1 / 32

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. DASAR HUKUM. UU No. 12/1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12/1994 PP No.25/2002 KMK No. 1002/KMK.04/1985 KMK No. 1006/KMK.04/1985 KMK No. 1007/KMK.04/1985 KMK No. 523/KMK.04/1998 KMK No. 201/KMK.04/2000 KMK No. 552/KMK.3/2002.

more
Download Presentation

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  2. DASAR HUKUM UU No. 12/1985 tentang PBB sebagaimanatelahdiubahdengan UU No.12/1994 PP No.25/2002 KMK No. 1002/KMK.04/1985 KMK No. 1006/KMK.04/1985 KMK No. 1007/KMK.04/1985 KMK No. 523/KMK.04/1998 KMK No. 201/KMK.04/2000 KMK No. 552/KMK.3/2002

  3. TERMINOLOGI PBB BUMIpermukaaanbumidantubuhbumi yang adadibawahnya.Permukaanbumimeliputitanahdanperairanpedalaman (termasukrawa-rawatambakpengairan) sertalautwilayah RI BANGUNANkontruksiteknik yang ditanamataudiletakkansecaratetappadatanahdan/atauperairanuntuktempattinggal, tempatusahadantempat yang diusahakan

  4. SUBJEK PBB • O.P atauBadan yang secaranyatamempunyaisuatuhakatasbumi,dan/ataumemperolehmanfaatatasbumi,dan/ataumemiliki, menguasaidan/ataumemperolehmanfaatatasbangunan yang meliputiantara lain: • Pemilik • Penghuni • Pengontrak • Penggarap • Pemakai • Penyewa

  5. KETENTUAN SUBJEK PAJAK Subjekpajakmemanfaatkanbumidan/ataubangunanmilikorang lain bukankarenasesuatuhakberdasarkan UU ataubukankarenaperjanjian, ditetapkansebagai WP Orangataubadan yang manfaatkanobjekpajak yang masihdalamsengketaditetapkansebagai WP Orangataubadan yang diberikuasauntukmerawatobjekpajakditetapkansebagai WP

  6. OBJEK PBB Bumi Bangunan Jalan Lingk. Fasilitas Lain JaLan Tol Kilang, Pipa BANGUNAN Kolam Renang Gal.Kapal, Dermaga Pagar Mewah Tempat Olahraga Taman Mewah

  7. PENGECUALIAN a. Kepentingan umum dibid.ibadah, sosial kesehatan, dikbudnas Objek yg tdk Dikenakan PBB b. Kuburan, pening- galan purbakala c. Hutan lindung/suaka alam/ wisata, tmn nasional, tnh penggembalaan desa d. Perwkl.diplo/ kon sulat berdsr azas timbal balik e. Badan/Organ. Internasional diten menkeu

  8. PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK • FAKTOR PENENTU KLASIFIKASI BUMI/TANAH • Letak • Peruntukan • Pemanfaatan • Kondisilingkungan, dll • FAKTOR PENENTU KLASIFIKAS BANGUNAN • Bahan yang digunakan • Rekayasa • Letak • Kondisilingkungan, dll

  9. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) WP maksimalRp 12.000.000 BesarnyauntuksetiapKabupaten/Kota, ditetapkanolehKepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPajakatasnamaMenteriKeuangandenganmempertimbangkanpendapatanPemerintah Daerah Setempat

  10. CONTOH (1) Pak Bambangmempunyaiobjekpajakberupabumidanbangunanantara lain didesasukamajudidaerahkabupatenbantul. Dengan NJOPTKP sebesarRp 8.000.000 Maka: NJOP bumiRp 10.000.000NJOP bangunanRp 30.000.000 NJOP dasarpengenaanpajakRp 40.000.000NJOPTKPRp 8.000.000 NJOP untukpenghitunganpajakRp 32.000.000

  11. DASAR PENGENAAN • Dasarpengenaan PBB adalahNilaiJualObjekPajak (NJOP) • NJOP : harga rata-rata yang diperolehdaritransaksijualbeli • Jikatidakterdapattransaksijualbeli, NJOP ditentukandengan: • Perbandinganhargadenganobjek lain yang sejenis • Nilaiperolehanbaru • Nilaijualpengganti

  12. DASAR PENGHITUNGAN • NILAI JUAL KENA PAJAKprosentasetertentudarinilaijual yang sebenarnyaserendah-rendahnya 20%setinggi-tingginya 100% • ASSESSMENT VALUE (presentase NJKP) • 40% (perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan NJOP ≥ Rp 1.000.000.000) • 20% (NJOP < Rp 1.000.000.000)

  13. TARIF PAJAK TARIF PBB = 0.5% PENGHITUNGAN PBB = TARIF PAJAK x NJKP = 0.5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) atau = 0.5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)

  14. Contoh (2) Tn. Bayuberalamatdiperum x, bantul. Memilikiobjekpajakberupatanah 1000 m2 dengannilaijualRp 285.000/m2bangunan 800 m2 bernilaijualRp 595.000/m2 DenganNJOPTKP Rp 10.000.000 Presentase NJKP 20% PBB = ?

