PK-BLU ( Sumber PK- BLU)

1. PK-BLU (Sumber PK- BLU) Muhammad Maimun

2. Definisi BLU • Definisi Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.(Pasal 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara)

3. Kriteria BLU • Kriteria BLU Bukankekayaannegara/daerah yang dipisahkan, sebagaisatuankerjainstansipemerintah; • Dikelolasecaraotonomdenganprinsipefisiensidanproduktivitas ala korporasi; • Berperansebagaiagendarimenteri/pimpinanlembagainduknya: • Keduabelahpihakmenandatanganikontrakkinerja, • Menteri/pimpinanlembagabertanggungjawabataskebijakanlayanan yang hendakdihasilkan, • BLU bertanggungjawabuntukmenyajikanlayanan yang diminta

4. PengelolaanKeuangan BLU • PengelolaanKeuangan BLU PengelolaanKeuangan BLU (PK BLU):Pengelolaankeuangan yang memberikanfleksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktik-praktikbisnis yang sehatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsa.Praktikbisnis yang sehat:Prosespenyelenggaraanfungsiorganisasiberdasarkankaidah-kaidahmanajemen yang baikdalamrangkapemberianlayanan yang bermutudanberkesinambungan.Institusi yang dapatmenerapkan PK BLU:Instansi yang langsungmemberikanlayanankepadamasyarakat (organic view); • Memenuhipersyaratansubstantif, teknis, danadministratif.

5. Mengapa BLU • Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Ada yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

6. Peluanginisecarakhususdisediakanbagisatuankerjapemerintah yang melaksanakantugasoperasionalpelayananpublik. Hal inimerupakanupayapeng-agenanaktivitas yang tidakharusdilakukanolehlembagabirokrasimurni, tetapiolehinstansipemerintahdenganpengelolaan ala bisnis, sehinggapemberianlayanankepadamasyarakatmenjadilebihefisiendanefektif.Mengapakitamemerlukan BLU? Dapatdilakukanpeningkatanpelayananinstansipemerintahkepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsa;

7. Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat; • Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

8. UntukBisaMenjadi BLU • Persyarataninstansipemerintahuntukmenerapkan PK BLU: PersyaratanSubstantifInstansipemerintah yang menyelenggarakanlayananumum, berupa: • Penyediaanbarangdan/ataujasaPelayananbidangkesehatan, penyelenggaraanpendidikan, sertapelayananjasapenelitiandanpengujian; • PengelolaandanakhususPengeloladanaberguliruntukusahakecildanmenengah, pengelolapenerusanpinjaman, danpengelolatabunganperumahan; • PengelolaankawasanatauwilayahsecaraotonomOtoritadanKawasanPengembanganEkonomiTerpadu /Kapet.

9. Persyaratan Teknis • Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; • Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

10. PersyaratanAdministratif • PernyataanKesanggupanuntukMeningkatkanKinerja • Pola Tata Kelola • RencanaStrategisBisnis • LaporanKeuanganPokok • StandarPelayanan Minimal (SPM) • Laporan Audit TerakhiratauPernyataanBersediauntukDiaudit • Berdasarkanhasilpenilaianataspersyaratantersebut, MenteriKeuangan/gubernur/bupati/walikotadapatmenentukanapakahsuatu unit dapatditetapkansebagai BLU dengansatus BLU PenuhatauBertahap, ataupunditolak.

11. Siapa, Apa, Dimana, Kapan, danMengapa BLU? • Siapa: Satkerpemerintahoperasional yang melayanipublik (sepertilayanankesehatan, pendidikan, pengelolaankawasan, pengelolaandanaberguliruntukusahakecildanmenengah, lisensi, dll.) untukmembedakannyadarifungsipemerintahsebagai regulator danpenentukebijakan. Satker BLU (dapatberasaldariberbagaijenjangeselonatau non eselon) merupakanpengagenan (agentification) aktifitas (kegiatan) yang tidakharusdilakukanolehlembagabirokrasimurni, tetapidiselenggarakanolehinstansi yang dikelola ala bisnis(bisnis like)sehinggapemberianlayanankepadamasyarakatmenjadilebihefisiendanefektif.

