1 / 35

PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI

Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud. PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI. 9 AGUSTUS 2012. 1. JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. SATUAN KERJA (SATKER). BADAN LAYANAN UMUM (BLU). INSTANSI. BADAN HUKUM (NON-PROFIT). BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN - PROFIT).

donnan
Download Presentation

PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PaparanSekretaris Jenderal Kemdikbud PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI 9 AGUSTUS 2012 1

  2. JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SATUAN KERJA (SATKER) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) INSTANSI BADAN HUKUM (NON-PROFIT) BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN - PROFIT)

  3. DASAR HUKUM PTN PK-BLU • UU No. 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara; • PP No. 23/2005 tentang PK BLU; • PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; • Peraturan-peraturanMenteriKeuangan: • PersyaratanAdministratifPenetapanSatker PK BLU; • PengadaanBarang/Jasapada BLU; • Dewaspada BLU; • PenetapanRemunerasi BLU; • RBA dan DIPA BLU; • Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; • Dll. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisai Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU • Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi • Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK BLU

  4. PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

  5. KARAKTERISTIK BLU • Berkedudukansebagailembagapemerintah (bukankekayaannegara yang dipisahkan) • Menghasilkanbarang/jasa yang seluruhnya/ sebagiandijualkepadapublik • Tidakbertujuanmencarikeuntungan (laba) • Dikelolasecaraotonomdenganprinsipefisiensidanproduktivitasalakorporasi • Rencanakerja/anggarandanpertanggungjawabandikonsolidasikanpadainstansiinduk • Pendapatan & sumbangandptdigunakanlangsung • Pegawaidapatterdiridari PNS danProfesional Non-PNS • Bukansebagaisubyekpajak

  6. SATKER BLU KEMDIKBUD

  7. TATA KELOLA PTN PK-BLU

  8. KELEMBAGAAN PTN PK-BLU

  9. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 1 Pimpinan BLU: • menyiapkanrencanastrategisbisnis; • menyiapkanrencanabisnisanggaran (RBA); • mengusulkancalonpejabatkeuangandanpejabatteknissesuaiperaturanperundang-undangan; • menyampaikanpertanggungjawabankinerjaoperasionaldankeuangan BLU.

  10. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 2 PejabatKeuangan: • mengkoordinasikanpenyusunan RBA; • menyiapkandokumenpelaksanaananggaran; • melakukanpengelolaanpendapatandanbelanja; • menyelenggarakanpengelolaankas; • melakukanpengelolaanutang-piutang; • menyusunkebijakanpengelolaanbarang, asset tetap, daninvestasi BLU; • menyelenggarakan system informasimanajemenkeuangan; dan • menyelenggarakanakuntansidanpenyusunanlaporankeuangan.

  11. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 3 PejabatTeknis BLU : • menyusunkegiatanteknis di bidangnya; • melaksanakankegiatanteknissesuai RBA; dan • mempertanggungjawabkankinerjaoperasional di bidangnya.

  12. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 4 Satuan Pengawas Internal : • Melaksanakan pemeriksaan intern • Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU • Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemdikbud

  13. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 5 DEWAN PENGAWAS • Tugas melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. • Kewajiban: • memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PT PK-BLU; • melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PT PK-BLU; • mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik melalui laporan rutin yang disusun Senat • memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; • memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan • memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU.

  14. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU DEWAN PENGAWAS (lanjutan) • Dalammelaksanakankewajibannya,DewanPengawas: • mengadakanpertemuandenganPimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atausewaktu-waktuapabiladiperlukan; • menganalisislaporankeuangantriwulanandanlaporankinerjasemesteran PT PK-BLU; • menganalisislaporanrencanadanrealisasiinvestasi, hutangpiutang, danhal-hal lain yang berdampaksignifikanterhadapkondisikeuangan PT PK-BLU; • menelaahdanmemberikanpersetujuan RBA, usulantarif, danusulanstandarbiaya yang diusulkan. • DewanPengawasmelaporkanpelaksanaantugasnyakepadaMenteridanMenteriKeuangansecaraberkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atausewaktu-waktuapabiladiperlukan.

  15. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU

  16. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU • RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar pelaksanaan kegiatan BLU. • BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. • RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. • RBA disusun berdasarkan: • basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya; • kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan • basis akrual. • RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible • budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas

  17. SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU Pendapatan dari layanan Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa)

  18. BELANJA PTN PK-BLU • Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif • Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang sehat • Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA • Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU. • Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA). • Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L

  19. SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU • Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara. • Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya • Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran • Penggunaan saldo awal kas BLU: • Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui revisi DIPA BLU). • Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan.

  20. PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJAPTN PK-BLU • Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B. • SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1 triwulan. • Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran. • SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). • Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.

