1 / 27

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21. PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI. Pengertian PPh Pasal 21/26. Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan. Pekerjaan atau jabatan Jasa dan Kegiatan

sydnee
Download Presentation

PPh Pasal 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPh Pasal 21 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

  2. PengertianPPhPasal 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan • Kegiatan • Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

  3. Pemotong PPh Pasal 21/26 • Pemberikerja yang terdiridariorangpribadidanbadan • Bendahara atau pemegang kas pemerintah • Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain • Orangpribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebassertabadan • Penyelenggara kegiatan Pasal 2 ayat (1)

  4. Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilannegaraasing • Organisasi-organisasiinternasional yang ditetapkanMenteriKeuangan • Pemberikerjaorangpribadi yang tidakmelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas yang semata-matamemperkerjakanorangpribadiuntukmelakukanpekerjaanrumahtanggaataupekerjaanbukandalamrangkamelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas Pasal 2 ayat (2)

  5. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26(Pasal 3) • Pegawai • Penerimauangpesangon, pensiunatauuangmanfaatpensiun, THT, JHT, termasukahliwarisnya • Bukanpegawai : • Tenagaahli • Seniman/pekerjaseni, pembawaacara • Olahragawan • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhdan moderator • Pengarang, peneliti, penerjemah • Pemberijasadalamsegalabidang • Ageniklan • Pengawasdanpengelolaproyek • Pembawapesanan/yang menemukanlangganan/perantara • Petugaspenjajabarangdagangan • Petugasdinasluarasuransi • Distributor MLM, Direct Selling • Pesertakegiatan • Pesertaperlombaan • Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungankerja • Peserta/anggotakepanitiaan • Pesertapendidikan, pelatihandanmagang • Pesertakegiatanlainnya

  6. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • PenghasilanPegawaiTetapbaikteraturmaupuntidakteratur • PenghasilanPenerimaPensiunsecarateratur • Penghasilansehubungandenganpemutusanhubungankerjadansehubunganpensiun yang diterimasekaligus • Penghasilanpegawaitidaktetapatautenagakerja lepas • Imbalankepadabukanpegawai • Imbalankepadapesertakegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : • Bukan Wajib Pajak • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5

  7. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Ps. 8 1 • Pembayaranmanfaatatausantunanasuransikesehatan, kecelakaan, jiwa, dwigunadanbeasiswa • Natura/kenikmatandariWajibPajakatauPemerintah • Iuranpensiunkepadadanapensiun yang telahdisahkanMenkeu, iuran THT/JHT yang dibayarpemberikerja • Zakat/sumbanganwajibkeagamaandaribadan/lembaga yang dibentuk/disahkanpemerintah • Bea siswasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh 2 PPh yang ditangung pemberi kerja/pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura Pasal 8 ayat (1) dan (2)

  8. Dasar pengenaan dan pemotongan (pasal 9) • Penghasilan kena pajak (PKP), yang berlaku bagi : • Pegawai tetap; • Penerima pensiun berkala; • Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi rp 1.320.000,00 • Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. • Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 • 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; • Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.

  9. PPhPasal 21:PegawaiTetap & PenerimaPensiunBerkala Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Penerima Pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17

  10. Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:

  11. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp 1.320.000 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 11 ayat (5) dan (6)

  12. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Pasal 11 ayat (3) dan (4)

  13. TARIF PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPh LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA 5% DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA 15% DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 25% DI ATAS Rp 500 JUTA 30%

  14. Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Masa Pajak terakhir D i h i t u n g d a r i • Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun • Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

  15. Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan TIDAK DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN • WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun • Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan • Karyawan pindah cabang • WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun • WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain

  16. PPh Pasal 21:Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/UangSakuHarian, Mingguan, Satuan, Borongan DibayarkanBulananAtauJumlahUpahKumulatifsatubulanmelebihiRp 6.000.000 Upah/UangSakuHarian Dikali 12 ≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP Setahun TidakDipotong Dikurangi 150.000 PenghasilanKenaPajak Dipotong 5% DikenakanTarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Upahkumulatif > Rp1,32 jts.d. Rp6 jtsebulan Dibagi 12 Upahseharidikurangi PTKP sehari PPhPasal 21 Sebulan TarifPPh 21 = 5%

  17. PenghitunganPPhPasal 21:BukanPegawai Berkesinambungan Berkesinambungan Ex Pasal 13 (1) TidakBerkesinambungan 50 % x Ph Bruto *) Kumulatif 50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan) Kumulatif 50 % x Ph Bruto DalamhalDokter Yang PraktikdiRS/KlinikJumlahPenghasilanBrutoadalah SebesarJasaDokter Yang DibayarkanPasienmelalui RS/Kliniksebelum DipotongBiaya-BiayaatauBagiHasil RS/Klinik *) dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang ybs telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

  18. PPh Pasal 21:Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH PENGHASILAN BRUTO PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

  19. PPh Pasal 21 DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI MANTAN PEGAWAI JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK TERATUR PENARIKAN DANA PENSIUN DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

  20. Ph NETO - PTKP • SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 TETAP PEGAWAI BULANAN Ph BRUTO - PTKP TIDAK TETAP Ph BRUTO – 150 RIBU HARIAN Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>6jt) – PTKP PENSIUNAN SEKALIGUS PP 68 Th2010 Ph NETO - PTKP BERKALA 50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan) Kumulatif BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) 50% X Ph BrutoKumulatif TIDAK BERKESINAMBUNGAN 50 % x Ph Bruto KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph BrutoKumulatif PESERTA KEGIATAN Ph Bruto

  21. Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 ATAS Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 18)

  22. Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh : Pejabat NegaraPNSAnggota TNI/Polridan Pensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 17)

  23. Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

  24. Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 UNTUK SETIAP MASA PAJAK SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAUAKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN Pasal 21

  25. Kewajiban Pemotong • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

  26. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: Dibuat setiap kali ada pemotongan Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

  27. Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

More Related