1 / 24

Deskripsi Persyaratan Jabatan

Deskripsi Persyaratan Jabatan. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN EVALUASI CALON PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. 1. DASAR HUKUM/PERATURAN PERUNDANGAN.

simone
Download Presentation

Deskripsi Persyaratan Jabatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DeskripsiPersyaratanJabatan PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN EVALUASI CALON PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

  2. 1. DASAR HUKUM/PERATURAN PERUNDANGAN • Udang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaian; • Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009, tentanggelar, TandaJasadanTandaKehormatan; • PeraturanPemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimanatelahdiubahdenganperaturanPemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002, tentangPengangkatanPegawaiNegeriSipildalamJabatanStruktural; • PeraturanPemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002, tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah RI Nomor 100 tahun 2000, tentangPengangkatanPegawaiNegeriSipildalamJabatanStruktural ; • PeraturanPemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979, tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil ; • PeraturanPemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011, tentangPenilaianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil; • PeraturanPemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000, tentangDiklatJabatanPegawaiNegeriSipil; • PeraturanPemerintah RI Nomor 35 Tahun 2009, tentangPetunjukPelaksanaanUndang-UndangNomor 20 Tahun 2009; • PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, tentangDisiplinPegawainegeriSipil; • PeraturanKepalaBadanKepegawaiannegaraNomor 13 Tahun 2011, tentangpedomanPenyusunanStandarKompetensiJabatan; • KeputusanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tentangketentuanPelaksanaanPeraturanPemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah RI Nomor 13 tahun 2002;

  3. 2a. PP RI No100 Tahun 2000TentangPENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Pasal 5 : Persyaratanuntukdapatdiangkatdalamjabatanstruktural, adalah: BerstatusPegawaiNegeriSipil Pasal 6 : Pejabat Pembina KepegawaianPusatdanPejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlumemperhatikanfaktorsenioritasdalamkepangkatan, usia, pendidikandanpelatihanjabatandanpengalaman yang dimiliki 2b. PP RI No13 Tahun 2002TentangPERUBAHAN ATAS PP RI NO 100 TAHUN 2000 TTG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Pasal 7A : PegawaiNegeriSipilygmendudukijabatanstrukturaldapat di angkatdalamjabatanstrukturalsetingkatlebihtinggiapabiala yang bersangkutansekurang-kurangnya 2 (dua) tahundalamjabatanstrukturalyang pernahdan/ataumasih di dudukinyakecualipengangkatandalamjabatanstruktural yang menjadiwewenangPresiden

  4. 3. UNSUR PENILAIAN Unsur (persyaratan) yang dinilaidalampengangkatanPejabatStruktural : 3.1. Administratif : • Status Kepegawaian • PangkatdanSenioritas • Kualitasdan Tingkat Pendidikan • PrestasiKerja • KompetensiJabatan • Kesehatan • Usia • DiklatJabatan • PengalamanJabatan 3.2. Lain-Lain • Disiplin • TandaPenghargaan

  5. STANDARISASI SKALA PENILAIAN Karakteristik Data : Nominal, (2) Ordinal, (3) Interval (4) Rasio TeknikPembuatanSkala : SkalaBogardus SkalaSosiometrik Skala Rating a.Grafis, b.Deskriptif, c.Komparatif (4) SkalaThurstone (5) SkalaLikert (6) SkalaGuttman, (7) Skala Semantic Diferensial, (8) SkalaStipel (utkwarna) (9) Skala Paired-Comparison, SKALA NILAI = 0 s/d 5 DIKONVERSI => 0 s/d 100

  6. 3.1. STATUS KEPEGAWAIAN DasarHukum : • Udang-Undang No.43 Tahun 1999, ttgPerubahanAtas UU No. 8 Thn 1974 ttgPokok-PokokKepegawaian. • KeputusanKepala BKN No. 13 Tahun 2002. tentangKetentuanPelaksanaan PP. 100 tahun 2000 • JabatanstrukturalhanyadapatdidudukiolehPegawaiNegeriSipil. • CalonPegawaiNegeriSipiltidakdapatmendudukijabatanstrukturalkarenamasihdalammasapercobaandanbelummempunyaipangkat. • AnggotaTentaraNasional Indonesia danAnggotaKepolisian Negara TIDAK dapatmendudukijabatanstrukturalkarenatidakberstatussebagaiPegawaiNegeriSipil.

  7. 3.2. PANGKAT DAN SENIORITAS DasarHukum : • PP RI No.13 Tahun 2002, PerubahanAtas PP No. 100 Thn 2000 TentangPengangkatan PNS dalam JabatanStruktural. • SuratKeputusanKepala BKN No. 13 Tahun 2002. PegawaiNegeriSipil yang telahmemilikipangkatsatutingkatlebihrendahdarijenjangpangkatuntukjabatanstrukturaltertentu, dipandangtelahmempunyaipengalamandanataukemampuan yang dibutuhkanuntukmelaksanakanjabatan.

