SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

1. SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DRS. BUDI WUSONOADI KEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA

2. AGENDA

3. I. PENGANTAR

4. SJSN ? JKN ? BPJS ? Askes Bubar ? Iuran ?

5. PESAN SPONSOR

6. JaminanKesehatanNasional (JKN) Adalahjaminanberupaperlindungankesehatan agar pesertamemperolehmanfaatpemeliharaankesehatandanperlindungandalammemenuhikebutuhandasarkesehatan yang diberikankepada“setiaporang yang telahmembayariuranatauiurannyadibayarolehPemerintah “. Bagiseluruhmasyarakat Indonesia termasukpekerjaasingygbekerjadi Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan

7. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) + Hakkonstitusionalsetiap orang Wujudtanggungjawabnegara Mewujudkanmasyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adildanmakmur

8. UndangUndangRepublik IndonesiaNo.40 Tahun 2004 tentangSistemJaminanSosialNasional(SJSN )

9. Sistem Jaminan Sosial Nasional UU R.I No.40 Tahun 2004

10. Siapa penyelenggara SJSN ?

11. UndangUndangRepublik IndonesiaNo.24 Tahun 2011 tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial ( BPJS )

12. U.U RI NO.24 TAHUN 2011 BPJS • PT JAMSOSTEKbertranformasimenjadiBPJS KetenagaKerjaan • JaminanKecelakaanKerja • JaminanHariTua • JaminanPensiun • JaminanKematian • MulaiOperasional • 1Juli 2015 PT ASKESbertranformasimenjadiBPJS Kesehatan JAMINAN KESEHATAN MulaiOperasional 1 Januari 2014 • BadanHukumPUBLIK • LangsungBertanggungJawabKepadaPRESIDEN

13. DISAIN PENYELENGGARAAN JKN Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Bayar iuran Regulator Kendali Biaya & kualitas Yankes Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Single payer, regulated, equity Memberi Pelayanan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan Sumber: Paparan Wamenkes, Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Palu, 6 Mai 2013

14. Perjalanan panjang Askes Cita-cita asuransi kesehatan bagi rakyat semesta Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabesi Cita-cita asuransi kesehatan bagi rakyat semesta Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabesi BPJS KESEHATAN BPDPK Tahun 1968 Keppres 230/1968 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Sistem : Reimbursement Tahun 2014 UU 24 tahun 2011 Peserta : Peserta Askes, Jamkesmas, TNI/POLRI, Jamsostek dan seluruh masyarakat Sistem : Managed Care PT ASKES PHB Tahun 1992 PP 69/1991 dan PP 6/1992 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI dan Badan Usaha Lainnya Sistem : Managed Care Tahun 1984 PP 23/1984 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI Sistem : Managed Care

15. Pentahapan KepesertaanJaminan Kesehatan

16. KesiapanInfrastrukur Regional I Regional II Regional X Regional VIII Regional III Regional IV Regional IX Regional VI Regional XII Regional V Regional VII Regional XI 12 Kantor Divisi Regional. 104 Kantor Cabang. Kantor OperasionalKab/Kota diSeluruh Indonesia 4.263 SDM

17. II. KEPESERTAAN

18. PESERTA BPJS PBI NON PBI APBN APBD JAMKESMAS (EXISTING) PJKMU /JAMKESDA PEKERJA PENERIMA UPAH PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA PEGAWAI PEMERINTAH PENERIMA PENSIUN VETERAN, PK INVESTOR PEMBERI KERJA PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NON PEMERINTAH INDIVIDU PP PNS PP TNI PP POLRI PP PEJABAT NEGARA VET TUVET VET NTUVET PERINTIS KEMERDEKAAN PNS PUSAT PNS DAERAH PNS DIPERBANTUKAN TNI POLRI PJBT NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS PEG. BUMN PEG. BUMD PEG. SWASTA PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER, KONSULTAN NOTARIS PENILAI, AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA,ARTIS

