Hukum Pembangunan Berkelanjutan

1. Hukum Pembangunan Berkelanjutan Kuliah I Hukum Lingkungan Mas Achmad Santosa 4 September 2012

2. Hukum Pembangunan Berkelanjutan • Potret Lingkungan Hidup di Indonesia • Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) • Mengapa Sustainable Development? • Prinsip-prinsip atau elemen Sustainable Development • Keterkaitan Sustainable Development dan Hukum Lingkungan • Sumber-sumber Hukum Lingkungan

3. Tantangan Lingkungan Hidup dan SDA PERSPEKTIF GEOGRAFIS • Letakgeografi Indonesia menyebabkan Indonesia menjadisalahsatu Negara yang sangatberpotensisebagai negara yang rawanbencana: gempabumi, tsunami, banjir, tanahlongsor, badaidanletusangunungapi. • Gempadan Tsunami merupakanbencanaalam yang sangatpotensialterjadidi Indonesia karenakepulauan Indonesia merupakansalahsatuwilayahtektonik paling kompleksdengantigalempeng, yaitulempeng Eurasia, Pasifik, dan Filipina dan Indo-Australia yang paling aktifpergerakannya (SLHI, KLH, 2007). • Indonesia memiliki 129 GunungBerapi yang aktifdan 271 titikletusansebagaikonsekuensidariinteraksidantumbukanantaralempeng-lempengtersebutdiatas (Topinka, USGS, 2001). PERSPEKTIF DEMOGRAFIS • Secarademografismeskiwilayah Indonesia sangatluasdanterdiriatasratusanpulaubesardanribuanpulaukecilsertasecaraadministratifterdiridari 33 provinsidan 434 kabupaten/kota. • Sebagianbesarpenduduk Indonesia bertempat tinggaldiPulauJawa. Selamaperiode 1961 hingga 2005, pulauJawa yang luasnyakurangdari 7% luasdaratanIndonesiadihuniolehsekitar 60% penduduk, sehinggapulauJawamerupakanpulau yang terpadatdengankepadatanpenduduk 1.001 orang /km2. KondisidemografisinimenimbulkanpersoalandayadukungekosistempulauJawa. PERSPEKTIF PEMBANGUNAN • Laju deforestasi dan degradasi hutan dengan angka yang cukup fluktuatif (1,8 juta ha per tahun pada periode 1985 dan 1997, 2,8 juta ha pada periode 1997 – 2000, dan kemudian turun lagi 1,08 juta ha pada periode 2000 – 2005). • Pencemaran air, udara dan tanah terutama di kota-kota besar • Indonesia berpotensi menjadi wilayah transboundary dumping area untuk Limbah B3.

4. Peluang Lingkungan Hidup dan SDA • Lahan hutan Indonesia yang luas 48,8% dari luas daratan Indonesia (United Nations, 2007); • Laju deforestasi dapat ditekan menjadi 350,000 ha/tahun (Pidato Presiden SBY pada Rio+20; • Pemilik hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati; • Pengembangan jasa fungsi ekosistem hutan dan jasa lingkungan hutan memiliki nilai jauh lebih besar daripada perolehan ekonomis hasil kayu; • Memiliki hutan tropis yang terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo.

5. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

6. Sustainable Development (PB) Istilahpembangunanberkelanjutanpertamakali diperkenalkanolehWorld Commission on Environment and Development (WCED) dalamOur Common Future, didefinisikansebagaiberikut: “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs” atau: “pembangunan yang memenuhikebutuhangenerasisekarangtanpamengurangikemampuangenerasi yang akandatanguntukmemenuhikebutuhannya”).

7. SD: Prinsip-prinsip • Keadilan Antar Generasi (Inter-Generational Equity) • Keadilan Dalam Satu Generasi Yang Sama (Intra Generational Equity); • Prinsip Pencegahan Dini dan Kehtrai-Hatian (Precautionary & Preventative Principles) • Internalisasi Ekternalitas – Prinsip Pencemar Membayar (Internalize Externalities-Polluter Pays Principle); • Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Conservation)

8. MDGs (2000) Tujuan Pertama : Mengurangi dan menghapuskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan; Tujuan Kedua : Mencapai pendidikan dasar yang berlaku universal; Tujuan Ketiga : Mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; Tujuan Keempat : Mengurangi kematian bayi; Tujuan Kelima : Memperbaiki kesehatan Ibu melahirkan; Tujuan Keenam : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; Tujuan Ketujuh : Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup; Tujuan Kedelapan: Mengembangkan Kemitraan global untuk pembangunan.

9. Kesepakatan Global terkait Lingkungan Hidup

10. Kesepakatan Global terkait Lingkungan Hidup Dari Stockholm ke Rio • Stockholm Conference on Human Environment, 1972, yang melahirkan dua instrumen lunak hukum internasional, yaitu (1) Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan; (2) Seratus sembilan langkah atau rencana aksi • Rio Declaration, UNCED, 1992, yang mengasilkan dokumen-dokumen utama sebagai berikut: • Rio Declaration on Environment and Development • Agenda 21 (Agenda tentangRencanaAksiuntukmelaksanakanPrinsip-prinsip Rio) • the Convention on Biological Diversity • the Framework Convention on Climate Change; dan • the Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Coservation, and Sustainable Deveopment of All Types of Forests (the Statement of Forest Principles) Deklarasi Rio yang berisikan 27 prinsipmerupakanpengembangandariprinsip Stockholm yang mengadopsiberbagaiprinsipdalammelaksanakanpembangunanberkelanjutan. Sedangkan Agenda 21 memuatkebijakan, program, rencana, danpedomanrencanaaksibagipemerintahditingkatnasionaldalammelaksanakanDeklarasiRio.

11. Kesepakatan Global terkait Lingkungan Hidup (cont’d) Dari Rio ke Johannesburg • The World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2002 • Hasil penting pada WSSD, Johannesburg adalah Political Declaration yang diadopsi dalam Plenary Meeting WSSD tertanggal 4 September 2002 dan Johannesburg Plan of Implementation (JPOI) atau Rencana Aksi Johannesburg yang terdiri dari 170 paragraf • Secara umum JPOI (2002) menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang efektif harus mempertimbangkan dan melaksanakan program secara terintegrasi: • mengurangi angka kemiskinan; • mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan; • melindungi dan mengelola sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial; • Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik efektif (good governance); • concerted efforts di tingkat global termasuk antara pemain-pemaian utama seperti negara-negara , wilayah, badan-badan PBB, multinational development banks dan civil society organizations (CSOs); dan • kelembagaan di tingkat nasional yang kuat dan partsipatif untuk mengarusuatamakan pembangunan berkelanjutan .

12. Kesepakatan Global terkait Lingkungan Hidup (cont’d) • Rio+20 (Rio de Janeiro, 2012) • JPOI (2002) menegaskan pentingnya good governance dalam pencapaian SD. Sedangkian Rio+20 menggarisbawahi perangkat (tools) green economy untuk pencapaian SD. • Ekonomi Hijau diyakini dapat mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat pelibatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Prasyarat Ekonomi Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan: • Konsisten dengan hukum internasional; • Menghargai kedaulatan nasional dari suatu negara atas sumber daya alam • Kelembagaan di setiap tingkatan pemerintahan berfungsi baik dengan pelibatan dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bersifat inklusif, serta mendorong inovasi dan menyediakan kesempatan melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, dengan menghormati HAM • Mempertimbangkan kepentingan negara berkembang; • Meningkatkan kerjasama internasional termasuk kerjasama di bidang Sumber Daya Keuangan, Peningkatan Kapasitas, dan alih teknologi pada negara berkembang; • Menghindari kondisionalitas yang tidak relevan dan berdasar dalam bantuan pembangunan dari negara-negara lain (ODA) • Dihindari berbagai restriksi dalam perdagangan internasional dan memastikan berbagai prasarat lingkungan hidup dalam konteks persoalan lingkungan hidup global dan lintas batas. • Mengurangi kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, komunitas adat, masyarakat lokal dan etnis minoritas • Meningkatan kesejahteraan perempuan, anak, pemuda, dan anggota masyarakat dengan keterbatasan • Memobilisasi dan menjamin adanya kontribusi yang sepadan antara laki-laki dan perempuan • Mempromosikan aktifitas-aktifitas produktif di negara berkembang yang memberi kontribusi pada pengurangan angka kemiskinan • Mempromosikan keterlibatan masyarakat dan ketidaksetaraan • Mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan • Melanjutkan ikhtiar untuk mewujudkan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

13. IntegrasiPrinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PBL) keDalamPeraturan PerundangandanPutusanPengadilan • Langkahawalbagiimplementasiprinsip-prinsip PBL ditingkatnasional; • Deklarasi Rio yang merupakanperangkathukumlunak (soft law) tidakdapatsecaralangsungmengikatsecarahukumterhadapnegara-negara yang ikutmenandatanganinya, kecuali apabila telah diadopsi dengan norma yang telah berlaku • Memudahkansaatmemberikanpanduanbagipengambilkeputusanadministratifdanpengadilansaatmengambilputusan • Codified principle membantumengatasipersoalan yang dialamipengambilkeputusan, persoalan yang bersumberdariterlampauumumdanluasnyaprinsip-prinsipdalamDeklarasisertadokumen-dokumen Rio lainnya

14. PerkembanganHak-HakKonstitutionalDibidangPerlindunganLingkunganHidupdi Tingkat Global

15. PerkembanganHak-HakKonstitutionalDibidangPerlindunganLingkunganHidupdi Tingkat Global • Pasca Stockholm Conference (1972), beberapa negara telah mengakui perlindungan lingkungan hidup secara konstitusional, dengan menuangkannya ke dalam konstitusi negaranya. • Spanyol dan Portugal dianggap sebagai negara-negara pertama yang mengadopsi pengakuan lingkungan hidup dalam konstitusinya.

16. Portugal Pasal 66: Lingkungan Hidup dan Kualitas Hidup Ayat 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan lingkungan hidup manusia (human environment) yang seimbang secara ekologis (ecologicaly balanced) dan berkewajiban untuk menjaganya (the duty to defend it). Ayat 2. Kewajiban negara yang diperankan oleh badan-badan yang ditugaskan untuk itu dengan dukungan prakarsa rakyat adalah: • Mencegah dan mengendalikan pencemaran beserta dampaknya; • Memerintahkan dan mempromosikan perencanaan regional yang bertujuan menempatkan lokasiaktifitas yang tepat (proper location of activities), pembangunan ekonomi dan sosial secaraseimbang, dan menghasilkan bioligically balanced landscapes; • Menciptakan dan mengembangkan cagar alam, taman nasional, wilayah rekreasi, mengklasifikasikanserta melindungi tataguna tanah (landscapes) dan situs sehingga menjaminpelestarian sumber daya alam aset budaya dan sejarah serta kepentingan artistik; • Mempromosikan penggunaan secara rasional sumber alam dan menjaga kapasitas dan kemampuannya untuk memperbaharui (renewal) dan stabilitas ekologis (ecological stability).

17. Argentina Pasal 41 Ayat 1: Setiap penduduk menikmati hak untuk sehat, lingkungan hidup yang seimbang serta layak untuk pembangunan manusia, oleh karenanya kegiatan produktif memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dan mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup. Pemerintah wajib memberikan perlindungan atas hak ini, untuk pemanfaatan secara rasional sumber daya alam, untuk pelestarian warisan budaya dan alam serta keanekaragaman hayati, dan informasi serta pendidikan lingkungan hidup. Kewajiban bangsa untuk membentuk hukum yang mengatur tentang anggaran minimun untuk perlindungan lingkungan hidup dan pemerintahan propinsi memiliki perundang-undangan yang serupa untuk melengkapi per-undang-undangan tingkat nasional tanpa harus merubah yurisdiksi atau kewenangan pemerintah lokal. Larangan masuknya limbah berbahaya dan bahan-bahan yang mengandung radio aktif kewilayah teritorial nasional.

18. Spanyol Pasal 45: Setiap orang memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang layak untuk pengembangan manusia, sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaganya. Pemerintah wajib mengawasi penggunaan secara rasional sumber daya alam untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup serta melestarikan dan memperbaiki lingkungan hidup, dengan mendayagunakan solidaritas bersama. Siapapun yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan hukuman pidana maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Afrika Selatan Pasal 24: Setiap orang memiliki hak untuk lingkungan hidup yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan. Memiliki lingkungan hidup yang terlindungi untuk kemanfaatan generasi saat ini dan yang akan datang melalui perundang-undangan dan upaya lainnya guna mencegah pencemaran dan degradasi lingkungan; mempromosikan konservasi. Menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam, pada saat yang sama mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan (justifiable).

