1 / 13

STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU

STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU. BADAN LAYANAN UMUM. Mengapa BLU – alasan utama – meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Paradigma baru :

eman
Download Presentation

STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU

  2. BADAN LAYANAN UMUM • Mengapa BLU – alasanutama – meningkatkanefisiensidanefektivitaspelayananpublik • Paradigmabaru : • Let the Managers Manage – denganmembiarkanmanajerpengelolajasa-jasapemerintahuntukmenggunakananggarandengancara yang paling efisien • Make the Manager Manage – memastikanbahwamanajermenghasilkankinerja • Pengaturan BLU – Merupakanwadahimplementasi enterprising the government danpenganggaranberbasiskinerja • Tujuan BLU • Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa • Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas • Penerapan praktek bisnis yang sehat

  3. FleksibilitasPengelolaanKeuangan BLU • PendapatandanBelanja • PengelolaanKas • PengelolaanPiutangdanUtang • Investasi • PengelolaanBarang • Akuntansi • Remunerasi • Status Kepegawaian PNS dan non PNS • Nomenklaturkelembagaandanpimpinan

  4. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA • PP NO 23 TH 2005 • PMK 08/PMK.02/2006 • PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007 (Khusus BLUD) • KEPPRES NO 80 TH 2003(BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2004)Keppres 61 th 2004 : PerubahanPertama.Perpres 32 th 2005 : PerubahanKedua.Perpres 70 th 2005 : PerubahanKetiga. Perpres 8 th 2006 : PerubahanKeempat.Perpres 79 th 2006 : PerubahanKelima.Perpres 85 th 2006 : PerubahanKeenam. PERPRES NO 8 TH 2006(BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2006)

  5. PengadaanBarang BLU/BLUD (1/4) • Pengadaanbarang/jasa BLU dilakukanberdasarkanprinsipefisiensidanekonomis, sesuaidenganpraktekbisnis yang sehat; • Kewenanganpengadaanbarang/jasadiselenggarakanberdasarkanjenjangnilai yang diaturdalamPeraturamMenteriKeuangan/gubernur/bupati/walikota. BLU dapatdibebaskansebagianatauseluruhnyadarikententuan yang berlakuumumbagipengadaanbarang/jasapemerintahbilaterdapatalasanefektivitasdan/atauefisiensi. Pengadaanbarang/jasa BLUD diselenggarakanberdasarkanjenjangnilai yang diaturdalamperaturankepaladaerah Pasal 20 PP 23/2005 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  6. PengadaanBarang BLU/BLUD (2/4) • Pengadaanbarang/jasaBLU/BLUD dilaksanakanberdasarkanketentuan yang berlakubagipengadaanbarang/jasaPemerintah • BLU PENUH dapatdibebaskansebagianatauseluruhnyadariketentuan yang berlakuumumbagipengadaanbarang/jasaapabilaterdapatalasanefektivitasdan/atauefisiensi • BLU BERTAHAP harusmengikutiketentuanumum yang berlakubagipengadaanbarang/jasa PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  7. PengadaanBarang BLU/BLUD (3/4) • Pengadaanbarang/jasa BLU/BLUD menganutprinsiptransparansi, efisien, efektif, bersaing, adil/tidakdiskriminatif, akuntabeldanpraktekbisnis yang sehat. • Pengadaanbarang/jasa BLU berdasarkanketentuan yang ditetapkanolehPemimpin BLU • Pengadaanbarang/jasa BLUD berdasarkanketentuan yang ditetapkanolehPemimpin BLUD dandisetujuikepadadaerah • Pengadaaanbarang/jasaolehpelaksanapengadaan yang dibentukolehPemimpin BLU • Pelaksanapengadaandapatberbentuk Tim/Unit tersendiri yang personilnyamemahamitatacarapangadaandansubstansipekerjaan/kegiatan. PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  8. PengadaanBarang BLU/BLUD (4/4) • Fleksibilitaspengadaanbarang/jasa BLU/BLUD Penuhuntuk: • Pendapatan dari hasil Layanan; • Hibahtidakterikat; • Hasilkerjasama BLU denganpihak lain; • Hasilusahalainnya. • PengadaanBarang/jasasumberdanadarihibahterikatberdasarkanketentuanpemberihibahatauketentuan yang berlakudi BLU/BLUD yang disetujuiolehpemberihibah. PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  9. Jenjang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Dalam penetapan Penyedia barang/jasa, Panitia harus memperoleh persetujuan tertulis dari: • Pemimpin BLU  yang bernilai diatas Rp 50 milyar • Pejabat lain yg ditunjuk Pemimpin BLU  yg bernilai sd Rp 50 milyar PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  10. Prinsip-prinsipPenunjukan Pejabat PengadaanBarang/Jasa • Obyektifitas Integritas moral, kecakapanpengetahuan, tanggungjawab • Independensi menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentingan • Salinguji (cross check)  berusahamemperolehinformasidarisumber yang kompeten, dapatdipercayadandipertanggungjawabkan PMK 08/2006 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007

  11. IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BLU (1/2) • BLU DI DEPARTEMEN KESEHATAN • DiaturdenganKepmenkes 703/Menkes/SK/IX/2006 • Pelaksanaanpengadaan yang bersumberdarijasalayanandilakukan : • SampaidenganRp 50.000.000 denganSwakelola • SampaidenganRp 200.000.000 denganPembelianLangsung • SampaidenganRp 500.000.000 denganPenunjukanLangsung • AntaraRp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 denganPemilihanLangsung • DiatasRp. 1.000.000.000 denganPelelangan/Tender • Untukpelaksanaannya BLU membuat SOP

  12. IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BLU (2/2) • BLU DI DEPARTEMEN AGAMA (UIN) • DiaturdenganPeraturanRektor • PengadaandidasarkanpadaStandarOperasiProsedurPengadaan • Mekanismepengadaanatasdasarjenjangnilai yang ditetapkanpemimpin BLU - sd Rp 50 juta : ? - Rp 50 juta sd 200 juta : pembelian langsung - Rp 200 juta sd 500 juta : penunjukan langsung - diatas Rp 500 juta : pemilihan langsung

  13. TERIMA KASIH

More Related