  8. 3.2. PANGKAT DAN SENIORITAS(lanjutan) PNS yang memilikipangkatsatutingkatlebihtinggidarijenjangpangkatutkjabatanstukturaltertentudiberikankesempatanuntukmendudukiJabatan. *Catatan : Khusus untuk dapatdiangkatmenjadiPejabatEselon IV, minimal telahmempunyaimasakerja 5 (lima) tahunmenjadi PNS.

  9. 3.3. KUALITAS DAN TINGKAT PENDIDIKAN DasarHukum : • PeraturanPemerintah RI No. 100 Tahun 2000. ygtelahdiubahmenjadi PP No. 13 Tahun 2002 tentangPengakatan PNS dalamJabatanStruktural • KeputusanKepala BKN No. 13 Tahun 2002, tentangKetentuanPelaks PP 100/2000 => PP 13/2002 Kualitasdantingkatpendidikanpadadasarnyaakanmendukungpelaksanaantugasdalamjabatannyasecaraprofesional, khususdalamupayapenerapantugasdalamjabatan.

  10. 3.4. PRESTASI KERJADasarHukum :a. PeraturanPemerintah RI No.10 Tahun 1979, tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaan.B. PeraturanPemerintahRI No.46 Tahun 2011, tentangPrestasikerja PNS. • Penilaianprestasikerja/DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP-3) padadasarnyaadalahpenialaindariatasanlangsungnyaterhadappelaksanaanpekerjaanPegawaiNegeriSipil yang bersangkutan. • Dalam DP-3 memuatunsur-unsur yang dinilaiadalahkesetiaan, prestasikerja, tanggungjawab, ketaatankejujuran, kerjasama, prakasadankepemimpinan. • Dalamjangkawaktu 2 tahunterakhirberturutturut, semuaunsur minimal bernilaibaik. • PenilaianprestasikerjapegawaidapatmenggunakanSasaranKinerja PNS (SPK), danbaruakandiberlakukan per 1 Januari 2014 *Semuaunsurpenilaianprestasikerjasekurangkurangnyabernilaibaikdalam 2 tahunterakhir *NilaiKesetiaantidakbolehkurangdari 91 (amatbaik)

  11. 3.5. KOMPETENSI JABATAN KOMPETENSI Adalahkemampuandankarateristik yang dimilikiolehseorang PNS berupapengetahuan, keterampilandansikapprilaku yang diperlukandalampelaksanaantugasjabatannya, sehingga PNS tersebutdapatmelaksanakantugasnyasecaraprofesional, efektifdanefisien. Kompetensi, meliputi: KompetensiInti Kompetensimanajerial Kompetensiteknis AlatUtama : (1) tespsikometri, (2) Exercise/simulasi, (3) Self preference/self assesment/inventory, (4) Wawancara. AlatTambahan : (1) Role playing, (2) AnalisisKasus, (3) Presentasi, (4) Test Proyektif MetodePengukuran : (Misalnya) hasilujikompetensiadalahsbb : Sangatdisarankan (nilai = 5,00) Disarankan (nilai = 3,33) TidakDisarankan (nilai = 1,67)

  12. 3.5. KOMPETENSI JABATAN (LANJUTAN) AlatUtama : (1) Tespsikometri, (2) Exercise/simulasi (3) Self preference/self assesment /inventory (4) Wawancara b. AlatTambahan: (1) Role Playing (2) AnalisisKasus (3) Presentasi (4) Test proyektif Alternatifalat/metodeDndesain test : 2 hari Metodeassesmentuntukkompetensidapatdisederhanakansesuaidengan Kebutuhan, sepanjangtidakmengurangi substansikompetensi. Contoh : -TEST PSIKOMETRI. Dapatdilakukansesuaipersyaratanselama 2 (dua) haripenuh/ Dapatdilakukansederhanaselama 1 (satu) hari/ Dapatdilakukanlebihsederhanaselama 6 (enam) jam. • OlehkarnaituperludisusunataudidesainalatukurPsikometrisesuaidengankebutuhantersebut • Data Calonpeserta test seharusnyasudahmengerucut, artinyahanya data yang dibutuhkanuntuk Pengisianjabatanstruktural (Short-list) • PerludibentuktimPengujiPsikometri atau melalui pihak ke 3 (tiga) TEST PSIKOMETRI 1hari 6jam HASIL/REKOMENDASI UjiKompetensi : Sangatdisarankan (nilai = 5.00) Disarankan (nilai = 3.33) Tidakdisarankan (nilai = 1.67)

