REDD in Indonesia

1. Mekanisme Distribusi Pembayaran dan Kelembagaan REDD 5 November 2007 Herry Purnomo(CIFOR) Meine van Noordwijk (ICRAF) Bambang Setiono (CIFOR) Leo Peskett (ODI) Agung Prasetyo (CIFOR) Suyanto (ICRAF) Ahmad Dermawan (CIFOR) Beria Leimona (ICRAF) Gamma Galudra (ICRAF) Zoe Harkin (URS) To make Indonesia GREEN by REDD we need BLU

2. Kenapa REDD penting bagi Dunia? • REDD ialah: • Lepasnya cadangan karbon hutan ke atmosfer dalam bentuk emisi gas rumah kaca akibat dari konversi dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan • Kontribusinya terhadap emisi GRK global mencapai 18% • Jadi REDD bukan kegiatan penanaman pohon • Sampai saat ini tidak ada mekanisme insentif yang diberikan dari upaya pencegahan konversi dan kerusakan hutan di bawah UNFCCC. • Komitmen Protokol Kyoto akan berakhir 2012. • COP13 di Bali akan membuat keputusan apakah mekanisme INSENTIF untuk REDD setelah selesai Protokol Kyoto yaitu tahun 2012 akan diterima

3. Kenapa REDD Penting bagi Indonesia? • REDD akan memberikan revenue yang signifikan bagi Indonesia dalam mendukung pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. • Pendapatan dari REDD diperkirkan: • Pada tingkat global potensi pasar dari REDD mencapai $15milyar / tahun. • Indonesia berpotensi untuk menyerap pasar carbon dari REDD sebesar $2 milyar / tahun. • Potensi tersebut akan sangat ditentukan oleh kesiapan Indonesia: • dalam memonitor perubahan penutupan hutan dan cadangan stok karbon; • kesiapkan perangkat peraturan dan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan REDD baik secara horizontal dan vertikal • Tim IFCA bertugas untuk melakukan kajian dan masukan khusus bagi Indonesia untuk persiapan pelaksanaan REDD

4. Jadwal Persiapan Pelaksanaan REDD di Indonesia 2007 Post Kyoto 2012 2008 2009 2010 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Persiapan Awal • - Metodologi • Strategi • Ide proyek pilot REDD COP 13 Persiapan Lanjut - Penyempurnaan - Rancangan Proyek Pilot Fase Pelaksanaan Proyek Pilot • - Pelaksanaan Proyek Pilot • Uji coba • Pembelaran dari proyek pilot Pelaksanaan REDD secara penuh Workshop, SBSTA, UNFCCC, G8, Etc. COP13 COP14 COP15

5. Apa tahapan yang dilakukan Indonesia? Dalam 2008 – 2012 kita perlu membuktikan bahwa REDD bisa diterapkan di Indonesia I. Persiapan Awal sebelum COP13 di Bali • Analisis awal dan konsultasi (IFCA) • Kriteria dan ide untuk pemilihan pilot proyek II. Persiapan lebih lanjut • Membangun infrastructur yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD • Menyiapkan dan melaksanakan strategi untuk menurunkan laju konversi dan kerusakan hutan • Menyelesaikan hal-hal terkait dengan pengaturan pelaksanaan REDD (Rencana Tata Ruang, Hak untuk Menjual Karbon dan Menerima hasil pembayaran Karbon III. Pembiayaan Carbon (Proyek Pilot REDD) • Transaksi Karbon dengan dana multilateral yang sudah ada dan/atau lewat pasar karbon

6. Apa yang harus dibangun oleh Indonesia?

7. I. RUANG LINGKUP • Bagaimana pembayaran REDD (kalau ada…) dapat dibagikan secara efisien dan adil kepada pihak yang melindungi hutan dan menurunkan emisi karbon? • Mengkaji opsi mekanisme distribusi pembayaran dan hasil partisipasi di pasar karbon global • Mengkaji kelembagaan pembayaran REDD

8. atau lewat pemerintah RI pemerintah daerah? Leakage Additionality Permanence Transaction costs Complexity Corruption Dana/pasar REDD Hubungan langsung? petani & penjaga hutan

9. Dana REDD diterima oleh mereka yang berhak Pro-poor Sejalan dengan otonomi daerah Sederhana Fleksibel Transparan Akuntabel Proses pembelajaran Prinsip Distribusi Pembayaran • Efisien dan adil • Transisi ke ekonomi berkelanjutan • Pemerintahan lokal dan nasional yang transparan dan akuntabel • Pengembangan masyarakat

10. Empat kriteria utama • Efisien dan adil: Menurunkan emisi netto dari deforestasi dan degradasi dalam waktu pendek tanpa insentif jahat • Transisi ke ekonomi berkelanjutan: dari ekonomi ekstraksi hutan kekelestarian hasil dan jasa lingkungan • Pengembangan sistem tata pemerintahan (governance) lokal dan nasional yang transparan dan akuntabel • Pengembangan masyarakat untuk memahami keuntungan konservasi, pemantauan reduksi emisi, insentif untuk akuntabilitas dan kreativitas untuk mencari solusi mata-pencaharian dengan emisi rendah.