12. Apa: BLU adalahSatker yang menerimafleksibilitaspengelolaankeuangansebagai format barudalampengelolaan APBN/APBD. BLU adalahwadahbarubagipembaharuanmanajemenkeuangansektorpublik, demimeningkatkanpelayananpemerintahkepadamasyarakat. Keberadaan BLU, harusdiseleksidengantatakelolakhusus, dimanamenteri/pimpinanlembaga/satuankerjadinasterkaitmembinaaspekteknis BLU, sementaraMenteriKeuangan/PPKD berfungsisebagaipembinadibidangpengelolaankeuangan. • Dimana: Kedudukan BLU adalahtetapberadadibawahkementeriannegara/ lembaganya/ SKPD, dantidakterpisahdariinstansiinduknya. Olehkarenaituseluruhpendapatan yang diperolehnyadari non APBN/APBD dilaporkandandikonsolidasikandalampertanggungjawaban APBN/APBD. Demikian pula denganseluruhbelanjaBLUnya.

13. Satker BLU yang memenuhipersyaratansubstantif, teknis, danadministratifdiusulkanolehmenteri/pimpinanlembaga/kepala SKPD kepadaMenteriKeuangan/ gubernur/ bupati/ walikota. PenetapanMenteriKeuangan/ gubernur/ bupati/ walikotasatkerdiberikanberupapemberian status secarapenuhdansecarabertahap. Status BLU bertahapberlaku paling lama 3 tahun.Penerapan PK BLU berakhirapabila: • dicabutolehMenteriKeuangan/gubernur/ bupati/ walikotasesuaikewenangannya. • dicabutolehMenteriKeuangan/gubernur/ bupati/ walikotaberdasarkanusuldarimenteri/pimpinanlembaga/kepala SKPD, sesuaikewenangannya. • berubahstatusnyamenjadibadanhukumdengankekayaan yang dipisahkan.

14. Mengapa: Untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, yang dikelola secara professional dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas.BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis Pembina (melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal dari BLU terkait)

15. KuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPengeluaran/PenerimaanpadaSatker BLU SesuaidenganS-975/PB/2008 • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) harus dijabat oleh Pegawai Negeri, karena: Pengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam DIPA BLU yang dilakukan oleh KPA merupakan lingkup keuangan negara yang menjadi domain pemerintah, sehingga harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri;

16. PolaPenganggaranSatkerBadanLayananUmum (BLU) • Polapenganggaransatker BLU tundukpadaketentuansebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmumyaitu : • BLU menyusunrencanastrategisbisnis lima tahunandenganmengacukepadaRencanaStrategisKementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL); • BLU menyusun RBA tahunandenganmengacukepadarencanastrategisbisnissatker BLU; • RBA sebagaimanadimaksudpadahuruf (b) disusunberdasarkan basis kinerjadanperhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanannya;

17. Pegawai non PNS yang diangkat sebagai tenaga profesional pada BLU (Pasal 33 PP No. 23 Tahun 2005) adalah dalam rangka mengelola bisnis BLU dan bukan mengelola DIPA BLU karena pengangkatan tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan kinerja BLU sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya; • Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud". • Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesuai dengan persyaratan pengangkatannya dijabat oleh PNS.

18. RBA BLU disusunberdasarkankebutuhandankemampuanpendapatan yang diperkirakanakanditerimadarimasyarakat, badan lain, dan APBN; • BLU mengajukan RBA kepadaMenteri/PimpinanLembagauntukdibahassebagaibagiandari RKA-KL satker BLU; • RBA dimaksuddisertaidenganusulanstandarpelayanan minimum danbiayadarikeluaran yang akandihasilkan; • RBA BLU yang telahdisetujuiolehMenteri/PimpinanLembagadiajukankepadaMenteriKeuangancqDirektoratJenderalAnggaransebagaibagian RKA-KL satker BLU;

19. MenteriKeuangan, sesuaidengankewenangannya, mengkajikembalistandarbiayadananggaran BLU dalamrangkapemrosesan RKA-KL sebagaibagiandarimekanismepengajuandanpenetapan APBN; • RBA BLU digunakansebagaiacuandalammenyusundokumenpelaksanaananggaran BLU (DIPA BLU) untukdiajukankepadaMenteriKeuangansesuaidengankewenangannya; • MenteriKeuangan, sesuaidengankewenangannya, mengesahkandokumenpelaksanaananggaran BLU (DIPA BLU) paling lambattanggal 31 Desembermenjelangawaltahunanggaran; • DIPA BLU yang telahdisahkanolehMenteriKeuangan, sesuaidengankewenangannya, menjadidasarbagipenarikandana yang bersumberdari APBN oleh BLU.

