1 / 59

OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

SELUK BELUK ANGGARAN DAERAH. OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY. Pokok Bahasan PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN .

shiela
Download Presentation

OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SELUK BELUK ANGGARAN DAERAH OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY

  2. PokokBahasan • PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD • PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN • PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN

  3. PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (PROSES PENYUSUNAN APBD)

  4. PRINSIP PENYUSUNAN APBD • APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; • APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; • Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD; • Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; • APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; • Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

  5. SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 PP PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58/2005 PERMENDAGRI 21/2011 Omnibus Regulation PERMENDAGRI 55/2008 PERMENDAGRI 22/2011 Pemerintahan Daerah PERDA 4 Th 2007 PERGUB 42 2010 & 13 2011

  6. BULAN PERENCANAAN BULAN ANGGARAN BULAN LEGITASI JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER KUA + PRIORITAS APBD RAPERDA APBD RKPD 30 APRIL PERDA APBD 31 OKTOBER PAGU ANGGARAN KEPUTUSAN KDH RKT PERINCIANAPBD DPA DESEMBER RENJA SKPD RKA- SKPD MUSRENBANG AUDIT BPK JAN  DESA FEB  KECAMATAN MARET  KABKOTA APRIL  PROP

  7. SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasandan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 7 5 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 MusrenbangKab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 9 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) 3 10 2 Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) MusrenbangKecamatan (Februari) 11 1 Musrenbang Desa (Januari) Penetapan Perda APBD (Desember) 12 13 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

  8. Pemerintah Pusat Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pedoman Diacu RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabar kan Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Planning Budgeting Alur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman Pemerintah Daerah

  9. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  10. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

  11. PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

  12. PERBEDAAN DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARU • RPJPD • RPJMD • RKPD • KU APBD • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA • ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD • STRATEGI & PRIORITAS APBD

  13. KDH KOORDINATOR TAPD TAPD Disampaikan ke KDH paling lambat awal bulan Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA Rancangan KUA Rancangan KUA Proses Penyampaian Rancangan KUA DPRD PEMERINTAH DAERAH Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni RKPD Rancangan KUA Panitia Anggaran DPRD Rancangan KUA dibahas bersama Paling lambat Minggu ke-1 Juli Nota Kesepakatan

  14. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

  15. PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI

  16. PENGERTIAN PRIORITAS • Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain • Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb • Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain

  17. TUJUAN PRIORITAS • Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. • Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn • - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian • ibu dan anak • - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom • - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi

  18. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) • Plafonanggaransementaraadalahjumlah rupiah batastertinggi yang dapatdianggarkanolehtiap-tiapsatuankerjaperangkatdaerah, termasukdidalamnyabelanjapegawai • Plafonanggaran yang disepakatiolehPemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnyamenjadidasarpenyusunan SE Kepala Daerah tentangPedomanPenyusunan APBD, yang menjadiacuan SKPD dalammenyusun RKA-SKPD. • PPA yang telahditetapkanselanjutnyadijadikanpedomandalampenyusunanrencanaanggaransatuankerjaperangkatdaerahpadamasing-masingsatuankerjaperangkatdaerah

  19. LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS KUA Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)

  20. PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (STRUKTUR APBD)

  21. STRUKTUR ANGGARAN

  22. STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)

  23. STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006)

  24. STRUKTUR PENDAPATAN • Pendapatan Asli Daerah: • Pajak Daerah • Retribusi Derah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan: • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: • Hibah • Dana Darurat • Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya • Dana Penyesuaian & Dana OTSUS • Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

  25. STRUKTUR BELANJA • Belanja Tidak Langsung: • Belanja Pegawai • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Bagi Hasil • Bantuan Keuangan • Belanja Tak Terduga • Belanja Langsung: • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal

  26. STRUKTUR PEMBIAYAAN • Penerimaan Pembiayaan: • Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya • Pencairan Dana Cadangan • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Penerimaan Pinjaman Daerah • Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman • Pengeluaran Pembiayaan: • Pembentukan Dana Cadangan • Penyertaan Modal pemerintah Daerah • Pembayaran Utang Pokok • Pemberian Pinjaman • Pembiayaan Neto (A – B)

  27. PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA)

  28. PENDEKATAN KINERJA SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN • OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN • INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN • KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR

  29. MASUKAN DASAR PENILAIAN KINERJA BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN

  30. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA Kepmendagri No 29 Tahun 2002 DAMPAK MANFAAT PENILAIAN KINERJA HASIL KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… PENYUSUNAN ANGGARAN KELUARAN MASUKAN

  31. PROGRAM KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 PENILAIAN KINERJA HASIL PENYUSUNAN ANGGARAN KELUARAN MASUKAN

  32. PROGRAM KELUARAN OUTCOME / HASIL • Kegiatan 1 • Kegiatan 2 • Dst…….. • Kuantitas • Jumlah • Prosentase (%) • Rasio • Kuantitas, Jumlah HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJA POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 SASARAN 1 TAHUN SASARAN 5 TAHUN OUTCOME / HASIL • Prosentase (%) • Rasio • Kuantitas, Jumlah

  33. PENERAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 • Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 • Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD) • Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja • Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan • Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS

  34. PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA DATA YANG RELIABLE (dpt dipercaya) DAN VALID (benar) TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR

  35. Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

  36. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

  37. HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA CONTOH RKPD

  38. HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

  39. HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN

  40. HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

  41. CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) PENCAPAIAN TARGET 2007 { } x 100% = 66,67% (70-50) : (70 - 40)

  42. CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

  43. CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

  44. CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

  45. PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN

  46. Perencanaan (1) Keterlibatanmasyarakatmasih minim dalamtahapperencanaan Informasi forum-forum perencanaanbelumterpublikasikansecaraluas Usulanmasyarakat (basis Kelurahan/Desa) belumdapatdiakomodasi APBD secaranyata (barusedikit) Tidakadainformasidenganbaikberkaitandenganplafonanggaran per sektor/bidangurusanpemerintah

  47. Lanjutan…. Mekanismeperencanaan APBD belummembukaruangketerlibatanluasmasyarakat. BelumoptimalnyaManajemeninformasidandokumentasiusulanperencanaan yang dapatdiaksesmasyarakat. Prosesperencanaandanpenyusunananggaranmasihdianggapterpisah Tidaksinkronnyaantarapendekatanpolitik, teknokratis, bottom up, top down danpartisipatif

  48. Pelaksanaan (2) Pertanggungjawabankinerjakegiatanmasihtetapcenderungfokuspadapelaporanpenggunaandana, sehinggabanyak yang tidakberkelanjutan. Tenagateknisdisetiap SKPD (akuntan, tehniksipil, penilaiaset) belummencukupisehinggamenghambatprosesdesentralisasipengelolaankeuangandaerahdi SKPD; Ketentuantentangpengelolaankeuangandidaerahseringbergantisehinggamembingungkan Secaraumum, masihrendahnyainovasipendanaan yang mengarahpadakesejahteraanrakyat (tergantungaturan, konteks, potensidanpermasalahandimasing-masingdaerah) EgoismeBidangdanSubbidangdi SKPD, sehingga program dankegiatanatasselerapribadisertasaratdenganbelanjaygbersifatpenunjang. Contoh : setiaplembar DPA selaluada honor tim, lembur, perjalanandinas.

More Related