1 / 11

Assessment

3 Core Public Health Functions. Assessment. Monitor health status (ES 1 ); Diagnose & investigate health problems & hazards (ES 2 );. Policy Development. Inform, educate, and empower people (ES 3); Mobilize community relationships (ES 4); Develop policies and plans (ES 5);. Assurance.

sylvia-edwards
Download Presentation

Assessment

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 3 Core Public Health Functions Assessment • Monitor health status (ES 1); • Diagnose &investigate health problems &hazards (ES 2); Policy Development Inform, educate, and empower people (ES 3); Mobilize community relationships (ES 4); Develop policies and plans (ES 5); Assurance Enforce laws and regulations (ES 6); Link people to needed health services (ES 7); Assure a competent workforce; PH & personal care (ES 8); Evaluate health services (ES 9); Conduct research for new innovations (ES 10).

  2. Belumoptimalnyasikapafirmatifkepadadaerahtertinggaldalamaspekkebijakanperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian Belumadanyakeselarasan dan keterpaduandiantara 3 (tiga) levelpemerintahan, yaitupemerintahpusat, pemerintahprovinsi, dan pemerintahkabupatendalampenentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasipembangunandaerahtertinggal Program dan instrumenpelaksanaansertaalokasianggaran dari kementerian/ lembagayangbelummemadaiuntukmemenuhikebutuhanpembangunandaerahtertinggal Inisiatifproaktifbarudilakukanolehbeberapakabupatendalammenanganiketertinggalandaerahnyasesuaipotensi, masalah dan kewenanganyangdimiliki Belumadanyainsentifyangmemadaibagi para petugaspemerintah dan pelayanmasyarakatyangbekerja di daerahterpencil dan perbatasan Peningkatanalokasi Dana AlokasiKhusus (DAK), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana BagiHasil (DBH), belumcukupmemadaiuntukmelayanidaerahtertinggal dan terisolirbaikuntukpembangunan ekonomi maupunpelayanansosialdasarsepertipendidikan dan kesehatan ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1)

  3. 7. Belumadanyakesepahamanantaraberbagaistakeholdersbaik di pusatmaupundaerahdalampenanganandaerahtertinggal, sehinggamasihseringkaliditemukankebijakanyangbelumberpihakpadapenanganandaerahtertinggalsecaraterpadu, baikpadatingkatnasionalmaupunpadatingkatdaerah 8. Rendahnyadukungan APBDprovinsimaupunkabupatenuntukmengembangkandaerahtertinggal dan pulau-pulaukecil, sertabelum optimal dan sinergisnyaupaya-upayauntukpercepatanpengembangandaerahtertinggalolehpemerintahdaerahprovinsimaupunkabupatendaerahtertinggal 9. Masihsangatterbatasnyasarana dan prasaranaperhubungan dan telekomunikasiyangmenghubungkandaerahtertinggaldenganpusat-pusatpemasaran dan ibukotakabupaten dan provinsi 10. Masihrendahnyakualitas SDM dan belumoptimalnyapengembanganpotensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan di daerahtertinggal 11. Belumoptimalnyaupayapelibatan sektor swasta dan duniausaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalampengembangandaerahtertinggal 12. Terbatasnyainformasi dan aksesmasyarakat di daerahdalampenyediaan modal, input produksi, pengembangan teknologi, informasipasar, dan peluangusaha 13. Belumdiperhatikannyatingkatketertinggalanserta karakteristik masing-masingdaerahtertinggalyangmenuntutperhatian dan penanganandalamjangkamenengah dan panjang 14. Pelaksanaannyalebihcondongpadapengembanganproyek-proyek sektoral yangkurangkoordinasi dan terintegrasi ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2)

  4. TAHAPAN RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) TEXT Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 1 (2005-2009) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

  5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005-2025 TEMA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN DAERAH TERTINGGAL Keberpihakanpemerintahditingkatkanuntukmengembangkanwilayah-wilayahtertinggaldanterpencilmelaluipenguatanketerkaitankegiatanekonomidenganwilayah-wilayahcepattumbuhdanstrategisdalamsatu‘sistemwilayahpengembanganekonomi’.

  6. INDIKATOR • ANGKA KEMATIAN IBU • ANGKA KEMATIAN BAYI • USIA HARAPAN HIDUP • PENURUNAN GIZI KURANG • (24 Indikatorkesehatan) KEMENKES • Indikatornasional • MDGs • IPKM • PENDAPATAN PERKAPITA • MELEK HURUF • USIA HARAPAN HIDUP KPDT • IPK • DIMENSI WILAYAH

  7. SASARAN KPDT • Daerah Tertinggal KEMENKES • Daerah Tertinggal • Daerah Perbatasan • Daerah Kepulauan • Daerah BermasalahKesehatan • Daerah yang memilikisaranaterpencil/sangatterpencil

  8. GAMBARAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL, DBK dan DTPK 4 kab 130 DBK 40 kab 10 kab 45 Kab Prioritas DTPK 13 kab 18 kab 73kab 79 kab 183 Kab TTGL

  9. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Rencana Kerja Tahunan Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun) (RPJP – RTRW) Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) (RPJM – Stranas/Strada) Rencana Strategis Sektoral (5 tahun) Rencana Aksi Pembangunan Daerah Tertinggal RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP NASIONAL RENSTRA K/L RAS K/L Daerah Tertinggal Nasional RENJA K/L RTRW NASIONAL STRANAS DAERAH TERTINGGAL RAN Daerah Tertinggal RKA K/L RPJM PROVINSI RPJP PROVINSI RKPD PROV RENSTRA SKPD Provinsi RAS SKPD Prov Daerah Tertinggal Provinsi RENJA SKPD Provinsi RTRW PROVINSI STRADA DATING Prov RAD Prov Daerah Tertinggal RKA SKPD Provinsi RPJM KABUPATEN RPJP KAB/KOTA RKPD KAB/KOTA RENSTRA SKPD Kabupaten RAS SKPD Kab Daerah Tertinggal Kabupaten/Kota RENJA SKPD Kab/Kota RTRW KAB/KOTA STRADA DATING Kab/Kota RAD Kabupaten Daerah Tertinggal RKA SKPD Kab/Kota

  10. MASUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL • Perlunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pra-Musrenbangnas Tahun 2012 agar dapat mengintegrasikan program, kegiatan di lokus yang menjadi sasaran utama pembangunan kesehatan di kabupaten tertinggal sebagai bahan penyusunan kebijakan/ Rencana Aksi yang bersifat operasional • Pentingnya dukungan sektor terkait lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal • Perlunya sharing dengan Asosiasi/LSM/Masyarakat di bidang kesehatan dalam mencari solusi dan inovasi agar berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.

More Related