1 / 36

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT. FAKTA DAN AKSI. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. DATA & FAKTA. IPM PROVINSI NTB. POSISI NTB TERHADAP NASIONAL. KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kota di NTB.

skah
Download Presentation

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT FAKTA DAN AKSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  2. DATA & FAKTA

  3. IPM PROVINSI NTB

  4. POSISI NTB TERHADAP NASIONAL

  5. KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kotadi NTB JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN Dibawah angka kemiskinan provinsi : Loteng; Bima; Mataram; Kota Bima.

  6. PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI NTB (%)

  7. AngkaPengangguranPendudukusia 15 tahunkeatas

  8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI (%) TAHUN 2010 Urutan 13 INDONESIA 7,14% • Pada tahun 2010 ada 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional 7,14%. • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%) dan Maluku (9,97%). • Provinsi dengan TPT terendah adalah Bali (3,05%), Sulawesi Barat (3,25%), NTT (3,34%), dan Papua (3,55%).

  9. JumlahKasusGiziBuruk (yang ditemukan) di NTB

  10. KematianBayi di NTB Tahun 2009 - 2010

  11. KematianIbuMelahirkan di NTB 2009 - 2010

  12. JumlahBidanDesa Yang Tinggal di Desa

  13. PendudukButaAksara di NTB 2009 - 2010

  14. AngkaPutusSekolahSD di NTB 2009/2010 1,02 Rata-rata

  15. AngkaPutusSekolah MI di NTB 2009/2010 Rata-rata

  16. AngkaPutusSekolah SMP di NTB 2009/2010 1,46

  17. AngkaPutusSekolah MTsdi NTB 2009/2010

  18. Rata-rata usia Kawin Pertama Perempuan UU PerlindungnAnak UU Perkawinan Sumber : NTB dalam angka 2009 dan 2010

  19. Jumlah Peserta KB Aktif di NTB Sumber : BKKBN Provinsi NTB

  20. JumlahdanProsentase KK RumahLayakHuni

  21. JumlahdanProsentase KK MenggunakanJamban

  22. JumlahdanProsentase KK Yang MemilikiAkses Air Bersih 76,56 % Provinsi

  23. STRATEGI

  24. StrategiPenanggulanganKemiskinan KLASTER Aktor 1 2 3 PemberdayaanMasyarakat (BerbasisPOKMAS) PIJAR PNPM LUMBUNG PANGAN LUMBUNG BERSAING KOPERASI BERKUALITAS Perlindungan& BantuanSosial (Berbasisrumahtangga) BEASISWA MISKIN JAMKESMAS JAMKESDA RASKIN PKH JAMSOS PMKS Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha) KUR WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KERAJINAN INDUSTRI OLAHAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 4 Program PendukungLainnya (BerbasisWilayah) PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN Dana APBN, APBD, CSR, LembagaKeuangan, danMasyarakat

  25. SASARAN TINGKAT KEMISKINAN (PROV. NTB) 21,55 % 13,33 % 8 %

  26. Target PenurunanKemiskinan Bima 1,5% Sumbawa 2% KSB 3% 2% Mataram 3% Dompu 4% Lobar 1,5% Lotim 2% KLU 2,5% Loteng 2% Kobi 1%

  27. Parameter PenanggulanganKemiskinan claudiainsani@yahoo.com • AngkaButaAksara • AngkaPutusSekolah (DO) SD, SMP, MI, MTs • Angka APK, APM, dan APS • Jumlah TPQ • AngkaPartisipasiKasar PAUD • Angkakasusgiziburuk • Tingkat kecukupanpangan per kapita • JumlahLumbungPangan • Jumlahkematianbayi • Jumlahkematianibumelahirkan • Jumlahkepalarumahtanggawanita • Rata-rata usiakawinpertamaperempuan • Jumlahpeserta KB aktif • Jumlah KK menempatirumahlayakhuni • Jumlah KK yang menggunakanjambansehat • Jumlah KK yang memilikiakses air bersihberkualitas • JumlahDesaberlistrik • Angkapengangguran • Jumlahpenempatantenagakerja • Jumlahwirausahabaru • Jumlahkredittersalurkankepada UMKM • Jumlah UMKM danserapantenagakerja • Jumlahkoperasidanlembagakeuangan non bank • Jumlahindustrimakanandankerajinan wagub_ntb@yahoo.com

  28. AlokasiKegiatan dan Pendanaanmasing-masing SKPD di NTB

  29. AlokasiPendanaan masing-masing Kabupaten/Kota

  30. BEST PRACTICES

  31. Best Practices di Kabupaten/Kota • Kabupaten Lombok Timur • Penderitagiziburukditanganiterpusat di tingkatkabupaten • Dukungan BAZDA dalampembiayaanpenderitagiziburuk • Penugasan CPNS dan PNS dalampembelajaranbutaaksara • KabupatenBima • Pelibatan guru dalampembelajaranbutaaksarauntukmemenuhiangkakreditsertifikasi

  32. Lanjutan…. • Kabupaten Lombok Utara • Menganggarkan APBD kabupatenuntukoperasionalposyandumasing-masingRp 2.500.000,- per posyandusejumlahRp 869.291.500,- • Kota Mataram • Sharing anggarandenganPemerintahProvinsidalamtuntaspembelajaranKeaksaraanFungsional di semuakelurahan. • Program bedahrumahkumuh

  33. Lanjutan…. • Kabupaten Sumbawa Barat • Penanggulangankemiskinanberbasis RT • Tuntaspembelajaranbutaaksara 2010 • KabupatenDompu • Tuntaspembelajaranbutaaksara 2010 denganmelibatkan guru • MembentukSatlak PIJAR sebagaijangkarpenanggulangankemiskinan

  34. DIREKTIF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT • Turunkan angka Kemiskinan sesuai target RPJMD 2009-2013 dari 23,81% (tahun 2008) menjadi 14,00% (tahun 2013) dan pastikan ketepatan sasaran pada setiap klaster. • Tingkatkan inovasi dan akselerasi program Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPD • Pastikan program Penanggulangan Kemiskinan terakomodir secara proporsional dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. • Perkuat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, antar klaster, antar pusat dan daerah, antar provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan mitra strategis.

  35. DIREKTIF GUBERNUR (lanjutan) • Lakukan penggalangan dukungan dan pembiayaan dari masyarakat dan mitrastrategis • Efektifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan. • Lakukan evaluasi kinerja Penanggulangan Kemiskinan daerah secara berkelanjutan

  36. NOTA KESEPAKATAN

More Related