Download
1 / 15
150 likes | 368 Views
Menggagas Politik Multikultural Sebagai Upaya Mengembangkan Identitas Bangsa (Suatu Studi p ada Hubungan Indonesia-Malaysia). Oleh: Ike Wanusmawatie & MC Ulum Staff Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. LATAR BELAKANG.
E N D
Menggagas Politik Multikultural Sebagai Upaya Mengembangkan Identitas Bangsa (Suatu Studi pada Hubungan Indonesia-Malaysia) Oleh: Ike Wanusmawatie & MC Ulum Staff Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Perjanjian London (1824) (Anglo Dutch Treaty) Kekuasaan Belanda Kekuasaan Inggris Indonesia Tanah Semenanjung (Malaysia), Singapura, Brunei, Filipina Pembesar Aceh, Minangkabau, Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Makassar-Bugis ke Tanah Melayu (Melaka) untuk berlindung dan membina negeri ke Malaysia. POLITIK BUDAYA Nusantara(Alam Melayu)
BUDAYA PENDATANG: Bahasa, adat-istiadat, seni dibawa, dipergunakan dan dilestarikan secara turun-temurun di Malaysia BUDAYA ASLI INDONESIA P E R S E P S I Malaysia Pencuri: reaktif, provokatif, benci (stigma malaysia: sombong, angkuh, semena-mena) KLAIM BUDAYA: Misalkan: Batik, Tari Pendet, Tari Barongan (Reog ponorogo), Angklung Dianggap hal biasa, krn budaya itu memang ada di Malaysia: No respon, sikap dingin, (stigma Indonesia: msyrk indonesia tdk sopan, anarkhis. KONFLIK
G to P P to P P to G Indonesia KONFLIK LATEN Malaysia POLITIK MULTIKULTURAL ?
Masyarakat Multikultural (masyarakat pluralis): Corak suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan ciri-ciri adanya perbedaan etnis, geografis, agama, dan budaya yang memiliki posisi kesetaraan (equal positions) di antara kelompok tersebut. Terdapat perbedaan antar-kelompok yang tidak bersifat setara (non-equal positions) karena adanya pelapisan sosial ekonomi. Berbagai kajian mulai dari teori sosial klasik hingga teori pembangunan terkini menunjukkan bahwa terjadinya pelapisan ini dipicu oleh kebijakan pembangunan yang belum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. (Supriyono, 2010).
Politik Multikultural Arah politik multikultural menurut Kymlicka (dalam Haryatmoko, 2009) adalah : ”Pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarjinalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui”. Rumusan ini mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu identitas, partisipasi, dan keadilan. Identitas terukir dalam menerima keberagaman budaya dan agama. Kekhasan mengafirmasi dalam perbedaan. Dengan menjawab kebutuhan identitas, lahir penghargaan diri sehingga memperkuat komitmen terhadap kolektivitas.
Sasaran PM: Membentuk toleransi, keterbukaan, dan solidaritas. Membangun artikulasi politik dan multikulturalisme guna menciptakan ruang publik agar beragam komunitas berinteraksi untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi konsensus. Mengimbangi kebijakan ekonomi yang teknokratis, multikulturalisme mengusulkan sistem baru representasi dan partisipasi. Penataan ruang publik menyangkut tiga aspek, yaitu fisik-sosial, budaya, dan politik
Ide dasar multikulturalisme Pengakuan dan akomodasi pluralisme budaya
Identitas & Etnisitas Identitas dan etnisitas itu, dapat disimpulkan bahwa, “kesamaan dari sekelompok atau bangsa yang mempunyai adat-istiadat, tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman sejarah, dan dalam beberapa hal kediaman secara geografis sama.” Istilah bangsa kerapkali disinonimkan dengan kelompok etnik (kadang-kadang “ethnos”). Hanya meskipun etnisitas sekarang adalah salah satu aspek terpenting dari identitas kultural atau identitas sosial, orang-orang dari asal etnik yang sama dapat hidup di negara-negara bangsa yang berbeda dan oleh karena itu diperlakukan sebagai anggota-anggota (warganegara) dari bangsa-bangsa yang terpisah.
Dalam perjalanan waktu abad ke-20, sebagai akibat dari dekolonisasi, terutama setelah berakhir Perang Dunia II, muncul negara-negara-bangsa di kawasan Asia Selatan maupun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Istilah “negara-bangsa” digunakan bagi bangsa-bangsa di mana identitas yang sama berasal dari sebuah negara yang berbagi sama kewarganegaraannya (shared citizenship). Ini menyiratkan negara dibentuk lebih dahulu baru identitas nasional menyusul kemudian atau berjalan bersamaan.