19. ANGGOTA KELUARGA PESERTA DAN Jmlanakygdijamin 3 anak • Syarat penambahan anak ke 3 : • Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung • Foto copy akte kelahiran anak • Foto copy KSK • Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar • Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif ) PesertaBukan PBI JK, dapatmengikutsertakananggotakeluargayang lain

20. Besaran Iuran Anggota Keluarga Lainnya • TambahanAnggotaKeluargadariPekerja Penerima Upah (PPU): • KeluargatambahandariPPU terdiridarianakke 4 danseterusnya, ayah, ibudanmertua, besaraniuransebesar 1% daridarigajiatauupah per orang per bulan • Peserta tambahan lainya dariPPU seperti keponakan, kerabat lain, asistenrumah tanggadanlainnya, ditetapkansesuaidenganmanfaat yang dipilih: • Kelas III sebesarRp.25.500,- per orang per bulan. • Kelas II sebesarRp.42.500,- per orang per bulan. • Kelas I sebesarRp.59.500,- per orang per bulan

21. SYARAT PENDAFTARAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA • Anak ke 4 dst yg msh memenuhi syarat. • Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung • Foto copy akte kelahiran • Foto copy KSK • Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar • Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif ) • Orang tua / mertua : • Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung • Foto copy KTP ortu / mertua • Foto copy KSK • Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar • Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )

22. REGISTRASI DAN MUTASI DATA PESERTA • PesertaBaru • PindahGolongan • Penambahan / penguranganjmlanggotakeluarga • Pensiun • Meninggaldunia • Perceraian • Pindah / pisahdomisili • Ganti PPK Tingkat Pertama • Kartu BPJS Kesehatanrusak / hilang • Perpanjangankartu BPJS Kes. ( Anak > 21 tahun )

23. BESARAN IURAN NON PBI PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013

24. PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI (Individu) Dimulai 1 Januari 2014 Pengurusan kartu BPJS Peserta Mandiri di Kota Surabaya membutuhkan waktu 2 hari

25. PENDAFTARAN MELALUI WEB – www.bpjs-kesehatan.go.id

26. BESARAN IURAN PESERTA MANDIRI PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013

27. Channels Pembayaran perbankan UntukpesertaMandiri ( Individu ) Teler Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja MembayarmenyebutkanVirtual Account Branchless Banking Channel bank lainnya (LLG RTGS) Pembayaran premi setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, keterlambatan pembayaran premi dikenakan denda 2%

28. Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan UntukPesertaAskesSosialmasihmenggunakankartuAskeswarnakuning, selanjutnyaakandilakukanpenggantiankartu BPJS Kesehatansecarabertahap.

30. Denda Keterlambatan • PPU : KeterlambatanpembayaranIuranJaminanKesehatan, dikenakandendaadministratifsebesar 2% (duapersen) per bulandari total iuran yang tertunggakpaling banyakuntukwaktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. • PBPU dan BK : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (duapersen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyakuntukwaktu 6 (enam) bulanyang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

31. Penghentian Pelayanan • DalamhalketerlambatanpembayaranIuranJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)lebihdari 3 (tiga) bulan, penjaminandapatdiberhentikansementara untuk Pekerja Penerima Upah • Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

32. III. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

33. PERUBAHAN PAKET MANFAAT, FASKES DAN POLA TARIF

34. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

35. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN PemeriksaandiPoliSpesialis

36. PELAYANAN GAWAT DARURAT INDIKASI MEDIS DINYATAKAN KONDISI GAWAT DARURAT

37. PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

38. HAK KELAS PERAWATAN RAWAT INAP DI RS

39. Catatan : Klaim perorangan untuk persalinan tidak ada penggantian biaya dari BPJS Kesehatan.

40. PELAYANAN OBAT

41. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

42. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASI

43. PELAYANAN CUCI DARAH ( HEMODIALISA )

44. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

45. Stent Arteri Coroner

46. PELAYANAN RADIOTERAPI

47. ALAT KESEHATAN

48. Yang tidak dijamin Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

49. Lanjutan yang tidak dijamin .......... Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasukakupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

50. IV. PROSEDUR PELAYANAN