20. DokumenPersyaratanAdministratif • Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja • Pola Tata Kelola • Rencana Strategis Bisnis • Laporan Keuangan Pokok • Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit

21. PernyataanKesanggupanuntukMeningkatkanKinerja • Satker membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat yang dibuat oleh pimpinan instansi yang mengajukan usulan menjadi BLU dan diketahui oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. Contoh Format Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja silahkan klik di sini.

22. Pola Tata Kelola • Merupakanseperangkataturan internal yang menetapkanorganisasidantatalaksana, akuntabilitas, sertatransparansi. • Organisasidan Tata LaksanaMemuat: • StrukturOrganisasi Strukturorganisasidisusunolehsatker yang akanmenerapkan PK BLU denganketentuansebagaiberikut: • Memperhatikankebutuhanorganisasi; • Merupakansaranadalammewujudkanvisi, misi, danstrategiorganisasi; • Menggambarkanposisijabatandanhubunganwewenang/tanggungjawabantarjabatandalampelaksanaantugasnya; • Menggambarkanpengelompokanfungsi yang logis; • Memenuhiprinsipefektivitasbiaya (cost effectiveness); • Memenuhiunsurpendayagunaan SDM. • ProsedurKerjaMenggambarkanalur/prosespelayanan/kegiatan yang diberikanolehsatkerdariawalhinggaakhir, berupa flowchart dannarasinya.

23. Akuntabilitas • Mencakuppertanggungjawabandalampengelolaansumberdayasertapelaksanaankebijakan yang dipercayakankepadanya, dalammencapaitujuan yang telahditetapkan. Terdiridari: • Akuntabilitas ProgramMerupakanuraianmengenai program satkerdalammelaksanakanseluruhkebijakannyasesuaidengan core business, disertaidenganseperangkatindikatorkinerja non keuangan. • AkuntabilitasKegiatanMerupakanuraiankegiatansatker yang akandilaksanakansebagaiwujudpelaksanaan program yang telahditetapkan, disertaidenganseperangkatindikatorkinerja non keuangan. • AkuntabilitasKeuanganMerupakanuraianpolapertanggungjawabansatkerdalampengelolaansumberdayakeuangandalamrangkapelaksanaankebijakan, program, dankegiatan yang telahditetapkan.

24. Transparansi • Satkermengungkapkanpenerapanasasketerbukaan yang dibangunatasdasarkebebasanarusinformasidengantujuaninformasitersebutdapatsecaralangsungditerimaoleh yang membutuhkan. Menyajikan: KejelasantugasdanwewenangBerupapemberianinformasiatastugasdankewenangandarimasing-masingPejabatPengelola BLU yang terdiridaripimpinan, pejabatkeuangan, danpejabatteknis, Pegawai BLU, sertaDewanPengawas. • KetersediaaninformasikepadapublikPengungkapanatasketersediaaninformasibagipublik.

25. RencanaStrategisBisnis • Mencakup • VisiSuatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. • MisiSesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

26. Program StrategisProgram yang berisiproseskegiatan yang berorientasipadahasil yang ingindicapaiselamakurunwaktu 1 sampai 5 tahundenganmemperhitungkanpotensi, peluang, dankendala yang mungkinadaatautimbul.Program strategismencakup: • Program lima tahunan; • Kesesuaianantaravisi, misi, program, kegiatan, danpengukuranpencapaiankinerjanya; • Indikatorkinerja lima tahunan, yang berupaindikatoradministratif, keuangan, danpelayanan.

27. Pengukuran Pencapaian KinerjaPengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah keluaran kegiatan tahun berjalan dapat tercapai, dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

28. LaporanKeuanganPokok • Laporan Keuangan Pokok terdiri dari: • Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan/Laporan AktivitasLaporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. • NeracaDokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

29. LaporanArusKasDokumen yang menyajikaninformasikassehubungandenganaktivitasoperasi, investasi, dantransaksi non-anggaran yang menggambarkansaldoawal, penerimaan, pengeluaran, dansaldoakhirkasselamaperiodetertentu.Untuksatker lama, LK yang disajikanberdasarkanStandarAkuntansiPemerintah (SAP), sehinggatidakdiharuskanmenyajikanLaporanArusKas. LaporanArusKastersebutdiharuskanbagisatkerbaru, dimanapenyusunan LK-nyaberdasarkanStandarAkuntansiKeuangan (SAK) yang dikeluarkanolehasosiasiprofesiakuntansi Indonesia.

30. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)Dokumen yang berisi penjelasan naratif dan rincian atas angka yang disajikan dalam ketiga laporan sebelumnya. Dalam CaLK ini juga disajikan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh satker dalam menyajikan laporan keuangannya.

31. LaporanKeuangandisusundandisajikansesuaidengan SAP. Setelahsatkermenjadi BLU, LK harusdisusundandisajikanmengacupada SAK yang diterbitkanasosiasiprofesiakuntansi Indonesia ataustandarakuntansispesifikuntukbidanglayanan BLU. LaporanKeuanganmenyajikaninformasitentanghubunganantara pos-pos neraca, laporanaktivitas, danlaporanaruskas, sertamencerminkankonsistensidalampenyusunanketigalaporantersebut. LaporanKeuangan yang disajikanmenggambarkankesesuaianantarakinerjakeuangandenganindikatorkinerja yang adadiRencanaStrategisBisnis.

32. StandarPelayanan Minimal (SPM) • StandarPelayanan Minimal (SPM)Ukuranpelayanan yang harusdipenuhiolehsatker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkanolehMenteri/PimpinanLembagadalamrangkapenyelenggaraankegiatanpelayanankepadamasyarakat. Tujuan SPMMemberikanstandarpelayanan minimal yang seharusnyadipenuhiolehpemerintah, antara lain: • KualitaslayananMeliputiteknislayanan, proseslayanan, tatacara, danwaktutungguuntukmendapatkanlayanan • Pemerataandankesetaraanlayanan • Biayasertakemudahanuntukmendapatkanlayanan

33. Kriteria SPM: SMART • Kriteria SPM: SMARTSpecific, yaitu fokus pada jenis layananMeasurable, yaitu dapat diukurAttainable, yaitu dapat dicapaiReliable, yaitu relevan dan dapat diandalkanTimely , yaitu tepat waktu

34. StandarPelayanan Minimal • SPM merupakanstandarpelayanantertinggi yang telahdicapaidalambidangterkait • Penyajian SPM Sederhana, realistis, mudahdiukur, terbuka, terjangkau, dandapatdipertanggungjawabkan; • Sesuaidenganperkembangankebutuhan, prioritas, kemampuankeuangan, kelembagaan, danpersonilsatker; • Memuatpengembangansisteminformasi, pelaporandanevaluasipenyelenggaraankegiatanlayanan yang menjaminpencapaian SPM sehinggadapatdipantaudandievaluasiolehpemerintahsecaraberkelanjutan;

35. Memuatketerkaitandengan SPM bidang yang lain; • Memuatpengalamanempiristentangcarapenyediaanpelayanandasar yang telahterbuktidapatmenghasilkanmutupelayanan yang ingindicapai; • Memuatrencanapencapaian SPM termasuk target tahunanpencapaian SPM denganmengacupadabataswaktupencapaian SPM sesuaidenganperaturan yang ada; • Menetapkanjenispelayanandasar, indikator SPM, danbataswaktupencapaian SPM; • DitandatanganiolehMenteri/PimpinanLembaga.

36. Laporan Audit TerakhiratauPernyataanBersediauntukDiaudit • Laporan Audit Terakhir :Adalah laporan auditor tahun terakhir sebelum satker yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU. Dalam Laporan Audit Terakhir dicantumkan opini audit yang diberikan oleh auditor dan tahun audit dilakukan.

37. PernyataanBersediauntukDiaudit :Jikasatkercalon BLU belumpernahdiaudit, makasatkerbersangkutanharusmembuatPernyataanBersediauntukDiaudit. PernyataantersebutharusditandatanganiolehpimpinansatkerdanMenteri/PimpinanLembaga, sesuaidengan format yang telahditetapkanolehMenteriKeuangan, yaitu PMK Nomor 07/PMK.02/2006 tentangPersyaratanAdministratifdalamRangkaPengusulandanPenetapanSatuanKerjaInstansiPemerintahuntukMenerapkanPolaPengelolaanKeuangan BLU. Contoh Format PernyataanBersediauntukDiauditSecaraIndependen, silahkanklikdisini.