1 / 6

DESKRIPSI APBN

DESKRIPSI APBN. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA. TUJUAN APBN. Tujuan APBN

gwylan
Download Presentation

DESKRIPSI APBN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DESKRIPSI APBN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

  2. TUJUAN APBN • Tujuan APBN • Kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun–tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

  3. Kebijakan Anggaran Negara • PengertiandanTujuanKebijakanAnggaran • Kebijakananggaran (kebijakanfiskal) adalahkebijakanpenyesuaiandibidangpengeluarandanpenerimaannegarauntukmemperbaikikeadaanekonomi. • Tujuankebijakananggaranadalahmemperbaikikeadaanekonomi, mengusahakankesempatankerja, danmenjagakestabilanharga-hargasecaraumum.

  4. Proses Terjadinya Pengeluaran APBN • Untuk mengeluarkan APBN, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu: • Penyusunan APBN • Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan • Pelaksanaan APBN • Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

  5. Pelaksanaan APBN • Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. • Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. • Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya.

  6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Selambatnya 6 bulansetelahtahunanggaranberakhir, Presidenmenyampaikan RUU tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBN kepada DPR berupaLaporankeuangan yang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan.

More Related