  15. NJOPbumi : 1.000 m2 x Rp 285.000 = Rp 285.000.000bangunan : 800 m2 x Rp 595.000 = 476.000.000 NJOP dasarpengenaanpajak 761.000.000 NJOPTKP 10.000.000 NJOP 751.000.000 NJKP: 20% x Rp 751.000.000 150.200.000 PBB terutang: 0.5% x Rp 150.200.000 Rp 751.000

  16. TAHUN, SAAT, dan TEMPAT yang MENETUKAN PAJAK TERUTANG Tahunpajak: jangkawaktu 1 tahuntakwim(1 januari -31 desember) Saat yang menentukanpajak yang terutangadalahmenurutkeadaanobjekpajakpada 1 januari Tempatpajakterutang: u/ daerah Jakarta: diwil. DKI Jakarta u/ daerahlainnya: diwil. KabupatenDati II atauKotamadyaDati II u/ daerahBatam : diwil. ProvinsiDati I Riau

  17. SURAT PEMBERITAUAN OBJEK PAJAK • Surat yang harusdiisioleh WP tentangobjekpajaknya • Harusdiisikansecarajelas, benardanlengkap • SPOP harusdisampaikanselambat-lambatnya 30hari setelahtanggalditerimanya SPOP • SPOP hanyadiberikanapabila: • Objekpajakbelumterdaftar/data belumlengkap • Objekpajaktelahterdaftartapi data belumlengkap • NJOP berubah • Objekpajakdimutasikan/laporandariinstansi yang berkaitanlangsungdenganobjekpajak

  18. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) SPPT diterbitkanberdasarkanlaporanobjekpajakdarisubjekpajakpada SPOP Pajak yang menurut SPPT terutang, harusdilunasiselambat-lambatnya 6 bulansejakditerimanya SPPT Pajakterutang yang tidakdibayaraitaukurangbayarkenadendaadministrasi 2% sebulan, jangka paling lama 24 bulan

  19. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR SKPKB timbulapabila: SPOP tidakdisampaikansesuaidenganketentuan.Besarnyapajak yang terutangadalahsebesarPokokPajakditambahdendaadministrasi 25% dariPokokPajak Berdasarhaslpemerikasaanatauketerangan lain, ternyatajumlahpajak yang terutanglebihbesardaripadajumlahpajak yang dihitungdalan SPOP yang disampaikan WP.Besarnyapajak yang terutangadalahsebesarPokokPajakditambahdendaadministrasi 25% dariselisihpajak yang terutangmenurut SPPT

  20. TATA CARA PEMBAYARAN Pajak yang terutangberdasar SPPT harusdilunasiselambat-lambatnya 6 bulansejakditerimanya SPPT Pajak yang terutangberdasar SKPKB dilunasiselambat-lambatnyasebulansejakditerimanya SKPKB Pajak yang tidak/kurangdibayardikenakandenda 2% perbulandarijumlah yang tidak/kurangbayar Dendaadministrasiditambahutangpajak yang belum/kurangdibayarditagihdengansurattagihanpajakdilunasiselambat-lambatnyasebulansejakditerimanya STP Jumlahpajakterutangberdasar STP yang tidakdibayarpadawaktunyaditagihdengansuratpaksa Menkeulimpahkankewenanganpenagihanpajakpadagubernurdan/ataubupatidan/atauwalikota

  21. TEMPAT PEMBAYARAN Bank pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara Kantor pos dangiro Petugaspemungut yang ditunjuk (collector) secararesmi.Petugas yang ditunjukharusmenyetorkanhasilpenagihansetiaphariketempatpembayaranyaitu Bank Persepsi/Kantor Pos danGiro.

