90 likes | 248 Views
Dampak Kebijakan Retribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nempan Desa Durbuk Kec . Pademawu Kab . Pamekasan. Nama Kelompok : Nur Muchlisin (120231100039) Aliyummah T. (120231100063) Syntia Monica ( 120231100035). Latar Belakang.
E N D
DampakKebijakanRetribusiPajakTerhadapPendapatanAsli Daerah Pedagang Kaki Lima Di PasarNempanDesaDurbukKec. PademawuKab.Pamekasan • NamaKelompok : • Nur Muchlisin (120231100039) • Aliyummah T. (120231100063) • Syntia Monica (120231100035)
LatarBelakang • Meningkatnyajumlahtenagakerja yang tidakseimbangdengansempitnyalapanganpekerjaan formal mengakibatkanbertambahbesarnyaangkapengangguran. Hal inimenyebabkanbanyakmasyarakat yang kemudianbekerjaatauberwirausahasepertimenjadipedagang kaki lima di kota-kotabesarlainnya. Sektorperdagangan informal yang ditempuholehpendudukdi desaDurbukKec. PademawuKab. Pamekasanuntukmencukupikebutuhanhidupmerekaadalahdenganberjualandanmenjadipedagang kaki lima (PKL) yang dinilaimembutuhkan modal dankeahlianataukatrampilan yang minim sertatidakmemerlukanpendidikan formal. Dengandemikian, membukalapanganpekerjaansendiridianggapmenjadisolusi yang tepatwalaupunpenghasilandaripenjualanmerekatidaktentunamunsetidaknyadapatmeringankanbebanhidupmereka. Kegiatanekonomisepertipedagang kaki lima di daerahperkotaanberkembangdengansangatpesat. Bberapapermasalahnlingkungan yang timbulakibatkegiatanperdagangan kaki lima Antara lain masalahkebersihan, keindahan, pencemaran, dankemacetanlalulintas.
LANJUTAN • Menurut Davey (1988:40) secaraumumperpajakandaerahdapatdiartikansebagaipajakyang dipungutolehpemerintahdaerahdenganpengaturandaridaerahsendiri. • MenurutMunawir (1997) Retribusimerupakaniurankepadapemerintah yang dapatdipaksakandanjasabaliksecaralangsungdapatditunjuk. Paksaan di sinibersifatekonomiskarenasiapasaja yang tidakmerasakanjasabalikdaripemerintahdiatidakakandikenakaniuranitu. • Devas, dkk (1989 : 46) mengungkapkanbahwapemerintahdaerahsangattergantungdaripemerintahpusat. Dalamgarisbesarnyapenerimadaerah (termasukpajak yang diserahkan) hanyamenutupseperlimadaripengeluaranpemerintahdaerah. Meskipunbanyak pula negara lain dengankeadaan yang samaataulebihburuklagi.
LANJUTAN • DalamUndang-undang No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah, Pajakdaerahadalahiuranwajib yang dilakukanoleh orang pribadiataubadankepadadaerahtanpaimbalanlangsung yang seimbang yang dapatdipaksakanberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang digunakanuntukmembiayaipenyelenggaraanpemerintahandaerahdanpembangunandaerah. • DalamPeraturan Daerah KabupatenPamekasannomor 13 tahun 2012 pasal 3 danpasal 19 tentangretribusijasaumumpadaperaturandaerahtersebutbahwaretribusidaripajakyaituuntukpelayananpasarsebagaipembayaranataspelayananfasilitaspasartradisional/sederhanaberupapelataran, los, kios yang dikelolaPemerintah Daerah dankhususdisediakanuntukpedagangdanRetribusiPelayananpersampahan/Kebersihan, dipungutretribusisebagaipembayaranataspelayananpersampahandankebersihan yang diselenggarakanolehPemerintah Daerah.
PenelitianTerdahulu TatikYuliningsih (2002) PenerimaanretribusipasarKabupatenPurbalinggaselamtahun1997/1998-2000 belumefektif, initerlihatdariangkaefektivitaspungutanretribusipasar yang masih di bawahangka 60 persensetiaptahunnya. Sedangkanelastisitaspenerimaanpasarterhadap PDRB tahun 1998/ 1999-2000 menunjukkanhubungan yang inelastisdimanalajupertumbuhanPDRB yaitusebesar 0,53 persendan 0,24 persen, tahun 2001 mempunyaisifatelastisitasdimanalajupertumbuhanpenerimaanretribusilebihbesardibandingkandenganlajupertumbuhan PDRB yaitusebesar 1,34 persendan6,73 persen. GesitPurnamasari, (2006) PenerimaanretribusipasarKabupatenTemanggungselamatahunanggaran 2000-2004 belumefektif. Initerlihatdariangkaefektivitaspemungutanretribusipasar yang masih di bawahangka60 persensetiaptahunnya. BagusSantoso, (1995) MenunjukkanbahwaPasarSelemanmempunyaipersentaseperbandinganrealisasidanpotensi yang tertinggi (62,83%) danPasarSambilegimempunyaipersentase yang terendah (34,15%), Seluruhpenerimaanretribusidaerahmenurundari 28,92% (tahun1998/1989) menjadi26,72% (tahun 1991/1992). Sedangkanpersentasepenerimaanretribusipasarmeningkatdari 26,21% (tahun19988/1989) Menjadi 36,02% (tahun 1991/1992).
Adriyan Putra 2007 melakukanpenelitiantentangPenerimaanPendapatanAsli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensipenerimaanpajaksebelumadanyaotonomidaerahyaitupadatahunanggaran 1996 dantahunanggaran 1997. Padatahunanggaran 1996 tingkatefisiensipenerimaanpajakyaitusebesar 49,58%, danpadatahun 1997 tingkatefisiensipenerimaanpajakterjadipeningkatanyaitusebesar 31,35%. Kemudiansetelahotonomidaerahtingkatefisiensipenerimaanpajaksebesar 22,94% padatahun 2004 dantahun 2005 sebesar 22,31%. • ArizaldyFerdinan (2009) Penerimaanretribusipasar Kota Yogyakarta selamatahunanggaran 2000-2004 belumefektif. Initerlihatdariangkaefektivitaspemungutanretribusipasar yang masih di bawahangka 60 persensetiaptahunnya.
RumusanMasalah • Apakahretribusiterhadappedagang kaki lima di pasarnempanapakahmemberikandampakterhadapkontribusiAnggaranPendapatanBelanja Daerah? • ApakahterdapatperbedaanpenerimaanretribusipasarsebelumdansesudahPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012?
METODE PENELITIAN • JenisPenelitianPenelitianinibersifatdeskriptifdananalisakualitatif. • Jenis Data danSumberData, data inidigolongkanpada data Primer. • TeknikPengumpulan Data Teknikpengumpulan data adalahdengancarawawancaralangsungdenganpihakterkaitdenganobjekpenelitianobservasilangsungataudenganpengisiankuisioner.
Kesimpulan • BerdasarkanPerdaNomor 13 Tahun 2012 bahwaperubahandalamtarifretribusipasar yang terjaditentunyaakanmeningkakanpenerimaanretribusipasarnempandarisebelumnyaperdabaru. dalamPerdaNomor 13 Tahun 2012 mempunyaidampakpositif agar meningkatkanpenerimaanretribusipasar. Dan akanberdampakpadapendapatanaslidaerahKabupatenPamekasan