50 likes | 226 Views
BAB XI. PAJAK BUMI & BANGUNAN. PENGANTAR. UU no. 12 Tahun 1994 Obyek pajak: bumi & atau bangunan yg dimiliki/dikuasai & atau dimanfaatkan oleh orang / badan.
E N D
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN
PENGANTAR • UU no. 12 Tahun 1994 • Obyek pajak: bumi & atau bangunan yg dimiliki/dikuasai & atau dimanfaatkan oleh orang / badan. • Dasar pengenaannya: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yg ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali utk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
UU no. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atau Tanah & Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak atas tanah & atau bangunan yg meliputi pemindahan hak & pemberian hak baru. • Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yg dpt berupa harga transaksi, nilai pasar, atau harga transaksi yg tercantum dlm Risalah Lelang.
Dengan UU no. 29/1999 tentang Pemerintahan Daerah & UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah, maka penerimaan Negara dari PBB dibagi dg imbangan 10% utk Pemerintah Pusat & 90% utk Daerah. • Bagian Pemerintah Daerah setelah dikurangi biaya pungutan sebesar 10%, dibagi utk Pemda Tingkat I 20% & Pemda Tingkat II 80%