20. Switzerland Dalam konstitusi Switzerland bab IV mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup dan zonasi. Bab IV ini memiliki 8 pasal, yaitu: • Pasal 74 tentang perlindunga lingkungan; • Pasal 75 tentang zonasi; • Pasal 76 tentang air; • Pasal 77 tentang hutan; • Pasal 78 tentang cagar alam dan cagar budaya; • Pasal 79 tentang perikanan dan perburuan; • Pasal 80 tentang perlindungan binatang. Pasal 73 dengan judul pembangunan berkelanjutan mengatur:“Pemerintah federal dan negara bagian wajib memperjuangkan, membentuk serta mengembangkan keseimbangan antara alam – khususnya terkait dengan kapasitasnya untuk memperbarui sendiri – dengan penggunaannya oleh manusia.” • Sedangkan Pasal 77 tentang kehutanan konstitusi mengakui: • Pemerintah menjamin bahwa hutan mampu memenuhi fungsi-fungsi perlindungan ekonomi dan sosial. • Pemerintah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan hutan. • Pemerintah mendukung upaya-upaya untuk melestarikan hutan.

21. Prancis • Charter lingkungan hidup ini merupakan realisasi dari komitmen Presiden Chirac untuk menegaskan komitmennya melindungi hak-hak fundamental warga Prancis di bidang lingkungan hidup dan menjadi pemimpin dunia di lingkungan hidup. Adapun pasal-pasal Charter Lingkungan Hidup tersebut sebagai berikut: • Pasal 1: “Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang seimbang dan menghormati kesehatan” • Pasal 2: “Setiap orang wajib untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan” • Pasal 3: “Setiap orang wajib sesuai dengan kondisi yang diatur oleh undang-undang, mencegah kerusakan yang dapat mereka lakukan pada lingkungan hidup” • Pasal 4: “Setiap orang wajib berkontribusi dalam perbaikan dampak lingkungan yang mereka lakukan sesuai dengan kondisi yang diatur dalam UU” • Pasal 5: “Apabila kerusakan lingkungan hidup muncul walaupun secara keilmuan belum dapat dipastikan, namun mengancam secara serius lingkungan hidup dan tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula (irreversible) maka diterapkan prinsip pencegahan dini (precautionary principle), risk assessment dan pengadopsian upaya-upaya yang tepat guna untuk mencegah kerusakan yang berlanjut”.

22. Prancis (cont’d) • Pasal 6: “Kebijakan publik harus mempromosikan bpembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan” • Pasal 7: “Setiap orang berhak, mengakses informasi terkait lingkungan hidup yang disediakan oleh pejabat publik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup” • Pasal 8: “Pendidikan dan pelatihan lingkungan harus berkontrubisi untuk menguji hak dan kewajiban dalam charter ini” • Pasal 9: “Penelitian dan inovasi harus berkontribusi pada pencegahan kerusakan dan perlindungan lingkungan hidup” • Pasal 10: “Charter ini akan menjadi dasar inspirasi dalam aktifitas Internasional Prancis”.

23. Ekuador Hak alam (rights for nature) dari Konstitusi Equador terdiri dari lima pasal yaitu : • Alam atau pacha mama, dimana kehidupan berasal, berlangsung/bertahan dan berada memiliki hak untuk tetap berlangsung (bertahan), memelihara dan melakukan regenerasi siklus vitalnya, struktur, fungsi dan berhak untuk melakukan proses evolusinya. Setiap orang maupun warga negara dapat menuntut (rights for nature) kepada badan publik yang berwenang untuk menegakkan hak alam. Negara wajib memberikan insentif (dorongan) kepada badan hukum dan orang (natural person) serta kelompok masyarakat untuk melindungi sumber alam dan meningkatkan kepedulian terhadap seluruh elemen yang membentuk ekosistem. • Alam memiliki hak untuk dipulihkan secara penuh. Kewajiban pemulihan ini harus dipisahkan dari kewajiban badan hukum atau orang atau negara untuk memberikan ganti kerugian kepada rakyat maupun kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung kepada sistem alam (ekosistem) yang terkena dampak. Dalam kasus dampak lingkungan yang serius dan tidak dapat lagi dipulihkan termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable), Negara mengembangkan mekanisme pemulihan yang seefisien mungkin dan mengadopsi upaya-upaya yang tepat untuk mengeleminasi dan mitigasi terhadap dampak lingkungan yang negatif. Negara menerapkan upaya-upaya pencegahan dini (precaution) dan pembatasan setiap aktivitas yang mengarah kepada pemusnahan spesies, kerusakan ekosistem atau perubahan secara permanen siklus alam. Pengenalan organisme baik yang bersifat organik dan inorganik yang dapat mengubah secara signifikan aset genetika secara nasional dilarang.