  13. 3.6. KESEHATAN DasarHukum : KeputusanKepala BKN No.13 Tahun 2002, ttgKetentuanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 100 tahun 2000 • Sehatjasmanidanrohanidisyaratkandalamjabatanstrukturalkarnaseseorang yang akandiangkatdalamjabatantersebutharusmampumenjalankantugassecaraprofesional, efektifdanefisien. • SehatjasmanidiartikanbahwasecaraphisikseorangPegawaiNegeriSipiltidakdalamkeadaansaki-sakitansehinggamampumenjalankanjabatannyadengansebaik-baiknya. • SehatrohanidiartikanbahwasecararohaniseorangPegawaiNegeriSipiltidakdalamkeadaanterganggu mental ataujiwanya, sehinggamampuberfikirbaikdanrasional. • Hasiluji/teskesehatanhanyadapatdiperolehdaritimkesehatan (Medis) ApabilanilaiunsurKesehatan = 0, makacalonpejabatdinyatakan GUGUR dantidakdapatdilakukanketahappenilaianberikutnya.

  14. 3.7. USIA DasarHukum : KeputusanKepala BKN No.13 Tahun 2002, ttgKetentuanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 100 Tahun 2000 • Dalammenentukanprioritasdariaspekusiaharusmempertimbangkanfaktorpengembangandankesempatan yang lebihluasbagiPegawaiNegeriSipildalammelaksanakansuatujabatanstruktural. Dengandemikian yang bersangkutanmemilikicukupwaktuuntukmenyususndanmelaksanakanrencanakerja, sertamengevaluasihasilkerjanya • Padadasarnya PNS akanmemasukiusiapensiunpadaumur 56 tahun.

  15. 3.8. DIKLAT JABATAN DasarHukum : PeraturanPemerintah No.101 Tahun 2000 • DIKLAT KEPEMIMPINAN Pasal 9 : • DiklatKepemimpinan, dilaksanakanuntukmencapaipersyaratankompetensikepemimpinanaparaturpemerintah yang sesuaidenganjenjangjabatanstruktural. b. DIKLAT TEKNIS Pasal 12 : • Diklatteknis, dilaksanakanuntukmencapaipersyaratankompetensiteknis yang diperlukanuntukmelaksanakantugas PNS; dandilaksanakansecaraberjenjang. CARA PENILAIAN

  16. 3.9. PENGALAMAN JABATAN

  17. 3.9. PENGALAMAN JABATAN (lanjutan) DasarHukum : • Keputusankepala BKN No.13 Tahun 2002 • PengalamanjabatandapatdijadikanbahanpertimbangandalampengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatanstruktural. • Pegawai yang memilikipengalamanlebihbanyakdanmemilikikorelasijabatandenganjabatan yang akandiisi, lebihlayakuntukdapatdipertimbangkan.

  18. 3.10. DISIPLIN DISIPLIN • Adalahkesanggupan PNS untukmenaatikewajibandanmenghindarilaranganYngditentukandalamaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin • PenilaianterhadaDisiplin PNS dapatdilihatdaritingkatanhukumandisiplin yang diperoleh, yang terdiridari : • Hukumandisiplinringan; • Hukumandisiplinsedang; dan • Hukumandisiplinberat (penurunanpangkatselama 3 tahun)

  19. 3.11. TANDA PENGHARGAAN • TandaPenghargaan : Adalahapresiasi/penghargaan yang diberikanolehPresiden/Menterikepada PNS karnakesetiaandandarmabaktinyamemberikankontribusi di bidangperumahanrakyatsertaberdampakpadakesejahteraanbagihajathidup orang banyak • TandapenghargaandariPresiden yang biaadiberikankepada PNS antara lain adalah : • Pembangunan • Wirakarya • SatyaLencanaKaryaSatya : 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun.

  20. INSTRUMEN EVALUASI

  21. INSTRUMEN EVALUASI (LANJUTAN)

  22. INSTRUMEN EVALUASI (LANJUTAN) Keterangan : *) KhususuntukdapatdiangkatPejabatEselon IV, minimal telahmempunyaimasakerja 5 tahunmenjadi PNS. JafungUmum (9) : JabatanFungsionalUmum (KelasJabatan 9) JafungTtt-Ahli/JafungSatker (10): JabatanFungsionalTertentu Tingkat Ahli/JabatanFungsionalKesatkeran (KelasJabatan (10) JafungTtt-Ahli/JafungSatker(11) : JabatanFungsionalTertentu Tingkat Ahli/JabatanFungsionalKesatkeran (KelasJabatan (10) JafungTtt-Ahli/JafungSatker(12): JabatanFungsionalTertentu Tingkat Ahli/JabatanFungsionalKesatkeran (KelasJabatan (10) JafungTertentu-Ahli (13) : JabatanFungsionalTertentu Tingkat Ahli (KelasJabatan 13)

  23. BOBOT MASING-MASING UNSUR YANG DINIAI

  24. SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related