  21. SATKER PK BLU REKENING PENERIMAAN REKENING LAINNYA REKENING PENGELUARAN REKENING OPERASIONAL BLU REKENING PENGELOLAAN KAS BLU REKENING DANA KELOLAAN REKENING PADA PTN PK-BLU

  22. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU SISTEM AKUNTANSI : Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : Prinsip akuntansi yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH : Prinsip akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

  23. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU Cetak sesuai SAK LK Transaksi SistemAkuntansiBerbasisSAK Pembuatan SP3B /SP2B & MP Data untukKonsolidasi LK SAP Data untukkonsolidasi ADK

  24. LAPORAN KEUANGANBLU LAPORAN KEUANGAN BLU LAPORAN KEUANGAN KL BagiantidakterpisahkandariLaporanPertanggungjawabanKeuanganKementerian Laporan Keuangan Utama BLU 1 1 StandarAkuntansiKeuangan StandarAkuntansi Pemerintahan 2 2 Accrual Basis Accrual Basis 3 3 SAI dan BAS SistemAkuntansidibuat sendirioleh BLU

  25. LAPORAN KEUANGAN BLU ...komponenLaporanKeuangansesuaidenganSAK... Laporan Operasional • Laporanperasionalmenyajikaninformasitentangoperasi BLU mengenaisumber, alokasi, danpemakaiansumberdayaekonomi yang dikelolaoleh BLU. • Basis accrual Neraca Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Laporan Arus Kas Menyediakaninformasimengenaisumber, penggunaan, perubahankasdansetarakasselamaperiodeakuntansisertasaldokasdansetarakaspadatanggalpelaporan Catatan atas Laporan Keuangan Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU

  26. LAPORAN KEUANGAN BLU ...komponenLaporanKeuangansesuaidenganSAP... • LRA menyajikaninformasitentanganggarandanrealisasianggaran BLU secaratersandingdengantingkatcapaiantargetnya • Berbasis Accrual Laporan Realisasi Anggaran Neraca Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Catatan atas Laporan Keuangan Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU

  27. SISTEM AKUNTANSI PK-BLU

  28. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL • BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan. • Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. • Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. • Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari : • Neraca; • Laporan Realisasi Anggaran; • Catatan atas Laporan Keuangan. • Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan K/L. • LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.

  29. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada BLU. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan. Sebagaipengguna BMN, MenteriwajibmenyajikanLaporanBarangPenggunaSemesteran/Tahunan. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk dikonsolidasikanmenjadi BMN K/L

  30. DIAGRAM PELAPORAN BLU DIT. APK 10 BLU merekam dan memproses dokumen sumber. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi berupa ADK ke UAPA setiap bulan. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester. Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK. UAPA 9 7/8 12 UAPPA-E1 6 3/5 KPPN 2 DIT. PPK-BLU BLU 11 1 4

  31. REVIU ATAS LK PK-BLU • LaporanKeuangan BLU direvieuterlebihdahuluolehsatuanpengawasan intern sebelumdisampaikankepadaentitaspelaporan. • Dalamhaltidakterdapatsatuanpengawasan intern, makarevieuterhadaplaporankeuangandilakukanolehaparatpengawasan intern kementeriannegara/lembaga. • Reviudilaksanakansecarabersamaandenganpelaksanaananggarandanpenyusunanlaporankeuangan BLU. • DewanPengawasanmendorongperbaikandankoreksisesuairekomendasihasilreviudan audit

  32. EVALUASI LK-BLU TA 2011 • Belum seluruh satker PK-BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi serta menyusun Tarif Layanan sesuai PP No. 23 Tahun 2005 • Belum semua satker BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi, dan seluruh sistem akuntansi yang sudah ada belum mendapat persetujuan dari Mendikbud • Sebanyak 20 satker belum memiliki sistem akuntansi biaya serta besaran tarif layanan yang ditetapkan melalui PMK (Hanya UNHAS yang telah ditetapkan) • Dana Titipan Pemda dan Penerimaan serta Realisasi Belanja dari Kerjasama/Block Grant selain Beasiswa yang bersumber dari Dana APBN dilaporkan sebagai Realisasi Penerimaan dan Belanja dalam LRA PTN BLU • Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN TA 2011 ke dalam LK Kemdikbud bermasalah • Status pola pengelolaan keuangan PTN ex BHMN belum jelas • Pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan pada akhir tahun sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan tidak ada pengendalian yang memadai untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. • Lebih saji dan kesalahan reklasifikasi belanja: • Pendapatan dan belanja yang dibiayai dari DIPA satker lain (APBN) disahkan sebagai Pendapatan dan Belanja PTN Eks BHMN • Mengesahkan transaksi pengalihan kas menjadi dana abadi • Adanya ketidakkonsistenan penggunaan Bagan Akun Standa • Terdapat ketidak seragaman perlakuan atas saldo awal Kas • Tidak mengesahkan Belanja Modal • Tidak seluruh akun neraca PSAK dikonsolidasikan dalam LK berdasarkan SAP

  33. EVALUASI LK-BLU TA 2011

  34. SISTEM AKUNTANSI BLU YG HARUS DISELESAIKAN Ditetapkan Mendikbud • KebijakanAkuntansi • Prinsip-Prinsip, - Dasar-dasar, • - Konvensi, - peraturandanprosedur, • - PenyajianWajar, - Materialitas • Sub SistemAkuntansi • PenerimaanKas - PengeluaranKas • Piutang - Investasi • Penjualan - Pembelian- Aplikasi SISTEM AKUNTANSI • ProsedurAkuntansi : • Untukmenganalisis, mencatat, mengklasifikasi, danmengikhtisarkaninformasiuntukdisajikandilaporankeuangan • Mengacupadasiklusakuntansi • BaganAkunStandar • Daftarperkiraanbukubesar yang ditetapkan & disusunsecarasistematisutkmemudahkanperencanaan, penganggaran, pelaksanaananggaran, sertaakuntansi & pelap. keuangan • Untukkonsolidasi LK BLU dengan LK K/L digunakan BAS yang telahditetapkan MK KETENTUAN : Masapengembangan : 2 tahunsejakditetapkan; Sanksi : Penguranganfleksibiltasdanremunerasi BLU, danpenurunan status BLU 34

  35. Terima Kasih

More Related