11. C REDD Kerjasama antara tingkat lokal  internasional Pembuk-ti addi-tionality (basel- line) Akuntabilitas perubahan C stock (Tier3) Kegiatan Verifikasi pengurangi emisi CO2 Penyedia- an penda-patan alter- natif Pence- gahan Nilai tambah Pembuk-ti perma-nence (registry) pengu- rangan ‘ ‘ ) kebocoran emisi leakage Skala Interna-sional ’ ’ * * * * Pusat GOV+NGO) * * * * * * Menengah (kabupaten,KPH) * * * * * * * * * * Aktor lokal * * * Taksiran proporsi 35 35 5 5 5 10 5 biaya produksi (%)

12. I. Efisien dan adil • Efisiensi: menurunkan emisi dibanding dengan baseline yang paling negatif, lewat investment yang sederhana : t CO2e / $ Pasar Pemerintahan • Adil: Insentif untuk yang penjaga hutan yang benar Indone- sia, atau Negara Lain

13. Kriteria Alokasi Horisontal (antar-wilayah) • Proyeksi penerimaan dana REDD • Opportunity cost • Resiko deforestasi • Kemiskinan • Rewarding good behaviour • Kerentanan terhadap perubahan iklim (?) • Kapasitas kelembagaan Learning from DR Jambi dan Papua • a) projection of receiving DR by districts (30%) ; (b) Forest degradation and critical land level in priority watershed catchments (20%); (c) damage level of watershed ecosystem (30%); (d) continuity of reforestation and land rehabilitation (10%); and (e) institutional capacity (10%).

14. Mol. + Papua Sulawesi Kalimantan 1 Sumatra 0.9 0.8 0.7 Java 0.6 Forest fraction in 1990 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 10 100 1000 10000 -2 Jumlah penduduk (log scale), km Contoh penjaga hutan Prioritas untuk rehabilitasi Rata-rata

15. Sumatra & NAD (Aceh) Contoh penjaga hutan 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 1990 Forest Cover Rata-rata 0.4 0.3 0.2 Prioritas untuk rehabilitasi 0.1 0 10 100 1000 Jumlah penduduk (km-2)

16. II. Transisi ke ekonomi berkelanjutan

17. III. Pemerintahan lokal dan nasional yang transparan dan akuntabel • Basis untuk regulasi jasa lingkungan telah ada (UU 41/1999 kehutanan, UU 34/2000 Pajak daerah dan retribusi, UU 33/2004 Perimbangan keuangan, UU 32/2004 Pemerintahan daerah, UU 17/2004 Ratifikasi Protokol Kyoto, PP 6/2007 Tata Hutan, PP 65/2001 Pajak daerah, PP 58/2005 Pengelolaan keuangan daerah, PP 23/2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dll ). • Belum ada peraturan yang secara khusus menangani pembayaran jasa lingkungan

18. PEMBELAJARAN DARI SISTEM DISTRI-BUSI DANA dan INSENTIF YANG ADA • Dana reboisasi • Kurang transparan dan akuntabilitas • Korupsi dan salah penggunaan • Bisa menjadi disinsentif terhadap konservasi hutan • Modal awal HTI • Non budgeter  tertip budget • GERHAN • Top down planning dan ketidaksetaraan informasi • Kurang berorientasi pada hasil • Proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif • Pembayaran jasa lingkungan • Skala dan nilai kontrak kecil; dan kebanyakan mengenai DAS • Kekurang-sinambungan kontrak • Biaya transaksi tinggi • Kecamatan Development Program (KDP) • Bottom up process (transparan, partisipasi dan akuntabel) • Tidak berkaitan dengan jasa lingkungan hutan • Hibah, pinjaman dan kontribusi Pemerintah

19. Reducing emissions Pembeli/ investor Avoiding deforestation Hukum $, €, ¥, £ Carbon credits Civil society monitoring Indonesia- Fund Manager Rp Hasil emisi terbanding ‘baseline’ Administratrasi Monitoring dan evaluasi National registry

20. Kelembagaan • Perlunya sebuah badan/lembaga REDD nasional • Dibentuk oleh Pemerintah, tetapi independen • Semacam Komisi REDD • Mandat dari publik (5-6 Nov) • Led by MoF (FORDA, SekJend, Baplan, ?) supported by WB • Melibatkan para pihak (univ, LSM, Dept terkait, donor dll) • Menuju legalitas Perpres • Punya kewenangan pengaturan keuangan seperti Badan Layanan Umum (BLU) • Dibentuk tim kecil untuk penyiapan infrastrukturnya

21. 3.6. Peran dan Tanggungjawab Entitas dalam Sistem REDD

22. IV. Proses pembelajaran dan pengembangan masyarakat: hasil uji coba Pilot REDD • Belajar bagaimana menginisiasi dan mendukung transisi untuk pengelolaan sumberdaya yang lestari • Mengembangkan sistem governance yang baik • Belajar membangun kapasitas yang efektif • Memahami mekanisme pembayaran dan kelembagaan yang diperlukan dalam implementasi REDD

23. B Provinsi/kabupaten petani & penjaga hutan Indonesia A C Dana/pasar REDD

24. IV. Kriteria untuk Seleksi Pilot REDD • Kriteria untuk pilot • Tingkat emisi (rendah – tinggi) • Sebaran geografis (Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan pulau-pulau lain) • Transisi ekonomi (ekstraksi hutan – konservasi hutan) • Governance (bagus – buruk) • Kesiapan untuk REDD (belum – siap) • Research approach VS Rewarding approach

25. A fundamental truth or law as the basis of reasoning or action A standard that a thing is judged by a trend or fact that indicates the state or level of something Data that enhances the ease of assessment of an indicator. Hirarki PCIV, CIFOR (1999)

26. Thank You It will be a hard work…