamemuatnormahakasasi yang universal; • Memaknaikonstitusikarenanyaharusdenganprinsip “the moral reading of the constitution ( Ronald Dworkin). • Bertentangandengan UUD 1945, dapatdiametral, inkonsistenatau incompatible (unvereinbar)

9. Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 • Pasal 53 ayat (1) konstitusionalsepanjangfrasa “badanhukumpendidikan” dimaknaisebagaisebutanfungsipenyelenggarapendidikandanbukansebagaibentukbadanhukumtertentu; • Pasal 53 ayat (1) tetapberlakudanbahwapenyelenggarapendidikanituberbadanhukum. Yang tidakdiperbolehkanadalahpenyeragamanbentukbadanhukumpendidikanitudalambentuk BHP.

10. Constitutional Boundary. • Jikalausecarasederhanapertentangandiametraltidakterlihat, ujimateridilakukandenganmengukurnorma, didalamataudiluarbataskonstisional (counstitutional boundary); • Merumuskanbataskonstitusionalmelaluipemahamandanpenafsiranserta moral reading dandenganmerenungkan, menilaidanbahkanmengalami; • Konstitusionalisasi HAM yang memilikisifat universal, menyebabkanbest practices negara lain jugadiperbandingkan;

11. CONSTITUTIONAL BOUNDARY BOUND MMs Untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional: K O N S T I T U S I Strategi Pendidikan Nasional : Otonomi dan PTN-BH Pasal 31 ayat (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (4) Negara diamanatkan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28D ayat (1) Hak atas kepastian hukum. BOUND

12. Kesimpulan • Jika dlm proses, tidak terjadi pertentangan norma yang diuji secara diametral dengan norma konstitusi, pengujian dilakukan dengan merumuskan batas terluar konstitusi sebagai constitutionalboundary, melalui penafsiran, moralreading, perenungan, bahkan pengalaman sebagai ukuran konstitusionalitas norma. • Persaingan regional/global, kondisi SDM, infrastruktur, kondisi lokal PT yg tdk sama, menjadikan strategi pilihan kelembagaan pengelolaan PT merupakan keniscayaan dan tdk bertentangan konstitusi; • Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 53 (1) UU Pendidikan tetap berlaku, dan penyelenggara pendidikan berbadan hukum; • Otonomi dan PTNBH bukan privatisasi karena,penguasaan negara akan melakukan fungsinya mengadakan kebijakan(beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad); • Negara Kesejahteraan bukan etatisme, sinergi Pemerintah dan masyarakat perlu untuk mencapai tujuan secara efektif efisien;

13. PENUTUP • Norma dan kebijakan dalam UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi, tidak berada diluar constitutional boundary UUD 1945, dan karenanya UU a quo konstitusional. • TERIMA KASIH.