24. Ekuador (cont’d) • Setiap orang, masyarakat, komunitas dan warga negara memiliki hak untuk mendapatkan mafaat dari lingkungan dan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan mereka. Negara menerapkan upaya-upaya pencegahan dini (precaution) dan pembatasan setiap aktivitas yang mengarah kepada pemusnahan spesies, kerusakan ekosistem atau perubahan secara permanen siklus alam. Pengenalan organisme baik yang bersifat organik dan inorganik yang dapat mengubah secara signifikan aset genetika secara nasional dilarang. Setiap orang, masyarakat, komunitas dan warga negara memiliki hak untuk mendapatkan mafaat dari lingkungan dan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan mereka.

25. Pembelajaran Dari “Penghijauan” Konstitusi • Padaumumnyapendekatankonstusidiberbagainegarakecuali Ecuador menganutpendekatanantroposentrime (people based) • Padaumumnyakonstitusi-konstitusitersebutmengakui subjective rights sebagaimanadijelaskanolehHeinhardSteigerdkk yang berfungsimempertahankanhak-haksubyektifdimaksud,danmenuntutkinerjanegaradalammelindungiekosistem. • Tidaksemuakonstitusimengkombinasikanhaksubyektiftersebutdengankewajibannegarauntukmelindungidayadukungekosistem. Namunsecaraumum subjective rights dikombinasikandengankeberadaanpasaltentangkewajibannegara. • Beberapakonstitusimemberikanarahantentangparadigmadankoseppembangunan (sustainable development) sepertiPrancis, Ecuador Afrika Selatan,… • Tentusajaefektifitas environmental charter ataupasal-pasallingkunganinitidakdapatdilepaskandariperanpentingdaripasal-pasallainnya yang terkaitdenganhak-haksipilpolitikdansosial, ekonomi dan budaya (intereleatedness) • Konstitusi Ecuador tidakhanyamemperkenalkanorientasibaruyaituecosentrimedalamkonstitusitetapijugasecarakomprehensifmemberikanarahantentangparadigmapembangunan, menjaminhak-haksubyektif, sertamengakuikewajibannegarauntukmelakukanlangkah-langkahsecaradini(precaution) dantepat. • Disampingitu legal standing yang diakuidalamkonstitusi Ecuador sangatbersifatluasdan liberal. Tentu saja, menarikuntukdilakukan pemantauan dan pengkajian tentang efektifitasdaripengakuanthe right for naturedimasa-masa yang akandatang

26. Peranan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan

27. Peranan Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan • Mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum (legislating) • Memberikan dasar hukum bagi pendirian kelembagaan untu mendukung PB • Memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (antroposentrisme) dan hak-hak atas alam / lingkungan hidup (rights for the nature) • Memberikan basis hukum bagi pengembangan berbagai perangkat manajemen lingkungan (misalnya KLHS, Tata Ruang, AMDAL, Perizinan) • Sebagai sarana yang memudahkan masyarakat untuk menuntut negara/pemerintahan untuk berkinerja secara optimal dalam melindungi daya dukung ekosistem tertentu

28. Sumber-sumber Hukum Lingkungan • Konstitusi • General Environmental Law (GEL) • Provincial Eenvironmental Law (PEL) • Sectoral Environmental Law (SEL) • Local Environmental Law (LEL) • Hukum Materiil dan Formil yang bersifat umum • Konvensi/Protokol yang telah diratifikasi • Soft (international) Laws • Hukum adat

29. Terima kasih