PPh Pasal 22

1. PPh Pasal 22

2. PPh Pasal 22 Impor Subjek PPh Pasal 22 Impor Setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh Surat Keterangan Bebas)

3. PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD • Ditjen Anggaran/Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; • BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN)/ belanja daerah (APBD) • Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN

4. Penghitungan PPh 22 Bendaharawan 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian (tidak termasuk PPN) Contoh: • PT RiamelakukanpenjualankepadaDepartemendalamNegerisenilaiRp 110.000.000 termasuk PPN • BerapakahPPh 22 terhutangdansiapakah yang akanmemungutpajaktersebut?

5. Mekanisme Pemungutan • PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipungut (penjual)

6. PPh Pasal 22 Impor Subjek PPh Pasal 22 Impor Setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh Surat Keterangan Bebas)

7. Tarif PPh 22 Impor • yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; • yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; • yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;

8. Nilai Impor • Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean dibidang impor. • Untuk menghitung nilai impor digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

9. Contoh : • PT. A (Pemilik API) melakukan impor mesin dengan keterangan sebagai berikut : • Cost $ 50.000 • Insurance $ 2.000 • Freight $ 1.000 • PPN 10% dan PPnBM 20% dari nilai impor • Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan 3% dari CIF

10. Tentukanlah : • Besarnya PPh 22 terhutang atas transaksi impor • Bagaimana bila PT. A tidak memiliki API? • Pihak yang berperan sebagai pemungut/pemotong pajak

11. Saat Terutangnya Pajak • Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk; dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

12. PPh Pasal 22 Atas Penyerahan Produk-produk Tertentu • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri • Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premik, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya. • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

13. Tidak Dikenakan PPh 22 • Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan • Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh :Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

14. Tidak Dikenakan PPh 22 • Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJBC). • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (tanpa SKB) • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos (tanpa SKB)

15. Tidak Dikenakan PPh 22 • Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. • Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (tanpa SKB) • Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC

16. PPh Pasal 23

17. Pemotong PPh 23 • BadanPemerintah, SubjekPajakBadandalamnegeri, Penyelenggarakegiatan, Bentuk Usaha Tetapatauperwakilanperusahaanluarnegeri • Orangpribadisebagaiwajibpajakdalamnegeri yang ditunjukolehDirjenPajak, yaitu : • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, pengacara, konsultan, yang melakukanpekerjaanbebas • Orangpribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuanataspembayaranberupasewa

18. PPh 23 sebesar 15% Bruto • Dividen • Bunga • Royalti • Hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh pasal 21 Dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima WP DN atau BUT

19. PPh 23 sebesar 15% netto • Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan) • Imbalan sehubungan dengan : jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

20. Definisi Penghasilan Bruto untuk Jasa : • Untuk jasa Catering dan Konstruksi, meliputi seluruh pembayaran (termasuk material) • Untuk jasa lainnya hanya untuk jasa saja kecuali tidak dipisahkan antara material dan jasa tersebut

21. Non Objek PPh 23 • Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank • Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease)

22. Non Objek PPh 23 • Dividen yang dibayarkanatauterutangkepada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasanatausejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakanwajibpajakdalamnegeridaripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanberkedudukandi Indonesia, sepanjang: • Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan  • penerimadividenadalahperseroanterbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% darijumlah modal yang disetordanharusmemilikiusahaaktifdiluarkepemilikansahamtersebut

23. Non Objek PPh 23 • Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepada reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha • Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh Koperasi kepada angotanya • Bunga simpanan Koperasi yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Rp 240.000) yang dibayar oleh Koperasi kepada anggotanya

24. PPh Pasal 26

25. PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari Wajib Pajak Luar Negeri atas pembayaran dari Indonesia atau atas penghasilan yang besumber dari Indonesia selain BUT di Indonesia. Tapi tidak semua pembayaran kepada WPLN harus dipotong PPh pasal 26, karena harus memperhatikan ada tidaknya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

26. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain (treaty partner); penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah)

27. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) • Perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (both contracting state), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda

28. Wajib Pajak Luar Negeri • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan • Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

29. PPhPasal 26 = 20% darijumlahbrutopenghasilanwajibpajakluarnegeri • Dividen • Bunga : premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang • Royalti, sewa dan imbalan sehubungan penggunaan harta • Imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan • Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya • Laba Netto setelah Pajak BUT

30. PPhPasal 26 = 20% darijumlahnettopenghasilanwajibpajakluarnegeri • Penghasilan penjualan harta di Indonesia • 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri • 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia • 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia