1 / 40

Pemerintahan , Bisnis , dan Komunitas

Pemerintahan , Bisnis , dan Komunitas. Penataan dan Penguatan Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. Pendahuluan. Penataan Organisasi. Penyusunan struktur organisasi Perumusan tugas dan fungsi. Pelaksanaan Tugas dengan Efektif dan Efisien.

thisbe
Download Presentation

Pemerintahan , Bisnis , dan Komunitas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemerintahan, Bisnis, danKomunitas PenataandanPenguatanBirokrasiPemerintah dalamMewujudkan Good Governance

  2. Pendahuluan PenataanOrganisasi • Penyusunanstrukturorganisasi • Perumusantugasdanfungsi PelaksanaanTugasdenganEfektifdanEfisien PerandanFungsi yang tumpangtindih & terduplikasi • PenyelenggaraPelayananPublik • PengadaanFasilitasUmum • PenyelenggaraRegulasi • dll

  3. Aspek – Aspek Krusial dalam Penataan Organisasi Penataan Organisasi • Aspek – Aspek Krusial : • Peraturan perundang – undangan • Prinsip – Prinsip pengorganisasian • Kapasitas Organisasi • Responsifitas terhadap Perubahan Lingkungan : organisasi sosial, krisis ekonomi, tekanan publik dan politik, perkembangan ideologi dan permasalahan sosial

  4. Penataan Organisasi Penataan Organisasi dan tata kerja instansi pemerintahan merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi Tujuan • Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan produktif • Mampu memberikan dampak kerja yang positif • Memberika manfaat kepada masyarakat • Memiliki produktivitas kerja maksimum

  5. Fenomena Birokrasi di Indonesia Pelayanan Birokrasi Pemerintah di Indonesia kurang produktif dan jauh dari harapan publik, terlalu lamban, tidak produktif, melalaikan kepentingan publik, dan berbiaya tinggi. Tugas pemerintahan yang dijalankan leh para birokrat lebih banyak dijalankan sesuai dengan jalan pikiran dan keingnan sendiri. Sentanu, 2012:3

  6. Fenomena Birokrasi di Indonesia • Memperlambat proses pemberian perijinan • Seringnya berdalih “kekurang lengkapan dokumen pendukung”, “keterlambatan pengajuan permohonan”, “sedang diproses”, dll. • Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain • Suit dihubungi • Sentanu, 2012:4

  7. Masalah - Masalah Birokrasi • Ketidakmampuan menjalankan fungsi secara efektif (T. Smith). • Kecenderungan sikap mendukung kebijakan dari atas tetapi hanya melakukan sedikit partisipasi (E. Bardock). • Koordinasi yang buruk. • Kebijaksanaan pimpinan ditafsirkan dan diteruskan kepada bawahan secara berlainan sesuai pertimbangannya sendiri. • Adanya gejala perlawanan dalam menjalankan tugas – tugas kedinasan, baik secara terang –terangan maupun tersembunyi. • Sentanu, 2012:4

  8. Masalah - Masalah Birokrasi

  9. MaknaReformasiBirokrasi • SebuahPerubahanBesardalamParadigmadan Tata KelolaPemerintahan Indonesia • SebuahPertaruhanBesarbagiBangsa Indonesia dalamMenyongsngTantangan Abad ke 21 • JIKA BERHASIL • Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik; • Menjadikan negara memiliki most-improve bureaucracy; • Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; • Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; • Meningkatkan efisiensi; • Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif. JIKA GAGAL • Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance),bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional

  10. MaknaReformasiBirokrasi • BerkaitandenganRibuan Proses TumpangTindih (overlapping) antarfungsi – fungsipemerintahan, melibatkanjutaanpegawai, danmenghabiskananggaran yang tidaksedikit. • Upayamenataulang proses birokrasidaritingkat (level) tertinggihinggaterendahdanmelakukanterobosanbarudenganlangkah – langkahbertahap, konkrit, realistis, sungguh – sungguh, berfikir di luarkebiasaan/rutinitas yang ada, perubahanparadigmadenganupayaluarbiasa. • Upayamerevisidanmembangunberbagairegulasi, memodernkanberbagaikebijakandanpraktekmanajemenpemerintahpusatdandaerah, danmenyesuaikantugasfungsiinstansipemerintahdenganparadigmadanperanbaru.

  11. Visi Reformasi Birokrasi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”

  12. Misi Reformasi Birokrasi

  13. Tujuan Reformasi Birokrasi • Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat • Meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan program • Menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas • Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan • Mencapai target “Birokrasi dengan kualitas pelayanan kelas dunia” • Sentanu, 2012:6

  14. Tujuan Reformasi Berokrasi • Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional: Berintegritas Etos kerja tinggi Adaptif Bebas KKN Berdedikasi Sejahtera Netral Melayani

  15. DasarHukumReformasiBirokrasi • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentangRencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 • Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 • Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

  16. Perkembangan Reformasi Birokrasi Gelombang I Gelombang II

  17. Antara Grand Design dan Perencanaan Pembangunan Nasional GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 RPJPN 2005-2025 RPJMN 2010-2014 ROAD MAP RB 2010-2014 RPJMN 2015-2019 ROAD MAP RB 2015-2019 RPJMN 2020-2024 ROAD MAP RB 2020-2024

  18. Reformasi BirokrasiGelombang II

  19. Sifat, Sasaran, dan Area Perubahan Reformasi Birokras Gelomban I 2010 – 2014 Reformasi Birokras Gelomban I 2004 – 2009 • Sifat • Nasional dan Institusional • Sasaran • Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi • Area Perubahan • Kelembagaan (organisasi) • Tata laksana • Peraturan perundang-undangan • SDM aparatur • Pengawasan • Akuntabilitas • Pelayanan publik • Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur • Sifat • Institusional • Sasaran • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. • Area Perubahan • Kelembagaan (organisasi) • Budaya organisasi • Ketatalaksanaan • Regulasi – Deregulasi • SDM

  20. Ruang Lingkup REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

  21. Grand Design dan Road Map 2010 Reformasi Birokrasi di Indonesia

  22. Grand Design dan Road Map

  23. Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)

  24. Kondisi yang Diinginkan

  25. Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi • Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali Tujuannya untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan

  26. Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

  27. TerimaKasih

  28. Quick Win • Penerapan program quick wins, yaitusuatulangkahinisiatifyang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. • Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang berat. • Quick wins dilakukan di awal dan dapat berupa quick wins untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur.

  29. Visi dan Arah Kebijakan RB

  30. Pembentukan Peraturan Perundangan

More Related