  22. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB • 10% PEMERINTAH PUSAT • 90% PEMERINTAH DAERAHRincian: • 16.2% Provinsi • 64.8% kabupaten/kota • 9% biayapemungutan yang dibagikanpadaDitjenPajakdandaerah

  23. PEJABAT DALAM ADMINISTRASI PBB • Pejabat yang dalamjabatannyaatautugaspekerjaannnnyaberkaitanlangsungdenganobjekpajak: • Camatsebagaipejabatpembuataktatanah • Notaris/pejabatpembuataktatanah • Pejabatpembuataktatanah • Pejabat yang adahubungannyadenganobjekpajak: • Kepalakelurahanataukepaladesa • Pejabatdinastatakota • Pejabatdinaspengawasanbangunan • Pejabatagraria/badanpertanahannasional • Pejabatbalaihartapeninggalan • Pejabat lain yang ditunjukMenkeu/DitjenPajak

  24. KEWAJIBAN PEJABAT TERKAIT OBJEK PAJAK • Yang berkaittanlangsungdenganobjekpajak, wajib: • Menyampaikanlaporanbulanantentangmutasidanperubahankeadaanobjekpajak, tertuliskeDitjenPajak • Memberikanketerangan yang diperlukanataspermintaanDitjenPajak • Yang berhubungandenganobjekpajak • Memberikanketerangan yang diperlukanataspermintaanDitjenPajak

  25. Sanksiadministrasidanpidana Sanksibagipejabatyang tidakmeyampaikandokumen yang diperlukan, dantidakmenunjukkan data yang diperlukan dipidanaselama-lamanya 1 tahunataudendasetinggi-tingginyaRp 2 juta Sanksibagi WP1. yang tidakmengembalikan SPOP2. mengembalikan SPOP tapiisinyasalah3. memperlihatkansuratataudokumenpalsu4. tidakmemperlihatkansuratataudokumen yang diperlukan Pidanakurunganselama-lamanya 2 tahunataudendasetinggi-tingginya 5 kali pajakterutang

  26. KETENTUAN KHUSUS PBB PERUSAHAN YANG DIKHUSUSKAN DALAM PEMBAYARAN PBB: Rumahsakitswasta Perguruantinggiswasta

  27. PBB RUMAH SAKIT SWASTA PAJAK = 50% DARI YANG SEHARUSNYA TERUTANGSYARAT: 25% tempattidurdigunakanuntukpasien yang tidakmampu SisaHasil Usaha digunakanuntukreinvestasididalampengembangan RS bukanuntukpengembangandiluar RS

  28. CONTOH (3) Rumahsakit “amanah” memilikiobjekpajak: Tanah seluas 10.000 m2 (termasukkelas A10) Bangunan 3 lantaiseluas 18.000 m2 (termasukkelas A8) 25% kapasitastempattidurnyauntukpasientidakmampu, dan SHU-nyadigunakanuntukreinvestasipengembangan RS NJOPTKP Rp 12.000.000 PBB = ?

  29. NJOP tanahdanbangunan:bumi (A10) : 10.000 m2 x Rp 1.722.000 =Rp 17.220.000.000bangunan (A8) : 18.000 m2 x Rp 365.000 = 6.570.000.000 Jumlah NJOP Rp 23.790.000.000 NJOPTKP 12.000.000 NJOP dasarpenghitunganpajakRp 23.778.000.000 NJKP : 40% x Rp 23.778.000.000 =Rp 9.511.200.000 PBB terutang : 0.5% x Rp 9.511.200.000 =Rp 47.556.000 PBB yang harusdibayar : 50% x Rp 47.556.000 =Rp 23.778.000

  30. PBB PERGURUAN TINGGI SWASTA PAJAK = 50% DARI YANG SEHARUSNYA TERUTANG SYARAT: Luasbangunan = 2000 m2 ataulebih Luastanah 20.000 m2 ataulebih Jumlahlantai≥ 4 Jumlahmahasiswa≥ 3000 orang Jumlahpungutandalam 1 tahun≥Rp 2 juta

  31. CONTOH (4) Yayasan “wiratama” menyelenggarakan PTS Dengantanahseluas 20.000 m2 (termasukkelas A20), bangunan 3 lantai @ 5.000 m2 (termasukkelas A6). PTS menerima SPP RP 5.000.000 per mahasiswa. NJOPTKP Rp 8.000.000 PBB = ?

  32. NJOP tanahdanbangunan:bumi ( A20) : 20.000 m2 x Rp 537.000 =Rp 10.740.000.000bangunan (A6) : 15.000 m2 x Rp 505.000 = 7.575.000.000 Jumlah NJOP Rp 18.315.000.000 NJOPTKP 8.000.000 NJOP dasarpenghitunagnpajakRp18.307.000.000 NJKP : 40% x Rp 18.307.000.000 =Rp 7.322.800.000 PBB terutang : 0.5% x Rp 7.322.800.000 =Rp 36.614.000 PBB yang harusdibayar : 50% x Rp 36.614.000 =Rp 18.307.000

More Related