“ Asuransi Sosial ”

1. Sesi7: ManajemenRisiko & Asuransi “Asuransi Sosial” Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP

2. SJSN • Sistem Jaminan Sosial Nasional  SUDAH diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004 • Pasal 9 UU SJSN, jenis program : • Jaminan Kesehatan  dlm bentuk pelayanan • Jaminan Kecelakaan Kerja  dlm bentuk pelayanan dan uang • Jaminan Hari Tua – lump sum sejumlah uang • Jaminan Pensiun - bulanan • Jaminan Kematian – biaya pemakaman

3. Lingkup Asuransi Sosial

4. Prinsip Dalam Asuransi Sosial • Compulsion (Wajib) • Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama) • Floor of Protection (Perlindungan mendasar) • Subsidy (Subsidi) • Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi) • Conditional Benefits (Manfaat bersyarat) • Contribution Required (Harus ada kontribusi) • Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja) • Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan dana)

5. Asuransi Sosial Secara Umum • Asuransi Sosialditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis). • Asuransi Sosialdidesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu

6. Asuransi Sosial di Indonesia • Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat • Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992)

7. JenisAsuransi Sosial di Indonesia

8. Dasar Hukum • Asuransi kecelakaan penumpang  UU no. 33 dan 34 thn 1964 • Jamsostek  UU no. 3 thn 1992 • Asuransi Kematian & Jaminan Hari Tua PNS/ABRI  UU no. 11 thn 1956 ttg Pembelanjaan Pensiun, UU no. 11/1969 ttg Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai • Asuransi Kesehatan  Kepres 230/1968 ttg Pemeliharaan kes bagi Peg Negeri & Penerima Pensiun PNS + ABRI beserta anggota keluarganya

9. Dasar Hukum (Lanjt.) • Dasar Hukum Askes  Permen Kes no. 1 /1968  membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kes (BPDPK) • PP no. 22/1984  Pemeliharaan Kes bagi PNS, Penerima Pensiun (PNS, ABRI & Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya •  PP no. 23/1968  BPDPK berubah status menjadi PERUM HUSADA BHAKTI lalu 1992 jadi Persero •  PP no. 69/1991 mengizinkan perusahaan menjangkau peserta SUKARELA

10. TASPEN dan ASABRI • Menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun • JHT dibayarkan lumpsum dengan jumlah iuran tetap  3,25 % dari gaji bulanan • Pensiun – manfaat pasti yg dibayar bulanan sampai meninggal dan diteruskan ke janda/duda lalu anak dibawah usia 23 thn dg formula Masa Kerja x 2,5 % x gaji bulanan terakhir. Iuran dipotong dari gaji bulanan peserta 4,75 %

11. ASKES • Utk PNS dan pensiunan PNS/ABRI/Pejabat Negara termasuk PNS Daerah • Iuran 2,5 % dipotong dr gaji bulanan peserta • Yg diselenggarakan Askes adalah JPKM – bukan sistem reimbursement / indemnity. • Askes memberikan pelayanan kesehatan melalui PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan spt R.S., dokter umum, dokter spesialis, Puskesmas, apotik, poliklinik dll)

12. Sampai Setelah UTS.......