180 likes | 517 Views
Otoritas Moneter di Indonesia. UU No. 13 1968. UU No. 23 1999. UU No. 3 2004. Otoritas Moneter di Indonesia. Tentang bank sentral . Otoritas kebijakan moneter . UU No 13 Tahun 1968. P emerintah. Kebijakan fiscal APBN Kebijakan moneter uang beredar ,
E N D
OtoritasMoneterdi Indonesia UU No. 13 1968 UU No. 23 1999 UU No. 3 2004
OtoritasMoneterdi Indonesia Tentangbank sentral. Otoritaskebijakanmoneter UU No 13 Tahun1968 Pemerintah
Kebijakanfiscal APBN Kebijakanmoneteruangberedar, • Kebijakanmoneter------><------ tujuanpelaksanaankebijakanmoneter. target kebijakanmoneter tidakmaksimal. • Resiko = Pelaksanaanpembinaandanpengawasanlembagakeuangan yang tidakefisien. sangatrentanterhadapcampurtangan individual pejabatdanpihak lain dalamperumusankebijakanmoneter. Implikasi
UU No. 23 Tahun 1999 • TentangBank Indonesia. Tujuanmenetapkandanmelaksanakankebijakanmoneter yang efektifdanefisien sertapengawasan bank prinsipkehati-hatian. • OtoritasMoneter Dewanmoneterditiadakan. Bank Indonesia
UU No. 3 Tahun 2004 Tentangperubahan UU No 23 tahun 1999. Merevisibeberapapasaldanmenambahbeberapapasalbaru.
Status danModaL Bank Indonesia Bank Indonesia Bank sentralRepublik Indonesia Lembaga Negara yang independen. Modal Bank Indonesia sekurang-kurangnyaRp2 milyar. paling banyak 10% kewajibanmoneter. >>> cadanganumum.
TujuandanTugas Bank Indonesia mencapaidanmemeliharakestabilannilai rupiah. Tujuan :
Menetapkandanmelaksanakankebijakanmoneter, • Mengaturdanmenjagakelancaran system pembayaran. • Mengaturdanmengawasi bank Tugas
PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN • Sebagaiotoritasmoneter, perbankandansistempembayaran, tugasutama Bank Indonesia tidaksajamenjagastabilitasmoneter, namunjugastabilitassistemkeuangan (perbankandansistempembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalammenjagastabilitasmonetertanpadiikutiolehstabilitassistemkeuangan, tidakakanbanyakartinyadalammendukungpertumbuhanekonomi yang berkelanjutan. Stabilitasmoneterdanstabilitaskeuanganibaratduasisimatauang yang tidakdapatdipisahkan. Kebijakanmonetermemilikidampak yang signifikanterhadapstabilitaskeuanganbegitu pula sebaliknya, stabilitaskeuanganmerupakanpilar yang mendasariefektivitaskebijakanmoneter. Sistemkeuanganmerupakansalahsatualurtransmisikebijakanmoneter, sehinggabilaterjadiketidakstabilansistemkeuanganmakatransmisikebijakanmonetertidakdapatberjalansecara normal. Sebaliknya, ketidakstabilanmonetersecara fundamental akanmempengaruhistabilitassistemkeuanganakibattidakefektifnyafungsisistemkeuangan. Inilah yang menjadilatarbelakangmengapastabilitassistemkeuanganjugamasihmerupakantugasdantanggungjawab Bank Indonesia
Pertama, Bank Indonesia memilikitugasuntukmenjagastabilitasmoneterantara lain melaluiinstrumensukubungadalamoperasipasarterbuka. Bank Indonesia dituntutuntukmampumenetapkankebijakanmonetersecaratepatdanberimbang. Hal inimengingatgangguanstabilitasmonetermemilikidampaklangsungterhadapberbagaiaspekekonomi. Kebijakanmonetermelaluipenerapansukubunga yang terlaluketat, akancenderungbersifatmematikankegiatanekonomi. Begitu pula sebaliknya. Olehkarenaitu, untukmenciptakanstabilitasmoneter, Bank Indonesia telahmenerapkansuatukebijakan yang disebutinflationtargeting framework.
