160 likes | 487 Views
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU. BADAN LAYANAN UMUM. Mengapa BLU – alasan utama – meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Paradigma baru :
E N D
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
BADAN LAYANAN UMUM • Mengapa BLU – alasanutama – meningkatkanefisiensidanefektivitaspelayananpublik • Paradigmabaru : • Let the Managers Manage – denganmembiarkanmanajerpengelolajasa-jasapemerintahuntukmenggunakananggarandengancara yang paling efisien • Make the Manager Manage – memastikanbahwamanajermenghasilkankinerja • Pengaturan BLU – Merupakanwadahimplementasi enterprising the government danpenganggaranberbasiskinerja • Tujuan BLU • Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa • Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas • Penerapan praktek bisnis yang sehat
FleksibilitasPengelolaanKeuangan BLU • PendapatandanBelanja • PengelolaanKas • PengelolaanPiutangdanUtang • Investasi • PengelolaanBarang • Akuntansi • Remunerasi • Status Kepegawaian PNS dan non PNS • Nomenklaturkelembagaandanpimpinan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA • PP NO 23 TH 2005 • PMK 08/PMK.02/2006 • PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007 (Khusus BLUD) • KEPPRES NO 80 TH 2003(BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2004)Keppres 61 th 2004 : PerubahanPertama.Perpres 32 th 2005 : PerubahanKedua.Perpres 70 th 2005 : PerubahanKetiga. Perpres 8 th 2006 : PerubahanKeempat.Perpres 79 th 2006 : PerubahanKelima.Perpres 85 th 2006 : PerubahanKeenam. PERPRES NO 8 TH 2006(BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2006)
PengadaanBarang BLU/BLUD (1/4) • Pengadaanbarang/jasa BLU dilakukanberdasarkanprinsipefisiensidanekonomis, sesuaidenganpraktekbisnis yang sehat; • Kewenanganpengadaanbarang/jasadiselenggarakanberdasarkanjenjangnilai yang diaturdalamPeraturamMenteriKeuangan/gubernur/bupati/walikota. BLU dapatdibebaskansebagianatauseluruhnyadarikententuan yang berlakuumumbagipengadaanbarang/jasapemerintahbilaterdapatalasanefektivitasdan/atauefisiensi. Pengadaanbarang/jasa BLUD diselenggarakanberdasarkanjenjangnilai yang diaturdalamperaturankepaladaerah Pasal 20 PP 23/2005 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
PengadaanBarang BLU/BLUD (2/4) • Pengadaanbarang/jasaBLU/BLUD dilaksanakanberdasarkanketentuan yang berlakubagipengadaanbarang/jasaPemerintah • BLU PENUH dapatdibebaskansebagianatauseluruhnyadariketentuan yang berlakuumumbagipengadaanbarang/jasaapabilaterdapatalasanefektivitasdan/atauefisiensi • BLU BERTAHAP harusmengikutiketentuanumum yang berlakubagipengadaanbarang/jasa PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
PengadaanBarang BLU/BLUD (3/4) • Pengadaanbarang/jasa BLU/BLUD menganutprinsiptransparansi, efisien, efektif, bersaing, adil/tidakdiskriminatif, akuntabeldanpraktekbisnis yang sehat. • Pengadaanbarang/jasa BLU berdasarkanketentuan yang ditetapkanolehPemimpin BLU • Pengadaanbarang/jasa BLUD berdasarkanketentuan yang ditetapkanolehPemimpin BLUD dandisetujuikepadadaerah • Pengadaaanbarang/jasaolehpelaksanapengadaan yang dibentukolehPemimpin BLU • Pelaksanapengadaandapatberbentuk Tim/Unit tersendiri yang personilnyamemahamitatacarapangadaandansubstansipekerjaan/kegiatan. PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
PengadaanBarang BLU/BLUD (4/4) • Fleksibilitaspengadaanbarang/jasa BLU/BLUD Penuhuntuk: • Pendapatan dari hasil Layanan; • Hibahtidakterikat; • Hasilkerjasama BLU denganpihak lain; • Hasilusahalainnya. • PengadaanBarang/jasasumberdanadarihibahterikatberdasarkanketentuanpemberihibahatauketentuan yang berlakudi BLU/BLUD yang disetujuiolehpemberihibah. PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
Jenjang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Dalam penetapan Penyedia barang/jasa, Panitia harus memperoleh persetujuan tertulis dari: • Pemimpin BLU yang bernilai diatas Rp 50 milyar • Pejabat lain yg ditunjuk Pemimpin BLU yg bernilai sd Rp 50 milyar PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
Prinsip-prinsipPenunjukan Pejabat PengadaanBarang/Jasa • Obyektifitas Integritas moral, kecakapanpengetahuan, tanggungjawab • Independensi menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentingan • Salinguji (cross check) berusahamemperolehinformasidarisumber yang kompeten, dapatdipercayadandipertanggungjawabkan PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BLU (1/2) • BLU DI DEPARTEMEN KESEHATAN • DiaturdenganKepmenkes 703/Menkes/SK/IX/2006 • Pelaksanaanpengadaan yang bersumberdarijasalayanandilakukan : • SampaidenganRp 50.000.000 denganSwakelola • SampaidenganRp 200.000.000 denganPembelianLangsung • SampaidenganRp 500.000.000 denganPenunjukanLangsung • AntaraRp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 denganPemilihanLangsung • DiatasRp. 1.000.000.000 denganPelelangan/Tender • Untukpelaksanaannya BLU membuat SOP
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BLU (2/2) • BLU DI DEPARTEMEN AGAMA (UIN) • DiaturdenganPeraturanRektor • PengadaandidasarkanpadaStandarOperasiProsedurPengadaan • Mekanismepengadaanatasdasarjenjangnilai yang ditetapkanpemimpin BLU - sd Rp 50 juta : ? - Rp 50 juta sd 200 juta : pembelian langsung - Rp 200 juta sd 500 juta : penunjukan langsung - diatas Rp 500 juta : pemilihan langsung