Kedua, Bank Indonesia memilikiperan vital dalammenciptakankinerjalembagakeuangan yang sehat, khususnyaperbankan. Penciptaankinerjalembagaperbankansepertiitudilakukanmelaluimekanismepengawasandanregulasi. Sepertihalnyadinegara-negara lain, sektorperbankanmemilikipangsa yang dominandalamsistemkeuangan. Olehsebabitu, kegagalandisektorinidapatmenimbulkanketidakstabilankeuangandanmenggangguperekonomian. Untukmencegahterjadinyakegagalantersebut, sistempengawasandankebijakanperbankan yang efektifharuslahditegakkan. Selainitu, disiplinpasarmelaluikewenangandalampengawasandanpembuatkebijakansertapenegakanhukum (law enforcement) harusdijalankan. Bukti yang adamenunjukkanbahwanegara-negara yang menerapkandisiplinpasar, memilikistabilitassistemkeuangan yang kokoh. Sementaraitu, upayapenegakanhukum (law enforcement) dimaksudkanuntukmelindungiperbankandan stakeholder sertasekaligusmendorongkepercayaanterhadapsistemkeuangan. Untukmenciptakanstabilitasdisektorperbankansecaraberkelanjutan, Bank Indonesia telahmenyusunArsitekturPerbankan Indonesiadanrencanaimplementasi Basel II.
Ketiga, Bank Indonesia memilikikewenanganuntukmengaturdanmenjagakelancaransistempembayaran. Bilaterjadigagalbayar (failure to settle) padasalahsatupesertadalamsistemsistempembayaran, makaakantimbulrisikopotensial yang cukupseriusdanmengganggukelancaransistempembayaran. Kegagalantersebutdapatmenimbulkanrisiko yang bersifatmenular (contagion risk) sehinggamenimbulkangangguan yang bersifatsistemik. Bank Indonesia mengembangkanmekanismedanpengaturanuntukmengurangirisikodalamsistempembayaran yang cenderungsemakinmeningkat. Antara lain denganmenerapkansistempembayaran yang bersifatreal timeataudikenaldengannamasistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapatlebihmeningkatkankeamanandankecepatansistempembayaran. Sebagaiotoritasdalamsistempembayaran, Bank Indonesia memilikiinformasidankeahlianuntukmengidentifikasirisikopotensialdalamsistempembayaran.
Keempat, melaluifungsinyadalamrisetdanpemantauan, Bank Indonesia dapatmengaksesinformasi-informasi yang dinilaimengancamstabilitaskeuangan. Melaluipemantauansecaramacroprudential, Bank Indonesia dapatmemonitorkerentanansektorkeuangandanmendeteksipotensikejutan (potential shock) yang berdampakpadastabilitassistemkeuangan. Melaluiriset, Bank Indonesia dapatmengembangkaninstrumendanindikatormacroprudentialuntukmendeteksikerentanansektorkeuangan. Hasilrisetdanpemantauantersebut, selanjutnyaakanmenjadirekomendasibagiotoritasterkaitdalammengambillangkah-langkah yang tepatuntukmeredamgangguandalamsektorkeuangan.
BI sebagaiLoLR • Kelima, Bank Indonesia memilikifungsisebagaijaringpengamansistimkeuanganmelaluifungsi bank sentralsebagailender of the last resort (LoLR). FungsiLoLRmerupakanperantradisional Bank Indonesia sebagai bank sentraldalammengelolakrisisgunamenghindariterjadinyaketidakstabilansistemkeuangan. FungsisebagaiLoLRmencakuppenyediaanlikuiditaspadakondisi normal maupunkrisis. Fungsiinihanyadiberikankepada bank yang menghadapimasalahlikuiditasdanberpotensimemicuterjadinyakrisis yang bersifatsistemik. Padakondisi normal, fungsiLoLRdapatditerapkanpada bank yang mengalamikesulitanlikuiditastemporernamunmasihmemilikikemampuanuntukmembayarkembali. DalammenjalankanfungsinyasebagaiLoLR, Bank Indonesia harusmenghindariterjadinya moral hazard. Olehkarenaitu, pertimbanganrisikosistemikdanpersyaratan yang ketatharusditerapkandalampenyediaanlikuiditastersebut.
Pustaka : • SigitTriandaru ; TotokBudisantoso Bank danLembagaKeuangan Lain : 2006 • www.bi.go.id